Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Likuidasi bank adalah suatu proses bagi bank yang di cabut izin usahanya untuk menyelesaikan segala kewajiban kepada krediturnya. Pasca berlakunya UU no 24 tahun 2004 tentang LPS, kewenangan likuidasi yang dahulu berada di Bank Indonesia (BI) berpindah ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dimana dalam hal ini LPS akan membentuk Tim Likuidasi dalam pelaksanaan likuidasi di lapangan. Dan bagi nasabah yang banknya di tutup, simpananya akan di bayarkan oleh LPS selama memenuhi persyaratan yang di tentukan. Salah satu hal yang menyebabkan simpanan nasabah tidak di bayarkan oleh LPS adalah di himpunnya simpanan tersebut pada masa bank dalam pengawasan khusus BI. Dalam skripsi ini akan di uraikan bagaimana kedudukan dan tanggung jawab LPS bagi nasabah bank yang dilikuidasi. Di mana LPS sesungguhnya masih memiliki tanggung jawab moral terhadap nasabah walaupun simpananya termasuk simpanan yang tidak di jamin. Pembahasan mengenai hal ini di lakukan dengan studi kasus pada salah satu bank yang di likuidasi yakni PD BPR Bungbulang Garut (DL).

---

Bank liquidation is a process for the bank whose license has been revoked to finish all of the liabilities to the creditor. After the law number 24 year 2004 concerning Deposit Insurance Corporation, the authority to liquidation is remove from Bank of Indonesia (BI) to Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC). And to do this, IDIC appoint a liquidation team to make bank liquidation on the field. And for the depositors who bank is closed, the deposits will pay by IDIC as soon as fullfil the requirement. One of the reason make deposits will be not eligible for payment becauses the deposits is take when bank in special survailance unit.

In this research will be describe how the position and the responsible of IDIC to depositors who bank has been liqiuidation. Whereas actually IDIC still have moral responsible to the depositors even the deposits is not eligible to pay. This research will describe with case study in on of the liquidation bank, it is PD BPR Bungbulang (DL)."

"Tesis ini membahas kemampuan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2007 dalam mencari dan menggunakan informasi secara efektif dalam konteks active learning dan self regulated learning selama mereka mengikuti Program Dasar Pendidikan Tinggi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar dalam pembubaran badan hukum bank berbentuk perusahaan daerah didukung adanya Peraturan Daerah dari daerah yang mendirikan, dan koordinasi yang baik dengan Kementerian Dalam Negeri. LPS merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan UU No. 24 tahun 2004 tentang LPS. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LPS menjamin simpanan nasabah penyimpan pada bank dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan dan sistem keuangan bersama-sama dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Dalam konteks menjaga stabilitas sistem perbankan, LPS melaksanakan penyelesaian dan penanganan bank gagal yang diserahkan penanganannya oleh LPP/BI. Agar pelaksanaan pembubaran dan likuidasi oleh LPS dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan hal-hal sebagai berikut: 1. adanya kewenangan publik yang dimiliki oleh LPS yang dapat mengesampingkan ketentuan lain yang mengatur tentang pembubaran dan likuidasi bank; 2. dukungan dan perananan pemerintah daerah dalam membantu kelancaran pelaksanaan pembubaran dan likuidasi bank berbentuk perusahaan daerah melalui penerbitan Peraturan Daerah.

---

The focus of this study is the freshman student of Faculty of Law at University of Indonesia experience of acquiring, evaluating and using information, when they enroll in 'Program Dasar Pendidikan Tinggi' 2007. This research is qualitative descriptive interpretive. The conclution of this research suggest to make The Regional Government's Regulation (Perda) by the regional government who established the regional rural bank to support Indonesia Deposit Insurance Corporation's decision in dissoluting and liquidating the regional rural bank on the bases of Law concerning Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC).

IDIC is a legal entity that was established on the basis of Law No. 24 of 2004 concerning IDIC. In accordance with its role and responsibilities, IDIC insures depositors funds in the banks and actively maintains the stability of the banking and financial systems in close coordination with the Minister of Finance, Bank Indonesia, and the LPP (Financial Supervisory Authority). Within the context of the maintaining the stability of the banking system, IDIC resolves and handles failed banks that are turned over by LPP/BI.

