Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSurat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) wajib dibuatdalam akta notaris atau akta PPAT, meskipun demikian pembuatan akta SKMHTsecara notariil dalam praktek hanya dapat dilaksanakan dengan cara menggunakanblanko SKMHT. Seorang notaris ketika menggunakan blanko SKMHT tundukpada tata cara pengisian blanko SKMHT dan Undang-undang Jabatan Notaris(UUJN). Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakanpendekatan yuridis normatif. Suatu akta notaris harus memenuhi syarat-syaratformiil dan materiil untuk dapat dinyatakan sebagai akta notaris yang mempunyaikekuatan pembuktian sebagai akta otentik. Dari hasil analisa penelitian ini,ternyata blanko SKMHT tidak sesuai dengan bentuk akta notaris yang ditetapkanoleh UUJN.

---

AbstractSKMHT must be made by notary deed or PPAT deed, neverthelessmaking SKMHT deed by notary in practice cans only be implemented by way ofusing SKMHT Form. If a notary filling a SKMHT Form, he/she must comply theprocedures of filling the SKMHT Form and Notary Law (UUJN). This studyanalyzed by descriptive analysis using a juridical normative approach. A deedmust meet the formal and material requirements to be declared as a notary deedthat has the strength of evidence as authentic documents. From the analysis of thisstudy, the form of SKMHT it is not in accordance with the form of notary deed asspecified by UUJN."

"Akta dibawah tangan adalah tulisan atau akta yang ditandatangani dibawah tangan, tidak dibuat dan ditanda tangani di hadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum) tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak. Pokok permaslahan yang ingin ditekankan dalam penulisan ini adalah: (1) Bagaimanakah kekuatan akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh Notaris sebagai bukti tertulis dalam memberikan kekuatan pembuktian disidang pengadilan, (2) Bagaimanakah peranan dan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dilegalisasi, (3) Bagaimanakah pembatalan akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh Notaris. Penulis melakukan penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.Hasil penilitian ini menyimpulkan bahwa kekuatan akta dibawah tangan yang dilegalisasi sama dengan kekuatan akta autentik dalam memberikan kekuatan pembuktian disidang pengadilan. Notaris memiliki kewenangan yang diatur undang-undang untuk melegalisasi akta dibawah tangan namun notaris tidaklah mempunyai tanggung jawab atas perjanjian tersebut. Akta dibawah tangan dapat dibatalkan oleh pengadilan, jika ada pihak yang memintakan pembatalan akta tersebut.

---

Un-notarized deed is a writing or deed which is signed privately, not made or signed before an authorized officer (general officer) but made by a person or parties themselves. The main issues of this thesis are: (1) How is the strength of an un-notarized deed which has been legalized by a Notary as a written evidence in the court?, (2) What is the role and responsibility of a Notary on un-notarized deed which legalized by him/her?, (3) How to nullify the unnotarized deed which has been legalized by a Notary. The methodology of research used by the writter is analytic-descriptive, with legal-normative approach.

This research concludes that legalized of un-notarized deed has the same strength as notarial deed if being used as evidence in the court. The Notary has an authority to legalized an un-notarial deed, however, the Notary shall not be responsible on the content. Un-notarial deed can be nullified by the court if there is a party who file a request of such nullification."

