Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia adalah Negeri yang tersedia cahaya alami dengan melimpah. Dengan keadaan seperti itu, cahaya alami sudah seharusnya dapat dimanfaatkan oleh bangunan secara optimal. Namun, pemasukkan cahaya secara langsung ke dalam ruangan dapat mengakibatkan peningkatan panas dan kesilauan/glare. Untuk itu, usaha memasukkan cahaya alami pada bangunan, khususnya di Indonesia perlu menggunakan strategi pencahayaan alami tidak Iangsung, yaitu bidang pemantul. Penggunaan bidang pemantul juga mampu meningkatkan intensitas dan distribusi (penyebaran) cahaya dalam ruang. Cahaya alami menurut beberapa penelitian, mampu meningkatkan kemampuan bekerja seseorang, khususnya adalah kemampuan belajar. Sementara kemampuan melihat berkembang pada usia Sekolah Dasar. Namun keadaan ruang kelas beberapa Sekolah Dasar di Kota Depok menunjukkan kurangnya kenyamanan visual. Untuk itu mengatasi hal tersebut, bidang pemantul disimulasikan pada ruang kelas Sekolah Dasar guna 'mengetahui efektivitasnya terhadap pencapalan kenyamanan visual. Sekolah Dasar yang menjadi studi kasus adalah: SDN Mekat]aya 27, SD Kwitang 8 PSKD, SDN Depok 3, SD Pemuda Bangsa, dan SDN Beji 4. Simulasi dilakukan pada model ruang kelas eksisting dengan menggunakan simulasi komputer. Ada dua tahap simulasi, tahap pembandingan hasil simulasi model eksisting berbidang pemantul dengan model kondisi eksisting serta tahap usulan pengembangan model ruang kelas dan bidang pemantulnya. Keduanya menggunakan perangkat lunak komputer AutoCAD 2007 untuk menentukan komposisi dan bentuk (sudut) bidang pemantul (Ray-Tracing) dan Relux Professional 2007 untuk pemodelan ruang kelas, serta mensimulasikan intensitas cahaya model-model ruangan tersebut. Pada akhirnya, setelah diketahui seberapa efektifnya bidang pemantul terhadap peningkatan intensitas dan distribusi cahaya, diusulkan pengembangan ruang kelas dalam hal penggunaan bidang pemantul guna tercapai kenyamanan visual bagi ruang kelas Sekolah Dasar di Depok"

"Manajemen pemeliharaan memegang fungsi yang penting dalam proses bisnis perusahaan. Untuk itu pendefinisian misi dan tujuan-tujuan strategis dari departemen pemeiiharaan harus selaras dan mendukung pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Disinilah kelebihan dari pendekatan Balanced Scorecard yang dlperkenalkan Kaplan dan Norton yang mencoba mengukur kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan empat perspektif: Keuangan, Pelanggan, Proses Bisnis Internal serta Pembelajaran dan Pertumbuhan. Keempat perspektif tersebut merupakan uraian dan upaya penerjemahan misi dan strategi perusahaan dalam terminologi operasional. Sistem ini secara komprehenslf menterjemahkan misi dan strategi perusahaan menjadi tujuan- tujuan beserta pengukurannya yang digunakan untuk mengkomunikasikan strategi bisnis perusahaan kepada seluruh level di perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dalam manajemen pemeliharaan, tujuan-tujuan perusahaan secara umum akan dijabarkan secara leblh spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi dari bagian pemeliharaan beserta indikator-indikatornya sehingga dapat dllakukan inisiatif-inisiatif yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan tersebut."

