Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai salah satu negara anggota OPEC, di Indonesia banyak dilaksanakan proyek-proyek pembangunan fasilitas penunjang terhadap kegiatanpertambangan minyak dan gas bumi. Pengembangan fasilitas tersebut dimulai dari tahap perancangan engineering, fabrikasi & pengadaan, dan konstruksi & instalasi. Sebagai tahapan yang paling akhir dari sebuah pembangunan fasilitas,tahap konstruksi & instalasi memiliki resiko keterlambatan paling tinggi dalampelaksanaannya. Hal ini dipengaruhi oleh besarnya keterkaitan pekerjaan denganpihak diluar perusahaan. Kondisi ini mendorong penulis untuk dapatmengidentifikasi faktor-faktor dominan yang berpengaruh. Dengan teridentifikasinya faktor-faktor dominan tersebut dan dilakukannya langkahlangkah antisipasinya, diharapkan dapat mencegah keterlambatan pelaksanaan proyek konstruksi & instalasi tersebut

---

As one of OPEC’s member, there are so many facilities development projects to support oil & gas mining activities in Indonesia. The development project is started from engineering design phase, to procurement and fabrication

phase, and ended by construction and installation phase. As the last phase, construction & installation, has more risks related to time performance during the execution. These things affected by big corelation between the contractor and other outside parties. Such condition motivate writer to identify the dominant factors. By identifying these factors and take responses

on them, delays on construction and installation performance will be avoided."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan manajemen risiko di dalam suatu Perusahaan melalui penerapan Three Lines of Defense. Latar belakang penelitian ini dilakukan salah satunya dikarenakan Perusahaan tidak memiliki Fugsi Internal Audit untuk memberikan independent assurance terhadap pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi serta akan dijabarkan menggunakan teknik analisa deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perusahaan belum melakukan manajemen risikonya secara maksimal pada masing-masing lini karena Perusahaan hanya memiliki lini pertama dari ketiga lini yang ada, sehingga dapat menimbulkan risiko terjadinya konflik kepentingan antara Prinsipal dan Agen dalam mencapai tujuan Perusahaan. Selain itu, seluruh risiko dan mitigasi yang dilakukan pada lini pertama belum dievaluasi secara maksimal karena Perusahaan hanya berfokus pada pencapaian mitigasi risiko secara penuh pada level President Director saja.

---

This study aims to see how the application of risk management in the company through the application of Three Lines of Defense. One of the reasons is because the Company does not have an Internal Audit to provide independent assurance regarding the implementation of risk management. The data used in this study were obtained from interviews and observations and will be described using descriptive analysis techniques. The results of this study indicate that the Company has not carried out risk management optimally on each line because the Company only has the first line of the three existing lines, so that it can pose a risk of conflicts of interest between the Principal and the Agent in achieving the Company's objectives. In addition, all risks and mitigation carried out in the first line have not been fully evaluated because the Company only focuses on achieving full risk mitigation at the President Director level."

"Indonesia memiliki potensi gas alam yang besar sebagai energi alternatif bagi sektor transportasi dan industri namun pemanfaatannya masih tergolong sedikit hingga saat ini Pengembangan gas alam sebagai energi alternatif perlu diimbangi dengan peningkatan infrastruktur salah satunya dengan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas SPBG Hybrid Namun proyek SPBG Hybrid ini memiliki banyak risiko yang dampaknya terhadap kelayakan proyek masih belum diketahui sehingga diperlukan rencana strategis untuk mengantisipasi risiko yang ada Dengan metode Project Risk Management riset ini menganalisis risiko untuk mengetahui dampak dari risiko tersebut terhadap kelayakan proyek Pendekatan yang digunakan adalah Value at Risk VaR dan model finansial Hasil dari perhitungan tersebut adalah dampak risiko terhadap nilai kelayakan proyek dan strategi risk response planning untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari risiko tersebut.