"ABSTRAKNotaris merupakan jabatan kepercayaan yang ditetapkan undang-undang untuk menjalankan sebagian tugas negara khusus di bidang hukum perdata, yaitu terkait dengan kewenangannya untuk membuat alat bukti otentik.Notaris tetaplah manusia biasa yang tidak akan pernah luput dari salah dan khilaf. Salah satunya adalah akibat dari kesalahan yang berkaitan dengan masalah keuangan, dapat mengakibatkan seorang Notaris dinyatakan pailit. Notaris pailit bisa disebabkan karena dua hal, yaitu sebagai orang pribadi yang mempunyai jabatan Notaris ataupun sebagai Pejabat Umum dalam rangka pelaksanaan tugas dan jabatannyaUUJN menetapkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Notaris yang telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kepadanya sudah tidak dimungkinkan lagi untuk menjabat sebagai Notaris walaupun masa kepailitannya telah berakhir Sanksi ini dirasakan sebagai suatu ketidakadilan terhadap jabatan Notaris, karena menurut UU Kepailitan yang berlaku di Indonesia akibat pailit hanyalah menyangkut harta kekayaan si pailit, tidak mengenai diri pribadi ataupun jabatan si pailit.Notaris yang telah kehilangan kredibilitasnya akibat keputusan pailit, dapat menyebabkan Notaris tersebut akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan dianggap telah mencederai keluhuran martabat lembaga Notaris. Oleh karenanya seorang Notaris dituntut untuk selalu berperilaku baik, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat jabatannya.

---

ABSTRACTNotary Public or Notary is a position established by law to carry out tasks and authority in civil law such as to issue deeds and authentic evidence. As a human, Notary sometimes made mistakes or negligence action which some of them can cause financial problem and lead into bankcruptcy. The bankruptcy can be caused by case related to Notary official job or caused by Notary individual action not related to his/her position.Dismissal sanction is given to the notary who has been declared bankrupt by court which has been in force according to Notary Public Act N.30 Year 2004. He/She will no longer able to be reinstated despite bankruptcy has been ended. This sanction is perceived as injustice, because if refer to the Bankruptcy Act, the bankruptcy is related only to assets, not to the person or their position.A Notary who has lost his/her credibility due to the bankruptcy, may also lose trust from the community and consider injured the dignity of Notary Public institution. Therefore a Notary is required to always well behave, uphold the honor and dignity of his/her position."

"Penempatan Notaris di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam rangka program izin investasi tiga jam merupakan langkah Pemerintah sebagai bagian dari Revolusi Mental dan Deregulasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam penyederhanaan perizinan. Terdapat dua pokok yang akan dibahas pada tesis ini yaitu, apakah penempatan dan prosedur penempatan Notaris di BKPM telah sesuai dengan ketentuan Kode Etik Notaris Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Serta bagaimana perbedaan Notaris di BKPM dengan Notaris di Pasar Modal sebagai profesi penunjang kegiatan Investasi Langsung dan Investasi Tidak Langsung.Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian studi kepustakaan melalui pendekatan secara yuridis normatif, yaitu meneliti peraturan perundangundangan yang berlaku dan berkembang di masyarakat atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa menurut penulis sesuai Kode Etik Notaris Tahun 2015, prosedur penerimaan dan penempatan Notaris di BKPM bertentangan dengan pasal 4 ayat (4), (7), (9) dan (17) Kode Etik Notaris Tahun 2015. Namun pada Undang-Undang Jabatan Notaris tidak terdapat aturan yang bertentangan secara langsung terkait prosedur penerimaan dan penempatan Notaris di BKPM. Bahwa notaris sebagai pelayan masyarakat tidak seharusnya mempunyai keberpihakan kepada suatu lembaga tertentu, sehingga apabila terjadi demikian akan ada pertentangan secara doktrin dari keberadaan lembaga notariat itu sendiri. Notaris Pasar Modal sebagai salah satu lembaga penunjang kegiatan Pasar Modal tidak dikategorikan sebagai suatu hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Tahun 2015. Selanjutnya Perbedaan mendasar antara notaris di BKPM dengan notaris Pasar Modal penulis melihat dari 4 subjek, yaitu akta, kebebasan klien memilih notaris, jumlah notaris dan prosedur penerimaan.Berdasarkan analisa tersebut di atas, maka penulis menyarankan maka pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengkaji ulang terhadap proses perizinan investasi tiga jam. Serta dibutuhkan pelatihan dan sosialisasi antara pemerintah dan notaris yang berhubungan dengan kegiatan perizinan penanaman modal. Sehingga sebagai pelayan masyarakat, notaris dapat menunjukkan keakuratan, kecerdasan dan kecepatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

---

Notary placement in Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM) regarding of the investment license of three-hour program is a step from the Government as part of the Mental Revolution and deregulation undertaken by the Government of President Joko Widodo for the sake of license simplification. There are two points that will be discussed in this thesis, namely, whether the placement and procedure of Notary placement in the Investment Coordinating Board has been in accordance with the provisions of Notary Code of Conduct Year 2015 and Law Number 2 Year 2014 of Amendment of Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Incumbency Along with Notary differences in the Investment Coordinating Board with Notary in the Capital Market as supporting professional activity for Direct Investment and Indirect Investment?