"Pertumbuhan perumahan dan kota-kota baru di wilayah Bogor, Tangerang Bekasi sangat pesat sejak dikeluarkannya kebijakan izin lokasi pada tahun 1993 sebagai bagian dari kebijakan PAKTO-23- yang memberi banyak kemudahan berupa penyederhanaan prosedur perolehan izin lokasi dan kemudahan dalam penguasaan tanah. Kemudahan ini mengakibatkan penguasaan lahan yang sangat luas sampai ke wilayah-wilayah pinggiran. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mekanisme dan isi dari kebijakan izin lokasi dan dampaknya pada perilaku pengembang perumahan di wilayah Bogor, Tangerang dan Bekasi. Penelitian ini juga menggambarkan dampak ikutan dari perilaku pengembang perumahan di wilayah tersebut. Penelitian ini adalah penelitian disikriptif dengan menggunakan metode studi kasus. Wilayah studi kasus yang dipilih adalah Kabupaten Tangerang. Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh pemerintah berisi tentang berbagai kewenangan yang menumpuk pada satu perangkat kebijakan. Kewenangan itu adalah hak monopoli dalam penguasaan tanah, pembatalan hak atas tanah yang ada dan kewenangan pemecahan hak atas tanah. Dengan demikian, izin lokasi dapat menjadi "surat sakti" bagi pengembang untuk menguasai lahan. Begitu kuatnya kewenangan yang ada dalam Izin lokasi mempengaruhi perilaku pengembang dalam perolehan izin lokasi. Pengembang harus melakukan lobi untuk mendapatkan izin lokasi skala besar sehingga mendorong munculnya perilaku rent-seeking baik yang dilakukan oleh pengembang maupun pejabat administratif. Sementara itu, penetapan waktu dan biaya resmi dalam memperoleh izin lokasi tidak realistis sehingga dalam praktek dibutuhkan waktu lebih lama dan biaya yang cukup besar. Izin lokasi juga mempengaruhi perilaku pengembang dalam penentuan lokasi pengembangan. Faktor yang paling mempengaruhi penentuan lokasi pengembangan adalah harga tanah, permintaan pasar, kesesuaian dengan tata ruang dan aksesibilitas. Izin lokasi mempengaruhi perilaku pengembang dalam penguasaan lahan. Penguasaan lahan yang berlebihan tanpa didukung oleh sumber daya yang cukup, menyebabkan luasan tanah yang tercantum dalam izin lokasi tidak dapat dikuasai seluruhnya oleh pengembang dan kalaupun semua luasan tanah yang tercantum dalam izin lokasi dapat dikuasai, pengembang tidak mampu membangun seluruhnya. Hal ini mengakibatkan adanya blighted land dan idle land yang sangat besar di wilayah Bogor, Tangerang dan Bekasi. Perilaku pengembang dalam penguasaan tanah dalam skala luas berdampak pada terjadinya inefisiensi dan ketidakadilan dalam penggunaan tanah sehingga menyebabkan adanya biaya sosial yang harus ditanggung masyarakat. Penguasaan lahan yang berlebihan juga memberikan sumbangan terhadap terjadinya krisis sektor properti pada awal 1998. Rekomendasi bagi penyempurnaan kebijakan di masa yang akan datang adalah pertama, menyederhanakan proses perizinan dengan melaksanakan penggabungan izin prinsip dan izin lokasi menjadi satu "izin baru." guna mencegah ekonomi biaya tinggi dalam pengurusannya; kedua, memberikan kewenangan dan tanggungjawab kepada Pemerintah Daerah untuk sepenuhnya melaksanakan pengaturan di bidang pertanahan; ketiga, melaksanakan kebijakan pertanahan secara lebih terbuka untuk mendorong peran serta masyarakat dalam proses perencanaan rata ruang dan pengawasan pelaksanaan pembangunan."

