Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam proses pemberangkatan jemaah haji Indonesia, Departemen Agama menjalin keijasama dengan PT. Garuda Indonesia guna membantu kelancaran pemberangkatan para jemaah haji tersebut. Atas dasar itulah maka dibuat peijanjian keijasama antara Departemen Agama RI dengan PT. Garuda Indonesia tentang angkutan jemaah haji Indonesia Tahun 2007. Dalam pembahasan tesis ini penulis mencoba mengangkat tiga pokok permasalahan, yang pertama apakah peijanjian keijasama tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum perikatan yang berlaku, yang kedua bagaimana tanggung jawab pihak pengangkut apabila ada barang jemaah haji yang tidak turut terangkut dari bandara keberangkatan menuju ke bandara Arab Saudi, dan yang terakhir faktor kendala apa saja yang dihadapi masing-masing pihak dalam pelaksanaan peijanjian tersebut. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian normatif terhadap hukum positif tertulis yaitu Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ditinjau pula dari peraturan pelaksanaan yang lain di bidang hukum peijanjian. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari sumber data primer antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Keputusan Presiden, dan sumber data sekunder yang terdiri atas buku-buku, artikel ilmiah seperti media cetak. Penelitian ini juga menggunakan wawancara sebagai data pendukung yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak Departemen Agama RI. Keseluruhan data ini kemudian diolah secara kualitatif disajikan secara deskriptif analitis yaitu tertulis, lisan atau perilaku nyata. Berdasarkan penelitian penulis, peijanjian keijasama ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan telah melahirkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak serta dilandasi dengan itikad baik. Pembuatan dan penandatanganan perjanjian inipun dilakukan oleh orang/badan y ang secara sah cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Begitu juga dengan hal tertentu dan suatu sebab yang halal dibuatnya peijanjian ini telah memenuhi syarat sah peijanjian yaitu mengenai pengangkutan jemaah haji Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Akan tetapi dalam peijanjian keijasama ini tidak diatur secara tegas mengenai bentuk tanggung jawab PT. Garuda Indonesia mengenai tertinggalnya barang bawaan jemaah di bandara keberangkatan di Indonesia. Kemudian faktor kendala yang dapat menghambat kelancaran pengangkutan j emaah haji ini disebabkan oleh dua hal, yaitu sibuknya Bandara King Abdul Asiz yang kerap teijadi masalah dalam pemeriksááñ barang bawaan jemaah haji dan biasanya disebabkan karena para jemaah yang tidak taat pada peraturan yang sudah ada. Kemudian yang kedua dikarenakan kendala teknis yang terkadang dihadapi oleh pihak maskapai penerbangan. Untuk itu diharapkan kepada para jemaah haji itu sendiri agar mempunyai kesadaran y ang tinggi untuk agar taat mengikuti aturan-aturan yang sudah ada. Begitu juga dengan para petugas penyelenggara agar bersikap tegas dan teliti dalam menjalanan tugasnya. Untuk mengurangi kemungkinan teijadinya kendala teknis dalam pemberangkatan jemaah haji, ada baiknya dilakukan pemeriksaan rutin terhadap maskapai penerbangan yang akan digunakan untuk menjamin kesiapan maskapai itu sendiri.

---

Within the departure process of the Indonesian Hajj, the Department of Religious Affairs having cooperation with PT. Garuda Indonesia in order to assist the smooth of such referred dispatch of the Indonesian Hajj. In the ground of that has been entered into an agreement between Department of Religious of the Republic of Indonesia with PT. Garuda Indonesia regarding transportation for the Indonesian Hajj year 2007. Within explanation o f this thesis, the writer tries to raise three principle problems, the first is wether concerned agreement has been in accordance with the prevailing association legal rule, the second is responsibility of the transporter party if there are baggage belong to the Hajj which are left to be carried out from the departure port to the Saudi Arabia port, and the latest is what kind of obstancle factors being faced by each party under performance of such referred agreement.

This research is conducted by using normative research method toward the written positive law which is the Third Book of Civil Code and also observed from another implementation regulation under the field of agreement law. The date being used shall be secondary data which consists of primary data sources such as Civil Code, Presidential Decree, and secondary data sources c onsist of books and scientific articles from printed media. This research also makes use use of interview as the supporting data, performed by conducting direct interview (question and answer) to the party of Department of Religious of the Republic of Indonesia. All of these data then processed by qualitative method and being presented in analytic descriptive which are in written, verbal and actual behavior.

