Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKeberadaan kadar salinitas atau air asin di akuifer air tanah wilayah Jakarta masih banyak diperdebatkan oleh berbagai pakar geologi maupun pakar air tanah. Penelitian ini bermaksud untuk menyimpulkan penyebab tingginya kadar salinitas air tanah warga Tanjung Priok dan Koja, Jakarta utara serta mengidentifikasi arah aliran fluida bawah permukaan di wilayah tersebut dengan menggunakan metode First Horizontal Derivative (FHD) pada data gravitasi dan dikorelasikan dengan data sampel air tanah serta penampang data self potential (SP). Penelitian dengan metode First Horizontal Derivative (FHD) atau biasa disebut Horizontal Gradient pada data gravitasi telah dilakukan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi struktur bawah permukaan. Pada penelitian kali ini, metode tersebut disimulasikan untuk mengidentifikasi arah aliran fluida bawah permukaan. Arah aliran fluida pada peta kontur First Horizontal Derivative(FHD) ditunjukkan dengan semakin tinggi nilai FHDnya yang diwakili dengan warna dari biru (rendah) hingga merah (tinggi). Dengan menggabungkan persamaan Simple Bouguer Anomaly (SBA) dan metode gravitasi, maka diperoleh nilai densitas Bouguer pada daerah penelitian sebesar 2.12 gr/cm3. Penelitian ini fokus pada akuifer permukaan sehingga perlu dilakukan pemisahan anomali regional dan residual dengan menggunakan analisis spektrum setelah mengimplementasikan transformasi Fourier. Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa arah aliran fluida bergerak dari utara menuju ke selatan, terdapat nilai FHD tinggi yang diwakilkan dengan warna merah pada peta kontur FHD disekitar koordinat (709000, 9322000) yang menunjukan bahwa daerah tersebut merupakan border atau batas dari intrusi air laut.

---

ABSTRACTThe presence of salinity or salt water in the Jakarta area groundwater aquifer is still widely debated by various geologists and groundwater experts. This study intends to conclude the cause of the high salinity of groundwater people of Tanjung Priok and Koja, North Jakarta and identify the direction of subsurface fluid flow in the region using the First Horizontal Derivative (FHD) method on gravity data and correlate with groundwater sample data and cross section self potential (SP) data. Research with the First Horizontal Derivative (FHD) method or commonly called the Horizontal Gradient on gravity data has been done to detect and identify subsurface structures. In this study, the method was simulated to identify the direction of subsurface fluid flow. The direction of fluid flow on the First Horizontal Derivative (FHD) contour map is indicated by the higher FHD values represented by colors from blue is low to red is high. With combining Simple Bouguer Anomaly (SBA) and gravity methods, Bouguer density values obtained in the study area were 2.12 gr/cm3.  This study focuses on surface aquifers so that it is necessary to separate regional and residual anomalies using spectrum analysis after implementing Fourier transforms. From the results we know that the direction of fluid flow moves from north to south, there is a high FHD value that is represented in red on the FHD contour map around the coordinates (709000, 9322000) which indicates that the area is the border or boundary of sea water intrusion."