The following aspects are required to ensure that the closure and liquidation process are effectively carried out by IDIC: 1) IDIC is duly authorized by the public, whereby it will be able to override other provisions governing bank closures and liquidation; 2) Support and role of the regional government to ensure the effectiveness of the closure and liquidation of regional/provincial-owned banks through the issuance of a Regional/Provincial Regulation."

"Tulisan ini menganalisis mengenai perkembangan pengaturan tindak lanjut pengawasan dan penanganan Bank dalam Resolusi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) serta bagaimana perkembangan ini mempengaruhi pengambilan keputusan penyelamatan BPR sebagai Bank dalam Resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Tulisan ini disusun menggunakan metode doktrinal. Berlakunya UU PPSK mengubah status pengawasan dan tindak lanjut pengawasan Bank oleh LPS dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu implikasi berlakunya UU PPSK terhadap penanganan Bank dalam Resolusi adalah dengan memperluas peran LPS sebagai pengurang risiko (risk minimizer) krisis Perbankan yang memungkinkan LPS menerapkan metode keterlibatan dini Bank dalam Resolusi. LPS kini dapat menentukan berbagai metode termasuk penjajakan kepada investor untuk memperbaiki kondisi finansial Bank sebelum menentukan opsi resolusi yang diatur dalam Undang-Undang. Hal ini memungkinkan LPS untuk menerapkan konversi pinjaman pemegang saham menjadi modal inti tambahan sebagai bentuk penyehatan kembali Bank sebagaimana diterapkan pada kasus BPR X.

---

This paper analyzes the development of supervision and banks in resolutions management after the enactment of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU PPSK) and how these developments influence decision making to save BPRs as banks in resolutions by the Deposit Insurance Authority (LPS). This paper was written using doctrinal research method. The enactment of the PPSK Law changes the status of supervision and follow-up to bank supervision by LPS and the Financial Services Authority (OJK). One of the implications of the enactment of the PPSK Law on Banks in Resolution management is the expansion of LPS’ role as a risk minimizer for banking crises, which allows LPS to implement methods of early involvement in Banks in Resolution. LPS can now determine various methods including seeking investors to aid a Bank’s financial condition before determining the resolution options regulated in the Law. This allows LPS to implement the conversion of shareholder loans into additional core capital as a form of bank restructuring as applied in the case of BPR X."

"

Perbankan merupakan sektor yang memiliki peran sangat vital, sebagai lembaga intermediasi industri perbankan mempunyai sifat khusus yang tidak dimiliki oleh sektor jasa keuangan lain. Industri perbankan sebagai penggerak dan jantung dalam suatu perekonomian negara. Saat ini, bank digital tengah berlomba-lomba menawarkan suku bunga simpanan tinggi hingga 10%, untuk menarik minat masyarakat. Hal tersebut berpotensi memiliki risiko yang merugikan bagi para nasabahnya. Dari hasil penelitian ini, perlu menjadi perhatian penting bagi para nasabah karena apabila suku bunga simpanan yang diperjanjikan antara bank dengan nasabah penyimpan melebihi tingkat bunga penjaminan simpanan, maka simpanan nasabah tersebut tidak akan dijamin. Lembaga Penjamin Simpanan pada dasarnya hanya akan menjamin pembayaran simpanan nasabah tersebut hingga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Proses penyelesaian sengketa nasabah dalam mengajukan ganti rugi jika mengalami kerugian dapat ditempuh secara non-litigasi dan litigasi. Secara non-litigasi dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), sedangkan dengan cara litigasi dengan mengajukan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Dalam menyelenggarakan dan menawarkan produk dan/layanan digital, Bank Digital wajib memperhatikan risiko-risiko yang ada dan keamanannya guna memenuhi ketentuan pelindungan hukum nasabah. Bank Digital harus dapat memenuhi dan mematuhi prosedur pelaksanaan, yaitu prinsip kepercayaan (fiduciary principle),prinsip kerahasiaan (confidential principle), dan prinsip kehati-hatian (prudential principle), dan prinsip mengenal nasabah. Keempat prinsip tersebut harus ditunjukkan dalam menjalankan kebijakan maupun teknis perbankan.