---

Indonesia has the potential for an adequate natural gas as an alternative energy for the transportation and industrial sector, but its use is still relatively small until today. The development of natural gas as an alternative energy source need to be matched by infrastructure advancement by building a Compressed Natural Gas fueling station. However, the CNG fueling station project has many risks which impact on the value of its feasibility is still unknown so that the strategic plan to anticipate risks is necessary. Using Project Risk Management method, this research analyzes risk to determine its impact on the project?s feasibility with the approach of Value at Risk (VaR) and financial model. Results of these calculations are knowing the impact of risk on the project?s feasibility and risk response planning strategies to reduce the impact of such risks."

"Perubahan kinerja akibat dari lingkup non excusable merupakan situasi yang tidak dapat dihindari pada tahap pelaksanaan suatu proyek. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor non excusable yang berprioritas memiliki risiko pada kinerja proyek baik biaya dan waktu. Survei dilakukan dengan sasaran responden adalah kontraktor yang pernah mengerjakan proyek pembangunan stasiun daerah di kantor X. Dan hasil penelitian dikaji dengan Analythical Hierarchy Process (AHP), untuk mengetahui faktor non excusable yang paling berprioritas. Didapatkan bahwa keterlambatan pengiriman material menjadi faktor yang paling beresiko mengakibatkan perubahan kinerja proyek. Respons resiko yang tepat adalah dengan adanya pengawasan dan kontrol yang baik disetiap proses proyek baik dari tahapan perencanaan hingga pelaksanaan.

---

Changes in performance due to the scope of non excusable is a situation that can not be avoided in the implementation phase of a project. The purpose of this research is to investigate the non excusable factors that has priority of risk on project performance of both cost and time. The survey was conducted with the target of respondents are the contractor who worked on development projects in the office of the X station. The results analyzed by the Analythical Hierarchy Process (AHP), to investigate the most priority of non excusable factors. The delay in delivery of material was found out to became the risk factors which lead to the changes in project performance. The appropriate risk response are the presence of good surveillance and control at each phase of the project process from planning to implementation."

"Produksi minyak dan gas di Indonesia telah dilakukan lebih dari tiga puluh tahun, lebih dari 70% anjungan lepas pantai di Indonesia telah malampaui umur desainnya dan akan terus meningkat jumlahnya seiring berjalannya waktu serta biaya dekomisionig dan membangun platform baru yang relatif mahal. Platform yang mengalami penuaan dan penurunan akibat korosi, kerusakan dan anomali lainnya akan memunculkan masalah terhadap integritas struktur kecuali dikelola dan dirawat dengan baik dengan program inspeksi, perawatan, perbaikan serta metode analisis struktural yang baik. Program inspeksi bawah air rutin telah diatur pemerintah dalam keputusan Ditjen Migas No. 21.K/38/DJM/1999, dan sejak tahun 2013 pemerintah telah mengeluarkan persetujuan penerapan rencana inspeksi bawah air berbasis risiko dalam surat edaran Ditjen Migas no 8433/18.01/DMT/2013 yang memberikan kesempatan kepada operator untuk mengoptimalkan sumber daya untuk program peningkatan integritas struktural. Salah satu faktor yang menentukan risiko suatu platform adalah kemungkinan kegagalan yang selama ini dinilai dengan pendekatan semikuantitatif. Tulisan ini akan membahas pendekatan kuantitatif terhadap penilaian kemungkinan kegagalan anjungan lepas pantai berdasarkan tingkat robustness melalui analisa kekuatan ultimit yang akan meningkatkan konfidensi dalam penilaian kemungkinan kegagalan sesuai dengan karakter struktur, metocean, serta anomali platform di wilayah perairan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode semikuantitatif yang selama ini diterapkan dalam perencanaan inspeksi berbasis risiko untuk menyusun kemungkinan kegagalan platform telah cukup mengidentifikasi sejumlah faktor yang berpotensi memperngaruhi kemunduran struktur, namun tidak cukup memberikan gambaran pengaruhnya terhadap tingkat kemunduran platform. Pendekatan kuantitaif dapat memberikan gambaran pengaruh anomali terhadap kemunduran platform yang lebih baik.

