Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemindahan hak atas saham harus dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitudilakukan oleh pemegang atas saham tersebut dan jika pembelinya merupakansuatu badan hukum berbenfuk Perseroan Terbatas, maka pemindahan hak atassaham harus dilakukan oleh Direksi yang berwenang, setiap perubahan pengurusdalam perseroan harus didaftarkan dan diberitahukan kepada Menteri Kehakimandan Hak Asasi Manusia melalui keputusan yang telah dituangkan dalam AktaPernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris, maka timbulpermasalahan Bagaimana keberlakuan kewenangan anggota Direksi dalampengambilalihan saham yang berita acara Rapat Umum Pemegang Sahampengangkatannya belum dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat? danbagaimanakah akibat hukum pengambilalihan saham Perseroan Terbatas yangtidak memenuhi persyaratan dan mekanisme menurut Undang-Undang Nomor 40tahun 2007? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studikepustakaan yang bersifat yuridis normatif, penulisan ini bertujuan untukmengetahui, memahami dan menganalisa permasalahan tersebut diatas sertasecara umum bertujuan untuk mengembangkan aspek ilmu hukum khususnyatentang hukum Perseroan Terbatas-

---

ABSTRACTTransfer of shares in Limited Company should be made by the owner of shares andlorShares Holder, in case the buyer of shares is a limited company, takeover of the sharesshould be made by Authorized Director. In the event of any change in the board ofDirector of the company, then every changes should be set forth in the Deed of Notary toregistered and notified to the Minister of Justice and Human Rights. the question is Howthe enforceability authority of the Board of Directors in the action of takeover of shares incase the Statement of Resolution of the General Meeting of Shareholders has not been setforth in the Deed of Notary? and how the legal consequsnces of the takeover of shareswhich not conducted with the requirements, procedures and mechanisms of Law No.40/2007. This research methode is juridis normative, and the purpose of this research isto knowing, understanding and analyze the above case and in general to develop aspectsofjurisprudence, especially on a Limited Liability Company Law."

"Peraturan hukum sebelum Undang-Undang Perkawinan (UU Perkawinan) berlaku, yang mengatur kaidah hukum harta perkawinan secara tertulis, adalah hukum perdata barat. Setelah berlakunya UU Perkawinan, bagi kekayaan suami istri baik secara pribadi maupun bersama-sama, yang berwujud kebendaan saham, sebagai bukti kepemilikan modal di dalam badan hukum perseroan terbatas. Terhadapnya, selain asas-asas hukum harta perkawinan, juga berlaku hukum perdata dan hukum perseroan terbatas. Untuk itu penelitian hukum normatif, ini dilakukan secara preskriptif dengan bersumberkan pada peraturan-peraturan hukum peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum tertulis yaitu, didalam bahan kepustakaan berupa data sekunder di bidang hukum, tujuannya untuk penelaahan atas fakta-fakta hukum. Kedudukan suami dan istri bersandarkan pada pemikiran hukum adat dan hukum agama, yang diatur di dalam UU Perkawinan adalah seimbang termasuk kepada harta perkawinannya. UU Perkawinan mengenal, harta bersama, dan harta suami dan harta istri (harta bawaan) yang masing-masing pada prinsipnya baik suami dan istri cakap melakukan perbuatan hukum untuk melakukan pengurusan, pemilikan dan pembebanan terhadap harta mereka. Apabila suami istri memiliki saham dalam suatu perseroan terbatas, baik karena penyertaan (penyetoran) ke dalam perseroan karena ikut bersama-sama mendirikan, atau dengan cara-cara peralihan hak, pemindahan hak, maupun restrukturisasi perseroan terbatas sebagai badan hukum, sejak itulah harta tersebut telah berubah, dengan sepenuhnya menjadi kekayaan perseroan terbatas, karena statusnya sebagai subyek hukum yang mandiri selaku badan hukum. Prinsip kepemilikan harta bersama adalah kesamaan antara ikatan perkawinan dengan perseroan terbatas, untuk itu prinsip pemisahan harta menjadi perlindungan bagi pemegang dan pemilik saham dalam perseroan, termasuk bagi pasangan suami istri, namun sebaiknya ditegaskan dengan suatu perjanjian kawin, bahwa diantara mereka terdapat peniadaan campur harta atau harta campur terbatas. Apabila terjadi kepailitan perseroan maupun suami atau istri, dengan demikian pembagian tanggung jawab pelunasan utang, tidak serta merugikan kekayaan pribadi suami ata u istri, yang masing-masing memiliki saham dalam perseroan.