---

Banking is a sector that has a very vital role, as an intermediary institution the banking industry has special characteristics that are not shared by other financial services sectors. The banking industry is the driving force and heart of a country's economy. Currently, digital banks are competing to offer high deposit rates of up to 10%, to attract public interest. This has the potential to have detrimental risks for its customers. From the results of this study, it should be an important concern for customers because if the deposit interest rate agreed between the bank and the depositor exceeds the deposit guarantee interest rate, the customer's deposit will not be guaranteed. The Indonesia Deposit Insurance Corporation will basically only guarantee the payment of customer deposits up to Rp2,000,000,000.00 (two billion rupiah). The process of resolving customer disputes in applying for compensation if they experience losses can be pursued in non-litigation and litigation. Non-litigation by submitting a dispute resolution application to the Alternative Dispute Resolution Institution for Financial Services Sector (LAPS SJK), while by litigation by submitting a dispute resolution process in court, where all parties to the dispute face each other to defend their rights before the court. In organizing and offering digital products and services, Digital Banks must pay attention to the existing risks and security in order to fulfill the provisions of customer legal protection. The Digital Bank must be able to fulfill and comply with the implementation procedures, namely fiduciary principle, confidential principle, prudential principle, and know your customer principle. These four principles must be demonstrated in carrying out banking policies and techniques.

"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan Pedoman Akuntansi BPR (PA BPR) pada BPR Agritrans Batumarta (BPR AB) yang diberlakukan sejak 1 Januari 2011 mulai dari persiapan yang dilakukan oleh BPR AB sampai pada dampak yang terjadi ketika menerapkan PA BPR. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif laporan keuangan yang BPR AB pada tahun 2009-2013. Hasil penelitian menunjukan secara keseluruhan BPR AB telah menerapkan PA BPR dengan baik. BPR AB telah melakukan persiapan dengan baik untuk menghadapi implementasi PA BPR. Terkait dengan penerapan PA BPR, BPR AB belum sepenuhnya menerapkan PA BPR dikarenakan terdapat beberapa perlakuan akuntansi pada pos-pos tertentu yang belum menggunakan PA BPR, yaitu terdapat beberapa perbedaan yang terjadi dalam pengakuan, pengukuran, pencatatan serta penyajian setelah penerapan PA BPR pada provisi kredit yang diberikan, provisi pinjaman diterima serta pendapatan bunga yang akan diterima. BPR AB telah menyusun laporan bulanan sesuai dengan pedoman penyusunan laporan bulanan. Terdapat perbedaan antara penyusunan berdasarkan laporan bulanan dan PA BPR dalam perlakuan akuntansi atas PPAP kredit yang diberikan.

---

ABSTRACT

This research is aimed to look at the implementation of the PA BPR at BPR AB applied since January 1, 2011 began from preparations made by BPR AB to the impacts that occur when applying PA BPR. The analytical techniques used is descriptive comparative analysis by analyzing financial statements that have been made by BPR AB in 2009-2013. These results indicate that overall BPR AB has been able to implement PA BPR well enough. BPR AB has been well prepared to face the PA BPR. Related with the implementation of the PA BPR, BPR AB is not fully implements PA BPR. There are a few differences that occur in the recognition, measurement, recording and presentation after the application of PA BPR in provision of loans, provision of lending received and interest income will be received. BPR AB has completes a monthly report in accordance with the guidelines for the preparation of monthly reports. There are differences between the preparation based on monthly reports and PA BPR in the accounting treatment of PPAP of loans."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dari Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM), Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), inflasi dan exchange rate terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR) sebagai likuiditas perbankan. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kemampuan rasio kinerja bank dalam mempengaruhi likuiditas perbankan serta memberikan perhatian terhadap likuiditas bagi industri perbankan agar kebutuhan-kebutuhan jangka pendek juga dapat terpenuhi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika pengujian tanpa menggunakan sampel yang bersifat outlier, NIM memiliki pengaruh positif signifikan dan EPS negatif signifikan terhadap LDR. Namun jika pengujian menggunakan sampel outlier, CAR berubah menjadi negatif signifikan terhadap LDR serta kelayakan model penelitian menjadi berkurang.

