Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib mentaati ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur oleh perundang-undangan, apabila Notaris melanggar ketentuan yang berlaku maka Notaris wajib bertanggungjawab dalam aspek individu maupun sosial. Semakin banyak akta yang dibuat oleh notaris maka akan semakin besar tanggung jawab Notaris tersebut. Notaris juga dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga seorang Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya memerlukan seorang pegawai sebagai penunjang profesional kerjanya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tanggung jawab Notaris atas pemalsuan tanda tangan Notaris/PPAT yang dilakukan oleh pegawai dalam Akta Jual Beli serta menganalisis kekuatan mengikat dan dampak hukum dari Akta Jual Beli yang dibubuhi tanda tangan Notaris/PPAT yang dipalsukan oleh pegawai Notaris/PPAT. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan penelusuran bahan dari data sekunder. Tipe penelitian yang digunakan bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian ini yaitu adanya tanggung jawab secara perdata sesuai Pasal 1367 KUHPerdata menyatakan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Dampak hukum terhadap Akta Jual Beli tersebut adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata. Untuk mencegah hal itu terjadi, diharapkan Notaris dan pegawai membuat perjanjian kerja secara tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak agar tidak terjadi kasus pemalsuan tanda tangan Notaris/PPAT oleh pegawainya di kemudian hari.

---

The Notary in carrying out his position is obliged to comply with the applicable provisions as regulated by legislation, if the Notary violates the applicable provisions, the Notary is obliged to be responsible for individual and social aspects. The more deeds made by a notary, the greater the responsibility of the notary. Notaries can also hold concurrent positions as Land Deed Making Officials, so that a Notary in carrying out his authority and obligations requires an employee as a professional supporter of his work. The problems raised in this study are the Notary's responsibility for falsification of Notary/PPAT signatures carried out by employees in the Sale and Purchase Deed and analyze the binding strength and legal impact of the Sale and Purchase Deed whose signatures of Notary/PPAT were falsified by Notary/PPAT employees . To answer these problems, a normative juridical research method was used which was carried out by tracing materials from secondary data. The type of research used is explanatory. The results of this study are that there is a civil liability according to Article 1367 of the Civil Code stating that people who appoint other people to represent their affairs are responsible for losses caused by their servants or subordinates in carrying out the work assigned to those people. The legal impact on the Sale and Purchase Deed is null and void because it does not meet the provisions of Article 1868 of the Civil Code. To prevent this from happening, it is expected that the Notary and the employee will make a written work agreement signed by both parties so that there are no cases of forgery of the Notary's signature/PPAT by their employees in the future."

"Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT adalah pejabat yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Akta Otentik adalah alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna, oleh karena itu sudah selayaknya pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut harus menjaga produk yang dihasilkannya. Adanya unsur kesalahan dalam pembuatan akta otentik dapat mengakibatkan Notaris dan PPAT patut diduga melakukan tindak pidana, lalu bagaimana tanggungjawab Notaris dan PPAT dalam membuat akta otentik yang mengandung unsur pemalsuan surat, dan bagaimana kedudukan akta otentik yang terbukti mengandung unsur pemalsuan surat, dalam menjawab permasalahan tersebut tesis ini menggunakan metoda yuridis normatif, dengan menganalisis masalah tersebut melalui bahan hukum sekunder yaitu bahan literatur kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Maka PPAT/Notaris dan dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, apabila terbukti ada unsur kesalahan dalam pembuatan akta otentik, dan akta otentik yang terbukti ada unsur pemalsuan di dalamnya dapat menjadikan akta otentik menjadi akta di bawah tangan.

---

Notary and Land Deed Official PPAT is an officer who by law are authorized to create an authentic deed. An authentic deed is evidence that the strength of perfect, therefore it is proper authorities to make such deed must keep the products it produces. The element of error in making authentic act can result Notary and PPAT reasonably suspected of committing a crime, then how responsibilities Notary and PPAT in making authentic act containing elements of forgery, and how to position the authentic act is proven to contain elements of forgery, in addressing these problems this thesis using normative juridical method, by analyzing the problem through secondary law which is material literature literature and legislation. Notary and PPAT then be held criminally accountable, if it is proven there is an element of error in making authentic deed and authentic act that proved there was an element of forgery in it can make authentic deed into a deed under hand."

