Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk menggambarkan penerapan lembaga paksa badan dapat digunakan sebagai alternatif lain untuk menanggulangi kredit macet. Penerapan paksa badan tidak melanggar HAM karena dilakukan secara proposional dengan mempertimbangkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang diajukan para pihak sebelum pengadilan mengambil putusannya. Penggunaan lembaga lain seperti hak tanggungan, gugatan perdata maupun kepailitan lebih ruwet dan banyak hambatannya baik menyangkut segi formil maupun materiilnya. Karena itu penerapan paksa badan memberikan harapan baru terutama bagi kreditor untuk dapat lebih efektif dapat menarik kembali hutang dari debitor, yang dapat dimanfaatkan membangun kembali perekomian Indonesia."

"ABSTRAKPuncak-puncak kejayaan ide konglomerasi terjadi dipusat-pusat ekonomi dunia pada dekade awal tahun 1990-an,bersamaan dengan berkembangnya ide dan praktik penggabunganatau penyatuan usaha (merger atau amalgamation), pemekaranusaha (expansion) dan pengambilalihan usaha {acquisition)yang dilakukan oleh banyak pelaku-pelaku usaha utama didunia. Selain ide konglomerasi, Merger pada umumnyadimaksudkan pula sebagai suatu aksi korporasi (corporateaction) guna mencapai suatu tingkat efesiensi danefektivitas yang menguntungkan terhadap penyatuan beberapaentitas usaha, mencapai penghematan skala dan cakupanekonomis (econo/nies of scale and scope) serta kekuatanpasar untuk meningkatkan daya saing.Dalam melaksanakan suatu aksi korporasi, perusahaandan para profesionalnya wajib memperhatikan perkembangannilai-nilai universal baru yang diterima secara globalsebagai tata kelola perusahaan yang baik (good corporategovernance). Good corporate- governance pada prinsipnyamempuyai kerangka acuan yang harus mampu melindungi hak-hakpara pemegang saham, stakeholders dan pihak ketiga, harusmampu menjamin pula adanya pengungkapan yang tepat waktudan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan denganperusahaan serta mampu menjamin adanya pedoman strategisperusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yangdilakukan oleh dewan komisaris dan akuntabilitas dewankomisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.Notaris mempunyai peran penting sebagai bagian stakeholdersuntuk turut membantu penerapan good corporate governanceorgan-organ perseroan terbatas agar dalam menjalankan tugasdan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku dan rule of the game yang telah disepakatibersama, termasuk dalam pelaksanaan Merger. Notaris dapatmenolak memberikan bantuannya dalam melaksanakan tugas dankewenangannya dalam Merger, bila "para penghadap (pelakuMerger) menghendaki sesuatu yang bertentangan denganperaturan dan ketentuan hukum tentang Merger". Sesuatu yangbertentangan dengan peraturan dan . ketentuan hukum dapatdipastikan akan bertentangan pula dengan kaidah goodcorporate governance, karena kaidah good corporategovernance merupakan pemadatan dan pengkristalan kembaliterhadap kaidah dasar ketentuan hukum dan peraturanperundang-undangan yang berlaku serta atas keadilan,kemanfaatan dan kepastian hukum universal."

"Kredit macet yang terjadi dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui lembaga yang bersifat yudisial maupun di luar lembaga yang bersifat yudisial. Proses penyelesaian melalui lembaga yang bersifat yudisial banyak menghadapi hambatan sehingga penyelesaiannya menjadi tidak efektif dan ekonomis. Berbeda dengan penyelesaian di luar lembaga yang bersifat yudisial yang dilakukan dengan cara damai dan sukarela yang penyelesaiannya lebih efektif dan ekonomis. Dengan demikian sangat beralasan apabila dalam penyelesaian kasus kredit macet antara PT. CS sebagai debitur dengan PT. Bank A sebagai kreditur, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah kredit macet tersebut secara damai dan sukarela.Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahannya adalah mengapa perjanjian perdamaian yang dibuat Notaris sebagai alternatif untuk menyelesaikan kredit macet, bagaimana proses penyelesaian kredit macet melalui perjanjian perdamaian, dan apakah kelebihan perjanjian perdamaian dalam menyelesaikan masalah kredit macet.Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sebagai jawaban atas permasalahan pertama adalah karena penyelesaian kredit macet yang dilakukan melalui lembaga yang bersifat yudisial banyak menghadapi hambatan/kendala sehingga penyelesaiannya menjadi tidak efektif dan ekonomis maka perjanjian perdamaian yang dibuat Notaris dijadikan alternatif penyelesaian kredit macet.Untuk jawaban atas permasalahan kedua bahwa prosesnya diawali dengan pinjaman kredit oleh debitur kepada kreditur, kemudian debitur tidak mampu lagi untuk membayar hutangnya sehingga sebagai penyelesaiannya dilakukan secara damai dan sukarela dengan membuat perjanjian perdamaian di hadapan Notaris dimana debitur menyerahkan barang agunannya kepada kreditur sebagai pembayaran hutangnya. Debitur membuat Akta Kuasa untuk menjual kepada kreditur untuk menjual barang agunannya sebagai alat pembayaran hutang. Sedangkan kelebihan dari perjanjian perdamaian adalah mudah, terjaga kerahasiannya, cepat, dan mudah."