Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UUPBK), bahwa masing-masing institusi pada perdagangan berjangka komoditi memiliki tugas dan wewenang yang bertujuan saling melengkapi satu sama lainnya, sehingga perdagangan berjangka komoditi dapat berjalan sebagimana mestinya. Permasalahan yang cukup komprehensif untuk dibahas adalah permasalahan yang berkaitan dengan lembaga kliring berjangka, baik berupa efektifitas keberadaan lembaga ini dikaitkan dengan periindungan terhadap nasabah, maupun hubungan hukum dengan institusi lainnya.Ketentuan Pasal 25 ayat (1) UUPBK menyebutkan bahwa penyelenggaraan perdagangan berjangka di Indonesia harus dilengkapi dengan keberadaan Lembaga Kliring Berjangka, yang izin usahanya diberikan kepada Badan Usaha yang terpisah dari Bursa Beijangka dan bersifat mandiri. Keberadaan PT. (Persero) Kliring Berjangka Indonesia selaku Lembaga Kliring Berjangka dalam perdagangan berjangka komoditi di Indonesia mempertegas eksistensi lembaga ini sebagai lembaga yang bertugas mengawal integritas finansial di Bursa Berjangka. Keberadaan lembaga ini sebagai penyeimbang dan penyelaras lembaga Bursa Berjangka, sehingga setiap transaksi yang terjadi di Bursa Berjangka dapat berjalan secara wajar, teratur, efisien dan efektif, yang akan berimplikasi pada semakin terlindunginya nasabah yang melakukan transaksi di Bursa Berjangka.Hubungan hukum antara Lembaga Kliring dengan BAPPEBTI dan BBJ merupakan suatu hubungan hukum yang lahir dari UU, sedangkan hubungan hukum antara Lembaga Kliring dengan Pialang Berjangka maupun antara Pialang Berjangka dengan Nasabah adalah hubungan hukum yang lahir dari perjanjian, terhadap hubungan hukum yang timbul diantara para pihak perlu diperhatikan beberapa perbaikan, antara lain permasalahan perlindungan terhadap pihak nasabah, serta adanya jaminan kepastian hukum bagi pelaku dalam perdagangan beijangka komoditi, dengan memperbaharui hukum acara yang berlaku di Indonesia, serta mengambil langkah-langkah seperti mendemutualisasikan lembaga Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, mensinkronisasikan kebijakan antar institusi dan langkah-langkah lain guna memperpendek jarak ketertinggalan Bursa Berjangka dalam negeri dengan Bursa Berjangka di luar negeri."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan nasabah dalam industri perdagangan berjangka, mengapa diperlukan perlindungan hukum bagi nasabah dalam perdagangan berjangka, peraturan-peraturan apa saja di bidang perdagangan berjangka yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pada perdagangan berjangka, dan efektifitas aturan-aturan di bidang perdagangan berjangka yang berlaku saat ini dalam memberikan perlindungan bagi nasabah. Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisis data.Hasil dari penelitian ini adalah karena perdagangan berjangka memiliki sifat high risk high return dimana nasabah berpeluang untuk mendapat keuntungan di satu sisi dan kerugian di sisi lain maka nasabah di bidang perdagangan berjangka perlu mendapatkan perlindungan, pemerintah telah membuat seperangkat peraturan untuk memberikan perlindungan kepada nasabah, akan tetapi dalam prakteknya aturan-aturan tersebut belum dapat dikatakan berlaku secara efisien dan efektif.Penelitian ini menyarankan bahwa perlu dilakukan upaya preventif untuk meminimalisir kemungkinan pelanggaran, evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka, sosialisasi, dan koordinasi diantara para stakeholder perdagangan berjangka agar hak-hak nasabah terlindungi.

---

The focus of this study is the customer protection in futures and commodity trading, why customer protection is needed in futures and commodity trading, the rules and regulations related customer protection in futures and commodity trading, and effectiveness of rules and regulations related customer protection in futures and commodity trading. This research is a normative legal research and use qualitative approach in analyzing data.

The results of the research are that the futures and commodity trading is a high risk high return investment where the customer has the possibility to gain profit in one side but also has the possibility to get loss in large amount in the other side, the government has make rules and regulations to protect the customer but in practice the rules and regulations have not been run efficiently and effectively.

The researcher suggests that the preventive measures are needed to minimize the violation of the futures trading rules and regulations, the rules and regulations in futures trading should be evaluated regularly, the stakeholders in futures trading should coordinate with each other and socialize the rules and regulations in futures trading to customer."

"Tesis ini membahas mengenai aspek perlindungan hukum terhadap nasabah pialang berjangka yang melakukan transaksi kontrak derivatif , terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Permasalahan hukum yang terjadi adalah mengenai kekuatan berlakunya undangundang tersebut secara yuridis, karena substansi peraturan tersebut tumpang tindih dengan peraturan di bidang pasar modal. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan analisis mengenai kekuatan berlakunya undang-undang tersebut secara yuridis dan filosofis, dan hubungannya dengan perlindungan hukum kepada nasabah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.Hasil penelitian berupa kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki kekuatan berlaku secara yuridis dan perspektif hukum yang dimiliki oleh hakim pada akhirnya merupakan hal yang paling berperan dalam menentukan perlindungan hukum pada nasabah. Peneliti menyarankan agar para penegak hukum memiliki perspektif hukum progresif untuk lebih menjamin perlindungan hukum bagi nasabah.