"Dewasa ini dirasakan dunia pariwisata semakin bertambah ramai. Perkembangan ini juga diikuti dengan semakin banyaknya jumlah hotel yang ada. Hotel baru maupun hotel lama bersama-sama bersaing merebut wisatawan yang datang. Persaingan ini memaksa pihak hotel untuk meningkatkan pelayanannya. Salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada tamu hotel adalah dengan pcngelolaan yang Iebih baik pada seluruh fasilitas hotel. Dengan pengelolaan yang baik akan menghasilkan kepuasan pada tamu dan meningkatkan citra hotel itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk merencanakan jadwal pemeliharaan pada peralatan mekanis dan elektmis yang hotel Seperti diketahui bahwa dengan pemeliharaan yang baik, peralatan akan selalu berada pada kondisi yang baik, sehingga penggunaannya dapat menjadi optimal. Jadwal yang ada tentunya perlu didukung oleh sumber daya yang memadai, karena im selain perencanaan jadwal pemeliharaan pencegahan pada peralatan, direncanakan juga sejumlah sumber daya schingga jadwal tersebut dapat dijalankan dengan baik. Dari pengaturan jadwal kerja pemeliharaan ini telah dihasilkan beban kerja yang cukup merata pada setiap minggunya selarna satu tahun. Dengan kondisi ini diharapkan seluruh peralatan dapat terpelihara dengan baik. Kebutuhan pekerja untuk peralatan delapan orang, alokasi pekerja pada jadwal pekerjaan yang disusun membuktikan jurmlah ini cukup balk dan memenuhi batasan Program pemeliharaan dapat lebih dikontrol dengan memperhitungkan cuti tahunan selama dua minggu untuk masing-masing pekerja. Dari grafik presentase beban kerja pemeliharaan diketahui peralatan yang membutuhkan kerja pemeliharaan terbesar adalah sistem I8t8 udara, dan yang terkecil adalah pemeliharaan lampu."

"Revitalisasi adalah suatu program besar PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT.JIEP) yang dicanangkan berdasarkan hasil studi Lembaga Manajemen Universitas Indonesia sejak tahun 1994 yang di prakarsai oleh DR. Dorodjatun Kuntjoro Jakti dengan pertimbangan adanya KEPPRES Nomor 53 tahun 1989 mcngenai munculnya pengusaha swasta di bidang Kawasan Industri sehingga PT. JIEP harus meningkatkan kualitasnya agar dapat menang dalam persaingan. Revitalisasi Kawasan Industri Pulogadung (KIP) merupakan pencanangan penyempurnaan Tata Ruang, perbaikan sarana prasarana, pengembangan atau pembangunan produk baru di KIP yang meliputi areal pcngelolaan seluas ± 500 hektar. Beberapa produk yang telah dikembangkan antara lain Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP), Sarana Usaha Industri Kecil (SUIK), Transit Ware House (TWH), Pergudangan, Perkantoran dengan berbagai tipe dan ukuran, adalah dalam bentuk ruang atau tempat yang dapat disewa bagi para investor (pengusaha), selain itu masih ada produk lain yaitu penjualan Tanah Kapling Industri (TKI) dan Real Estate.Dalam rangka mempertahankan usahanya PT. JIEP telah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi penjualan tanah kapling dengan meningkatkan pendapatan usaha melalui optimalisasi dari sewa hunian yang masih tersedia. Permasalahan yang terjadi adalah adanya ketidakpastian yang tidak atau belum terdeteksi pada proses pemasaran sehingga menyebabkan tidak tercapainya tingkat hunian sesuai yang direncanakan.Metode Manajemen Risiko pada proses pemasaran diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk mengatasi permasalahan diatas, Manajemen Resiko pada akhirnya dapat digunakan secara sistematis untuk perumusan berbagai kebijakan manajemen, prosedur dan lainnya dalam proses pemasaran bernilai tambah tinggi. Tesis ini dimulai dengan penetapan konteks, identifikasi risiko, analisa risiko, evaluasi risiko, dan dalam proses pemasaran.Penelitian yang dilakukan terhadap 30 sampel antara tahun 1997 - 2001 telah menyediakan 19 variabel bebas yang mewakili kualitas Faktor Risiko dan 1 variabel terikat yaitu Occupancy Rare. Dari hasil analisa regresi terhadap sampel dan variabel diatas yang dibantu dengan program SPSS versi 1.1, diperoleh 2 variabel penentu untuk model persamaan linier yaitu : "Penentuan Lokasi yang tepat dan strategis" dengan R2 sebesar 52.5% dan "Lingkungan Sekitar yang aman dan nyaman" dengan R2 sebesar 38.7% dengan pengaruh positif pada Occupancy Rate Ruang sewa di KIP. Dengan bantuan Simulasi Monte Carlo, Tingkat Hunian waktu yang tersingkat diketahui < 1 Tahun (Risk) sedangkan terpanjang > 6 Tahun (Opportunity)."

