Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyusunan audit plan dan audit program di wilayah Kanwil DJP Jakarta Timur berdasarkan aspek strategi yang dilakukan, operasional pelaksanaan, dan manajemen kasus yang dibuat. Penelitian ini juga mempunyai tujuan untuk menganalisa pengaruh penyusunan audit plan dan audit program dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan.Penelitian ini menggunakan pendekatan mix methods dengan menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memahami masalah penelitian. Metode Kuantitatif dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan memanfaatkan sebanyak 70 sampel petugas pemeriksa pajak yang diambil dengan menggunakan tehnik covenience sampling, diolah melalui uji statistik deskriptif, uji regresi dan uji koefisien determinasi. Untuk metode kualitatif, peneliti menggunakan wawancara dan mengolahnya untuk melakukan cek silang dan membantu menginterpretasikan hasil penelitian kuantitatif sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif.Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa penyusunan audit plan dan audit program di wilayah Kanwil DJP Jakarta Timur secara garis besar telah dilakukan dengan baik, Namun masih terkendala dengan supporting data yang dimiliki masih kurang mendukung untuk mengetahui operasional bisnis WP yang sebenarnya. Sedangkan berdasarkan hasil pengujian dengan analisa regresi linier sederhana yang dilakukan diketahui bahwa antara penyusunan audit plan dan audit program dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Sementara itu nilai beta yang bertanda positif menunjukkan bahwa semakin baik penyusunan audit plan dan audit program akan meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak.

---

ABSTRACTThis research was conducted to analyze how the implementation of audit plan and program audit on Kanwil DJP Jakarta Timur based on the strategy aspect, implementation operation, and case management made. This study also has a purpose to analyze the effect of preparation of audit plan and audit program in improving the quality of examination.This research uses mix method approach by combining qualitative and quantitative methods to understand the research problem. Quantitative method is done by using questionnaires by utilizing as many as 70 samples of tax auditors taken with covenience sampling technique, processed through descriptive statistical test, regression test and coefficient of determination test. For qualitative methods, researchers use interviews and process them to cross check and help interpret the results of quantitative research to obtain more comprehensive results.The results of the study provide an illustration that the preparation of audit plan and program audit on Kanwil DJP Jakarta Timur has been done well, but still constrained by supporting data owned is still less support to know the actual Tax Payer business operations. While based on the test results with regression analysis conducted know that between the preparation of audit plan and audit program in improving the quality of examination showed a significant influence. Meanwhile, the beta value marked positive indicates that the better preparation of audit plan and audit program will improve the quality of tax audit."