---

Production of oil and gas in Indonesia has been performed over thirty years, more than 70% of offshore platforms in Indonesia has exceed of design life and will continue increase in number over time since decommisioning cost and build a new platform is relatively expensive. Agein and deteriorated offshore platforms as a result of corrosion, damage and other anomalies would bring up the issue of the structural integrity unless managed by inspection, maintenance, repair program and good structural analysis methods. Routine underwater inspection program has been regulated by the government on Keputusan Ditjen Migas No. 21.K/3/DJM/1999, since 2013 the government has issued approval of the implementation risk-based underwater inspection planning on Surat Edaran Ditjen Migas No. 8433/18.01/DMT/2013, which provides the opportunity for the operator to optimize the resources to improve the structural integrity. One of the factor that determine the risk of an offshore platform is the Likelihood of Failure (LoF) that assessed by semiquantitative approach.

This paper will discuss the quantitative approach as a tools to assess the Likelihood of Failure of offshore platforms based on the level of robustness through ultimate strength analysis that will increase confidence to assess the Likeihood of Failure in accordance with the character of the structure, metocean, as well as anomalies of offshore platforms in the territorial waters of Indonesia. Result shown that the recent semiquantitative approach to identifiy likelihood of failure is enough to capture some potential factor affecting platform deterioration, however can not present level of platform deterioration for each factor. Quantitative approach give better acknowledge about the effect of anomaly to platform deterioration."

"Hubungan Pemilik proyek (owner) dan kontraktor dalam suatu proyek konstruksi memiliki peranan penting dalam keberhasilan proyek. Tidak jarang permasalahan proyek berawal dari perbedaan persepsi antara pemilik proyek dan kontraktornya yang berujung pada klaim dan dispute. Manajemen Komunikasi Proyek menjadi suatu disiplin yang dapat mengatur keselarasan hubungan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat di dalam proyek, termasuk antara kontraktor dan owner.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor dominan dalam manajemen komunikasi proyek EPC antara kontraktor (PT.X) dan pemilik proyek pada tahap engineering yang mempengaruhi kinerja waktu, sekaligus tindakan terhadap faktor-faktor tersebut sebagai respon resiko utama.Proses penelitian dimulai dari identifikasi faktor-faktor risiko, analisa risiko, evaluasi risiko, dan tindakan mengelola risiko (treatment atau risk response). Penelitian untuk mengetahui faktor-faktor risiko dilakukan secara kualitatif, dengan menganalisis data persepsi yang didapat dari kuisioner dengan responden manajer proyek, atau team inti proyek pada PT.X yang mempunyai pengalaman dalam proyek EPC. Analisa data diolah dengan melakukan uji Reliability, uji U Mann-Whitney, uji Kruskal-Wallis, serta pendekatan Analytic Hierarchy Process (AHP) dan analisa level risiko untuk mendapatkan prioritas/rangking faktor. Korelasi nonparametris dilakukan dengan korelasi Kendall Tau dan Spearman. Validasi ke pakar dilakukan baik pada tahap penentuan variabel maupun validasi hasil penelitian.Hasil analisa data menunjukkan terdapat delapan faktor-faktor dominan yang berpengaruh terhadap kinerja waktu proyek EPC yang dilakukan PT. X, antara lain : Keterlambatan penyelesaian pekerjaan (design) dan aktivitas berikutnya yang diakibatkan oleh jangka waktu persetujuan dari pemilik proyek terhadap dokumen yang diajukan oleh kontraktor tidak dibatasi atau melebihi batas waktu yang disepakati, Terjadi penyimpangan informasi dan timbulnya idle time akibat alur informasi dan koordinasi yang berbelit-belit dari kontraktor ke owner, Timbulnya idle time (waktu tunggu) akibat kurang jelasnya alur approval dari kontraktor ke owner, dan Terjadinya idle time akibat gambaran Informasi yang disampaikan tidak jelas. Dari analisa korelasi nonparametris terlihat bahwa factor risiko tersebut berkorelasi menurunkan kinerja waktu proyek.