"ABSTRAKPerhatian terhadap polusi udara ruangan meningkat karena adanya fakta bahwa polusi yang terjadi di dalam ruangan tidak mudah untuk disebar atau diencerkan, sehingga polusi yang terjadi dapat lebih besar dibanding dengan polusi yang terjadi di udara bebas (outdoor). Faktor lain yang turut mendukung meningkatnya perhatian terhadap polusi udara ruangan adalah kenyataan bahwa manusia menghabiskan waktunya 93% dalam ruangan, 5% dihabiskan dalam perjalanan, dan hanya 2% dihabiskan di udara bebas (Nriagu, 1992).Faktor panting lain yang menyebabkan menurunnya kualitas udara ruangan adalah karena adanya sifat toksis kontaminan yang ada, baik berupa gas maupun partikulat kecil. Kontaminan toksis ini dapat berasal dari materi penghias ruangan, furnitur, peralatan kantor, adanya kebocoran senyawa kimia yang berbahaya, adanya kontaminasi pada bagian gedung, atau dari luar gedung, hasil pembakaran seperti asap rokok, pemakaian gas (asap dapur), adanya bioefluen dari manusia, dan materi dari produk-produk perawatan gedung.Environmental Protection Agency (1988) menyatakan bahwa, Sick Building Syndrome (SBS) merupakan fenomena yang berkaitan dengan masalah kesehatan dan kenyamanan bekerja atau berada di dalam sebuah gedung. Istilah SBS biasanya digunakan dalam hubungannya dengan masalah-masalah yang terkait dengan polusi udara ruangan.Rendahnya kualitas udara ruangan yang menimbulkan fenomena SBS disebabkan oleh sejumlah faktor utama yang saling berinteraksi, yaitu : a. ventilasi udara yang tidak baik, b. adanya polusi yang terjadi di dalam gedung, c. kontaminasi dari luar gedung, serta d. kontaminasi biologi. Faktor-faktor tersebut berinteraksi dengan kondisi lingkungan fisis seperti suhu yang kurang sesuai, kelembaban yang tidak memadai, dan kurangnya penerangan (Baechler et al, 1991).Sebuah gedung dikatakan sakit tergantung kepada prevalensi SBS pada populasi penghuni gedung tersebut. Menurut WHO, keluhan-keluhan pada kasus SBS sangat luas, yaitu meliputi iritasi mata, hidung tenggorokan, saluran pernafasan, reaksi pada kulit, reaksi hipersensitivitas yang kurang spesifik, kelelahan mental, sakit kepala, mual, dan pusing-pusing (Lenvik, 1993; Aditama, 1992). Sedangkan Jackson et al (1991), menyatakan bahwa keluhan-keluhan SBS sangat samar, dan sering diabaikan karena dianggap sebagai pilek atau flu biasa.Prevalensi SBS dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan juga faktor individu. Faktor-faktor lingkungan adalah kondisi ruangan yang bersifat fisis seperti kelembaban, suhu, dan pencahayaan, atau karena adanya materi toksis, adanya partikulat, serta kondisi mikrobiologis ruangan. Faktor-faktor individu yang dapat mempengaruhi besarnya angka prevalensi SBS antara lain adalah umur, seks, pendidikan, status gizi, status kesehatan, ada tidaknya penyakit alergi, kebiasaan merokok, jenis pekerjaan dan lain-lain (Baechler et al, 1991; Lenvik, 1993).Gedung Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) Jakarta merupakan salah satu gedung perkantoran di Jalan Jenderal Gatot Subroto yang memakai sistem pengatur udara (AC) sentral. Gedung perkantoran berlantai lima ini pada awal bulan Agustus tahun 1994 mulai mengalami pekerjaan renovasi struktur, serta pergantian komponen-komponen gedung yang perlu.Dengan adanya kegiatan renovasi, lingkungan dalam gedung PDII mengalami perubahan fisik yang cukup besar. Pada pertengahan tahun 