Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBerdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas, Perseroan Terbatas (PT) yang telah memperoleh status badanhukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 1 tahunharus menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang tersebut Yangmenjadi permasalahan adalah apakah pelaksanaan penyesuaian anggaran dasardengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, telah sesuai dengan peraturan danUndang-Undang yang berlaku? Lalu kendala apa sajakah yang terjadi dalam prosespenyesuaian anggaran dasar tersebut? dan bagaimana akibat hukum bagi PT yangterlambat atau tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 setelah batas waktu yang ditetapkan berakhir?. Penelitian inimenggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumberdatanya. Pelaksanaan proses perubahan anggaran dasar PT dalam rangkapenyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 belum sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan belum lengkapnyaPeraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun2007 tersebut dan belum siapnya Sisminbakum. Kendala yang terjadi dalam prosespenyesuaian anggaran dasar PT adalah belum adanya standar akta pendirian dan/atauakta perubahan anggaran dasar, kendala di Sisminbakum, diantaranya adalah jenistransaksi sering berubah serta tidak sesuainya data yang ada dalam datdbaseSisminbakum dengan data PT yang sebenarnya, belum meratanya Sumber DayaManusia di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki kapasitasmengeluarkan kebijakan untuk melayani pertanyaan dalam mengatasi kendala yangterjadi dalam praktek, banyak notaris belum menguasai teknologi informasi untukmengakses Sisminbakum. Akibat hukum bagi PT yang terlambat atau tidakmenyesuaikan anggaran dasarnya dengan undang-undang Nomor 40 Tahun 2007setelah batas waktu yang ditetapkan berakhir adalah PT dapat dibubarkanberdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri atas permohonan Kejaksaan atau pihakpihakyang berkepentingan, efek jangka panjang nama PT dapat digunakan olehpihak lain. Penyesuaian anggaran dasar tetap dapat dilakukan, namun berhati-hati,apakah ada pihak yang meminta membubarkan PT sehingga penyesuaian anggarandasar dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak dapat dilakukan.

---

ABSTRACTBased on the article 157 paragraph (3) of the law Number 40 year 2007 concerningLimited Liability Company, who have already obtained the status of legal entitiesunder legislative regulations shall within 1 year to adjust their articles association tothe provisions of the law mentioned above. Hie problems appear like: Does theimplementation of the articles association’s adjustment in accordance with the validregulation and the law? What kind of handicaps in process of articles association’sadjustment? How about legal effect for the Limited Liability Company (“theCompany”) who does not adjust articles association with the Law Number 40 Year2007 after the time limit becomes extinct? This research uses literature researchmethod with secondary data as the main source data. The legal effect of amendmentprocess of the Company is not in accordance with valid legislative regulationbecause the Government Regulation and Ministry Regulation of the Law Number 40year 2007 are incomplete and Sisminbakum have not been ready. The handicap ofthe company's articles association adjustment process are as follows : there is nostandardization of the Company’s establishment deed and/or the amendment ofarticles association deed, Sisminbakum’s handicaps, such as : kind of transactionoften changes, the data in Sisminbakum’s database and the Company’s real data arenot the same, Human Resources in Department Law and Human Right has not spreadthroughout yet to handle questions in practice, many notaries has not masteredinformation technology to access Sisminbakum. The Company who does not adjustarticles association with the Law Number 40 year 2007 after the time limit becomesextinct means the Company can be liquidated based on a decision of the district courtat the petition of the public prosecutors’ office or interested parties, the name of theCompany can be used by other party. The adjustment of articles association can bedone with caution, whether there are any interested parties asking for liquidating theCompany so its adjustment with the Law Number 40 year 2007 cannot be done."

"Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Tidak terdapatnya kausa yang halal dalam suatu perjanjian mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Perjanjian ini terkait dengan kepemilikan saham oleh komite. Di mana berdasarkan UUPT, komite bukan termasuk dalam subjek hukum yang boleh menjadi pemegang saham dalam perseroan. Meskipun perjanjian tersebut dibuat di hadapan Notaris, namun selama perjanjian melanggar persyaratan objektif dalam syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Hal ini juga membuat Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi jabatan berdasarkan UUJN.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis.Simpulan penelitian menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat dengan melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum dan karenanya Komite X tidak dapat menjadi pemegang saham dalam PT. Y. Notaris yang membuat akta perjanjian tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan UUJN.