---

The focus of this study is about the ability of Law Number 10/2011 amanding Law Number 32/1997 concerning Comodity Futures Trading, to provide law protection for the investors trading the derivative contracts as the client of a future trading company. The law problematic is about the overlapping between regulations in future market and stock market because financial derivative contract is regulated in both of those regulations. This condition could make the Law Number 10/2011 loosing its power to be impoed lawfully. The purpose of this study is to provide analysist about the law and how it related to the law protection for the investors. This study is a normative study.

As the result of this study, the Law Number 10/2011 has the power to be imposed lawfully dan philosophically, and the judges`s perspective is the most significant factor on providing legal protection for the investors. The researcher suggests that all the law officers should have progresive law theory as their point of view, which will guarentee the legal protection for the investors."

"AbstrakRahasia bank merupakan unsur esensial dan konsekuensi logis dari karakter usaha bank sebagai lembaga kepercayaan. Kerahasian bank ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan nasabah dan bagaimanakah penegakan hukum terhadap pembukaan rahasia bank oleh Pegawai Bank dalam proses penyidikan tindak pidana pencucian uang dihubungkan dengan asas kepastian hukum. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Penelitian ini akan melakukan pengkajian dan pengujian terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan norma-norma hukum yang terkait. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan metode analisis data secara yuridis kualitatif."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum investor, khususnya investor yang menanamkan modalnya di pasar modal melalui perusahaan efek. Selanjutnya, dana investor dapat disalahgunakan oleh perusahaan efek. Terkait dengan hal ini, para investor dapat menuntut hak atas dana mereka tersebut dengan mengajukan klaim dana atau efek mereka pada perusahaan efek yang bersangkutan. Namun banyak perusahaan efek yang tidak terlalu memperhatikan nasabah yang meminta pengembalian klaim tersebut. Akibatnya banyak investor yang dananya disalahgunakan oleh perusahaan efek bernasib tidak jelas. Maka muncul wacana pembentukan Investor Protection Fund (IPF) yang bertujuan menjamin pengembalian dana nasabah perusahaan efek yang tidak bertanggung jawab. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan dibentuknya Investor Protection Fund (IPF) maka akan meningkatkan perlindungan bagi investor dalam berinvestasi, sehingga akan berdampak pada peningkatan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.

---

This thesis discusses the legal protection of investors, especially investors who invest their fund in capital market trough securities companies. After that, their fund could be misused by securities companies. Related to this problem, the investors can demand their rights to these funds by submitting a claim on the securities company. But many securities company just paid little attention to its customers who request a claim refund. As a result, the faith of many investors whose fund was misused by securities companies are not clear. The impact of this problem, appear the discourse about Investor Protection Fund (IPF), the aims of Investor Protection Fund was to ensure the return of customer funds that misused by irresponsible securities companies. This study uses juridical norms approach as research implementation method. This study concluded that with establishment of Investor Protection Fund (IPF), will increase investor?s protection in investing and then will impact investor?s trust in the Indonesian capital market."

"Tesis ini berhubungan dengan layanan perbankan yang memanfaatkan kemajuan teknologi antara lain melalui Automated Teller Machine atau yang di Indonesia disebut Anjungan Tunai Mandiri (ATM), yang dalam perkembangannya masih mengandung masalah-masalah yang menunjukkan masih rawannya perbankan elektronik.Tiga pennasalahan dalam tesis ini antara lain (1) risiko-risiko apakah yang mungkin muncul seputar penggunaan ATM, (2) apakah kaitan antara hak pengguna ATM dengan hak konsumen dalam UUPK, dan (3) bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna layanan ATM. Kegiatan penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada hukum positif dan data kepustakaan serta melalui pengumpulan data, dengan menggunakan analisis kualitatif, penulis menguraikan data dalam bentuk uraian dan konsep hukum, karena penelitian ini dilakukan untuk memperoleh jalan keluar dari suatu permasalahan. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penggunaan ATM selain memberi kemudahan bagi nasabahnya juga menimbulkan risiko, antara lain bobolnya dana nasabah pengguna ATM. Beberapa Undang-Undang yang memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna ATM yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, walaupun tidak tertutup kemungkinan untuk memperoleh 'perlindungan dari peraturan perundang-undangan lainnya. Dari KUHPdt perlindungan yang diperoleh adalah Bank tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui kuasa, kewajiban bank memberikan ganti rugi yang mungkin timbul bila kuasa belum dilaksanakan, dan kewajiban bank untuk memberikan laporan tentang apa saja yang telah dilakukannya. Perlindungan yang diperoleh pengguna ATM dari Undang-Undang Perbankan sama dengan nasabah pada umumnya sedangkan perlindungan yang diperoleh melalui UUPK adalah jaminan bahwa pengguna ATM akan memperoleh hak-haknya, adanya kewajiban bank, tanggung jawab bank dengan memberikan ganti rugi kepada nasabah yang dirugikan akibat penggunaan ATM serta pembatasan dalam pencantuman klausula baku. Dalam kenyataannya perlindungan tersebut belum memberikan basil yang maksimal, karena masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan bank berkenaan dengan pencantuman klausula baku."