"ABSTRAKTanggung Jawab Dokter/Jururawat terhadap Pasien dalam hukum Perdata Barat dapat direlevansikan dengan pasal-pasal :- 1365 KUH Perdata (Mengenai perbuatan melanggar kum)- 1233 KUH Perdata (Mengenai wanprestasi)- 1354 KUH Perdata (Mengenai zaak waarneming)Perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi adalah merupakan dasar untuk menuntut ganti rugi seperti dijelaskan dalam pasal 1265 dan pasal 1234 KUH Perdata.Ganti rugi dalam hukum perdata adalah merupakan suatu hak bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut haknya kembali dari pihak yang harus bertanggung jawab atas timbulnya kerugian itu.Sampai saat ini belum ada batasan mengenai pelimpahan tanggung jawab antara dokter dan pasien terhadap perbuatan fatal tetapi, dalam terjadi sesuatu hal maka antara dokter dan jururawat harus dilihat dari hubungan pekerjaan mereka.Jadi jelas bahwa hubungan antara dokter dan jurawat dengan pasien dilihat dari segi hukum perdatanya dapat dimintakan pertanggunganjawabannya."

"ABSTRAKJual-beli diartikan sebagai suatu hubungan hukummengenai benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satupihak berjanji akan melakukan sesuatu hal atau tidak akanmelakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhakmenuntut pelaksanaan janji tersebut. Jual beli hak atastanah sebagai suatu bentuk perjanjian peralihan hak atastanah; akta perjanjian jual beli tersebut dibuat dihadapanPPAT sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membantupemerintah. Namun dalam penulisan tesis ini dibahas suatukasus pembatalan akta jual-beli yang dibuat dihadapan PPAT.Dalam kasus ini setelah dibuatnya akta jual beli munculgugatan dari pihak ketiga yang merasa telah membeli obyekperjanjian walau hanya baru ada kata sepakat saja. Gugatanpihak ketiga ini dimenangkan oleh Mahkamah Agung denganpertimbangan adanya kata sepakat, maka perjanjian itu telahterjadi dan akta yang dibuat dihadapan PPAT dinyatakanbatal. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Tesis iniadalah apakah pembatalan suatu perjanjian dapat dilakukansecara sepihak?; Apakah keputusan Mahkamah Agung RI Nomor2136 K/PDT/1997 sudah tepat menurut peraturan pertanahanyang berlaku di Indonesia? Metode penelitian yang digunakanadalah metode penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan. Majelis Hakim dalammengadili kasus ini memakai KUH-Perdata sebagai dasarpertimbangannya. Sedangkan di dalam hukum pertanahan kitadikenal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang PeraturanDasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan PeraturanPelaksanaannya, sehingga sudah seharusnyalah hakim dalamhal ini mengacu juga pada Undang-Undang Pokok Agraria dantidak pada KUH-Perdata saja karena obyek dalam perjanjianjual beli tersebut menyangkut mengenai pertanahan.

---

ABSTRACTSell and purchase refers to a legal relationship withrespect to the property between two parties where a partybinds to do or not to do something and the other handanother party is entitled to claim for the performance ofsuch promise. Land sell and purchase is an agreement withrespect to the transfer of land rights.,the Land Sell andPurchase Deed is made before a land official who helps thegoverment however in this thesis writting is discussingabout an annullment case of a land sell and purchase madeby PPAT. However in this case after the Land Sell andPurchase Deed was made arrest a claim with respect to thelegal action action from the third party already purchasesthe object of the agreement eventhough by an oral agreementonly. The main problem is about to discussed in this thesisis whether or not the Land Sell and Purchase Deed madebefore the PPAT is valid?., How are the responsibilities ofPPAT with respect to the a n n u l lment of sell and purchasedeed made by PPAT, related to the Supreme Court DecissionNumber 2136 K/PDT/1997? The examination method by stressingon the library examination. The Judge incasing this caseshould not use the KUH-Perdata as the way of make thedecision. As we know that in our rule of land there is aReglement of an Agrarian Basic Rule wich is known asReglement Number 5 year 1960 about the Basic Reglement ofAgrarian Rule (UUPA) and the Action Reglement, so the judgeshould use this because the object in the sell and purchasedeed is about land."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku Pejabat umum di bidang pertanahan bisa saja bertindak lalai di dalam pembuatan akta sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan dalam akta sebagaimana dalam kasus yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 888/K/Pdt/2016. Dengan ini Penulis hendak membahas mengenai dua permasalahan yaitu tentang bagaimana cara pembatalan akta jual beli yang mengandung cacat hukum dan bagaimana akibat hukum atas akta jual beli yang mengandung cacat hukum tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder dan bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat membatalkan akta ialah para pihak saja yang tercantum dalam akta karena mempunyai kepentingan ekonomis. Mengenai akibat hukum atas akta yang mengandung cacat hukum, akta akan terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi dibawah tangan karena akta tidak bisa begitu saja langsung dapat dibatalkan atau batal demi hukum karena akta tersebut belum masuk ke kantor pertanahan.