---

An agreement which made by parties has to comply with the terms of validation of agreement. Due to the absence of permitted cause to an agreement causing the agreement is void by law. The agreement is related to share ownership by committee. Referring to Law Number 40 Year 2007 concerning Limited of Liability Company, committee is not subject of law which can be shareholder in company. The agreement was made before Notary, but as long as the agreement contravene the objective requirements of validation agreement terms, thus the agreement is void by law. The situation makes the Notary subject to sanction of office.

The research uses juridical normatif research method. The Data is analyzed by using qualitative method which conduce to descriptive analytical data.

The conclusion of this research is the agreement which made was contravene regulations causing the agreement is void by law, therefor Commite X can not be a shareholder of PT. Y. The Notary who made that agreement can be subject to sanction based on UUJN."

"Perseroan merupakan salah satu bentuk badan usaha, yang dibentuk untuk melakukan usaha semata-mata guna mencari keuntungan yang nantinya akan dibagikan dalam bentuk dividen kepada para pemegang saham yang telah sebelumnya menyisihkan sebagian harta mereka, untuk menjadi harta milik perseroan. Sebagai badan hukum, perseroan mempunyai hak dan kewajiban dalam masyarakat, dan dalam hal perseroan tidak melaksanakan tanggung jawabnya seusai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan lingkungan hidup, masyarakat dan lingkungan sekitarnya maka akan terjadi benturan-benturan kepentingan dengan para pemangku kepentingan perseroan seperti pemerintah, komunitas sekitar, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat luas, dan terjadinya masalah sosial dan kerusakan lingkungan hidup, yang pada gilirannya menimbulkan berbagai masalah bagi pemerintah, masyarakat, lingkungan dan yang pasti bagi perseroan itu sendiri. Sebenarnya tidak ada perseroan yang dapat mempunyai usaha yang berkesinambungan ditengah-tengah masyarakat yang miskin, serta lingkungan hidup yang rusak, karena perseroan hanya dapat berkembang dengan baik dan memperoleh keuntungan yang memadai apabila masyarakat di mana perseroan itu berada juga berkembang, dan untuk berkembangnya masyarakat diperlukan adanya lingkungan hidup dan keadaan ekonomi yang baik dan berkembang. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam pasal 74, yang mengatur bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, merupakan peraturan pertama didunia yang mewajibkan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang mungkin dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai kepatuhan terhadap peraturan peraturan perundangan-undangan yang ada. Pengertian tanggung jawab sosial yang dimengerti di negara lain adalah melakukan hal yang baik bagi masyarakat melebihi kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial masyarakat. Penulis membahas "Creating Shared Value" suatu konsep yang berbeda dengan tanggung jawab sosial perseroan atau "Corporate Social Responsibility" dan pelaksanaannya oleh PT Nestlé Indonesia.

---

A limited liability company is one of the forms of business entities, established solely to make profit which will be paid as dividend to its shareholders who have put aside part of their assets to become the asset of the formed limited liability company. As a legal body, a limited liability company has its rights and obligation in the society, and in the event that a limited liability company does not perform its responsibility in line with the prevailing laws and regulations relating to the environment, society and surrounding communities, conflicts of interest will occur with its stakeholders such as the government, surrounding community, non government organizations and the society at large. The occurrence of social problem and environmental destruction will cause problems to the government, society, community and for sure to the limited liability company itself. In fact, no limited liability company can have a sustained business in a poor society and damaged environment, since a limited liability company can only develop and gain sufficient profit if the society in which it exists has also developed well, and for the society to develop well it requires sustained environmental and good economic conditions. Law number 40 year 2007 on Limited Liability Company has introduced the concept of social and environmental responsibilities in its article 74, which stipulates that any limited liability company having its business undertakings in and/or relating to natural resources, is obliged to implement social and environmental responsibilities. This is the first law in the world that obliges social and environmental responsibilities, which might be intended by the law makers for limited liability companies to be in compliance with the prevailing laws and regulations. The understanding of corporate social responsibility as understood in other country is to do good for the society relating to the environment, economic and social aspects beyond compliance to prevailing regulations. The writer discusses "Creating Shared Value" a concept which is different from the "Corporate Social Responsibility" and its implementation by PT Nestlé Indonesia."