"Kekerasan politik pada pemilu 1997 di Pekalongan disebabkan oleh adanya disempowerment dari penguasa kepada masyarakat yang berbeda aliran politik. Hal itu dilakukan baik di bidang sosial, ekonomi, dan maupun bidang politik. Sedangkan penyebab kekerasan politik tahun 1999 adalah adanya perbedaan penafsiran antara masyarakat NU terhadap khittah NU yang dimulai tahun 1984. Pada pemilu 1997, kekerasan politik terjadi antara pendukung PPP dan pendukung Golkar. Pada pemilu 1999, kekerasan politik terjadi antara pendukung PPP dan pendukung PKB.Ulama sebagai tokoh penutan tidak cukup efektif dalam penyelesaian kekerasan politik tersebut. Dalam kajian dengan masalah politik tersebut, Ulama di Pekalongan, dapat digolongkan menjadi tiga kelompok. Pertama, mereka yang berpendapat bahwa kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, menurut mereka keterlibatan ulama dalam masalah politik sehari-hari adalah suatu keharusan. Kelompok ulama inilah yang kemudian secara langsung ikut terlibat dalam partai politik. Kedua, mereka juga berpendapat bahwa kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan, termasuk politik, tidak dapat dipisahkan. Hanya saja, mereka merasa tidak perlu melibatkan diri dalam politik praktis. Kelompok ulama ini, peduli pada masalah politik dan kenegaraan, tetapi tidak mau menjadi pendukung salah satu partai politik, secara terbuka. Ketiga, mereka yang tidak mau, dan tabu dengan urusan kehidupan politik. Mereka merasa kehidupan berpolitik bukan merupakan bidang urusan ulama. Kelompok ini membatasi kiprahnya hanya dalam masalah moral keagamaan. Mereka sengaja menghindari kehidupan politik, karena hal itu dianggap "terlalu dunia".Dimana kelompok pertama tidak dapat berperan secara efektif, karena seringkali dicurigai oleh pihak lain yang berbeda aliran politiknya. Ulama kelompok kedua kurang efektif dan efisien dalam berperan menyelesaikan kekerasan politik, karena cara yang dilakukannya tidak secara langsung dan memakan waktu yang agak panjang. Sedangkan ulama kelompok ketiga tidak berperan, karena mereka dengan sengaja menghindari masalah politik dalam kehidupannya.Dengan tidak berperannya ulama di Pekalongan dalam penyelesaian kekerasan politik, maka keadaan masyarakat menjadi mengambang. Mereka seakan kehilangan tokoh panutan yang mengarahkan kehidupan politiknya. Sebagian masyarakat menjadi apatis terhadap kehidupan politik. Sebagian yang lain terlalu bersemangat dalam kehidupan politik, tanpa memperhatikan hak politik warga lainnya. Akibatnya, mereka menjadi rawan dan rentan terhadap adanya perbedaan aliran politik.Kondisi itu tentunya bisa menggangu ketahanan wilayah Pekalongan yang pada gilirannya akan mengganggu pula ketahanan nasional. Hal itu dikarenakan berbagai pihak, baik tokoh formal maupun informal, tidak menggunakan pendekatan "ketahanan nasional" secara jelas.Kalangan ulama, misalnya, tidak begitu memperhatikan asas tannas yang melihat sesuatu secara komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Padahal asas ini bisa disamakan dengan apa yang dalam Islam disebut sebagai "kaffah". Masyarakat Pekalongan yang "agamis" tidak menyeluruh dalam mengamalkan ajaran agama yang mereka anut. Yang mereka lakukan adalah sesuatu yang lebih menguntungkan diri atau kelompoknya, sehingga masalah kekerasan politik di sana tidak dapat diselesaikan dengan tuntas."

"[Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 menyebutkan bahwa DKI Jakarta menempati urutan ke tiga provinsi dengan insiden diare tertinggi Kondisi lingkungan yang berubah perilaku hidup tidak sehat serta pencemaran lingkungan meningkatkan kejadian diare padahal kejadian diare dapat diturunkan dengan integrasi pengelolaan lingkungan berkelanjutan serta perilaku hidup sehat Tujuan penelitian ini menganalisis kondisi lingkungan menganalisis perilaku hidup bersih dan sehat dan menganalisis bentuk pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat untuk menurunkan kejadian diare pada balita Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif pengumpulan data menggunakan kuesioner dan analisis Kondisi lingkungan Kecamatan Koja terkait sanitasi dan tempat tinggal tidak baik Perilaku hidup bersih dan sehat dari responden 34 baik 40 sedang 26 tidak baik Pengelolaan lingkungan yang dapat dilaksanakan untuk menurunkan kejadian diare pada balita adalah integrasi pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat serta pengelolaan sampah dengan aman.

