Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali atas tanah-tanah bekas hak milik adat, khususnya di wilayah Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur telah berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi lebih dari setengah tanah-tanah bekas hak milik adat tersebut belum didaftarkan atau tidak bersertifikat. Masalah biaya menjadi kendala yang utama dalam proses pembuatan sertifikat ini, di samping kendala lain seperti masalah waktu dan sarana, Sumber Daya Manusia, tingkat kesejahteraan warga masyarakat, serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang Pendaftaran Tanah. Kesadaran masyarakat akan pentingnya Sertifikat Hak Milik juga harus lebih ditingkatkan dengan diadakan penyuluhan secara berkala mengenai masalah pertanahan oleh pihak terkait. Selain itu kegiatan pendaftaran tanah secara sistematik diharapkan dapat lebih ditingkatkan pelaksanaannya karena pemohon banyak memperoleh kemudahan dengan tidak perlu datang ke Kantor Pertanahan, serta biaya dan waktu yang diperlukan juga lebih sedikit."

"Dalam kenyataannya ternyata hingga kini tanah-tanah di Indonesia, masih banyak dijumpai tanah yang belum terdaftar di Kantor Pertanahan, antara lain adalah tanah yang berstatus bekas Hak Milik Adat di Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok Kotamadya Jakarta Utara, dimana mereka tidak memiliki sertifikat. Mereka hanya mempunyai surat tanda pembayaran pajak atas tanah yang secara yuridis formal bukan merupakan alat bukti hak alas tanah, melainkan sebagai alat pelengkap untuk pendaftaran hak atas tanah.Penelitian ini difokuskan kepada pokok¬pokok permasalahan mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab banyaknya tanah bekas Hak Milik Adat yang belum terdaftar di Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok Kotamadya Jakarta utara, dan upaya pemerintah melalui Kantor Pertanahan dalam memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif yang disertai dengan analisis data sekunder yang didukung dengan penelitian lapangan melalui studi dokumen dan wawancara.Hasil penelitian dirumuskan sebagai kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab banyaknya tanah bekas Hak Milik Adat yang belum terdaftar adalah faktor kurangnya pengetahuan dari masyarakat mengenai mekanisme atau tata cara untuk mendaftarkan tanahnya, faktor ketidak pahaman masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran atas tanah yang dimilikinya. Faktor ekonomi dan jangka waktu yang lama merupakan penyebah masih banyaknya tanah khususnya yang berstatus bekas Hak Milik Adat yang belum terdaftar di Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok Kotamadya Jakarta Utara. Pemerintah melalui Kantor Pertanahan, yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat mulai dari tingkat Kecamatan dalam hal ini ada Kecamatan Tanjung Priok hingga ke tingkat Kelurahan, tclah membual program Kelompok Sadar Tertih Pertanahan (POKDARTIBNA) yang memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai pentingnya mendaftarkan hak atas tanahnya dan penyuluhan tata cara pendaftaran tanah secara sporadik.

---

In Reality, it is apparent that presently lands in Indonesia are still often come across of not yet being registered at the land office, among others, land which are having the status of former Costumay Right of Ownership in Sunter Jaya Sub-district, Tanjung Priok District, North Jakarta Municipality, in which the owners do not have land certificates. They only have tax payment statementlrecept over the Iand, which in formal juridical manner, is not the evidence of right over land, instead, merely a supplementing instrument for the registration of right over land.

This research is focused on the main issues regarding factors which become the causes of large number of former costumay Right of Ownership lands which are not yet registered in Sunter Jaya Sub-district, Tanjung Priok District, North Jakarta Municipality, and the efforts of the government through Land Office in providing legal awareness service to the community to register their lands. The method of research being used is documentary research with normative approach supplemented by secondary data analysis supported by field research through documentary study and interview.

The result of research is composed as conclusion that the causing factors of large number of former Indigenous Right of Ownership Lands which are not yet registered are the factor of lack of knowledge of the community regarding the mechanism or procedure for registering their lands, the factor of unawareness of the community regarding the importance of registration of the land which they own. Economic factor and long period of process are the causes of large number of lands, especially having the status of former costumay Right of Ownership, which are not yet registered in Sunter Jaya Sub-district, Tanjung Priok District, North Jakarta Municipality. The Government through Land Office, in cooperation with the local Regional Government, starting from the level of District, in this case from Tanjung Prink District until Sub-District level, has prepared land order Awareness Group Program (POKDARTIBNA) that appeals to the community regarding the importance of registering their rights over lands and provides counseling regarding the procedure for sporadic land registration."