"Salah satu permasalahan yang sedang berkembang dalam permasalahan korporasi yakni terkait Beneficial Ownership atau dikenal dengan istilah (“Pemilik Manfaat”) yang selanjutnya dapat disebut sebagai Beneficiary Ownership ataupun Pemilik Manfaat yang pada hakikatnya merupakan sebuah sistem yang berkembang dari sistem hukum common law menitikberatkan terhadap atas ketentuan kepemilikan ataupun pengendalian atas hak baik yang melekat atas yang mana dalam memperoleh sebuah hak tersebut dapat dibuktikan secara sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Melihat perkembangan kegiatan usaha, diketahui bahwa terjadi beberapa pelaksanaan kegiatan usaha yang mana tidak hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan, melainkan terdapat tujuan tersembunyi lain seperti pelaksanaan tindak pidana pencucian uang. Adapun pelaksanaan tersebut bertujuan untuk menggelapkan dana ataupun aset yang seharusnya dimiliki oleh perseroan seperti adanya dana atas kewajiban pajak yang tidak dibayarkan pelaku bisnis. Dalam rangka melakukan penggelapan atas pajak, maka pemilik usaha dapat membentuk entitas lain dengan kepemilikan dana milik pemilik usaha tersebut diwakilkan oleh orang lain. Melihat adanya tendensi atas dana yang diwakilkan merupakan dana yang diperoleh secara tidak sah, maka untuk mencegah hal tersebut Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Peraturan tersebut memberikan kewajiban terhadap badan hukum baik berbentuk perseroan terbatas ataupun badan usaha/badan hukum lainnya untuk wajib melaporkan pemilik manfaat sebenarnya atas dana yang diperoleh perseroan. Selain itu, melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi memberikan tata cara pelaporan terhadap badan hukum/badan usaha untuk melaksanakan kewajiban pelaporan atas pemilik manfaat. Sehingga perlu dilakukan sebuah pengkajian dan pemahaman atas pelaksanaan pelaporan pemilik manfaat.

---

One of the problems that is currently developing in corporate matters is related to beneficial ownership or what is known as ("beneficial owner"), which can then be referred to as beneficial ownership or beneficial owner, which in essence is a system that developed from the common law legal system which focuses on the provisions ownership or control of the rights attached to which in obtaining a right can be legally proven based on applicable legal provisions. Looking at the development of business activities, it is known that there are several business activities carried out which are not just for making a profit, but also have other hidden objectives such as carrying out criminal acts of money laundering. This implementation aims to embezzle funds or assets that should be owned by the company, such as funds for tax obligations that are not paid by business actors. In order to evade taxes, the business owner can form another entity with the ownership of the business owner's funds represented by another person. Seeing the tendency for the funds represented to be funds obtained illegally, to prevent this the Government issued Presidential Regulation Number 13 of 2018 concerning the Implementation of the Principle of Recognizing the Beneficial Owners of Corporations in the Context of Preventing and Eradicating Crimes of Money Laundering and Terrorism Financing Crimes. This regulation imposes an obligation on legal entities, whether in the form of limited liability companies or other business/legal entities, to report the actual beneficial owners of funds obtained by the company. In addition, through the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 15 of 2019 concerning Procedures for Implementing the Principle of Recognizing Beneficial Owners of Corporations, it provides reporting procedures for legal entities/business entities to carry out reporting obligations on beneficial owners. So, it is necessary to conduct an assessment and understanding of the implementation of beneficial owner reporting."

"Selain mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dalam pembuatan akta perseroan, Notaris harus memperhatikan Undang-Undang yang lain, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal ini, Notaris harus cermat, teliti, dan seksama dalam memahami dan mematuhi ketentuan dalam sebuah Perseroan atas pembuatan akta berkaitan dengan Perseroan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan analisis kasus dengan mengumpulkan data sekunder dan hasil wawancara guna menunjang penulisan. Analisis kasus dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1607 K/Pdt/2013, dimana pembuatan akta hibah atas saham dilakukan tanpa mematuhi ketentuan dalam Perseroan yang menyebabkan pengalihan hak atas saham tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. Pembuatan akta dibuat secara Notariil yang kemudian mengalami degradasi karena terdapat cacat pada akta tersebut. Tidak dipenuhinya syarat subjektif dalam sebuah akta menjadikan cacat pada akta dan menyebabkan akta tersebut menjadi dapat dibatalkan.