---

Regulation of law before Law of Marriage (Marriage Code) going into effect, as a law in writing arranging marriage estate, is west civil law. After going into effect, the law of marriage, for property of husband and wife either through each person, and also together as their marriage, extant of hoarding of share, as evidence of ownership of capital, in limited liability corporation. To marriage estate, besides law of marriage principle, also effecting civil law and limited liability law. For that this research of law, is normative, conduct by prescriptive with source of law in written that within bibliography materials in data of secondary in law area, its target for observation of law facts. Position of wife and husband rest on concept of adat law and religion law, arranged in law of marriage is well-balanced, including to its marriage estate. Law of marriage recognized, unite property, also husband and wife estate (dowry portion) which is in principle, each one, either husband or wife, well and capable conducting act of law to do managing, encumbering and ownership to their estate. If wife husband have share in a limited liability corporation, either due (join) into the company because following collectively establishing, or in the way of switchover of rights, conveyance of rights, and also restructuring of limited liability corporation as legal body, since that's the estate have changed, completely become properties of limited liability, because its status as self-supporting subject of law, as legal body. Principal ownership of unite property is equality among matrimony with limited liability corporation, for that principle dissociation of estate become shield to vendor and owner of share in the company, including to husband or wife as a spouse, but better be affirmed with an prenuptials agreement, that among them, there are mix negation of estate or limited mix of estate. In the event of bankruptcy of limited liability corporation and also husband or wife, thereby the separation of responsibility to redemption of debt, it?s not harm properties of husband or wife, as each of them owning share in the limited liability corporation."

"Akuisisi saham adalah pengalihan seluruh atau sebagian saham perseroan yang dapat merubah pengendalian perseroan, semakin banyaRk dilakukan, terutama melalui transaksi jual-beli saham perseroan. Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 (UUPT) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 (PP 27) mengatur mengenai tata cara pelaksanaan akuisisi saham perseroan. Sebelumnya transaksi jual beli saham perseroan menggunakan ketentuan dalam anggaran dasar perseroan dan ketentuan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Menurut Pasal 103 ayat (6) UUPT akuisisi saham ada yang langsung diprakarsai dan dilakukan oleh pemegang saham, dan yang tidak langsung melalui Direksi perseroan. Akuisisi yang tidak langsung mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 103 ayat (3) sampai ayat (5) UUPT. Tata cara bagi akuisisi yang langsung tidak dijelaskan disini. Peraturan yang tidak jelas itu perlu dipahami melalui ketentuan umumnya yaitu Buku III KUHPer yang mengatui mengenai jual-beli. Tujuan penelitian memperoleh data dan kejelasan atas maksud ketentuan-ketentuan akuisisi dalam UUPT khususnya Pasal 103 dan bagian ketiga PP 27 mengenai pengambil alihan, khususnya kejelasan persyaratan dan tata caranya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersumber pada data sekunder bahan hukum. Berdasarkan analisa isi diperoleh kesimpulan berikut. Melalui jual-beli saham, perseroan terakuisisi memperoleh dana. Ketentuan dalam UUPT merupakan "lex specialis" dari ketentuan jual-beli dalam KUHPer. UUPT teryata hanya mengatur tata cara pelaksanaan pengalihan saham. Secara materiil pengalihan hak atas saham sudah diatur sebelumnya di KUHPer. Pengambil alihan yang merubah pengendalian harus mengikuti ketentuan Pasal 103 ayat (3) sampai ayat (5) UUPT dan bagian ketiga PP 27 Tahun 1998. Akuisisi saham yang tidak merubah pengendalian dapat dilakukan dengan ketentuan jual-beli biasa. Tata cara akuisisi perlu dibedakan antara yang langsung melalui pemegang saham dan merubah pengendalian perseroan dengan yang tidak merubah pengendalian. Juga yang tidak langsung melalui direksi perseroan dan merubah pengendalian dengan yang tidak merubah pengendalian perseroan. Tata cara yang diatur dalam UUPT penting bagi kreditur perseroan yang akan diakuisisi. Unsur merubah pengendalian yang terutama. Sistematika dari pasal-pasal pengambil alihan perlu disempumakan, yaitu Pasal 103 ayat (6) UUPT bila ditujukan hanya untuk membedakan yang langsung dan yang tidak langsung. Maka ayat (6) ini perlu ditiadakan, karena sudah diatur di KUHPer tentang jual-beli. Sistematika yang ada bisa diterima apabila unsur merubah pengendalian menjadi penting dalam akuisisi."