1995, seluruh pegawai PDII Jakarta telah mengalami perubahan lingkungan tempat kerja karena mereka menempati ruangan-ruangan yang telah selesai direnovasi atau ruangan-ruangan darurat.Para pegawai tidak bisa lepas dari gangguan yang timbul akibat kegiatan renovasi tersebut. Beberapa keluhan berupa gangguan kenyamanan dan kesehatan di lingkungan kerja pernah terjadi. Di samping itu, kondisi udara AC juga pernah dikeluhkan oleh para pegawai. Namun demikian, angka kejadian timbulnya kesakitan dan keluhan-keluhan akibat kondisi ruang kerja di gedung PDII sampai sekarang belum ada dokumentasi yang jelas.Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :1. Untuk mengetahui prevalensi SBS yang dialami oleh para pegawai yang bekerja di gedung PDII.2. Untuk mengetahui apakah prevalensi SBS di gedung PDII mempunyai hubungan dengan karakteristik sosial individu pegawai yang meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan, hipersensitivitas, kebiasaan merokok, kebiasaan olah raga, pola perjalanan, dan kondisi psikososial.3. Untuk mengetahui apakah prevalensi SBS di gedung PDII mempunyai hubungan dengan faktor-faktor lingkungan tempat kerja yang meliputi tingkat ventilasi, kadar partikulat, kadar C02, kadar NCx, aliran kecepatan udara, kelembaban, dan suhu ruangan.4. Untuk mengetahui sampai seberapa jauh faktor-faktor risiko tertentu secara relatif menyebabkan munculnya SBS.Penelitian ini merupakan penelitian epidemiologik dengan pendekatan cross-sectional untuk mencari hubungan antara faktor risiko dengan prevalensi SBS. Faktor risiko dapat berupa faktor lingkungan dan faktor individu.Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan menggunakan kuesioner, dan pengukuran variabel kondisi lingkungan fisik dengan menggunakan alat ukur yang telah ditetapkan. Analisis data yang dilakukan adalah distribusi frekuensi, rasio prevalensi, uji Chi-Square, dan koefisien kontingensi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi SBS di gedung PDII Jakarta adalah sebesar 53,62%. Sedangkan prevalensi SBS sesuai dengan kelompok gejala adalah keluhan pada mata 19,56%, hidung 32,61%, tenggorokan 34,78%, kulit 13,04%, dan umum 39,14%.Prevalensi SBS mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan jenis kelamin dan kondisi psikososial responden, dan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan umur, pendidikan, hipersensitivitas, kebiasaan olah raga, kebiasaan merokok, lama perjalanan, dan jenis kendaraan responden.Prevalensi SBS mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan kelembaban, dan suhu kering ruangan kerja gedung PDII Jakarta, dan mempunyai hubungan yang signifikan dengan kadar partikulat dan kadar CO2 di dalam ruangan kerja gedung PDII Jakarta. Prevalensi SBS tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan tingkat ventilasi, kadar NOx, kecepatan aliran udara, dan suhu basah ruangan gedung PDII Jakarta.Rasio prevalensi faktor risiko karakteristik sosial responden masing-masing adalah jenis kelamin 1,57, umur 1,18, pendidikan 0,78, status atopi 1,42, kebiasaan olah raga 1,28, kebiasaan merokok 0,70, lama perjalanan 1,02, jenis kendaraan 1,13, dan kondisi psikososial 1,79.Rasio prevalensi faktor risiko lingkungan fisik masing-masing adalah tingkat ventilasi 1,14, kadar partikulat 1,55, kadar CO02 0,86, kadar NOx 1,46, kelembaban 0,82, kecepatan aliran udara 1,70, suhu kering 1,72, dan suhu basah 1,42,