"Pertumbuhan penduduk di perkotaan berkembang dengan sangat pesat. Tahun 1989 jumlah seluruh penduduk di Indonesia 176 juta jiwa, dengan angka pertumbuhan rata-rata 2,1 pertahun akan menjadi 216 juta jiwa pada tahun 2000. Dari jumlah tersebut pada saat ini 27 persen adalah penduduk perkotaan, pada tahun 2000 diprediksikan menjadi 38 persen yang tinggal di perkotaan.Tekanan jumlah penduduk juga dirasakan oleh kota Semarang. Menurut analisis data sekunder hasil sensus penduduk pada tahun 1980 adalah 1.024.940 jiwa, sedangkan pada tahun 1971 masih berjumlah 641.795 jiwa, ini berarti ada peningkatan 59,7 persen selama 9 tahun atau rata-rata 5,3 persen per tahun. Meskipun pada dasawarsa terakhir (1980-1989) pertumbuhan penduduk bisa ditekan, namun kepadatan masih sangat dirasakan untuk daerah-daerah tertentu. Misalnya di wilayah penelitian kepadatan sudah di atas 500 jiwa/ha. Tekanan penduduk yang melebihi daya dukung ini menyebabkan munculnya pemukiman dengan tatanan yang serba tidak teratur. Pemukiman seperti ini tumbuh dengan pesat dan tidak terkendali sehingga menjadi daerah yang kumuh dengan penduduk rendah pendidikan dan penghasilan. Jumlah penduduk miskin itu sendiri di perkotaan pada dasawarsa terakhir ini tidak menunjukkan adanya penurunan yang berarti, bahkan cenderung untuk meningkat.Dalam upaya mengentaskan masalah kemiskinan di perkotaan, Pemerintah melaksanakan suatu program yang disebut Program Perbaikan Kampung. Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat tersebut. Program Perbaikan Kampung mempunyai fasilitas bantuan kepada masyarakat yang terdiri dari penyediaan air bersih, perbaikan jalan, perbaikan selokan dan bantuan jamban keluarga.Sedangkan kualitas hidup dalam penelitian ini meliputi lima aspek kualitas, yaitu aspek fisik dilihat dari kelayakan rumah, aspek ekonomi dilihat dari kemiskinan dan persen pengeluaran untuk makan, aspek kesehatan, aspek psikologis dilihat dari kebetahan bertempat tinggal, aspek sosial kemasyarakatan.Yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kelima aspek kualitas hidup tersebut di atas dan apakah program perbaikan kampung mempengaruhi kelima aspek kualitas tersebut.Adapun penelitian ini mempunyai tujuan:1. Mengetahui pengaruh Perbaikan Kampung terhadap Kualitas Hidup.2. Mengetahui pengaruh Kondisi Lingkungan Sosial terhadap Kualitas Hidup.3. Mengetahui keberhasilan Program Perbaikan Kampung dalam meningkatkan Kualitas Hidup.Lokasi penelitian adalah tiga Kelurahan di Kecamatan Semarang Tengah, ditentukan berdasarkan cara purposive sampling. Masing-masing kelurahan diambil satu RW yang merupakan wilayah paling padat penduduknya. Selanjutnya untuk menentukan banyaknya sampel di tiap-tiap RW digunakan cara proporsional random sampling, yang keseluruhannya berjumlah 105 responden.Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara berdasarkan kuesioner, wawancara mendalam dengan masyarakat dan petugas KIP serta observasi lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan literatur dan dari instansi terkait. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan memakai statistik non parametrik, yaitu menggunakan rumus Chi-Square yang diteruskan dengan uji Coefficient Contingency, disertai pula dengan analisis kualitatif.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel-variabel Perbaikan Kampung mempunyai korelasi yang signifikan terhadap Kualitas Hidup dilihat dari faktor layak rumah dengan derajat hubungan yang cukup kuat, berpengaruh pula terhadap faktor Kesehatan dengan derajat hubungan yang cukup kuat, akan tetapi kurang berpengaruh terhadap Kualitas Hidup dilihat dari faktor Kemiskinan, Peranserta dalam Pembangunan dan faktor Kebetahan Bertempat Tinggal.Variabel-variabel Lingkungan Sosial mempunyai korelasi yang signifikan terhadap Kualitas Hidup balk dilihat dari layak rumah, kemiskinan, kesehatan maupun peranserta dalam pembangunan, akan tetapi kurang berpengaruh terhadap kebetahan bertempat tinggal.Jadi dari hasil korelasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Program Perbaikan Kampung lebih berhasil dalam meningkatkan kualitas fisik pemukiman akan tetapi kurang berhasil dalam meningkatkan kualitas ekonomi dan kualitas sosial kemasyarakatan.

---

The population of the city tends to grow very fast. With a 2.1% average annual growth rate, the population of the city, which had been estimated as 176 million in 1989, is predicted to count for 216 millions in the next 2000. At present, 27% of the total city population is found in the urban areas, which means that in the next 2000, the percentage will count for 38%.

Population pressure is one of the Semarang city problems. According to the 1980 census, the number of the city population in the same year is 1 024 940, compared to the city population in 1971, i.e. 641 795. That means that within nine years, the city population has undergone an increment of 57.7% or annual average of 5.3%.

Even though during the last decade various efforts had been conducted to control the population growth, in some parts of the city areas, population density is significantly increasing. This is particularly true with regard to the observed areas, where population density is more than 500/sqm. Such population pressure rendered the areas overpopulated and thus exceeding the physical carrying capacity. Such condition has been made severe with the emergence of various disordered population settlements. The uncontrolled settlements have grown very fast, creating slums areas with low-educated and low-income inhabitants adding to the increasing numbers of the urban poor.