---

Basic Health Research 2013 shows Jakarta is third highest province with diarrhea cases Environmental changes unhealthy behavior and environment pollution increases the incidence of diarrhea whereas the incidence of diarrhea can be reduced by the integration of healthy behavior and sustainable environmental management This research purposes to know environment condition to analyze the clean and healthy living behaviors and analyze the community based environmental management to reduce incidence of diarrhea in infant This study uses a quantitative approach using the questionnaires and control analysis The environment condition regarding the sanitation is not good Clean and healthy living behaviors of the respondent are 34 good 40 moderate 26 poor Environmental management that can be implemented to reduce the incidence of diarrhea in infant is integration of community led total sanitation and save waste management ;ABSTRACTBasic Health Research 2013 shows Jakarta is third highest province with diarrhea cases Environmental changes unhealthy behavior and environment pollution increases the incidence of diarrhea whereas the incidence of diarrhea can be reduced by the integration of healthy behavior and sustainable environmental management This research purposes to know environment condition to analyze the clean and healthy living behaviors and analyze the community based environmental management to reduce incidence of diarrhea in infant This study uses a quantitative approach using the questionnaires and control analysis The environment condition regarding the sanitation is not good Clean and healthy living behaviors of the respondent are 34 good 40 moderate 26 poor Environmental management that can be implemented to reduce the incidence of diarrhea in infant is integration of community led total sanitation and save waste management.;ABSTRACTBasic Health Research 2013 shows Jakarta is third highest province with diarrhea cases Environmental changes unhealthy behavior and environment pollution increases the incidence of diarrhea whereas the incidence of diarrhea can be reduced by the integration of healthy behavior and sustainable environmental management This research purposes to know environment condition to analyze the clean and healthy living behaviors and analyze the community based environmental management to reduce incidence of diarrhea in infant This study uses a quantitative approach using the questionnaires and control analysis The environment condition regarding the sanitation is not good Clean and healthy living behaviors of the respondent are 34 good 40 moderate 26 poor Environmental management that can be implemented to reduce the incidence of diarrhea in infant is integration of community led total sanitation and save waste management , ABSTRACTBasic Health Research 2013 shows Jakarta is third highest province with diarrhea cases Environmental changes unhealthy behavior and environment pollution increases the incidence of diarrhea whereas the incidence of diarrhea can be reduced by the integration of healthy behavior and sustainable environmental management This research purposes to know environment condition to analyze the clean and healthy living behaviors and analyze the community based environmental management to reduce incidence of diarrhea in infant This study uses a quantitative approach using the questionnaires and control analysis The environment condition regarding the sanitation is not good Clean and healthy living behaviors of the respondent are 34 good 40 moderate 26 poor Environmental management that can be implemented to reduce the incidence of diarrhea in infant is integration of community led total sanitation and save waste management ]"

"ABSTRAKHingga saat ini keberadaan air asin di wilayah Jakarta masih diperdebatkan oleh para peneliti air tanah. (Asseggaf dkk., 2017). Pendapat pertama air tanah asin tersebut diakibatkan oleh terjadinya intrusi air laut. Pendapat lainnya bukan disebabkan oleh intrusi air laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab air salin yang berada di Jakarta Utara khususnya daerah Tanjung Priok dan Koja. Untuk itu diperlukan metode yang dapat menggambarkan bawah permukaan dan arah aliran fluida permukaan. Metode yang digunakan untuk menggambarkan aliran fluida bawah permukaan pada penelitian ini adalah metode geolistrik. Metode geolistrik yang digunakan adalah SP untuk aliran fluida dan resistivity untuk sebaran air salin bawah permukaan. Resistivity diolah menggunakan software RES2DINV kemudian bersamaan dengan SP diolah di Surfer 13. Hasil kedua metode ini juga didukung oleh data geologi dan sumur warga serta data metode gravitasi berupa FHD. Hasil resistivity menunjukan adanya air asin di kedalaman 5-10 meter yang merupakan akuifer dangkal. Hasil SP menunjukan adanya aliran permukaan yang bergerak dari Utara ke Selatan pada Tanjung Priok dan Koja bagian utara. Kedua hasil tersebut mengindikasi terjadinya intrusi di Jakarta Utara.

---

ABSTRACT

Until now, the presence of saline water in the Jakarta area is still debated by groundwater researchers. (Asseggaf et al., 2017). The first opinion of salty ground water is caused by sea water intrusion. Other opinions are not caused by sea water intrusion. This study aims to determine the causes of saline water in North Jakarta, especially the Tanjung Priok and Koja. For that we need a method that can describe the subsurface and the direction of surface fluid flow. The method used to describe the subsurface fluid flow in this study is the geoelectric method. The geoelectric method used is SP for fluid flow and resistivity for distribution of subsurface saline water. Resistivity is processed using RES2DINV software then together with SP processed in Surfer 13. The results of these two methods are also supported by geological data and community wells and gravity method data in the form of FHD. The results of the resistivity indicate the presence of saline water at a depth of 5-10 meters which is a shallow aquifer. The SP results show surface runoff that moves from North to South in the Tanjung Priok and northern part of Koja. Both of these results indicate the occurrence of intrusion in North Jakarta.

"

"Yang dimaksud dengan Kebijaksanaan Kartu Sehat di sini adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1122/Menkes/SK/XI/1994 Tentang Kartu Sehat.

Analisis kebijaksanaan terhadap kebijaksanaan Kartu Sehat dilakukan dengan menganalisis pelaksanaan kebijaksanaan Kartu Sehat di lapangan maupun isi kebijaksanaan itu sendiri. Jenis penelitian ini adalah suatu studi kasus dengan pendekatan metode kualitatif yang berorientasi kepada proses.

Proses analisis kebijaksanaan dilaksanakan dengan mengidentifikasi masalah-masalah potensial yang mungkin timbul serta menetapkan faktor penyebabnya, untuk selanjutnya dirumuskan alternatif-alternatif pemecahannya.