"Pengambilalihan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dapat dilakukan dalam kelompok perusahaan yang sama atau dalam group yang herbeda dengan tujuan bahwa pengambilalihan tersebut akan meningkatkan kinerja kerja perusahaan baik dalam pemasaran, permodalan ataupun teknologi. Bentuk pengambilalihan yang paling sering dilakukan adalah dengan cara membeli saham perusahaan walaupun sebelum adanya pengaturan mengenai pengambilalihan ini banyak terjadi jual beli saham antar perusahaan atau perorangan secara pribadi sebagai pemegang saham dalam suatu perusahaan, pengaturan mengenai pengambilalihan baru ditetapkan pada tanggal 7 Maret 1995 dan berlaku tanggal 7 Maret 1996 yaitu dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas khususnya pasal 103 sampai dengan 106 dan pasal 108 dan pasal 109 khusus mengenai ketentuan pengambilalihan. Dengan perkembangan bisnis dan informasi di masa era globalisasi ini telah banyak perusahaan-perusahaan asing berperan aktif dalam melakukan kegiatan perusahaan khususnya dalam berbisnis dengan perusahaan lokal (dalam negeri) yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti dengan adanya hubungan hisnis tersebut dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan baik asing maupun lokal. Walaupun banyak kelemahan- kelemahan dalam peraturan mengenai pengambilalihan ini tetapi perusahaan harus konsisten melaksanakannya dalam praktek."

"Konflik kepentingan oleh pemegang saham mayoritas merupakan salah satu isu penting dalam tata kelola perusahaan yang dapat menimbulkan dampak negatif baik bagi perusahaan itu sendiri maupun pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas memiliki kendali yang signifikan terhadap kebijakan perusahaan dan pengambilan keputusan strategis, yang memungkinkan mereka untuk mempengaruhi arah perusahaan sesuai dengan kepentingan mereka. Namun, dalam beberapa kasus, pemegang saham mayoritas dapat mengejar tujuan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham minoritas atau bahkan mengorbankan kepentingan perusahaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola perusahaan yang yang efektif terkait dengan konflik kepentingan menurut hukum perusahaan dan hukum pasar modal serta mengkaji urgensi rekonstruksi pengaturan dalam mereduksi konflik kepentingan di lingkup perseroan terbatas khususnya Bank. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode penelitian hukum doktrinal yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu solusi ideal dalam menjalankan sebuah perseroan terbatas adalah dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dilarang memberikan suara dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kepentingan pribadi mereka. Hak suara pada RUPST akan dihapuskan dalam transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, seperti pemegang saham mayoritas. Kerangka peraturan yang komprehensif diperlukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik. penting untuk menyadari bahwa rekonstruksi pengaturan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab regulator dan manajemen bank semata, tetapi juga merupakan bagian dari upaya kolektif untuk memperkuat ekosistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Masyarakat, investor, dan nasabah juga harus diberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai tata kelola perusahaan yang baik dan hak-hak mereka sebagai pemegang saham atau konsumen.