According to the writer's research, this cooperation agreement was entered into based on the agreement reached and has delivered rights and obligations as well for each party and to be based on good faith. Such referred making and signing of agreement also baing performed by person/body that are validly capable to perform legal action. And also the same with certain matter as well as a legal cause of being entered into this agreement has fulfilled valid requirements for an agreement which was regarding transportation for the Indonesian Hajj to perform pilgrimage to Mecca. But under this cooperation agreement is not explicitly arranged the form of responsibility of PT. Garuda Indonesia toward baggage belong to the Hajj which are left to be carried out to the Saudi Arabia Port. Further, the obstacle factors may hinder the smooth of this transportation for Indonesian Hajj may caused by two matters, which are the busy of the King Abdul Aziz Port which often becomes the problem in checking for baggage belong to the Hajj and usually because the relevant Hajj violates the prevailing rules. And the second is caused by technical handicaps which are sometimes faced by the flight company. In the ground of that, shall be expected to the Hajj to have high consciousness to obey the prevailing regulation. And to the organizer officer to be act firmly and carefully in performing their duties.

In order to reduce the possibility of occurring any technical obstacles in dispatching the hajj, shall be better to be carried out for routine checking toward the flight company will be used in order to guarantee the readiness of such flight company."

"Tingginya harga pesawat terbang dan biaya operasional termasuk biaya perawatan yang dibutuhkan dalam angkutan pesawat terbang menjadi pertimbangan bagi perusahaan penerbangan untuk mengadakan sewa pesawat terbang sebagai salah satu alternatif untuk mengadakan pesawat terbang sesuai kebutuhan. Untuk menjamin kepastian hukum, sewa menyewa pesawat terbang dilakukan dengan perjanjian sewa menyewa antara pihak yang menyewakan (lessor) dengan pihak penyewa (lessee). Demikian pula halnya untuk angkutan jemaah haji Indonesia, untuk kepastian hukum dilakukan perjanjian sewa menyewa pesawat terbang. Penelitian ini dilakukan dengan metode juridis normatif, namun demikian dilakukan juga wawancara untuk melengkapi data yang ada. Masalah yang dicemukan dalam perjanjian sewa menyewa pesawat terbang tersebut adalah perjanjian dibuat dengan dibawah tangan, keterlambatan delivery pesawat, pembayaran advance payment, tender ulang yang dilakukan oleh lessee, keterlambatan pemberangkatan pesawat yang sering terjadi yang mengganggu keselamatan dan kenyamanan jemaah haji. Kesimpulan yang didapat untuk menjawab permasalahan, bahwa seharusnya perjanjian dilakukan dengan akta otentik untuk menjamin pembuktian yang sempurna, lessor diharuskan untuk memberikan jaminan pelaksanaan pekerjaan, pembayaran advance payment melalui escrow agent, lessee seharusnya tidak melakukan tender ulang, denda karena keterlambatan berlaku sejak menit mulai terjadinya keterlambatan. Para pihak agar membuat perjanjian seimbang sesuai prinsip hukum perjanjian, dan untuk menjamin ketepatan waktu penerbangan haji agar lessor diwajibkan menyediakan pesawat yang siap sedia sebagai pesawat pengganti.

---

The high sale price of the Aircraft and operational cost including the required maintenance cost in air transportation is a consideration for airline company to acquire the leased Aircraft base on the certain requirement. In order to ensure the law enforcement, the lease of Aircraft is performed by Aircraft Lease Agreement between lessor and lessee.

This research is performed by juridical normative, nevertheless the writer also perform interview to lessor and lessee to complete the exist data. The problem that we face in lease agreement is that the Agreement is not made in a notary document, delivery delay of the Aircraft, the advance payment, re-tender by lessee, delay of flight schedule which is often occurred that interfere the safety and convenience of hajj pilgrim flight.

The conclusion we have got to solve the problem that the Aircraft lease Agreement should be made in notary document (authentic deed) to assure the perfect authentication, lessor must deliver to lessee the performance bond, advance payment through escrow agent, lessor should not perform re-tender, penalty because of delay will be effective since the first minute of delay. The party should make the lease agreement equally according to the contract law principal and in order to guarantee the on time performance of hajj flight, lessor has to prepare the reserve aircraft as substitution to anticipate if any of Aircraft in trouble."