---

The Land Deed Official (PPAT) which act as the acting official on land establishment effort could be negligent in his/her duty which could potentially causes major losses for all the party involved on the land deed establishment, as seen on the Supreme Court Decree of the Republic of Indonesia, Number 888/K/Pdt/2016. By referring to the previous case, the writer is intending to discuss two main problems regarding the revocation of a legally flawed Sales and Purchase Agreement (AJB) as well as the legal consequence of said legally flawed Sales and Purchase Agreement. The method that are being used in this thesis study is the Juridical Normative Research method which are focused on the use of secondary data while the format of study for the research is the Analytically Descriptive Research. The result of this study concludes that only the parties listed in the agreement/deed are able to revoke/null the said document since they are the ones who holds economic interest on them. As for the legal consequence of legally flawed deed, the deed itself would have its verification power degraded since the deed itself can not be immediately revoked or be revoked by the law since the deed itself has not been submitted to the of Land Establishment Office."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Covernote yang diterbitkan oleh Notaris. Covernote adalah berupa surat keterangan yang berisi kesanggupan dari Notaris untuk menuntaskan pekerjaannya yang berkaitan dengan tugas kewenangannya dalam menerbitkan akta otentik. Dalam praktik kenotariatan, Covernote lebih dikenal dengan istilah surat keterangan, surat ini digunakan untuk menerangkan atau menyatakan bahwa suatu akta sedang dalam proses pengurusan di kantor notaris yang bersangkutan. Tidak ada pengaturan mengenai Covernote dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, padahal surat keterangan merupakan salah satu produk dari notaris sehingga dapat dikatakan produk Covernote ini bukan wewenang notaris namun tidak dilarang untuk dibuat oleh notaris. Alasan kepercayaan dan ikatan moral dari masyarakat kepada Notaris/PPAT dalam menuntaskan pekerjaan dalam membuat akta adalah alasan utama diterbitkannya Covernote. Pembuatan Covernote harus diiringi dengan sikap cermat, hati-hati dan penuh tanggung jawab dari Notaris/PPAT sendiri agar dapat memberikan kepastian hukum dalam menjalan tugas jabatannya di masyarakat. Notaris/PPAT harus bertindak jujur dalam menyelesaikan tugasnya sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Apabila di kemudian hari terdapat suatu akibat hukum dari diterbitkannya Covernote dan menyebabkan para pihak merasa dirugikan, maka Notaris juga dapat dikenakan tuntutan untuk memberikan ganti rugi, biaya dan bunga atas kerugian yang timbul.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the Covernote that is issued by the Notary. Covernote is a certificate of assurance that the notary will be able to issue original and authentic notarized documents. In practice, Covernote is better known as a reference letter/certificate, this letter is used as an explanation/statement that a deed still undergoes the legal process. There is no regulation that explicity regulates Covernote in the Notary Act 30 of 2004, despite the fact that a Covernote is considered as one of notarial products. Therefore, it can be stated that Notary has no authority to produce Covernote, yet such letter is not prohibited to be produced by Notary. The most significant reason for the issuance of Covernote is the beliefs and moral commitment of society to the Notary/Land Deed Official, in completion of a deed. Notary/Land Deed Official should underscore the importance of a carefully drafted Covernote. It is the ultimate responsibility of the Notary/Land Deed Official to function as an interpreter of the law thus ensuring the community of their legitimacy. Notary/Land Deed Official must proceed in an ethical and honest manner throughout the duration of work so as to avoid any controversies. In the future there is a legal consequence of the issuance of the Covernote and cause the parties to feel aggrieved, the Notary also could be charged to provide compensation, cost and interest for losses incurred."