Alternatif-alternatif pemecahan tersebut kemudian dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi alternatif pilihan. Alternatif pilihan ini diusulkan dalam bentuk rekomendasi sebagai masukan/saran bagi pemerintah dalam menindaklanjuti kebijaksanaan Kartu Sehat yang ada.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kebijaksanaan Kartu Sehat yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1122/Menkes/SK/XI/1994 Tentang Kartu Sehat temyata belum terlaksana di RSUD Koja dan Puskesmas Kali Baru sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diketahui dari timbulnya berbagai masalah potensial dalam pelaksanaan kebijaksanaan Kartu Sehat.

Timbulnya berbagai masalah potensial dalam pelaksanaan kebijaksanaan Kartu Sehat dikarenakan 2 (dua) hal yaitu :

1. Belum mantapnya persiapan pemerintah dalam melaksanakan program Kartu Sehat di lapangan.

2. Terdapat kelemahan pada isilmateri kebijaksanaan Kartu Sehat yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1122/Menkes/SK/X1/1994 Tentang Kartu Sehat itu sendiri.

Untuk mengatasi berbagai masalah potensial yang timbul disarankan agar pemerintah segera mengambil langkah untuk menetapkan kebijaksanaan baru dengan melakukan perubahan terhadap isi/materi kebijaksanaan Kartu Sehat yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1122/Menkes/SK/XI/1994 Tentang Kartu Sehat sehingga mampu mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Dalam melakukan perubahan terhadap isi/materi Keputusan Menteri Kesehatan tersebut perlu melibatkan semua instansi yang terkait dalam program agar dalam pelaksanaan program di lapangan diharapkan semua pihak memberikan dukungan optimal.

Kebijaksanaan baru tentang Kartu Sehat tersebut yang nantinya akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI ditindak lanjuti dengan membuat Petunjuk Pelaksanaannya dalam bentuk Surat Keputusan Bersama ( SKB ) antara Departemen Kesehatan dengan Departemen terkait meliputi hal- hal yang berkaitan dengan bidang tugas Departemen bersangkutan. SKB ini kemudian dijabarkan oleh Departemen terkait dengan membuat Petunjuk Teknis (JUKNIS). Petunjuk Teknis ini dapat diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri/Instruksi Menteri ataupun Surat Edaran Departemen bersangkutan untuk selanjutnya disebarluaskan kepada masing-masing aparatnya di Daerah sebagai pedoman dalam menunjang pelaksanaan program Kartu Sehat di lapangan.

---

The Kartu Sehat policy in this study is documented in the Minister of Health decree number 1122/Menkes/SK/XI/1994 about Kartu Sehat.

A policy analysis on Kartu Sehat is conducted by analyzing both the implementation of the policy and the content of Minister Of Helth decree on Kartu Sehat. It is a case study with qualitative approach focused on the process.

Policy analysis is performed by identifying potential problems, and determining causal factor, to formulate alternative solutions. These alternatives are evaluated using predetermined criteria. The selected alternative is proposed as a recommendation and input for the government to review up Kartu Sehat policy.

The study concluded that Kartu Sehat policy has not been properly implemented in RSUD Koja and Puskesmas Kalibaru. The study also identified two major potential problem as follows:

1. Lack of preparation by the government to implement Kartu Sehat program.

2. Minister of Health decree on Kartu Sehat contains some weak points.

To overcome these potential problems it is proposed that the government take immediate action to review the Minister of Health decree Number 1122/Menkes/SK/XI/1994 about Kartu Sehat. It is important to involve all related sectors in the review to obtain support needed for smooth implementation.

It is considered necessary to formulate a joint decree on Kartu Sehat between Ministry of Health and other related ministries ( Ministry of Internal Affairs , Ministry of Finance, etc) to be followed by technical guidelines. Dissemination of the new decree and its guidelines to all providers is essential for better implementation."

