Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Asas kepentingan umum merupakan salah satu asas dalam teori hukum yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan suatu negara. Asas kepentingan umum berlaku universal di seluruh negara di dunia, walaupun penerapannya dalam tindakan hukum konkrit tidak selalu sama antara negara yang satu dengan negara lainnya. Tesis ini berusaha menjelaskan apa yang menjadi kriteria kepentingan umum, bagaimana penerapan asas kepentingan umum dalam ketentuan hukum positif di Indonesia, masalah hukum apa yang muncul dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol, dan apakah jalan tol memenuhi kriteria kepentingan umum. Untuk menjelaskan hal tersebut, penulis melakukan kajian teoritis terhadap asas kepentingan umum dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum maupun tentang jalan dan/atau jalan tol.

---

Public interest principle is one of the principles in the theory of law which is applied in the statutory regulation in a state. Public interest principle is applicable universally throughout states in the world, even though its application in concrete legal action is not always the same from one state to another.

This thesis endeavors to explain what become the criteria of public interest, how is the application of public interest principle in the provisions of positive law in Indonesia, wich legal issues are arising in the land acquisition for the construction of toll road, and whether toll road fulfills the criteria of public interest. To explain this matter, the writer has conducted theoretical study towards public interest principle, and analysis towards statutory regulations regarding land acquisition for the construction of public interes and regarding road and/or toll road."

"Tesis ini membahas pengertian dan aspek hukum dari pencabutan hak atas tanah bagi pengadaan tanah dan pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum melalui hak menguasai negara. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif.Hasil penelitian menyimpulkan Proses pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum harus dilakukan secara transparan dan menghormati hak‐hak yang sah. Oleh karena itu proses pelaksanaannya harus memuat empat prinsip utama, yaitu kepastian atas terselenggaranya proses pembangunan, asas keterbukaan publik dalam proses pembangunan untuk kepentingan umum, penghormatan hak atas tanah, dan aspek keadilan bagi yang menyerahkan atau melepaskan hak atas tanah bagi kepentingan umum. Pembebasan tanah untuk pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum harus memperhatikan kepentingan masayarakat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena Undang‐Undang Pokok Agraria dan Undang‐Undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan pemanfaatan tanah adalah untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.

---

This thesis analyses the definition and legal aspect of compulsary of land rights for land acquisition and implementation of development in purpose of public interest through State‐owning right mechanism. The research employs normative‐qualitative legal methodology which results in descriptive data.

The result concludes that the process of land procurement for implementation of development in purpose of public interest shall be conducted with clear transparency with due regard to all legitimate rights. Therefore the implementation process must consist of four main principles, i.e. certainty on the development process, public transparency in the development in purpose of public interest, due regards to all land rights, and fairness aspect to people who voluntarily transfer or release the land rights for the sake of public interest.

Land acquittal for the acquisition for implementation of development in purpose of public interest shall recognize the community interest as well as raise the public welfare, since the Agrarian Law and the Constitution of Indonesia prescribes the use of land shall be for the welfare of the people as much as possible."

"Penelitian ini berfokus pada mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu pembangunan jalan tol serta dampak dari terhambatnya proses pengadaan tanah tersebut. Pengadaan tanah merupakan penghambat utama dalam percepatan pembangunan jalan tol. Studi terkait faktor-faktor yang menghambat proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum masih terlalu berfokus pada dampaknya dan kurang mengurai simpul penyebab utama dari masalah ini. Dalam studi ini, peneliti melihat bahwa proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur dan kepentingan ekonomi didominasi oleh negara sehingga hal tersebut dapat berdampak merugikan masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik wawancara mendalam, studi ini menemukan bahwa masalah pembagian peran dan efektifitas mekanisme kerja birokrasi menjadi hambatan utama. Di sisi lain, dampak ketidakpastian keresahan kesulitan mencari tanah pengganti, cukup banyak dialami oleh masyarakat. Secara teoritik, pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia mencerminkan state centered development yang kurang optimal karena involusi mekanisme kerja birokrasi pemerintah sendiri. Gejala soft state masih sangat terlihat ketika negara kurang bisa melindungi masyarakat dari dampak pengadaan tanah.

---

This study focuses on identifying the factors that hamper the process of land acquisition process for the public interest, espescially toll road construction and the impact of the hampered land acquisition process. Land acquisition is a major obstacle in accelerating toll road development. Studies related to factors that hamper the land acquisition process are still too focused on their impact and do not examine the main causes of this problem. In this study, researchers see that the land acquisition process for the public interests is dominated by the state so that it can adversely affect the community. By using qualitative methods and in-depth interview techniques, this study found that the problem of the division of roles and the effectiveness of bureaucratic work mechanisms were the main obstacles. On the other hand, the impact of the uncertainty of anxiety on the difficulty of finding replacement land, is quite a lot experienced by the community. Theoretically, land acquisition for infrastructure development in Indonesia reflects a less than optimal state centered development due to the involution of the government's own bureaucratic work mechanism. Soft state symptoms are still very visible when the state is less able to protect the community from the effects of land acquisition."