"ABSTRAKMengingat pentingnya peranan tanah di masa sekarangdan di masa yang akan datang, baik untuk kepentingan tempattinggal maupun untuk kegiatan usaha. Sudah semestinyakebutuhan terhadap jaminan kepastian hukum di bidangpertanahan juga akan meningkat. Dalam rangka menjaminkepastian hukum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19,memerintahkan diselenggarakannya Pendaftaran Tanah. Pasal19 lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Namun, PP 10/ 1961tidak membawa hasil yang memuaskan maka ketentuanPendaftaran Tanah disempurnakan dengan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997. Metode penelitian yang digunakan dalampenulisan tesis ini selain metode penelitian kepustakaanjuga menggunakan metode penelitian lapangan. Dalampelaksanaan pendaftaran tanah untuk bekas hak milik adatterkadang dijumpai permasalahan hukum baik dalampendaftaran tanah sistematik maupun dalam pendaftaran tanah sporadik. Permasalahan tersebut dapat di jumpai dalam segifisik maupun dalam segi yuridis. Kendala-kendala dalamrangka penrbitan sertipikat bagi tanah bekas hak milikadat, yaitu karena bidang tanah tersebut sedang menjadiobjek sengketa. Sengketa yang dimaksud berupa sengketawaris, sengketa batas tanah, sengketa kepemilikan dan lainlain-Penyelesaian terhadap permasalahan hukum tersebutdapat diselesaikan melalui musyawarah antara pihak yangbersengketa yang di fasilitasi oleh Kantor Pertanahan yangsekaligus bertindak sebagai mediator. Apabila masing-masing pihak yang bersengketa tidak menemukan titik temu untuk permasalahan mereka, maka para pihak dapat mengajukan permasalahan hukum tersebut ke pengadilan."

"Di dalam praktek masyarakat masih banyak terdapat tanah-tanah bekas Hak Milik Adat yang sebaiknya didaftarkan hak atas tanahnya, agar pemilik mendapat sertipikat sebagai bukti kepemilikan atas tanah. Nyatanya di dalam proses penyelenggaraan pendaftaran atas tanah tersebut masyarakat sering mendapat hambatan yang menyebabkan lambatnya atau tidak dapat diprosesnya pensertipikatan hak atas tanah tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut Penulis meneliti bagaimana prosedur pendaftaran tanah bekas hak milik adat dan apa-apa saja yang menjadi kendala di dalam proses tersebut dengan menggunakan metode penelitian normatif dan penelitian eksplanatoris dari segi sifatnya. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa proses pendaftaran tanah bekas hak milik adat adalah sebagaimana yang diatur dalam PP 24/1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka-BPN 3/1997. Faktor kelengkapan data dan komunikasi yang baik diantara pemohon, perantaranya, PPAT, dan petugas pendaftaran tanah sangat mempengaruhi pelaksanaan proses pendaftaran tersebut. Apabila terjadi komunikasi yang baik diantara keempat komponen pelaku pendaftaran tanah tersebut akan mempercepat proses penerbitan sertipikat atas tanah tersebut. Agar PP 24/1997 dan peraturan pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik maka harus didukung oleh : 1) hukum/peraturan itu sediri ; 2) petugas penegak hukumnya 3) fasilitas pendukung peraturan itu ; 4) masyarakat yang terlibat dalam ruang lingkup peraturan itu."

"ABSTRAKUntuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, demikian diperintahkan oleh Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria dan diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah Momor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997. Meski peraturan sudah disempurnakan tapi di lapangan masih saja ada kendala-kendala untuk pendaftaran tanah. Di antaranya dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali tanah bekas hak milik adat yang terletak berbatasan dengan kawasan kehutanan di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor. Banyak bidang-bidang tanah yang letaknya di luar patok bates kehutanan seat peta basil ukurnya di plating di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dinyatakan masuk dalam kawasan hutan dan harus meminta rekomendasi dari Kesatuan Pemangkuan Hutan Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis normatif untuk mendapatkan data secara teoritis dari sumber data kepustakaan, dan metode penelitian lapangan (Field Research) dengan cara melakukan pengamatan terlibat dan wawancera dengan masyarakat, tokohmasyarakat serta instansi terkait; tipe penelitian evaluatif karena merupakan suatu kajian studi analisis, dan alat pengumpul data yang dilakukan adalah studi dokumenter (data sekunder) dan studi lapangan (data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber pertama). Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa peta-peta kawasan hutan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor ternyata peta-peta lama peninggalan jaman Belanda yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi di lapangan sekarang; banyak tanah garapan yang terletak di dalam hutan dibuatkan girik dan menjadi batas tanah hak milik adat; adanya pergeseren serta pemindahan patok betas kehutanan balk oleh penduduk maupun petugas lapangan,dan permohonan rekomendasi dari pihak Kesatuan Pemangkuan Hutan Kabupaten Bogor bertujuan untuk menghindari turnpang tindih atau over lapping."

"Syarat awal dari pendaftaran hak atas tanah bekas hak milik adat berdasarkan ketentuan Pasal 24 PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 76 PerMen Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3/1997 tentang Peraturan Pelaksana PP 24/1997 salah satu syaratnya adalah berupa alat bukti petuk pajak, ketitir, verponding Indonesia dan syarat lainnya berupa surat keterangan dari kepala desa yang dikuatkan oleh camat setempat yang membenarkan isi keterangan-keterangan tentang tanah yang bersangkutan. Persyaratan awal ini sangat rawan disalahgunakan oleh oknum kepala desa, dimana alat bukti hak tersebut merupakan alat bukti awal dan menentukan dalam pendaftaran tanahnya. Kajian ini berfokus pada pertanggungjawaban kepala desa dalam hal adanya cacat hukum administrasi dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah yang diawali oleh petuk pajak, ketitir ataupun verponding Indonesia dan surat keterangan kepala desa yang diberikan dengan cara melawan (melanggar) hukum. Dari tindakan kepala desa tersebut mengakibatkan adanya cacat hukum dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah, bagaimanakah pertanggungjawaban kepala desa dalam hal adanya cacat hukum tersebut dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang sebenarnya atas penerbitan sertipikat tersebut."

"This article is focused on responsibility of kepala desa (head of village) regarding administrative omissions through initial land registration. Head of village roles in :his procedure is by issued clearance letter as complementary documents. Under Indonesian land registration if that clearance letter is issued in unlawfully manner so then will affect on illegitimated of land certificates. The author has nor found any land registration norms which govern on the head of village liability for this case, even though iris classified as criminal conduct under Indonesian Penal Code (KUHP) on letter frauds. Practically, legal challenge by injured party under land registration system is enclosing annul to Land Office toward land certificate; or permanent court's decision by litigation filling. "

"Permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat pedesaan dalam hal Pendaftaran tanah secara sporadik, antara lain bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah jarang dilakukan atas dasar kesadaran akan kewajibannya sebagai warga negara untuk mendaftarkan hak atas tanahnya tetapi lebih terdorong oleh kebutuhan praktis, tidak terkecuali pada masyarakat desa Jampang, kecamatan Kemang, kabupaten Bogor. Penelitian difokuskan terhadap pokok-pokok permasalahan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan kendala yang dihadapi dalam praktik pendaftaran tanah secara sporadik di kantor kelurahan Jampang, kecamatan Kemang, kabupaten Bogor. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif yang disertai dengan analisis data sekunder dan didukung dengan penelitan lapangan melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian dirumuskan sebagai kesimpulan bahwa proses pendaftaran diawali dengan penelitian membuat surat-surat pernyataan mengenai keabsahan kepemilikan tanah. "Lampiran 13" diisi oleh pemohon atau kuasanya dilampiri tanda bukti hak kepemilikan terakhir, surat pernyataan dan pemilikan dan pengusaan tanah, surat pernyataan tidak sengketa, tidak diperjual belikan atau dijadikan jaminan dan Tanda Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan serta Surat Permohonan Pengukuran yang dilampiri dengan keterangan status tanah dan pernyataan pemasangan tanda batas (patok). Pemohonaan harus melunasi PBB dan Penerimaan Pungutan Desa sebelum pendaftaran tanah diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Hasil pengukuran petugas Kantor Pertanahan merupakan data terakhir yang akan dicantumkan dalam sertifikat. Data fisik dan data yuridis diumumkan sebelum sertifikat diterbitkan dengan masa tenggang 60 hari. Kendala yang ada sering timbul dari pembagian hak waris tanpa Akta Penetapan Waris, perselisihan terhadap batas tanah dengan jalan setapak dan "galengan" sawah, batas pada jalan setapak serta tunggakan luran Pungutan Desa."