This study conducted through literary study research through normative juridical approach, which examined the legislation in force and developed in the community or its application in everyday life. According to corresponding author of the Notary Code of Conduct Year 2015, the admission procedure and placement of a notary in the Investment Coordinating Board contrary to Article 4 (4), (7), (9) and (17) Notary Code of Conduct Year 2015, however according to the Notary Law there are no rules to the contrary are directly related to admission and placement procedures of Notary in the Investment Coordinating Board. As a public servant, the Notary should not have bias to a particular institution, therefore the event will have no contradiction in the doctrine of the presence of notary institution itself. As one of the institutions supporting capital market activities, Notary Capital Markets are not categorized as something contrary to Notary Law and Notary Code of Conduct Year 2015. Further fundamental difference between the notary in the Investment Coordinating Board Capital Markets viewed by the author through four subjects, namely deed, freedom of the client to choose the notary, the number of notaries, and admission procedures.

Based on the above analysis, the authors suggest the government should consider reviewing the licensing process of three-hour investment, as well as the necessary training and socialization between the government and the notary licensing activities related to capital investment. Thus, as public servants, notaries can demonstrate the accuracy, intelligence and speed in performing the public service."

"Notaris adalah pejabat umum yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan notaris disebut akta. Tujuannya adalah agar supaya akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau gugatan dari pihak lain. Dalam menjalankan jabatannya, terdapat kemungkinan bagi seorang notaris untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap profesi / jabatannya yang akan membawa kerugian, dimana kerugian tersebut tidak hanya merugikan salah satu pihak secara khusus, yaitu penghadap yang menghendaki dibuatnya suatu akta, baik dengan cara menghadap sendiri maupun melalui kuasanya, akan tetapi akan merugikan pihak-pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan akta yang dibuatnya. Seperti salah satu contoh kasus pelanggaran jabatan notaris sebagaimana tertuang dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 03/B/Mj.PPN/VIII/2010. Notaris digugat mengenai pelanggaran jabatan terhadap penerbitan akta jual beli dan pengoperan hak berdasarkan surat hibah di bawah tangan yang di waarmekingkan oleh notaris tersebut. Yang menjadi objek dalam jual beli tersebut yaitu tanah dan bangunan yang merupakan objek hibah. Belakangan diketahui bahwa yang menjadi objek hibah tersebut juga merupakan objek hak waris milik orang lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis yaitu melakukan penelitian terhadap hukum normatif guna menjelaskan analisa kualitatif dan kesimpulan yang akan diambil untuk memperkuat teori dan menganalisa permasalahan. Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundangundangan serta putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris.

---

Notaries are public officials appointed by the Government to help the public in terms of making treaties that exist or arise in the community. Written agreements made before a notary called deed. The aim is that the deed so that it can be used as evidence if a current dispute between the parties or claims from other parties. In carrying out his post, there is the possibility for a notary to perform the distortions of the profession which would bring loss of office, where the loss is not only detrimental to one party in particular, namely parties which requires that: a deed, either by themselves or through their proxies facing , but will harm the other parties that have relevance to the deed he made.

Such as one example of a notary malfeasance cases as written in the Supervisory Council Judgement No. 03/B/Mj.PPN/VIII/2010 Notary Center. Notary was sued about malfeasance against the issuance of deed of sale and transfer rights pursuant to a grant under the hand of the waarmeking by the notary. The objects in the sale and purchase of land and buildings which is the object of the grant. Later revealed that the object of the grant is also an object's inheritance rights of others.