"IFRS merupakan bagian integral dari Rumah Sakit yang merupakan pengelola tunggal perbekalan farmasi di RSUD Koja dan menyerap anggaran belanja farmasi yang tinggi pada tahun 2002 yaitu sebesar 94,88% dibandingkan pada tahun 2001. Penggunaan anggaran yang tinggi sebaiknya diikuti dengan pengelolaan yang baik, serta kreativitas dalam mengatasi berbagai kendala dan keterbatasan dalam pelayanan Farmasi.Penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran pengelolaan perbekalan farmasi secara optimal yang dihubungkan dengan pelaksanaan fungsi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan.Penelitian bersifat studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metoda yang digunakan adalah analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan teiaah dokumen. Informan penelitian terdiri dari Direktur beserta pejabat struktural yang terkait, Apoteker sebagai Kepala IFRS, dan staf Asisten Apoteker, keseluruhan perbekalan farmasi yang tersedia.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa belum adanya struktur organisasi yang baku serta uraian tugas dan wewenang yang jelas di IFRS, kualitas dan kuantitas SDM yang kurang, PFT yang belum terlibat secara aktif, tidak lengkapnya sistem prosedur tetap sebagai acuan bagi petugas, penyerapan anggaran yang digunakan untuk belanja farmasi sebesar Rp. 3.858.191.076,- pada tahun 2002 dan adanya hutang belanja farmasi 2002 sebesar Rp. 446.109.951,-. Proses perencanaan menggunakan metoda konsumsi, proses pengadaan secara pelelangan dan pengadaan secara langsung pada tahun 2002, sedangkan pengadaan pada tahun 2003 dilakukan secara langsung, dengan jumlah idle stock berdasarkan stock opnanne per 31 Desember 2002 sebesar Rp. 1.990.165.381,-. Dari anggaran yang tersedia besarnya anggaran yang digunakan untuk pendistribusian perbekalan farmasi sebesar Rp. 2.544.259.058,- pada tahun 2002 dan Rp. 998.386.463,- pada tahun 2003. Diperoleh juga hasil pencatatan stok yang tidak tepat sehingga menghasilkan pelaporan yang tidak pasti.Kesimpulannya adalah pengelolaan perbekalan farmasi pada periode 2002 sampai dengan Mei 2003 belum dilakukan secara optimal yang disebabkan oleh factor-faktor seperti: belum adanya struktur organisasi baku, kualitas dan kuantitas petugas kurang, belum adanya revisi Formularium Rumah Sakit oleh PFT, belum adanya evaluasi terhadap kebijakan tahun 1997, prosedur tetap (SOP) yang tidak lengkap, serta pengawasan yang kurang. Saran untuk mencapai pengelolaan perbekalan farmasi secara optimal adalah menetapkan struktur organisasi yang baku, pelatihan logistik bagi petugas, penetapan standar minimal pelayanan IFRS, melakukan proses perencanaan secara VLW, pengadaan menggunakan metoda ABC, revisi Formularium Rumah Sakit oleh PFT, dan kepada pihak manajemen untuk mengevaluasi pelayanan obat bagi karyawan agar tercapainya efisiensi dan efektifitas.Daftar Bacaan: 31 (1982 - 2002)

---

The Optimally Management of Pharmaceutical Preparation at Koja Hospital North JakartaThe pharmacy department is an integral element of hospital in managing pharmaceutical operation at RSUD Koja. In 2002, the use of pharmaceutical are 98,88% higher than the last year's account. Logically, a higher cost should be followed by a good management of pharmaceutical operation and an improved creativity in handling the operational problems.

The objective of research is to obtain optimal figure of pharmaceutical operation connected to planning, procurement, storage, distribution, stock records, and data reporting.

The method of research is by doing case-study with qualitative analysis and the use of descriptive analysis. The data collecting was done by in depth interview, observation, and document finding. The informant are focused on director with the hospital managers who connected to pharmaceutical operation, pharmacist as a chief of pharmacy department and staff and all of source that connected to the pharmaceutical.

The result shows, there are no standard structure of hospital pharmacy with job description as a guide to staff, no empowering, improper quality and quantity of human resources, no activity of The Pharmacy and Therapeutics Committee, there are no systematic procedure and rules guide staff. In 2002, the total cost of pharmaceutical preparation is Rp 3.858.191.076 and the total debt of Rp 446,109.951. The current method of planning based on consumption, tendering procurement and direct procurement in 2002, with the total of idle stock in December 31, 2002 is Rp. 1.990,165.381. The cost of pharmaceutical distribution is Rp. 2,544.259.058 in 2002 and on the next year is already reach the point of Rp. 998.386.463 until may 31, 2003. Besides, there are inaccurate records which causing an invalid reports.

The conclusion of research are no optimal management of pharmaceutical operation in 2002 until May 2003, caused by no standard structure, lack of quality and quantity of human resource, no systematic procedures and consistent rules, and no monitoring of results- The Suggestion in obtaining the optimal management of pharmaceutical operation are to build a standard structure, a continue training of logistic, for staff, minimal standard pharmaceutical care, planning process by VEN, using ABC method of procurement, revise the hospital's flow of drugs and to evaluate of drugs providing especially for the employee to obtain efficiency and effectiveness.

Reference: 31 (1982 - 2002)"