"ABSTRAKPendaftaran Tanah untuk pertama kali (InitialRegistration) yang dilakukan terhadap tanah-tanah girik ataumilik adat memerlukan data pendukung berupa Salinan Letter C,Surat Keterangan Riwayat Tanah dan Surat Keterangan TidakSengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang diambil daribuku-buku register tanah tingkat desa yang memerlukankecermatan pada saat pengisiannya, pemeliharaan danpenyimpanannya sehingga menjadi data yang dijaminkebenarannya. Hal ini menjadi tanggung jawab dari Kepala Desakarena apabila terdapat kekeliruan berdampak pada kesalahandata yang menjadi dasar pembuatan Surat Keterangan RiwayatTanah dan Surat Keterangan Tidak sengketa, yang pada akhirnyajuga berdampak pada kekeliruan data fisik dan data yuridisdalam penerbitan sertipikatnya. Hal ini dapat menimbulkanpermasalahan tanah seperti overlapping / sertipikat ganda /tumpang tindih. ^ ,Kesalahan dalam mengeluarkan data tanah tersebut,seorang Kepala Desa dapat dimintai pertanggungjawaban baiksecara pidana, perdata atau sanksi administratif berupateguran, pemberhentian sementara atau tetap dari jabatankepala desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 ahun2005.Untuk mengurangi terjadinya kesalahan data registertanah tingkat desa, perlu pembinaan, bimbingan dan penyuluhansehingga meningkatkan pengetahuan aparat desa khususnyamengenai peraturan di bidang pertanahan dan a ministrasipemerintahan, sedangkan untuk mengurangi terjadinyaoverlapping tersebut perlu kecermatan dan ketelitian dalamproses pendaftaran tanah khususnya pada pengukuran danpemetaan di kantor pertanahan.Untuk penyelesaian masalah overlapping tersebut,berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 Kantor Pertanahandapat membatalkan sertipikat tersebut baik atas permohonanpihak yang berkepentingan ataupun berdasarkan kewenanganPejabat Kantor Pertanahan.

---

ABSTRACTInitial Registration that conducted to land/grounds girik ortradition property needs supporting data in the shape of Copy ofLetter C, Bank statement of Land History and Bank statement "Freeof Law Suit" that released by Kepala Desa (Head of Coutryside)that taken from the books of land/ground register countrysidelevel. Existing Data at register book referred, needed carefulattention when its admission filling, its maintenance andrepository until become veritable data. This condition becomes theresponsibility of Kepala Desa because if mistaken in its admissionfill up the affect to data mistake be at the bottom of Bankstatement making Land History and Bank statement free of lawsuit,which is also affected to physical data and judicial formalitydata in publication certificate. The result in mistake inreleasing such the Kepala Desa can be asked responsibility eitherthrough crime, civil or sanction administrative have the shape ofexhortation, layoff or remain to be from head [position /occupation] countryside.Mistakes of physical data and judicial formality, alsoresulted in the incidence [of] overlapping problem / overlapcertificate or double certificate. Despite of other reasons theproblem, a complete inexistence of land registry map speciallywhen the government applied the Government ordinance Number 10 in1961 and with Government ordinance Number 24 in 1997 possibilitiesoverlapping can be minimized for by PP 24 / 1997 have been enabledusage modern technology in measurement and mapping.For problem solution overlapping certificate, the Office ofLand Affairs has the authority to cancel certificates, based onState's Minister rule of Agrarian Affairs / Head of National ofland affairs Number 9 in 1999. The right of office of land affairsfor cancellation this certificate is an applied system as used inland registry which is publication system negative, since thegovernment does not gives guaranty for the data truth orexplanation existing in certificate referred [as], then there isno rule of law for right owner and related to third partyland/ground is referred [as]. Nevertheless, the system can be fixwith existing principle in customary law. The instituterechtsverwerking that is do to its time can cause lose land rightif pertinent during old ones did not labour it and its land/groundis referred [as] controlled other party pass by rights acquirementin good faith. With principle utility referred [as] then negativepublication system that wearied also, contain positive elementarybody."