This study used the normative juridical research method is descriptive analytical that is conducted a study of normative law in order to explain the qualitative analysis and conclusions will be taken to strengthen the theory and analyze problems. The type of data used are secondary data using primary legal materials in the form of legislation and the decision of the Central Supervisory Council of Notaries."

"Tesis ini membahas mengenai pengangkatan kembali Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Menteri dapat memberhentikan Notaris dengan tidak hormat jika ia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hukum acara pidana, Terpidana dapat mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali terhadap suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Melalui upaya hukum tersebut, Terpidana dapat dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang diputuskan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut di atas pernah terjadi dalam kasus yang termaktub dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 63 PK/PID/2016. Permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum dari putusan peninjauan kembali terhadap kedudukan Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat, serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan Notaris tersebut untuk memperoleh kembali kedudukannya sebagai Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi dokumen atau bahan pustaka. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini akan bersifat deskriptif analisis. Putusan peninjauan kembali seharusnya mengakibatkan Notaris yang telah diberhentikan dapat diangkat kembali menjadi seorang Notaris. Akan tetapi, hal tersebut di atas tidak dapat dengan mudah terlaksana. Oleh karena itu, untuk dapat diangkat kembali menjadi Notaris, Terpidana harus mengajukan permohonan perubahan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

---

This thesis will discuss the reappointment of a Notary who has been dishonorably discharge based on Article 13 Law of The Republic of Indonesia Number 30 of 2004 on Notary Position. The Minister may dishonorably discharge a Notary, if a Notary commited a crime that was threatened with a five-year prison sentence or more based on court judgement. On criminal code procedures, a convict could submit extraordinary legal effort in the form of judicial review towards a court judgement that has obtained permanent legal force. Through these legal effort, the convict can be found not guilty and convincingly commited a crime that is decided in a court judgement that has obtained permanent legal force. The foregoing has happened in the cases contained in court judgement number 63 PK/PID/2016. The problem in this thesis is the legal consequences from extraordinary legal effort judgment regarding the position of a notary who has been dishonorably discharge, as well as how legal effort that the Notary could take to regain his position as a Notary. The research methods used is normative juridical. The type of data used is secondary data. Data collection tools in this study are in the form of study documents or library materials. The analytical method used in this study is a qualitative method. The result of this study will be descriptive analysis. Legal effort judgement should result the Notary who has been dishonorably discharge could be reappointed as a Notary. However, this cannot easily be done. Therefore, to be reappointed as a Notary, the convict must submit plea about the changes to dismissal decisions with no respect to The Minister."

"Keberadaan Notaris di Indonesia terus berkembang mengikuti perkembangan penduduk dan dunia usaha. Salah satu faktor pendukung berkembangnya dunia usaha adalah adanya perbankan yang sehat, dunia perbankan memiliki peranan sabagai pendukung dunia usaha, salah satu bentuk peranannya adalah memberikan fasilitas pinjaman terhadap pelaku usaha. Di dalam memberikan fasilitas pinjaman tersebut maka perbankan membutuhkan jaminan yang diberikan oleh debitur, untuk meyakinkan bank bahwa debiturnya mempunyai kemampuan untuk melunasinya. Dalam hubungan kerjasama antara Bank dan debiturnya itu diperlukan peranan Notaris untuk membuat akta-akta otentik dan pengurusan selanjutnya berkaitan dengan akta yang dibuatnya tersebut, selama Notaris yang mengurus akta-akta otentik tersebut hidup maka pengurusannya akan terus dikerjakan oleh Notaris tesebut, permasalahan muncul apabila Notaris tersebut meninggal dunia dimana terdapat akta yang belum terselesaikan dan juga terdapat pengurusan yang belum terselesaikan, atas kejadian tersebut sampai sejauh mana kewajiban ahli waris dari Notaris yang meninggal tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis Normatif, yaitu untuk menggambarkan atau memberikan data mengenai tanggung jawab ahli waris dari Notaris yang meninggal dunia terhadap pengurusan dan akta yang belum terselesaikan. Terhadap akta yang belum terselesaikan maka akta tersebut diselesaikan oleh Pejabat Sementara Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah, sedangkan terhadap pengurusan lanjutan atas akta tersebut menjadi tanggung jawab dari Notaris.