"Tesis ini membahas permasalahan penetapan nilai ganti kerugian pengadaan tanah dalam kasus pembangunan Tol Trans Jawa di Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Malang. Pihak yang berhak tidak sepakat dengan nilai ganti kerugian yang ditawarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah karena merasa nilai tersebut tidak layak dan adil. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain evaluatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa penetapan nilai ganti kerugian oleh Penilai dilakukan secara transparan dan seharusnya pihak yang berhak yang berkeberatan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atau Panitia Pengadaan Tanah menempuh cara konsinyasi sesuai jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan agar pengadaan tanah tidak terhambat.

---

This thesis discusses the problem of determination of the value of compensation for land acquisition in the case of the construction of the Trans Java toll in Jombang Regency, Mojokerto Regency and Malang City. The parties that has the right disagrees with the value of of compensation offered by Land Acquisition Committee because they feel the value is not well worth and fair. This study is a qualitative research design evaluative.

Results of the study suggest that the determination of the value of compensation by the Valuer must be transparent and should the party entitled to file a lawsuit objecting to the District Court or the Land Acquisition Committee to take on consignment in accordance period of time determined by the legislation so that the land acquisition is not obstructed."

"Legal aspects of land acquisition for public development purposes to allow government to acquire land for crucial infrastructure projects in Indonesia; case in Jawa Timur Province."

"Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Jo. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kegiatan pengadaan tanah ini merupakan salah satu proses dalam tahap pembangunan jalan tol yang memerlukan waktu dan biaya yang sangat besar. Proses pengadaan tanah mencakup kegiatan proses penyusunan daftar nominatif yang didalamnya termasuk inventarisasi bangunan, tanaman, luasan tanah dan benda-benda lain yang berada diatasnya, musyawarah harga dan pemberian Uang Ganti Kerugian (UGK) sampai dengan sertifikasi tanah.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanan pengadaan tanah sehingga mengakibatkan kinerja proyek pembangunan jalan tol terlambat. Disamping hal tersebut di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi sebagai bahan pertimbangan bagi instansi terkait dalam penyelenggaraan jalan tol dimasa depan, dan dapat dikembangkan sebagai bahan penelitian lebih lanjut. Data primer perihal proses pengadaan tanah diperoleh melalui kuesioner dari petugas/pejabat yang berkompeten terhadap masalah pengadaan tanah, diantaranya adalah para pelaksana pengadaan tanah dan pejabat struktural Departemen Pekerjaan Umum serta Panitia Pengadaan Tanah (P2T). Dari sejumlah kuesioner yang disebar sebanyak 60 angket, didapatkan 42 angket yang digunakan sebagai sample yang layak untuk dilakukan analisis statistik. Dalam penelitian ini Analytic Hierarchy Process (AHP) digunakan sebagai salah satu cara untuk mereduksi variabel bebas yang jumlahnya 39 variabel. Variabel bebas yang diproses lebih lanjut adalah variabel yang mempunyai nilai diatas rata-rata sebanyak 20 variabel. Berdasarkan hasil analisa data dan model regressi linier dengan bantuan tool SPSS Versi 13.00 menyatakan bahwa pengaruh pelaksanaan pengadaan tanah terhadap kinerja waktu proyek pembangunan jalan tol terdapat 3 (tiga) variabel penentu yang berpengaruh secara positif terhadap kinerja proyek pembangunan jalan tol, yaitu : proses Surat Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) dari instansi yang memerlukan tanah berjalan lancar, ketentuan masalah tanah sisa yang sering diminta oleh pemilik tanah dapat diatasi, keterlambatan pembayaran Uang Ganti Kerugian (UGK) dapat diatasi.