In the frame of urban poverty eradication, the government has launched a program named as the Kampung Improvement Program (KIP), aiming to improve the quality of life of the urban poor. This program has been continuously providing social facilities to the urban poor in the form clean water provisions, street improvements, latrines and wastewater infrastructure/ facilities.

In light of its parameters, the quality of life is viewed from five aspect, i.e. (1) physical aspect, represented by housing condition, (2) economic aspect, represented by rate of poverty and percentage of consumption for food, (3) health aspect, (4) psychological aspect, viewed from residential adjustment, and (5) societal aspect.

The study tried to investigate what kind of factors influencing the five aspects of quality of life and whether the Kampung Improvement Program has significant influences on the said aspects.

The objectives of the study are:

1. To study the influence of KIP on the quality of life of the community studied;

2. To study the influence of the social environment on their quality of life;

3. To study the results of the KIP Program in promoting their quality of life

The areas studied covered three villages in the Sub-district of Central Semarang, base on purposive sampling. One RW community association, the population of which is the densest, represents each village. Samples were proportionally and randomly taken, with 105 inhabitants as respondents.

Primary data were collected through interviews using questionnaires, depth interviews with informal leaders and KIP personnel?s, supported by field observation. Secondary data were obtained through literature studies and some connected agencies.

Results of data analysis indicate that KIP variables proved to be having significant correlation with the quality of life in terms of residential adjustment factor, showing a strong degree of relationship. The same variables have also influence on the health factor, showing a strong degree of relationship, even though their influence on the quality of life viewed from the poverty, participation, and residential adjustment are less significant.

Social environment variables have significant correlation with the quality of life of the community in terms of residential adjustment, poverty, health and participation in the program; even though their influence on the residential adjustment are less significant. From the correlation analysis we can assume that the KIP has succeeded in the improvement of the settlement physical quality, yet less succeeded in improving the social and economic quality of the community."

"Program Peningkatan Kualitas Permukiman dilaksanakan tahun 2018-2022 pada 220 RW Kumuh dari total 445 RW Kumuh di DKI Jakarta yang berupa penataan fisik melalui peningkatan jalan lingkungan, trotoar, drainase lingkungan, penerangan jalan umum, septictank komunal, IPAL komunal, penghijauan, dan persampahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak program terhadap harga tanah di DKI Jakarta serta menguji hubungan spasial dari faktor-faktor yang mempengaruhi harga tanah khususnya di lokasi Transit Oriented Development Dukuh Atas dan Istora Senayan. Variable dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga tanah sedangkan variable independennya merupakan dummy treatment RW kumuh yang mendapatkan program dengan memasukkan variabel kontrol yang relevan. Data yang digunakan adalah level RW Kumuh serta sub sampel RW tidak kumuh di DKI Jakarta. Dengan menggunakan metode Staggered Difference in Differences didapatkan bahwa nilai pertumbuhan harga tanah pada lokasi penataan memiliki tingkat signifikansi yang lemah dan dapat meningkatkan harga tanah rata-rata hanya sebesar Rp. 68.919,-/m2 dibandingkan dengan RW yang tidak mendapatkan program peningkatan kualitas permukiman. Sementara itu pada analisis spasial menambahkan variable penjelas antara lain tingkat kekumuhan, kepadatan penduduk, aksesibilitas, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, pusat perbelanjaan, ruang publik dan daerah rawan banjir. Dengan menggunakan metode Spatial Durbin Mode diperoleh bahwa faktor-faktor yangmempunyai hubungan spasial dalam mempengaruhi harga tanah secara langsung dan tidak langsung yaitu kepadatan penduduk, tingkat kekumuhan, fasilitas pendidikan, ruang publik dan rawan banjir. Selain itu, penelitian ini juga mengukur harga tanah dalam klaster RW dengan menggunakan metode LISA (Local Indicator Spatial Asociation) serta mengkaji pengelompokan spasial yang signifikan di sekitar wilayah pengamatan.