---

The Existence of Notary in Indonesia is developing following the development of population and business world. One of factors supporting the development of business world is healthy banking business , banking world has a role as business world supporter , where one of its role is to give credit facility to the business person. In giving the credit facility the bank need a guarantee given by the debtor, to convince the bank that the debtor could afford to settle the debt. In relation of working together between the Bank and its debtor , the role of a Notary is needed to make authentic documents and the following works related to the documents made by the notary, as long as the Notary is alive the works will be done by the Notary. Problem arises if the Notary is dead where some documents have not been done yet and also some works have not been done yet, upon the incident to what extense the obligation of the heir of the dead Notary shoul be done. The researche method used in this paper is Normatic yuridical bibliographic study , which is to give picture or give data concerning the responsibility of the heir of the the dead Notary on unfinished work and documents. On unsolved documents, then will be done by Temporary Notary Official determined by Regional Supervisor Assembly , whereas on further works on the documents become the responsibility of the Notary."

"Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Salah satu kewenangan Notaris adalah pembuatan akta wasiat testament . Dalam proses pembuatan akta wasiat, peran Notaris tidak hanya selesai setelah akta tersebut dibuat, karena Notaris masih memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah kewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat dan menyampaikan daftar tersebut ke Pusat Daftar Wasiat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lambat 5 lima hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.Tesis ini membahas akibat hukum terhadap akta wasiat dalam hal Notaris melalaikan kewajiban tersebut, dan juga menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/Pdt/2013 yang menyatakan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif.Hasil yang didapat dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akibat hukum terhadap akta wasiat apabila Notaris melalaikan kewajiban ini adalah akta wasiat tersebut kehilangan otentisitas dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dan putusan Mahkamah Agung tersebut adalah kurang tepat.

---

Notary are public officers authorized to make authentic deeds and any other authorities referred to in Notary Acts. One of such authority of a Notary is to make a testament. In the process of making a testament, the role of the Notary is not limited to after the testament was made, because a Notary still has an obligation that must be met in accordance with the law, one of which is an obligation to make a register of the relevant documentation of the testament and to report the register to the Center of The Testament Register of the Ministry of Law and Human Rights no later than five 5 days on the first week of the following month.

This thesis discusses about the legal consequences of the testament in the case that the Notary neglects these obligations, and also analyze the ruling of the Indonesia Supreme Court Number 320 K Pdt 2013, which rules that the testament in that case is null and void. The method used in this thesis is a literature research with juridical normative approach.

The results of this research can be concluded that the legal consequences of the testament in which the Notary did not fulfil his obligations is that the testament will loses its authenticity and only has the strength of an evidence as an un notarized deed, and the Supreme Court Ruling was not appropriate in accordance to the law."

"Isu pembatasan jumlah pembuatan akta ini merupakan usulan Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah INI kepada Dewan Kehormatan Pusat. Berdasarkan usulan tersebut kemudian hal tersebut dibahas dalam pertemuan Dewan Kehormatan dalam kegiatan Rapat Pleno Diperluas INI yang diselenggarakan di Surakarta, pada tanggal 23-25 Oktober 2014. Dalam Rapat Pleno tersebut disepakati jumlah wajar akta yang dapat dibuat oleh Notaris sebanyak dua puluh akta dalam sehari. Hasil pertemuan tersebut kemudian dibawa dan diputuskan dalam Kode Etik Notaris hasil Kongres Luar Biasa INI yang diselenggarakan di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015. Kode etik tersebut membatasi jumlah pembuatan akta Notaris dengan mewajibkan Notaris maupun orang lain selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris membuat akta dalam batas kewajaran dan melarang Notaris membuat akta melebihi batas kewajaran yang ditentukan oleh Dewan Kehormatan, yaitu sebanyak dua puluh akta melalui Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari. Bahwa dengan adanya aturan tersebut, Notaris tidak perlu khawatir karena sesungguhnya tidak ada pembatasan jumlah pembuatan akta Notaris. Notaris masih boleh membuat akta melebihi dua puluh akta sehari, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan disini maksudnya akta yang dibuat Notaris tidak ada masalah, tidak melanggar peraturan dan pembuatannya memenuhi tata cara pembuatan akta dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Aturan ini dibuat agar Notaris membuat akta dengan memenuhi standar pembuatan akta yang baik dan bagi Notaris yang membuat akta melebihi dua puluh akta dalam sehari dan setelah diperiksa Dewan Kehormatan ditemukan adanya pelanggaran maka sanksi yang dikenakan terhadap Notaris menjadi lebih berat.