---

ABSTRACT

The attention towards indoor air pollution is increasing due to the fact that indoor air pollution is not easy to be diluted. It makes the pollution could be greater indoor than outdoor. Another factor supported that argument was the fact that the people spend their time 93% indoor, 5% traveling, and approximately 2% outdoor (Nriagu, 1992).

The most important factor that caused of decreased indoor air quality is the toxicity of contaminants such as gaseous or particulate form from a variety of sources, including the building materials, furnishings, office equipments and incidental spill of hazardous chemical substances, contaminants generated from other parts of the building or outdoors, tobacco smoke, gas appliances, and human's bioeffluents (Godish, 1991).

Environmental Protection Agency (EPA) declared that Sick Building Syndrome (SBS) refered to health and comfort problems associated with working in a particular building. The term generally applied to problems related to indoor air pollution.The poor indoor air quality that cause SBS phenomenon, may caused by a number of factors, such as : (a) inadequate ventilation; (b) pollution; (c) contamination from outside sources; and (d) biological contamination. These factors will interact with other environmental factors such as temperature, humidity, or lighting (Baechler et al, 1991).

A building will be classified as a sick building on the basis of the prevalence of the symptoms of population in the building. According to WHO, the Sick Building Syndrome (SBS) includes a broad range of symptoms such as eyes, nose, throat, and lower airways irritation, skin reaction, unspecific hypersensitive reactions, mental fatigue, head-ache, nausea, and dizziness (Lenvik, 1993; Aditama, 1992). Jackson et al (1991) described in his paper that SBS were so vague, and it disparaged because it was considered as ordinary flu symptoms.

The prevalence of each SBS can be influenced by several environmental and individual factors. Environmental factors were physical room condition such as humidity, temperature, and lighting, or the content of toxic substance, particulate, and microbiological condition of the room. The individual factors were age, sex, education, nutritional status, health status, allergic condition, smoking habits, job categories, etc. (Baechler et al, 1991; Lenvik, 1993).

Centre for Scientific Documentation and Information (PDII) Building Jakarta has five floors located at J'1. Jenderal Gatot Subroto Jakarta using central air conditioning (AC) system, at early of August 1994 was being renovation and changing of building component. This activity was carried out with office activities remain in that building. At the middle of 1995, all of office workers move to newly renovation room with some of them still worked in the emergency rooms.

Due to this conditions some of office workers complain of discomfort and health problems in the workplace, included the air from AC system. However, the prevalence of sickness and complaints caused by workplace environment condition in PDII building has not been clearly documented.

The objectives of this research :

1. to identify the prevalence of SBS among the office workers in PDII building.

2. to identify the association between SBS and the individual caracteristics of office workers including sex, age, education, hypersensitivity, smoking habits, exercising habits, traveling mode, and psychosocial condition.

3. to identify the association between the prevalence of SBS and workplace environment factors included ventilation rate, respirable suspended particulate, C02, NOx consentration, air flow rate, humidity, and temperature of the room.

4. to identify how far certain risk factors relatively cause SBS.

The study method used is survey, using questionnaire and measurements of physical environmental condition variable using pre-determined measurement tools. Data analysis carried out were frequency distribution, prevalence ratio, Chi-Square test, and Coefficient Contingency.

This was cross-sectional epidemiologic study looking for the associations between risk factors and the prevalence of SBS. The risk factor can be in the form of individual or environmental factors.