---

Land Acquisition for implementing development for public interest is in accordance with Presidential Decree No. 36 Year 2005 Jo. Presidential Decree No. 65 Year 2006 by trading, exchanging or other ways that has been voluntary agreed between the relevant parties. The activity of land acquisition is one of the processes for toll road development stage which requires time and lots of funding. Land acquisition process covers arranging activities of a nominative list which includes inventory of buildings, plants, the land scope and other items on the land, discussion in the price, the distribution of compensation and the land certification.This research is aimed to identify the inhibiting factors for the realization of land acquisition that cause the project of toll road development to be delayed. In addition, this research is expected to be able to contribute items of consideration for the relevant institutions that deliver highways and their further development in the future. Primary data concerning the process of land acquisition is obtained by questionnaire from the competent officers for land acquisition, for instance the executor of land acquisition and officers of the Ministry of Public Works organization structure as well as the Committee of Land Acquisition. From 60 distributed questionnaires, there were 42 questionnaires which are used as acceptable samples for statistical analysis. Analytic Hierarchy Process (AHP) as one of the methods was applied to reduce the 39 independent variables obtained from previous published references to 20 key independent variables for further analysis. Based on the results of data analysis and linear regression model with the support of SPSS version 13.00 tool, has produced 3 determining variables affecting time performance against delay of toll road development project namely: obtaining land development permits according to schedule from the relevant institutions, overcoming land acquisition balance demanded by land owners, andovercoming delay in payment to land owners for compensation of the land needed for the land acquisition process."

"Di Indonesia, tanah dikuasai oleh Negam dan berfungsi sosial, akan tetapi diatasnya melekat berbagai hak masyarakat seperli hak milik, hak guna bangunan, dsb. Sehingga apabila Negara akan melaksanakan pembangunan perlu dilakukan pembebasan. Pembehasan tanah sering menimbulkan konflik. Penelilian tentang pengaruh konflik pembanganan Jalan Tol Hankam-Cikunir terhadap ketahanan Kota Bekasi.Penelitian ini bertujuan untuk mengukur berapa besar perubahan ketahanan daerah Kota Bekasi (variabel dependen = Y) disebabkan oleh faktor pengaruh konllik pembangunan Jalan Tol Hankam-Cikunir (variabel independen = X1) dan penerapan peraturan perundang-undangan (variabel independen = Xz) serta secara bersama-sama antara XI dan X2.Penelitian dilakukan di Kota Bekasi, meliputi empat kelurahan, yaitu Kelurahan Jatiwarna Kecamatan Pondok Melati, Kelurahan Jatiasih dan Jatimekar Kecamatan Jatiasih dan Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode survai dengan menggunakan kuesioner untuk menjaring persepsi pejabat pemerintah dan masyarakat 75 respenden. Data dianalisis menggunakan metode statistik korelasi dan regresi.Hasil penelitian menentukan : pertama, terdapat pengaruh negatif dan signifikan antam konflik pembangunan Jalan Tol Hankam-Cikunir (X1) terhadap ketahanan daerah Kota Bekasi, artinya semakin meningkat konflik maka akibatnya ketahanan daerah Kota Bekasi (Y) semakin melemah dan sebaliknya semakin melemah konflik maka akibatnya ketahanan daerah Kota Bekasi semakin kuat. Bentuk pengaruhnya ditentukan dengan persamaan regresi Y = 54,79 - 0,204Xl. Kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penerapan peraturan perundang-undangan (X,) terhadap ketahanan Kota Bekasi, artinya semakin peraturan perundang-undangan diterapkan dengan baik maka akibatnya ketahanan daerah Kota Bekasi (Y) semakin kuat dan sebaliknya semakin peraturan perundang-undangan tidak diterapkan dengan baik maka akibatnya ketahanan daerah Kota Bekasi semakin melemah. Bentuk pengaruhnya ditentukan dengan persamaan regresi Y = 3,523 + 0,447X1. Kctiga. Pengaruh (Xt) dan (X,) secara bersama-sama terbadap Y sangat kuat dan siguifikan. Bentuk pengaruhnya ditentukan dengan persamaan regresi Y = 5,989- 0,052 X1 + 0,46S X2.Berdasarkan basil penelitian di atas, perlu diambil kebijakan : pertama, menyelesaikan permasalahan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam waktu sesegera mungkin. Kedua, mengadakan pembaharuan dalam sistem administrasi pertanahan.

---

In Indonesia, land was dominated by state and function as social as well, however on it exists many public right, like propriety right, building usance right, etc. So if the state will do developmental, need to execute delivemnces. The deliverances of land often rise conflicts. The research is about conflict intluence of Jalan Tol Hankam-Cikunir development to region resilience of Bekasi City.

The purpose of this research is aimed at measuring the extent of change region resilience Bekasi City (variable dependent =Y) caused by the factor of contlict at Jalan Tol Hankam-Cikunir development intluence (variable independent =X1) and the factor rules of law {variable independent= Xz} together between variable X1 and X2.

The research in Bekasi city consist of four villages : Jatiwarna Village of Pondok Melati subdistrict, Jatiasih and Jatimekar Village of Jatiasih subdistric, and Jakamulya Village of South Bekasi subdistrict. The research methodology employed is the survey method by using questionnaire to obtain the perception of 75 respondents from government apparatus and society. The data are analyzed by means of simple correlation and regression statistical method.