"ABSTRAKSegala perjanjian yang dibuat secara sah berlakusebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal1338 ayat (1) KUHPerdata. Berarti perjanjian yang dibuatsecara sah, mengikat "bagi kedua belah pihak yangmembuatnya. Untuk memberikan kepastian dan jaminanpelaksanaan suatu perikatan, perjanjian lazimnya dituangkandalam suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan seorangpenjabat umum (Notaris) atau disebut akta otentik. Aktaotentik harus memenuhi syarat formil, yaitu apa yangterkandung dalam pengertian "verlijden," yakni "pembuatan,pembacaan dan penanda tanganan akta," dan syarat materiil,yang didasarkan pada penelitian dan penilaian Notaristerhadap isi akta otentik, yaitu yang berhubungan denganperistiwanya. Suatu perjanjian kredit di Bank yang disertaidengan pemberian jaminan berupa harta bersama, baik Bankdan Notaris harus meneliti apakah terhadap pemberianjaminan tersebut, ada persetujuan bersama suami isteri.Apabila tidak ada persetujuan, Notaris dan Bank dapatdigugat atau dijadikan turut tergugat oleh salah satu pihaksuami atau isteri yang tidak memberikan atau dimintaipersetujuan. Gugatan itu didasarkan atas perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad), oleh pihak yang merasadirugikan dengan dibuatnya dan dipergunakannya aktaotentik. Karena perbuatan Notaris dan Bank telah memenuhiunsur-unsur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanyakesalahan dan dari kesalahan itu menimbulkan kerugian pihak(orang) lain. Dalam perkembangannya, unsur kesalahan tidakhanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang,tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;melanggar hak subyektif orang lain (gangguan); melanggarkaedah tata susila; bertentangan dengan kepatutan,ketelitian dan sikap hati-hati (Arest Hoge Raad, 31 Januari1919). Analisa kasus dilakukan terhadap Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 2196 K/Pdt/1992 tanggal 30Juni 1994 j o. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah DiSemarang No.793/Pdt/1991/PT.Smg. tanggal 17 Pebruari 1992jo. Putusan Pengadilan Negeri SemarangNo.18/Pdt/G/1991/PN.Smg. tanggal 19 Juni 1991. Dalamputusan-putusan tersebut, Notaris dan Bank digugat atasdasar melakukan perbuatan melawan hukum. Pengumpulan datadiperoleh dengan cara studi kepustakaan dan lapangan."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab notaris/PPAT terhadap akta-akta yang terkait dengan Tax Amnesty berdasarkan Undang-Undang Tax Amnesty, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Penelitian untuk tesis ini mengguanakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Dilatarbelakangi program pemerintah yang bernama Tax Amnesty, dimana Notaris/PPAT menjadi salah satu pihak yang ikut andil untuk dapat mensukseskan program tersebut. Akan tetapi, keterlibatan Notaris/PPAT itu telah menimbulkan pro dan kontra dikalangan Notaris/PPAT, mengingat Notaris/PPAT harus melaporkan data kliennya kepada pihak berwajib apabila mengetahui bahwa Assets yang diperoleh kliennya tersebut ternyata dari hasil kejahatan seperti korupsi dan pencucian uang. Disinilah menjadi dilemma bagi Notaris/PPAT apakah Notaris/PPAT dibenarkan secara hukum untuk melaporkan Transaksi yang mencurigakan kepada Instansi yang berwenang ataukah tidak dibenarkannya Notaris/PPAT untuk melaporkan Data Kliennya mengingat ketentuan dari Pasal 16 ayat 1 huruf e tentang Jabatan Notaris.

---

ABSTRACT This thesis discusses how far the authority and responsibility of notary PPAT on deeds related to Tax Amnesty based on Tax Amnesty Act, Money Laundering Act, The research for this thesis uses normative juridical research method with qualitative approach. Backed by a government program called Tax Amnesty, where Notary PPAT became one of the parties who took part to be able to succeed the program. However, the involvement of Notary PPAT has caused pros and cons among Notary PPAT, since Notary PPAT must report its client 39 s data to the authorities if they know that the Assets obtained from his clients are from crime such as corruption and money laundering. Here is a dilemma for Notary PPAT whether Notary PPAT is legally justified to report Suspicious Transaction to authorized institution or not to notary Notary PPAT to report Client Data considering provision of Article 16 paragraph 1 letter e concerning Notary Position."