---

Conflict of interest by majority shareholders is one of the important issues in corporate governance that can have a negative impact on both the company itself and minority shareholders. Majority shareholders have significant control over corporate policy and strategic decision-making, which allows them to influence the direction of the company in accordance with their interests. However, in some cases, majority shareholders may pursue goals that are not in line with the interests of minority shareholders or even sacrifice the interests of the company for their personal or group benefits. This study aims to analyze effective corporate governance related to conflicts of interest according to corporate law and capital market law and examine the urgency of regulatory reconstruction in reducing conflicts of interest in the scope of limited liability companies, especially banks. This research is a doctrinal legal research method that uses secondary data as a data source. The results of this study show that one of the ideal solutions in running a limited liability company is to implement Good Corporate Governance (GCG). Parties who have special relationships are prohibited from voting in decisions that affect their personal interests. Voting rights at the AGM will be waived in transactions with related parties, such as majority shareholders. A comprehensive regulatory framework is necessary to uphold good corporate governance. It is important to realize that this regulatory reconstruction is not only the responsibility of regulators and bank management alone, but also part of a collective effort to strengthen a healthy and sustainable financial ecosystem. The public, investors, and customers should also be given a deeper understanding of good corporate governance and their rights as shareholders or consumers."

"Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) memegang peranan tertinggi yang tidak diberikan kepada organ Perseroan yang lain, yaitu Direksi dan Komisaris, namun demikian RUPS tidak dapat diselenggarakan tanpa adanya keharmonisan di antara pemegang saham dan pengurus, karena untuk dapat diselenggarakannya RUPS diperlukan persyaratan korum kehadiran dan keputusan tertentu sesuai yang disyaratkan oleh undang-undang, hal ini untuk menghindari diambilnya keputusan yang merugikan pemegang saham minoritas maupun Perseroan. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas merupakan masalah yang menarik, karena dalam RUPS Perseroan, sering terjadi perselisihan yang berkepanjangan di antara para pemegang saham, pengurus Perseroan dan ketua RUPS, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan solusi serta penanganan yang efektif dengan mengaturnya secara jelas dalam suatu pembaharuan UUPT agar pemegang saham mayoritas, direksi dan komisaris yang punya posisi dominan dan tidak beritikad baik dalam Perseroan tidak menyalahgunakan kekuasaanya dengar menindas pemegang saham minoritas. Perbuatan melanggar hukum yang merugikan pemegang saham minoritas dapat terjadi melalui pemanfaatan karakter Perseroan yang telah menjadi badan hukum, karena orangperorang yang ada, dianggap lepas eksistensinya dari Perseroan (persona standi in judicio). Pemegang saham minoritas menderita kerugian, karena disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: UUPT yang walaupun telah mengaturnya, tetapi dalam praktik tidak efektif; kondisi pemegang saham minoritas yang umumnya lemah, baik secara financial, informasi dan pengendalian; dan moral hazard dari para pemegang saham mayoritas, direksi dan komisaris yang mengurus Perseroan serta tidak beritikad baik."