The research findings are as follows : firstly, there is negative and significant influence of the conflict at Jalan Tol Hankam-Cikunir development (X1) to region resilience Bekasi city (Y), which means that the more conflict influence rise, so that the weaker region resilience of Bekasi City, and otherwise the smaller conflict the stronger region resilience Bekasi City. The influence as definite of regression similarity: Y = 54,79- 0,204XL Secondly, there is positive and significant influence of the rules of law (Xz) to region resilience Bekasi city{Y), which means that the more positive influence of the rules of law, the stronger the region resilience Bekasi City, and otherwise the more negative influence of the rules of law the smaller region resilience. The influence as definite of regression similarity : Y = 3,523 + 0,447X. The influence together variable (X1) and (X2) to variable Y it is stronger and significant. The influence as definite of regression similarity: Y = 5,989-0,052 X1 + 0,468 X2.

Based on research result, having need of the policies: firstly. The problem solving of land compensation to public importance as soon as possible. Secondly, the revolution system of land administration."

"Kemacetan adalah salah satu masalah urgent yang ada di ibukota dan menuntut untuk segera diselesaikan. Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) diharapkan dapat menjadi solusi atas masalah tersebut, namun keterbatasan tanah untuk pembangunan menuntut harus diadakannya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada pembangunan MRT di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan tanah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan postpositivisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan MRT belum berjalan secara efektif sehingga progresnya lambat. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan tanah antara lain yaitu aktor pengadaan tanah, tujuan pengadaan tanah, metode sosialisasi, dan kompensasi yang diberikan.

---

Congestion is one of the urgent issue in the capital and demanded to be immediately resolved. The development of Mass Rapid Transit (MRT) is expected to be a solution over the issue , but limited ground for development forced the government to do new job, land acquisition. This research aimed to analyze how the implementation of land acquisition for the public interest on the construction of Mass Rapid Transit (MRT) in South Jakarta and to analyse the factors that influence of land acquisition process. This research using qualitative method with postpositivisme as the approach.

The result showed that the implementation of land acquisition for MRT project has not been effectively so that the progress too slow. It caused by several factors such as the actor of land acquisition, the purpose of land acquisition , the method of socialization, and the compensation."

"ABSTRACTIsu hukum pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan permasalahan yang sering terjadi saat ini. Permasalahan tersebut timbul dalam UU No. 2 Tahun 2012 yang mengatur asas kesepakatan dan musyawarah. Pada praktiknya, musyawarah penetapan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 37 UU No. 2 Tahun 2012 seringkali tidak mencapai kesepakatan. Dalam hal pihak yang berhak atas tanah menolak atau tidak tercapainya kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, maka instansi yang membutuhkan tanah mengambil langkah selanjutnya dengan menitipkan jumlah ganti rugi (konsinyasi) di pengadilan negeri setempat atas keputusan sepihak. Konsinyasi yang diatur dalam Pasal 42 UU No. 2 Tahun 2012 merupakan suatu penyimpangan karena bertentangan dengan asas kesepakatan dan esensi musyawarah sehingga bukan merupakan jalan keluar yang dapat ditempuh dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besar ganti kerugian. Penelitian ini akan menguraikan permasalahan tersebut dan menjelaskan pelaksanaan pengadaan tanah yang dapat dilakukan apabila musyawarah penetapan ganti kerugian tidak mencapai kesepakatan. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan hak atas tanah yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 1960 adalah pelaksanaan pengadaan tanah yang dilaksanakan apabila dalam musyawarah penetapan ganti kerugian tidak mencapai kesepakatan.

---

ABSTRACTThe legal issue of land acquisition for development in the public interest is a problem that often occurs today. These problems arise in Act No. 2 of 2012 which regulates the principles of agreement and deliberation. During practice, the deliberations for compensation determination stipulated in Article 37 of Act No. 2 of 2012 often does not reach an agreement. In the event that the party entitled to the land refuses or does not reach an agreement regarding the form and / or the amount of compensation, the agency that needs the land takes the next step by entrusting the amount of compensation (consignment) in the local district court for a unilateral decision. The consignment that stipulated in Article 42 of Act No. 2 of 2012 is a deviation because it is contrary to the principle of agreement and the essence of deliberation so that it is not a solution that can be taken in the case of those who have the right to reject forms and / or the amount of compensation. This study will describe these problems and explain the implementation of land acquisition that can be done if the compensation determination deliberation does not reach an agreement. The research method in this paper is normative juridical. The results of the study indicate that the revocation of land rights stipulated in Act No. 20 of 1960 is the implementation of land acquisition carried out if in the deliberation of compensation determination does not reach an agreement."