---

The Relation between owner and the contractor in a construction project, shows important role to performance of project. Not rarely, problems of project is caused by difference of perception between owner and the contractor of which resulting claim or dispute. Recently, Management Communications of Project becomes a discipline that is able to control compatibility of communications among stakeholders concerned in project, including contractor and the owner.

The objective of this research is to know dominant factors in communications management of EPC Project between the contractor ( PT.X) and the owner during phase of engineering influencing time performance, and to find the risk respond of them.

Research process started from identifying risk factors, risk analysis, risk evaluation, and action ( or treatment of risk response). The risk factors research try to find out qualitatively, by analyzing the perception data as the result of the questioners to the project manager, the core team of the EPC project company in Indonesia and whom had the experienced in EPC. The data is processed by descriptive statistic, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test, and Analytic Hierarchy Process (AHP) in order to have the priority factor, and continued with validation to expert.

Data analysis results, there are eight dominant factors which have significant effect to time performance of project, Delay of design process and activities caused unlimited time or expired status to approval documents, Interrupted informations and idle time caused complicated flow of information and coordination beetween contractor and the owner, and idle time caused the detail information is unclear. This research performs that risk factor may influence the time performance, relatively."

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi asas cabotage dalam hukum positif Indonesia terhadap kapal penunjang Migas (Migas) atau anjungan Migas yang beroperasi di wilayah lepas pantai yang termasuk dalam wilayah laut zona ekonomi ekslusif (ZEE) maupun landas kontinen dimana ketentuan hukum internasional berlaku, kesesuainnya dengan ketentuan WTO yaitu ketentuan General Agreement on Trade In Services (GATS) dan schedule of commitment Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang di dukung oleh penelitian empiris. Dengan rumusan pengertian kapal yang meliputi juga floating platforms di lepas pantai (dalam hal ini termasuk rig-rig, anjungan Migas lepas pantai) sepanjang berada dalam yuridiksi dan kedaulatan Indonesia yaitu berada di laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman maka asas cabotage berlaku terhadap kapal dan floating platforms tersebut. Sedangkan menurut hukum positif Iindonesia asas cabotage tidak berlaku di landas kontinen dan ZEE namun dalam pelaksanaannya berlaku karena dalam operasional tersebut harus melalui Pelabuhan, laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Implementasi asas cabotage belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena pemerintah masih memberikan dispensasi terhadap penggunaan kapal asing untuk usaha Migas lepas pantai melalui Permenhub No.46 Tahun 2019, namun peraturan ini secara substansi tidak sejalan atau bertentangan dengan asas hukum lex superior derogate legi inferiori. Pengaturan asas cabotage merupakan bagian dari prinsip yang diatur dalam GATS tentang domestic regulation, dan WTO tetap mengakui eksistensi kedaulatan negara anggotanya. Hasil penelitian menyarankan perlu menyempurnakan hukum positif Indonesia sebagai peraturan domestik untuk menyesuaikan dengan perkembangan liberalisasi jasa angkutan laut khususnya penggunaan kapal asing untuk menunjang usaha Migas lepas pantai di Indonesia dan memberikan kelonggaran bagi armada angkutan laut asing pada kegiatan Migas lepas pantai.

---

This focus of this study is assesed implementation of the cabotage principle in Indonesian positive law to offshore oil and gas supporting vessels or oil and gas platforms operating in offshore areas that are included in the exclusive economic zone (EEZ) sea area or the continental shelf where international law provisions apply, the compliance with WTO provisions namely the provisions of the General Agreement on Trade in Services (GATS) and Indonesias schedule of commitment. This research applies a normative juridical approach which is supported by empirical research. With the formulation of the definition of a vessel which includes offshore floating platforms (in this case including rigs, offshore oil and gas platforms) as long as it is within the jurisdiction and sovereignty of Indonesia, which are in the territorial sea of Indonesia, archipelagic waters and inland waters, the cabotage principle applies to vessel and floating platforms. Meanwhile, according to positive Indonesian law the cabotage principle does not apply to vessel and floating platforms on the continental shelf and EEZ, but in practice the cabotage principle also applies because vessel and floating platforms in these operations must go through ports, territorial seas, archipelagic waters and inland waters. Implementation of the cabotage principle cannot yet be fully implemented because the government is still giving dispensation for the use of foreign vessel for offshore oil and gas business through Permenhub No.46 of 2019, but this regulation is substantially not in line with or against the legal principle of the lex superior derogate legi inferiori. Implementation of the cabotage principle is part of the principles that is regulated in GATS regarding domestic regulation, and the WTO continues to recognize the existence of the sovereignty of its member countries. The results suggest that it is necessary to improve Indonesias positive law as a domestic regulation to adjust to the development of liberalization of sea transportation services, especially the use of foreign vessels to support offshore oil and gas businesses in Indonesia and to provide leeway for foreign marine transportation fleets in offshore activities."