---

The purpose of this study is to examine the effect of Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM), Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), inflation and exchange rate towards Loan to Deposit ratio (LDR) as the banking liquidity. The benefit of this study is to illustrate the ability of bank performance ratios affecting banking liquidity and to give attention to the liquidity of bank industry so that short-term needs can also be met. The results showed that if the test without using samples that are outliers, NIM has a significant positive effect and significant negative EPS towards LDR. If the test using sample outliers, CAR turned into a significant negative to LDR and feasibility of the research model is reduced."

"Pada akhir-akhir ini dirasakan sekali oleh banyak orang laju pembangunan ekonomi Indonesia yang begitu pesat tidak dapat dikontribusikan oleh perkembangan dan pembangunan hukum sebagai katalisator penunjangnya. Penulis yang berprofesi sebagai praktisi yang concern pada bidang hukum perbankan (banking Law) menyoroti banyak kejadian-kejadian yang telah menghancurkan bangunan (konstruksi) hukum perbankan. Enam tahun yang lalu di saat industri perbankan Indonesia dilanda oleh berbagai megaskandal yang mengakibatkan hancurnya 64 Bank Umum dan megaskandal itu bernama Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Banyak pihak bank pada saat menerima BLBI yang seharusnya dipergunakan untuk mengatasi terjadinya penyerbuan (rush) terhadap keuangan bank itu sendiri, namun justru dimanfaatkan untuk membiayai usaha kelompok atau (group) yang mengakibatkan saldo debet bank tersebut menjadi negatif, bahkan terhadap bank tersebut Pemerintah tetap mengizinkan bank ikut sebagai peserta kliring. Sekalipun pemerintah sudah mempunyai perangkat hukum yang memuat berbagai kepentingan dalam hal pengamanan terhadap bank sebagai diatur di dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta ketentuan hukum yang mengatur masalah hukum Jaminan yang diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, namun upaya baik dan sungguh-sungguh dari Pemerintah, setidaktidaknya telah memberikan tingkat pemulihan ekonomi (economic recovery) dalam rangka meminimalisasikan kerugian negara.Krisis ekonomi khususnya tragedi BLBI yang telah menghancurkan segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mana pangkal penyebab utamanya adalah maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme pada satu sisi dan di sisi yang lain adalah besarnya jumlah hutang pemerintah dan swasta yang nilainya hampir berimbang."

"Penelitian bertujuan untuk mengestimasi faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Peneiltian dlmulai dengan hipotesis-hipotesis yang dibangun berdasarkan teori-teori dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, dan kemudian menguji hipotesishipotesis tersebut untuk menjawab permasalahan yang diangkat.Ditinjau dari maksud studi, sifat hubungan antar variabel pada penelitian ini merupakan hubungan causal, oleh karena itu penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat explanatory.Ditinjau dari cakupan topik, penelitian ini merupakan statistical study, dan berdasarkan dimensi waktu data yang akan dianalisis, peneitian ini menggabungkan analisis data cross sectional dan time series.Populasi sampel adalah seluruh BPR di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan Karawang, sedangkan sampel penelitian ditentukan dengan metode proportional stratified random sampling karena sifat populasi yang heterogen. Jumlah sampel adalah 30 BPR atau sebesar 11% dari jumlah populasi.Hasil estimasi model memberikan informasi bahwa hasil Uji Serempak (Uji F) dan Uji Parsial (uji t) signifikan artinya semua variabel babas secara bersama-sama maupun secara individu mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sedangkan dari hasil Uji Asumsi Klasik memberikan informasi bahwa pada model tidak terjadi multikolinearitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas.Dari hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga dan pemanfaatan teknologi informasi yang tercermin dari pemanfaatan komputer di BPR signifikan berpengaruh terhadap pengembangan kredit BPR, modal dan kredit signifikan berpengaruh terhadap kemampuan memperoleh laba dan bunga serta insentif deposito signifikan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah deposito."

"ABSTRAKPendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertujuan untuk menjamin simpanan dana nasabah pada bank. Dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yaitu hilangnya penjaminan dana nasabah akibat nasabah menerima cashback yang diberikan bank. Pemberian cashback tersebut dapat menyebabkan hilangnya penjaminan atas simpanan nasabah. Tesis ini membahas dan menganalisis mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana penerima cashback PT. Bank IFI (BDL) dengan menggunakan studi kasus pada likuidasi PT. Bank IFI (BDL), serta untuk mengetahui upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah penyimpan dana penerima dana cashback PT. Bank IFI (BDL). Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu metode yang menitikberatkan penelitian dengan menggunakan data sekunder di bidang hukum yang terkait dengan cash back dan likuidasi bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara jelas dan lengkap tentang produk yang ditawarkan beserta risiko dalam produk tersebut. Dalam kasus PT. Bank IFI (BDL) nasabah merasa bahwa PT. Bank IFI tidak pernah menyampaikan kepada nasabah bahwa pemberian cashback mengakibatkan hilangnya penjaminan nasabah. Untuk mendapatkan kembali hak-haknya, UU LPS dan UU Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukum kepada nasabah yaitu berupa kesempatan untuk melakukan pengajuan keberatan kepada LPS, mediasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan upaya terakhir adalah melakukan gugatan kepada lembaga peradilan.

---

ABSTRACTEstablishment of the Deposit Insurance Agency (LPS) aims to ensure customer funds on bank deposits. In practice there are problems due to loss of funds guarantee customers receive the cashback given bank. Giving cashback can cause the loss of the guarantee of customer deposits. This thesis discusses and analyzes the legal protection provided to depositors receiving cashback PT. IFI Bank (BDL) by using a case study on the liquidation of PT. IFI Bank (BDL), as well as to know the legal measures that can be done depositors beneficiary cashback PT. IFI Bank (BDL). The study was conducted with the normative method, a method that emphasizes research using secondary data in the areas of law related to the liquidation of the bank and cash back. The results showed that the bank as businesses have an obligation to present a clear and complete information about the products offered and the risk in the product. In the case of PT. IFI Bank (BDL) customers feel that PT. Bank IFI never convey to customers that giving cashback result in loss of customer assurance. To regain their rights, LPS Act and the Consumer Protection Act provides legal protection to customers in the form of opportunities for filing objections to the LPS, mediation through the Dispute Settlement Board Consumer and final attempt is suing the judiciary."

"Krisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia pertengahan tahun 1997, dengan dilikuidasinya beberapa Bank Umum Nasional maupun Bank Umum Swasta, membuat sistem perekonomian nasional menjadi tidak menentu, khususnya di bidang perbankan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain membengkaknya jumlah hutang luar negeri baik pemerintah maupun swasta yang harus dibayar berikut bunga pinjaman, pelaku perbankan yang kurang kredibel, lemahnya struktur permodalan dan manajemen serta adanya tindakan yang tidak sistematik dan tidak efisien terhadap pelaku perbankan. Lambannya reaksi dan tindakan dari pemerintah dalam mengatasi krisis moneter tersebut menyebabkan terjadinya krisis kepercayaan, sosial dan politik terhadap pemerintah dan mengakibatkan dilikuidasinya beberapa bank. Hal ini menyebabkan timbulnya masalah baru khususnya antara nasabah dan bank, menyangkut masalah simpanan para nasabah terhadap bank yang dilikuidasi. Bank Ratu adalah salah satu bank yang direkomendasikan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada Bank Indonesia (B1) yang masuk dalam daftar Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) untuk selanjutnya dilikuidasi yang proses penyelesaiannya diatur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana tanggung jawab pemilik bank dalam kewajiban pembayaran kembali dana para nasabah dan Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan nasabah jika pemilik aset bank tidak mencukupi untuk membayar kewajibannya. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif dengan bentuk penelitian bersifat evaluatif analitis. Dengan demikian kesimpulan yang dapat diambil adalah bank umum yang di Bekukan Kegiatan Usahanya tidak boleh melakukan kegiatan perbankan dalam bentuk apapun dan tetap tunduk pada ketentuan rahasia bank, untuk dicabut izin usahanya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, maupun izin badan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas untuk selanjutnya dilikuidasi. Tindakan hukum yang dapat dilakukan nasabah penyimpan apabila aset bank yang dilikuidasi tidak mencukupi untuk memenuhi kewajibannya adalah dengan cara mengajukan gugatan perdata."