---

Instead of regarding the rules in Indonesian Law Number 2 Year 2014 amendment of Indonesian Law Number 30 Year 2004 concerning Regulation of Notary Office, Notary, on making limited liability company-related deed, should be aware of relevant regulations, in this case, Indonesian Law Number 40 Year 2007, concerning Law of Limited Liability Company. It is very important to Notary to be precise and careful when making the deed related to limited liability company. This research is done using literature method and an analysis over a case which is completed by collecting primary and secondary data to support the reference of this thesis. The case to be analysed in this thesis, conducted from Judgement of Supreme Court of Republic of Indonesia Decree Number 1607 K/Pdt/2013, in which, the Notary, who made the share grant deed did not obey the regulations concerning limited liability company causing the deed annulable and not valid, therefore resulted deed nullification of such grant share deed. When a party could not carry out subjective condition of an agreement, therefore the agreement is voidable."

"Diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 membawa akibat bagi Perseroan Terbatas (PT) yang sudah sah sebagai badan hukum dan sedang proses menjadi badan hukum untuk segera menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Penyesuaian anggaran dasar PT diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam Pasal 157 dan Pasal 158. Penyesuaian dilakukan paling lambat 1 tahun sejak tanggal diundangkan, sehingga batas terakhir penyesuaian anggaran dasar adalah 16 Agustus 2008. Organ dalam PT yang mempunyai kewajiban untuk menjalankan PT yaitu Direksi. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bentuk tanggung jawab Direksi untuk melakukan pengurusan PT diatur dalam Pasal 92 ayat 1 dan 2. Tindakan Direksi yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar atau lalai dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar ini memberi akibat yang cukup besar bagi PT yang bersangkutan dan Direksi itu sendiri. Kerugian PT atas tidak dilakukannya penyesuaian diatur dalam Pasal 157 ayat 4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pertanggung jawaban Direksi PT dalam hal penyesuaian anggaran dasar PT berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan akibat hukum apa yang timbul bagi Direksi dan PT itu sendiri yang belum melakukan penyesuaian anggaran dasarnya. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan metode normatif yuridis, dengan tipe penelitian eksplantoris yaitu dengan mengkaji dan menganalisis hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dengan didasarkan kepada peraturan-peraturan yang berkaitan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang diajukan, berkaitan dengan hal tersebut dalam penelitian ini digunakan data sekunder, dimana untuk memperoleh data sekunder tersebut maka alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, yang dilakukan dengan data tertulis baik merupakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Dalam penulisan ini juga dilakukan wawancara dengan beberapa informan, untuk kemudian data-data yang diperoleh dilakukan ananlisis secara kwalitatif. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa Direksi merupakan satu-satunya organ dalam PT yang bertugas melakukan pengurusan dan mewakili PT baik di dalam atau di luar pengadilan. Pengurusan PT oleh Direksi wajib dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh karena itu Direksi mempunyai kewajiban untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar PT. Kerugian bagi PT yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya yaitu dapat dimohon pembubarannya oleh Kejaksaan dan pihak yang berkepentingan melalui pengadilan. Bagi Direksi akibat hukum yang timbul dengan tidak menjalankan tugasnya dengan menyelenggarakan RUPS untuk menyesuaikan anggaran suatu PT hingga lewat dari tenggang waktu satu tahun yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu tindakan Direksi tersebut termasuk dalam unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu akibat hukum lain yang timbul bagi Direksi yaitu mengenai tanggung jawab Direksi yang tadinya mandiri menjadi tanggung jawab renteng karena adanya suatu perubahan dalam anggaran dasar PT yang seharusnya di daftarkan dan diumumkan pada instansi yang berwenang tidak dipenuhi.

---

The legalization of the LLC Law Number 40/2007 causing all the Limited Liability Company (LLC) which already have legal institution and those are in the process to be a legal institution to adjust their Articles of Association (AoA) with the LLC Law. Adjustment of LLC AoA were regulated in LLC Law Number 40/2007 under chapter 157 and chapter 158. The adjustment must be executed at the latest one year after the date of the Law appointed, therefore the latest limit of changing LLC AoA were on August 16, 2008. The party in the LLC who has obligation to conduct LLC was the Board of Directors (BoD). According to LLC Law Number 40/2007, the BoD responsibilities to conduct LLC were stated in chapter 92 paragraph 1 and paragraph 2. The BoD act who do not execute adjustment of the LLC AoA or fail to arrange adjustment of the LLC AoA will cause big consequences to the LLC and the BoD itself. The LLC loss due to negligence of adjustment was stated in the chapter 157 paragraph 4.