---

The Urban Settlement Quality Improvement Program was implemented in 220 slum areas (RW) out of a total of 445 slum areas in DKI Jakarta from 2018 to 2022. The program focused on physical design through improving environmental roads, sidewalks, environmental drainage, public street lighting, communal septic tanks, communal wastewater treatment plants (IPAL), greening, and waste management. This study aims to measure the impact of the program on land prices in DKI Jakarta, particularly in the transit-oriented development locations in Dukuh Atas and Istora Senayan, as well as spatial factors affecting land prices. The dependent variable used in this study is land price, while the independent variables include a dummy treatment for slum RWs that received the program with the inclusion of relevant control variables. The data used include slum RW levels and sub-samples of non-slum RWs in DKI Jakarta. Using the Staggered Difference in Differences method, it was found that the increase in land prices in the developing areas had considerably weak statistical significance and only increased the average land price by Rp. 68,919 per square meter compared to RWs that did not receive the settlement quality improvement program. The spatial analysis added explanatory variables such as slum level, population density, accessibility, health facilities, educational institutions, shopping malls, public spaces and flood-prone areas. Using Durbin spatial model method, it was found that direct and indirect factors affecting land prices are population density, slum level, educational institutions, public spaces and flood-prone areas. In addition, this study measured land prices in RW clusters using the Local Indicator Spatial Association (LISA) method and examined the significant spatial clustering around the observation area."

"Pencapaian Tiongkok sebagai kekuatan baru dalam perekonomian dunia tidak lepas darikeberhasilan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Pendidikan adalah hal fundamental yangsangat penting dalam perkembangan suatu negara. Semakin baik sistem pendidikan yangditerapkan, semakin baik pula sumber daya manusia yang dihasilkan. Tiongkok perlusistem pendidikan yang baik dan kokoh untuk menghadapi tantangan dunia internasionaldi abad 21. Pada era kontemporer pasca-Mao Zedong, pemerintah Tiongkok telahmelakukan banyak reformasi dalam bidang pendidikan, khususnya pada tingkatpendidikan tinggi. Pada era Deng Xiaoping, pendidikan dipandang sebagai alat yangpenting untuk mencapai modernisasi ekonomi. Proyek 211 dan Proyek 985 dicetuskanpada era kepemimpinan Jiang Zemin. Kedua proyek tersebut merupakan peloporpesatnya perkembangan pendidikan tinggi di Tiongkok. Hal ini disebabkan Proyek 211dan Proyek 985 bertujuan untuk menjadikan perguruan tinggi di Tiongkok sebagaiUniversitas Kelas Dunia. Kedua proyek ini merupakan salah satu faktor kunci yangberhasil mengantarkan beberapa perguruan tinggi Tiongkok meraih posisi dalampemeringkatan 100 besar universitas terbaik dunia dan menyamai kedudukan berbagaiuniversitas bergengsi dunia. Tugas akhir ini menggunakan pendekatan historis untukmenjelaskan dan menganalisis proses Proyek 211 dan Proyek 985, prestasi yang dicapaioleh universitas 211 dan 985, serta pengaruh Proyek 211 dan Proyek 985 dalammeningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Tiongkok.

---

The achievement of the Peoples Republic of China as a new power in the economic

world cannot be separated from the successful implementation of its education policy.

Education is a fundamental thing that is very important in the development of a country.

The better the education system which it implements, the better the human resources it

will produce. China needs a stable and solid education system to face global obstacles in

the 21st century. In the post-Mao Zedong contemporary era, the Chinese government had

carried out many reforms for education, especially in higher education. In Deng

Xiaopings reign, education was seen as an important device to achieve economic

modernization. The 211 and 985 Projects were initiated in Jiang Zemins reign. Both

projects are the pioneers for the rapid development of higher education in China. This is

due to the 211 and 985 Projects goal to transform universities in China to be World Class

University. These projects are one of the keys that successfully led several universities in

China to gain someplace in the top 100 rankings of the world's best universities. Those

China universities also can be compared with various prestigious universities in the world.

The research of this final project carried out through the historical approach to explain

and analyze the processes of Project 211 and Project 985, achievements that have been

achieved by 211 and 985 universities, and the impact of the 211 Project and 985 Project

in developing the quality of higher education in China."

"Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi masalah yang cukup serius dihadapi oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah berupaya memberikan solusi kemiskinan dalam bentuk program penanggulangan kemiskinan. Salah satu indikator miskin adalah kurangnya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok makanan. Untuk itu program kemiskinan yang dianggap efektif dalam membantu masyarakat miskin adalah Program Raskin.Penelitian ini mengangkat studi komparasi Provinsi yang erat kaitannya dengan kemiskinan. Provinsi Jawa Timur adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk miskin paling tinggi dengan tingkat kemiskinan sebesar 14 23 atau 5 356 juta jiwa pada tahun 2011. Sementara Provinsi yang juga erat dengan kemiskinan adalah Papua Provinsi Papua memiliki persentase penduduk miskin tertinggi yaitu sebesar 31 98 atau 944 ribu jiwa pada tahun 2011. Selain bertujuan untuk menganalisis evaluasi pelaksanaan Program Raskin, penelitian ini juga akan melihat hubungan Raskin terhadap peningkatan kualitas konsumsi pangan rumah tangga sasaran. Penelitian ini menggunakan data Susenas Kor dan Modul Konsumsi Provinsi Jawa Timur dan Papua tahun 2011 dan 2013.Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan indikator 3T Tepat Sasaran Tepat Harga dan Tepat Kuantitas di Provinsi Jawa Timur dan Papua belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Umum tahun 2011 dan 2013. Sementara hubungan yang terjadi antara pelaksanaan Program Raskin dengan peningkatan kualitas konsumsi pangan mengindikasikan adanya hubungan yang negatif, hal ini dinilai berdasarkan peningkatan makanan yang tidak berkualitas dari tahun 2011 ke tahun 2013 seperti rokok.

---

Poverty today is still a serious problem faced by the Central and Local Government. The Government seeks to provide solutions to poverty in the form of poverty reduction programs One indicator of the poor is the lack of ability to meet the basic food needs. One of that poverty programs that are considered effective in helping the poor is the Raskin.

This study raised a comparative study of Provinces that are closely related to poverty East Java Province is one of the areas in Indonesia which has the highest number of poor people with a poverty rate of 14 23 or 5 356 million in 2011. Other province that also linked to poverty is Papua Papua province has the highest percentage of poor people amounted to 31 98 or 944 thousand inhabitants in 2011. Besides aiming to analyze the evaluation of the implementation of Raskin Program, this study will also look at the relationship of Raskin toward the Targeted Household Food Consumption Quality Improvement. This study uses data of General Questionnaire of National Socioeconomic Survey and Consumption Module of East Java and Papua province in 2011 and 2013.

The results showed that based on 3P Proper Target Proper Price and Proper Quantity indicators East Java and Papua province are not yet fully in accordance with the General Guidelines of 2011 and 2013. While the relationship between the implementation of Raskin Program and food consumption quality improvement indicated a negative relationship It was assessed by the increase of under qualified food from the year 2011 to 2013 such as cigarettes."

"Skripsi ini membahas tentang cara meningkatkan kualitas proses tampo atau pad printing. Proses tampo adalah pencetakan pola mata pada kepala boneka. Penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan pada metode six sigma yaitu Define, Measure, Analyze, Improve dan Control ( DMAIC ). Tujuan penerapan metode six sigma digunakan untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab timbulnya cacat pada part kepala boneka. Inti dari skripsi ini adalah bagainana memperbaiki dan meningkatkan performa proses. Hasil penelitian menyimpulkan dilakukan perbaikan dengan peningkatan pemeriksaan ketebalan pelat cetak, mempersempit range standar kekentalan cat, mengganti jenis thinner yang digunakan dan menambahkan aditif untuk meningkatkan daya rekat cat serta memberikan pelatihan cleaning yang tepat.

---

This mini thesis explained about how to improve quality in tampo process or pad printing process by focusing on reduction rejected part quantity. using Define, Measure, Analyze, Improve and Contorl as known as DMAIC methodology in six sigma. DMAIC methodology is used to identify root casues which increase number of defective parts in painted toy head The main point of this mini thesis is how to improve performance of process. The result of this research is to increase inspection in depth of plate, sinking the range of viscosity standard, using more volatile thinner, increase the bond between paint and surface of product using additive, and gave training to operator in term of.proper traning method."

"Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) pada fungsi audit internal Inspektorat Lembaga Pemerintah X. Berdasarkan Penilaian Eskternal, Inspektorat memperoleh Hasil QAIP sebesar 72% pada tahun 2020. Hasil QAIP dapat dipandang sebagai indikasi kualitas audit internal dalam memberi nilai tambah bagi organisasi. Kualitas audit internal didasarkan pada kewajiban untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan serta tanggung jawab profesional yang melekat dalam kepatuhan terhadap Standar. Penelitian ini merupakan studi kasus, dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Metodologi tersebut digunakan untuk menganalisis pencapaian perbaikan Inspektorat dalam pengelolaan QAIP setelah dilakukannya penilaian eksternal. Hasil analisis berdasarkan kerangka kerja QAIP menunjukkan bahwa sebagian besar perbaikan dilakukan untuk menyelaraskan aturan, pedoman, struktur, dan proses alur kerja konsisten dengan standar praktik audit. Namun demikian, hanya dua standar, yaitu Standar Atribut 1000-Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab, dan Standar Atribut 1100-Independensi dan Objektivitas yang dikategorikan efektif peningkatannya. Sedangkan delapan standar yang lain termasuk dalam kategori kurang efektif. Dalam upaya Inspektorat untuk meningkatkan implementasi QAIP sesuai standar, ditemukan sejumlah hambatan, terutama dari aspek sumber daya manusia, organisasi, dan situasi yang melekat pada sektor publik.

---

This study evaluates the effectiveness of the Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) for the Internal Audit function of the Inspectorate of Government Agencies X. Based on the external evaluation, the inspectorate achieved a QAIP result of 72% in 2020. The requirement to fulfill stakeholder expectations and the professional responsibility inherent in compliance with the standards determine the quality of the internal audit. This study is a qualitative case study using a descriptive technique. The approach is used to evaluate the Inspectorate's accomplishments in the QAIP following the external evaluation. Following the results of the QAIP-based analysis, the majority of the improvements were made to harmonize policies, guidelines, structure, and workflow processes with the internal auditing practice standards. However, only two standards, notably Attribute Standard 1000-Purpose, Authority, and Responsibility and Attribute Standard 1100-Independence and Objectivity, are classified as effective improvements. while the remaining eight standards are classified as less effective. In the Inspectorate's endeavors to improve the implementation of QAIP in accordance with the standards, a number of challenges were encountered, particularly in the areas of human resources, organization, and situations inherent to the public sector."

"Vakum residu merupakan produk bawah dari unit distilasi vakum yang banyak mengandung kandungan asphaltene, resin dan logam pengotor. Salah satu proses untuk meningkatkan kualitasnya adalah dengan proses deasphalting. Proses ini bertujuan untuk mengendapkan kandungan asphaltene serta logam pengotor menggunakan pelarut n-alkana dengan rasio pelarut:bahan baku tertentu. Pada penelitian ini, pelarut n-pentana memiliki performa terbaik dalam pengendapan asphaltene sebesar 13,65% dengan rasio 30:1 dan 1 tahapan ekstraksi. Variasi rasio pelarut:bahan baku dilakukan pada 20:1, 10:1 dan 5:1. Rasio 5:1 menghasilkan pengendapan asphaltene terbaik sebesar 22,58% pada tekanan 1 bar. Tekanan ditingkatkan menjadi 10 bar dan pengendapan asphaltene meningkat menjadi 27,03% pada rasio yang sama. Produk DAO yang dihasilkan diuji kualitasnya dan dibandingkan dengan spesifikasi bahan baku unit fluid catalytic cracking (FCC) dan minyak bakar jenis marine fuel oil (MFO). Produk DAO lebih berpotensi dijadikan sebagai MFO namun memiliki nilai titik nyala 38oC. Nilai ini berada dibawah spesifikasi yang dipersyaratkan karena produk DAO yang dihasilkan masih mengandung fraksi ringan pelarut yang ditunjukkan dengan jatuhnya nilai initial boiling point (IBP) dari 204oC menjadi 41,4oC yang diuji dengan gas kromatografi simulasi distilasi.