"Penelitian ini akan membahas identifikasi risiko ndash; risiko yang dapat terjadi apabila seorang Manajer Lapangan Pelaksanaan Konstruksi Bangunan tidak kompeten. Tahapan penelitian ini antara lain : melakukan studi literatur tugas dan tanggung jawab seorang Manajer Lapangan Pelaksanaan Konstruksi Bangunan, validasi para pakar untuk komponen kompetensi yang akan dijadikan kuisioner beserta risiko ndash; risiko pada tiap elemen kompetensi, melakukan survey berupa kuisioner terhadap 35 responden berdasarkan data yang telah divalidasi pakar, melakukan proses pengolahan data kuisioner menggunakan software SPSS dan mengidentifikasi risiko ndash; risiko dominan dengan metode AHP Analytic Hierarchy Process , dan yang terakhir adalah interview pakar untuk validasi risiko ndash; risiko dominan tersebut serta memperoleh tanggapan dari pakar mengenai respon terhadap risiko ndash; risiko tersebut baik yang korektif maupun yang preventif untuk meningkatkan kinerja seorang Manajer Lapangan Pelaksanaan Konstruksi Bangunan.

---

This research will discuss the identification of risks that can occur when a Site Manager for Building incompetent. Stages of this research are to study literature duties and responsibilities of a Site Manager for Building, validation by experts to competency components that will be used as a questionnaire along with risks on each competency elements, conduct a survey in the form of a questionnaire to 35 respondents based on the data that has been validated by experts, perform questionnaire data processing using SPSS software and identify dominant risk with AHP Analytic Hierarchy Process method, and for the last stage is to interview experts regarding the responses to the risks, either corrective or preventive responses for performance improving of a Site Manager for Building."

"Skripsi ini membahas mengenai sejauh apa negara pantai dapat menerapakan yurisdiksinya terhadap anjungan minyak lepas pantai yang terpancang di landas kontinennya. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan desain deskriptif analitis, yang bertujuan untuk pemahaman lebih lanjut mengenai konsep yurisdiksi negara pantai terhadap anjungan minyak lepas pantai secara komprehensif baik dalam the 1958 Geneva Convention on the Continental Shelf, the 1982 United Convention on the Law of the Sea, dan hukum nasional negara pantai. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam kasus Arctic Sunrise (Kingdom of the Netherlands v. Russian Federation), negara pantai dalam menerapkan yurisdiksi pada anjungan minyak lepas pantai di landas kontinennya, tidak dapat diberlakukan sepenuhnya karena sudah berbatasan dengan rezim hukum laut lain yaitu rezim hukum laut lepas.

---

The focus of this study is about the extent to which a coastal state may exercise its jurisdiction to offshore oil platforms which fixed on its continental shelf. This normative juridical with analytical descriptive, is aim for the further understanding of the concept of jurisdiction of coastal states to offshore oil platforms comprehensively which regulated in the 1958 Geneva Convention on the Continental Shelf, the 1982 United Convention on the Law of the Sea and the national law of the coastal State. Based on the analysis that has been done in the case of the Arctic Sunrise (the Kingdom of the Netherlands v. Russian Federation), a coastal state in the exercise of its jurisdiction to offshore oil platforms on the continental shelf, can not be fully enforced because it is bordered by the other legal regime of the sea, which is high sea."