"Tesis ini membahas tentang Perjanjian kerjasama upaya rehabilitasi kawasan hutan Taman Nasional Sebangau Kalimantan Tengah antara PT. Garuda Indonesia (persero), BUMN dibidang transportasi udara antara WWF Indonesia, berbadan hukum Yayasan. Dalam ketentuan perundang-undangan bidang kehutanan secara jelas menyebutkan bahwa pengelolaan hutan termasuk rehabilitasi hutan menjadi kewenangan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan. Penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan berbasis pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan kehutanan khususnya materi/isi perjanjian kerjasama rehabilitasi hutan serta kaidah-kaidah hukum perjanjian dalam Buku III KUHPerdata. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian tersebut perlu diperbaiki dengan melengkapi para pihak dalam perjanjian kerjasama seperti ini dengan mencantumkan Kementerian Kehutanan sebagai salah satu pihak, untuk efektifitas pelaksanaan perjanjian. Kegiatan rehabilitasi hutan adalah satu kegiatan yang berjangka panjang sehingga jangka waktu perjanjian perlu mempertimbangkan kebutuhan untuk memastikan pertumbuhan pohon yang ditanam.

---

This thesis discusses an agreement between PT. Garuda Indonesia (Persero),- State owned Enterprises in the air transportation- with WWF Indonesia-the Foundationthe agreement concerning forest rehabilitation in Sebangau, National Park Central Kalimantan. In term of the forestry legislation clearly states that forest management including forest rehabilitation authority of the Government, the Ministry of Forestry. Legal research conducted is based on normative analysis of forestry legislation, especially the material/content of the rehabilitation agreement and the rules of contract law in Indonesian Civil Code (Book III). The results suggest that the agreement needs to be fixed in the agreement such as this does not include the Ministry of Forestry (MoF) as one party, for the effective implementation of the agreement."

"Untuk mengimbangi la.ncarnya roda perekonomian dan teknologi dibutuhkan kecepatan dan ketepatan waktu, karena itu peranan perhubungan adalah sangat penting khususnya angkutan udara, maka diadakanlah pengangkutan udara oleh PT. Garuda Indonesian Airways. Dimana didalamnya terdapat perjanjian pengangkutan udara. Yang menjadi obyek dari perjanjian pengangkutan udara ini adalah fasilitas angkutan udara dengan pesawat udara oleh penumpang dan biaya angkutan yang di tetapkan oleh Garuda. Melihat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian angkutan udara tersebut, terlihat bahwa kedudukan penumpang lebih lemah dibandingkan kedudukan Perusahaan Garuda (pengangkut). Keadaan demikian diciptakan demi terselenggaranya kepentingan umum. Dari hubungan ini terdapat kemungkinan timbulnya kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum maupun karena wanprestasi. Untuk menghindari kesimpangsiuran, maka dalam penuntutan ganti rugi harus jelas dasar penuntutan ganti rugi tersebut. Demikian pula perlu dipikirkan tentang perlindungan terhadap konsumen, agar para pemakai jasa angkutan udara mengetahui hak-haknya."

"PT (Persero) Canada Indonesia yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini adalah mempakan perusahaan penerbangan terbesar di Indonesia yang tidak hanya menerbangi jalur penerbangan Domestik tetapi juga menerbangi jalur penerbangan lntemasional. Sebagai BUMN tentu saja perusahaan ini mengemban tugas sebagai agen pembangunan yang diharapkan dapat memberikan kontnbusi bagi Pemenntah dalam hal peningkatan sumber devisa Negara. Di dalam peljalanannya yang telah memasuki usia lebih dari selengah abad perusahaan ini mengalami pasang sunxt terutama dalam mempertahankan eksistensinya di industri jasa penerbangan. Di tengah keterpurukan krisis ekonomi yang tidak hanya melanda Indonesia tetapi juga kawasan Asia, membenkan dampak yang cukup besar bagi perusahaan ini. Temtama karena biaya operasional pada umumnya dihitung dengan menggunakan mata uang Amerika (US $) sedangkan kondisi perekonomian Indonesia yang karena dilanda krisis menyebabkan mata uang rupiah terdepresiasi terhadap mata uang asing sehingga menyebabkan kerugian sebesar RP. 2,23 trilyun pada tahun 1998 dan memiliki hutang 1,81 milyar dolar."