Based on the above matters, the aim of this study was to investigate on how the LLC BoD responsibility in adjustment their AoA to be in line with the LLC Law Number 40/2007 and what is legal consequences arise for the BoD and for the LLC who has not yet arrange the adjustment of their AoA. The research method used in this thesis was by applying normative jurisdiction method with explanatory observation. The relationship between one and other symptoms were observed and then analyzed based on the related regulations to find answer of the raised questions. Due to this matters, secondary data for this research were collected, which obtained from literature studies by using written source of data including primary, secondary and tertiary legal materials. Interviewing few informers was also used in this paper and then the data gathered were analyzed by qualitative method.

The result of the study indicated that BoD was solely party in the LLC who has to undertake the arrangement and in charge the LLC both inside and outside the court. The arrangement of LLC by BoD have to conduct with a good will and full responsibilities, therefore the BoD has obligation to make adjustment of LLC AoA. The LLC loss due to no adjustment in the LLC AoA include the LLC closed asking by the Prosecutor or by the concern party through the court. The legal consequences raised for those of BoD who do not conduct the General Meeting of Shareholders for adjustment of the LLC AoA until exceed the one year limit as stated in the LLC Law Number 40/2007, therefore, those BoD act were considered against the law as ruled in the chapter 1365 of Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Another legal consequences for the BoD due to their amendment in the LLC AoA but not submitted and announced to the Government and the party in charge were change of BoD responsibilities who at first is one person responsibility to become collective responsibilities."

"Tesis ini membahas mengenai suatu akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas UUPT . Oleh karena pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham RUPS yang tercantum dalam akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris tersebut merugikan pemegang saham perseroan yang tidak hadir dalam RUPS. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan akta berita acara RUPS yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, dan implikasi hukumnya terhadap akta berita acara RUPS tersebut.Penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian bersifat deskriptif analitis yang bermaksud memperkuat teori yang sudah ada. Kemudian simpulan dari tesis ini adalah bahwa akta berita acara RUPS yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT adalah tidak sah dan batal demi hukum, dan implikasi hukum tidak hanya terjadi pada akta saja melainkan juga kepada perseroan, para pemegang saham dan Notaris. Sehingga organ perseroan dan Notaris perlu memahami dengan baik segala ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT.

---

This thesis discusses minutes of a general meeting of shareholders by Notary which made against Constitutional Documents and Law of The Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company Company Law 40 2007 . Therefore that minutes of a general meeting of shareholders causes financial loss to another shareholder who absence the general meeting of shareholders GMS. Issues of this thesis are the legality minutes of a general meeting of shareholders by Notary which made against Article of Association and Company Law 40 2007 and legal implication towards that minutes of a general meeting of shareholders.

This thesis uses normative legal research which is the focuses on the research literature and analyzed using an analytical descriptive study to strengthen the existing theory. The conclusion this thesis is the minutes of a general meeting of shareholders by Notary which made against Article of Association and Company Law 40 2007 is invalid by law and the legal implication is not only to the minutes itself but also the company, shareholders, and Notary. So, all parts of the company and Notary need yo understand well about all the clauses in the Article of Association and Company Law 40 2007. "

"Pada tesis ini, notaris Z yang membuat Akta Berita Acara RUPS PT X telah membuat akta yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pembuatan Akta Berita Acara RUPS PT X tersebut melanggar ketentuan pemanggilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).Tesis ini bertujuan untuk mengetahui akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan pemanggilan RUPS terhadap keabsahan akta tersebut. Pelanggaran tersebut mengakibatkan keputusan RUPS PT X tidak sah dan mengikat yang berarti bahwa akta tersebut menjadi batal demi hukum. Akta yang batal demi hukum tersebut tentunya menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan. Notaris Z tersebut harus mengganti biaya, rugi serta bunga kepada pihak yang dirugikan akibat Perbuatan Melanggar Hukum yang telah ia dilakukan.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan mengkaji penerapan UU PT, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dikaitkan dengan kasus pada Akta Berita Acara RUPS PT X. Penelitian ini memberikan saran untuk diadakan RUPS kembali agar tidak terdapat inkonsistensi pengaturan serta kesalahan-kesalahan dalam anggaran dasar PT X yang dapat berimplikasi pada keabsahannya.