The result of the study showed that the prevalence of SBS in PDII building is 53.62%. According to symptom group are 19.56% for eyes; 32.61% for nose, 34.78% for throat, 13.04% for skin symptoms, and 39.14% for general symptoms.

The prevalence of SBS was highly significant in association with sex and psychosocial condition of respondences, and there is no significant association with age, education, hypersensitivity, exercising habits, length of transportation transportation, and the type of responden's vehicle.

The prevalence of SBS was highly significant association with humidity and dry temperature of workplace of PDII building Jakarta, and has significant association with concentration of respirable suspended particulate and CO2 in workplace of PDII building Jakarta.

The prevalence of SBS does not show a significant association with ventilation rate, concentration of NOx, air flow rate, and wet temperature of workplace in PDII building Jakarta.

The prevalence ratio of risk factors from despondence?s social caracteristics respectively : sex 1.57; age 1.18; education 0.78; hypersensitivity 1.42; smoking habits 0.70; exercising habits 1.28; length of transportation 1.02; the type of responden's vehicle 1.13; and psychosocial condition 1.79. The prevalence ratio of risk factors from physical environmental condition respectively ventilation 1.14; concentration of respirable suspended particulate 1.55; concentration of CO2 0.86; concentration of NOx 1.46; air flow rate 1.70, humidity 0.82; dry temperature 1.72; and wet temperature 1.42.

E. Total of References : 45 (1957 - 1995)."

"Tesis ini membahas mengenai hal-hal yang menghambat proses perpanjangan Hak Guna Bangunan bersama di atas tanah Hak Pengelolaan di Rumah Susun Klender, yang dalam hal ini sertipikatnya dinyatakan hilang dan kemudian diterbitkan sertipikat penggantinya. Digunakan metode penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk menemukan masalah (problem finding) untuk kemudian menuju pada suatu penelitian untuk mengatasi masalah (problem solution). Permasalahan timbul pada saat Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Klender akan memperpanjang Hak Guna Bangunan atas tanah bersamanya, dan untuk itu diperlukan rekomendasi dari pemegang Hak Pengelolaan, yaitu PERUM PERUMNAS, yang menolak memberikan rekomendasi sampai terdapat kejelasan mengenai sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah yang bersangkutan, yang dinyatakan telah hilang di Kantor Pertanahan. Kantor pertanahan Jakarta Timur kemudian menerbitkan sertipikat pengganti, namun pertelaan yang terdapat di dalam sertipikat pengganti berbeda dengan yang tertera pada sertipikat sebelumnya. Di samping itu juga uang pemasukan dalam rangka perpanjangan Hak Guna Bangunan ini belum dipenuhi seluruhnya secara individual oleh pemilik Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Penelitian ini membahas mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam rangka proses perpanjangan Hak Guna Bangunan bersama yang berada di atas tanah Hak Pengelolaan, permasalahan apa saja yang terdapat di dalam proses perpanjangan Hak Guna Bangunan bersama di Rumah Susun Klender, serta cara penyelesaiannya.

---

This thesis discusses about the things that hamper the process of extending rights to Building together on the ground right in the Flats Klender Management, which in this case the certificate declared missing and then issued a replacement certificate. Used in library research methods that aim to find the problem (problem finding) to then go on a research to solve problems (problem solution). Problems arise when Klender Flats Residents Association will extend the Right of Building on the ground with him, and for that needed the recommendation of the Management Right holder, namely PERUM PERUMNAS, who declined to give recommendations until there is clarity about the certificate of HGB land concerned, which otherwise have been lost in the Land Office. East Jakarta land office later issued a replacement certificate, but the descriptions contained in a replacement certificate is different from that stated in the previous certificate. In addition to the revenue money in order extension HGB has not been fully met individually by the owner of Unit Freehold Flats. This study discusses about the things that must be considered within the framework extension process HGB together which are located on land management rights, whatever problems there are in the process of extension HGB together in the Flats Klender, and part of the solution."