---

Vacuum residue is the bottom product produced from the vacuum distillation unit which is containing impurities such as asphaltene, resins and metals. One of the processes to improve its quality is the deasphalting process. This process aims to precipitate the content of asphaltene and impurities using n-alkane solvent with a certain solvent/feed ratio. In this study, n-pentane has the best performance by precipitating asphaltene at 13.65% with 30:1 solvent/feed ratio and 1 stage of extraction. The solvent/feed ratio is varied from 20:1, 10:1 and 5:1. The deasphalting process with 5:1 ratio resulted in the best asphaltene precipitation, which is 22.58% at 1 bar pressure. The pressure was increased to 10 bar and the asphaltene precipitation increased to 27.03%. The DAO products are then tested for quality compared to the specifications of the feed of fluid catalytic cracking (FCC) unit and marine fuel oil (MFO). The DAO has a great potency to use as MFO, but the flash point value is 38oC. This is below the specification of MFO cause by the light fraction which is trapped in product. It shows by decreasing the value of initial boiling point (IBP) from 204oC to 41.4oC which is tested by gas chromatography."

"ABSTRAKDirektorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) merupakan organisasi pemerintahan setingkat eselon dua di bawah Direktorat Jenderal SDPPI, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan spektrum frekuensi di Indonesia. Dalam menjalankan tugas tersebut, Direktorat Pengendalian SDPPI melakukan monitoring terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio di tiap wilayah di Indonesia dan merekam hasil monitoring tersebut ke dalam suatu sistem report online. Berdasarkan analisis terhadap data hasil monitoring, teridentifikasi beberapa permasalahan mengenai kualitas data, yakni adanya data yang tidak konsisten, tidak standar, dan tidak akurat, yang pada akhirnya dapat menyulitkan pembuatan kebijakan di bidang spektrum frekuensi radio nasional. Berdasarkan permasalahan tersebut, evaluasi kematangan kualitas data saat ini dilakukan. Narasumber wawancara dalam penelitian ini adalah pejabat dan analis data monitoring di Direktorat Pengendalian SDPPI. Evaluasi dilakukan merujuk pada kerangka kerja Loshin. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa komponen harapan kualitas data, kebijakan informasi, prosedur, tata kelola data, standarisasi data, teknologi, dan pengelolaan kinerja berada di level 1 (initial) sedangkan komponen dimensi kualitas data berada di level 2 (repeatable). Harapan kematangan kualitas data berdasarkan pedoman tata kelola Teknologi Infromasi Kementerian Kominfo dan pejabat Direktorat Pengendalian SDPPI berada di level 3 (defined). Analisis kesenjangan kematangan kualitas data saat ini dengan target yang diharapkan dilakukan. Berdasarkan analisis tersebut, dirumuskan rekomendasi peningkatan kualitas data penggunaan spektrum frekuensi. Rekomendasi tersebut meliputi penyusunan prosedur kegiatan monitoring, perumusan kebutuhan kualitas data, perumusan aturan validasi data, penyusunan kebijakan tata kelola data, menetapkan service level agreement (SLA), melakukan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan kualitas data, menyusun standarisasi data, mengelola metadata, dan mengimplementasikan tools kualitas data.

---

ABSTRACT

Directorate of Spectrum Management System and Law Enforcement is echelon II government organization under Directorate General of Resources Management and Equipment of Post and Informatics, Ministry of Communication and Informatics. One of its task and function is to watch over and control the use of frequency spectrum in Indonesia. In doing so, Directorate of Resources Management and Equipment of Posts and Informatics Control monitors radio frequency spectrum usage at every region in Indonesia and record the result to an online report system. Based on analysis of data resulted from such monitoring, data quality problems are identified, i.e. the occurence of inconsistent, nonstandard, and inaccurate data, which in turn may complicate policy making in the field of national radio frequency spectrum. Supported by inverview with related stakeholder, further analysis is done to evaluate existing data quality maturity using Loshins Data Quality Maturity Model. The evaluation result show that for data quality expectations, policies, procedures, data governance, data standardization, technology, and performance management are on level 1 (initial) and dimension of data quality is on level 2 (repeatable), while the expected level is on level 3 (defined). Based on the gap analysis between as is and to be condition, recommendations to improve data quality of frequency spectrum usage is formulated. The recommendations are formulating procedures, data quality requirements, data validation rules, data governance policy, SLA, data satandardization, education and training, metadata management, and data quality tools implementation."