"Pada dasarnya menurut ketentuan hukum yang berlaku menyebutkan kewenangan yang dimiliki Dewan Komisaris yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dilakukan Direksi baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan memberi nasihat kepada Direksi demi tercapainya tujuan dari perseroan terbatas. Permasalahan hukum muncul atas gugatan perbuatan Komisaris sebagai pemegang saham mayoritas yang menjual aset perseroan terbatas tertutup dengan melawan hukum yaitu melanggar ketentuan dan prosedur penjualan aset yang diatur diatur Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan anggaran dasar. Pada putusan yang dianalisis yang menyebutkan bahwa Hakim membatalkan gugatan terhadap perbuatan Komisaris yang menjual aset sedangkan perbuatan yang sudah dilakukan Komisaris tersebut jelas bertentangan dengan UUPT dan anggaran dasar dimana anggaran dasar merupakan akta autentik yang dibuat Notaris dan merupakan alat bukti yang sempurna. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk memahami batasan-batasan kewenangan dari masing-masing organ perseroan terbatas khususnya Komisaris. Metode penelitian dalam tesis ini adalah yuridis-normatif yang dilakukan dengan cara menganalisis konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas dalam hal ini tentang kewenangan Komisaris dalam menjual aset perseroan, peran notaris mencegah perbuatan melawan hukum oleh Komisaris atas penjualan aset dan putusan Mahkamah Agung nomor 1848/K/Pdt/2018. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa suatu perseroan terbatas yang akan menjual asetnya wajib mengikuti dan memenuhi syarat yang telah diatur oleh UUPT dan anggaran dasar.

---

Basically, according to the applicable law, it states that the authority of the Board of Commissioners is to supervise the management policies carried out by the Board of Directors both inside and outside the Court and provide advice to the Board of Directors in order to achieve the objectives of the limited liability company. Legal problems arise over the actions of the Commissioner as the majority shareholder who sold the assets of a closed limited liability company against the law, namely violating the provisions and procedures for selling assets regulated by Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) and the articles of association. In the analyzed decision which states that the Judge cancels the lawsuit against the commissioner's act of selling assets while the actions that have been carried out by the commissioner are clearly contrary to the Company Law and the articles of association where the articles of association are authentic deeds made by a notary and are perfect evidence. The purpose of this research is to understand the limits of authority of each organ of a limited liability company, especially the Commissioner. The research method in this thesis is juridical-normative which is carried out by analyzing legal concepts related to legal issues discussed in this case regarding the authority of the Commissioner in selling the company's assets, the role of the notary in preventing unlawful acts by the Commissioner on the sale of assets and the Supreme Court decision number 1848/K/Pdt/2018. The results of this study can be seen that a limited liability company that will sell its assets must follow and fulfill the requirements set out by the Company Law and the articles of association."

"Pembentukan Holding Company BONN merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan kinerja BUMN yang mulai dirintis pada tahun 1990-an dengan menyatukan BUMN-BUMN dengan industri sejenis. BUMN-BUMN holding yang ada sekarang ini, sebagian besar dibentuk dengan tujuan membuat satu BUMN menjadi Pemegang Sahara bagi BUMN lain dengan Industri sejenis dengan cara mengalihkan saham Negara RI pada BUMN yang ditunjuk tersebut.Karakteristik khusus BUMN holding sebagai badan usaha mink Negara pada kenyataannya tidak tercover dengan aturan yang cukup memenuhi kebutuhan akan "aturan main" yang jelas perihal hubungan antara holding company dengan subsidiary company/anak perusahaan-nya. Peraturan perundangan yang ada sekarang ini hanya mengatur perusahaan sebagai "single company". Khususnya untuk BUMN, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN mengatur bahwa BUMN menundukkan diri pada UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan aturan-aturan lain yang terkait dengan bentuk BUNN sebagai perusahaan, dan tak satupun dari peraturan ini mengatur secara jelas hubungan-hubungan hukum antara holding company dengan subsidiary companylanak perusahaan serta konsekuensikonsekuensi dari bentuk holding company tersebut.BENTUK HOLDING COMPANY BUMN MELALUI PENGALIHAN SAHAM NEGARA (STUDI PT PUSRI DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN) adalah judul tesis kami yang kami susun untuk mengkaji lebih dalam bentuk holding BUMN yang terbentuk dengan pengalihan saham Negara pada salah satu BUMN, baik perihal konsekuensi maupun permasalahan yang dihadapi berdasar peraturan perundangan dan kenyataan di lapangan.Pada akhirnya kami menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, namun besar harapan kami bahwa tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum ekonomi khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan BUNN berbentuk holding company."