---

The issue of restriction of the number of deeds made by Notary was initiated at a meeting of the Honorary Board in the INI Expansive Plenary Meeting held in Surakarta on 23 25 October 2014. In the Plenary Meeting it was agreed that a fair amount of deeds may be made by Notary as many as twenty deeds in a day. The result of the meeting was brought and resolved in the Notary Ethics Code of the Extraordinary Congress held in Banten on 29 30 May 2015. The code limits the number of Notary deeds by requiring Notary or other person as long as the person performs the Notary make a deed within the limits of fairness and prohibit Notary to make the deed exceed the limit of fairness determined by the Honorary Board, that is as much as twenty deeds through the Regulation of the Central Honorary Board of the Association of Indonesian Notary No. 1 of 2017 on the Fairness Limit Number of Permanent Deed Performance. Whereas with the existence of such regulation, Notary do not have to worry because there really is no limitation on the amount of Notary deed. Notary can still make the deed exceeding twenty deeds a day, as long as it can be accounted for. Accountable here means that the deed made by Notary there is no problem, does not violate the rules and fulfill standard of procedure of making deed and the provisions as regulated in the Law of Notary. This rule was made so that a Notary makes a deed by fulfilling the standards of making a good deed and for Notary which makes the deed exceeds twenty deeds in a day and after examined by the Honorary Board found the existence of violation, the sanction imposed on Notary becomes more severe."

"Notaris adalah pejabat umum pembuat akta yang berwenang mengeluarkan akta otentik. Otentisitas akta bergantung pada pemenuhan pasal 1868 KUHPerdata dan tidak melanggar ketentuan lain mengenai Jabatan Notaris. Tesis ini membahas tentang bagaimana penerapan sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran Undangundang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 khususnya Pasal 16 Ayat 1 huruf a dan Pasal 17 huruf f. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi yang bersifat eksplanatoris dengan jenis data yang digunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Hasil penelitian dari tesis pada kasus yang diangkat ini adalah tidak berwenangnya seorang Notaris dalam membuat suatu akta membuat akta tersebut menjadi tidak memiliki otentisitas dan harus segera dimintakan pembatalannya di pengadilan. Adanya kepastian hukum mengenai penerapan sanksi dalam setiap pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya akan menciptakan keseragaman pendapat mengenai penerapan sanksi sehingga diharapkan bersifat tegas dan menimbulkan efek jera bagi Notaris di Indonesia.

---

Notary is the public official which is has competent authorities to make an authentic deed. Authenticity is depend on the fulfilment of article 1868 of Civil Law Book and also not breaches the other provisions of the rule of law about Notary Position. This thesis is discussing about how the implementation of sanction which is sentenced for the violation of The Law of Notary Position Number 30 Year 2004 especially Article 16 section 1 letter a and Article 17 section f. This research is a normative juridical research with explanatory typology and the type of the data is secondary data which is collected with the documentary study. The result of the research related to the case is about nonauthorize of a Notary in creating a deed which is made the deed become not authentic and have to be asked for the cancellation to the court. The existence of legal certainty for the application of sanction in every violation which is done by Notary in running his position will create the same opinion about the application of the sanction in order to expected firmed and create chary effect for Notary in Indonesia."