---

In this thesis , Notary Z who makes the Deed of general meeting of shareholders of PT X has made a deed that is not in accordance with the statutory provisions applicable. Making of the deed news general meeting of shareholders of PT X has violated the provisions of the call as set forth in Article 82 of law number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company (Company Law).

This thesis aims to find out as a result of the violation of the provisions of the summons general meeting of shareholders on the validity of the deed. The violation resulted in general meeting of shareholders PT X is not legally binding, which means that the deed becomes null and void. Deed null and void it would cause harm to the parties concerned. Notary Z should reimburse the costs, damages and interest to the injured party as a result of Unlawful Acts he has done.

The method used is a normative juridical namely by reviewing the application of the Company Law , Law number 2 of 2014 about position of the Notary and Law number 25 of 2007 on Investment associated with the case at the of deed news of General Meeting of Shareholders PT X. This study provides suggestions for the general meeting of shareholders is held back so that there are no inconsistencies settings as well as errors in the articles of association of PT X which may have implications for its validity."

"Direksi sebagai pengurus perseroan terbatas perlu memperhatikan doktrin-doktrin yang berlaku umum berkaitan dengan tanggung jawabnya mengurus perseroan terbatas, diantaranya doktrin fiduciary duty. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan penelitian hukum normatif dan studi kasus PT Sarinah (Persero). Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak secara tegas mencantumkan bahwa Direksi mengemban tugas-tugas sesuai doktrin fiduciary duty walaupun tercermin menerima doktrin fiduciary duty dalam pasal-pasalnya. Penerapan prinsip fiduciary duty oleh Direksi dalam mengelola PT berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sangat bergantung pada Direksi dan pihak-pihak yang terkait dengan PT (stakeholders). Prinsip fiduciary duty menuntut adanya tanggung jawab atas tugas Direksi tersebut. Pada dasarnya, setiap perbuatan yang dilakukan oleh Direksi yang melampaui hak dan kewenangan yang diberikan PT berdasarkan prinsip fiduciary duty tidak mengikat PT. Oleh karena itu, terhadap anggota Direksi tersebur dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum, baik secara pidana maupun perdata (criminal and civil liability) dan ia bertanggung jawab untuk membayar kerugian tersebut dari kekayaan pribadinya. Penerapan prinsip fiduciary duty oleh Direksi dalam mengurus PT dalam kasus PT Sarinah (Persero) telah melibatkan lembaga peradilan. Dalam perkara kasus PT Sarinah (Persero), penegakan hukum atas pelanggaran tugas yang dilakukan Direksi adalah melalui dakwaan melakukan tindak pidana korupsi walaupun sebenarnya dalam perkara tersebut terdapat semua unsur fiduciary duty.

---

The Board of Directors, as the board that manages the company, must have regard to general applicable doctrines in carrying out its responsibilities, among other things the doctrine of fiduciary duty. This research uses literature methodology, with normative legal research, and a case study of PT Sarinah (Persero). The conclusion of this research is that Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company does not expressly stipulate that the Board of Directors must meet its duties in accordance with the doctrine of fiduciary duty, even though, this doctrine seems to be embodied in its articles. The implementation of fiduciary duty principle by the Board of Directors in managing a company based on Law No. 40 of 2007 very much depends on the actions of the Board of Directors and relevant stakeholders. The fiduciary duty principle demands that the Board of Directors be responsible for its actions. In essence, every action of the Board of Directors that exceeds rights and authorities given by the company based on the principle of fiduciary duty does not bind the company. Consequently, members of Board of Directors can be liable for both criminal and civil liabilities and to pay this with their personal property. The application of fiduciary duty principle by the Board of Directors in managing the company in the case of PT Sarinah (Persero) has involved the judiciary. In the case of PT Sarinah (Persero), enforcement upon violation of duties by the Board of Directors takes the form of prosecution of a crime of corruption even though, in fact, all elements of fiduciary duty exists in the case."