Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-undang perkawinan menganut azas monogami yaitu seorang suami hanya dapat mempunya seorang wanita sebagai istrinya dan seorang wanita hanya dapat mempunyai seorang pria sebagai suaminya. Prinsip monogami ini tidak bersifat mutlak. Berdasarkan alasan dan syarat tertentu dengen persetujuan istrinya seorang pria dapat mempunyai istri lebih dari seorang. Pengadilan agam dalam memberikan putusan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang selain harus memperhatikan undang-undang perkawinan yang berlaku juga harus memperhatikan agama yang dianut suami apakah mengijinkan atau tidak."

"Kewajiban bagi suatu usaha untuk memiliki izin lingkungan memang baru ada setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Namun ternyata, terhadap usaha yang telah ada sebelum tahun 2009 juga tidak terlepas dari kewajiban tersebut. Skripsi ini kemudian membahas perihal penerapan izin lingkungan terhadap usaha yang ada sebelum tahun 2009 dengan mengambil kasus pada kelompok peternakan sapi di Kelurahan Kebon Pedes dan Kelurahan Batu Tulis, Kota Bogor. Penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, serta didukung dengan data primer berupa wawancara dengan narasumber.Hasil penelitian kemudian menyimpulkan bahwa terhadap usaha peternakan sapi di Kelurahan Kebon Pedes dan Kelurahan Batu Tulis yang telah ada sebelum tahun 2009 belum memenuhi perizinan lingkungan sekalipun telah ada peraturan yang memfasilitasinya. Dengan demikian perlu dilaksanakan penerapan izin lingkungan yang mengakomodir usaha yang ada sebelum tahun 2009 secara efektif oleh Pemerintah dan pihak peternak itu sendiri.

---

The duty to hold the environmental license for some business activities only existed after Law Number 32 of 2009 is stipulated. However, the same rule was also applied for some business activities that even have already established before 2009. This thesis later tries to describe the implementation of enviromental license for the business activities that have already existed before 2009 with case study on the group of cattle breeding in Kebon Pedes Village and Batu Tulis Village, Bogor. This normative legal research was done by using not only secondary data such as legislation and library literatures but also primary data such as interview with various related parties.From this research, it can be concluded that for the group of cattle breeding in Kebon Pedes Village and Batu Tulis Village that have already established before 2009 haven 39 t fulfilled the duty yet to hold the enviromental license even if there is already official regulation nowadays. Therefore, the implementation of enviromental license which properly accomodates the business activities that have already existed before 2009 is essentially to be done by either government party or the stock farmer itself."

"Pendekatan Maqashid al-Syariah menjadi salah satu kekuatan utama buku ini. Dengan mendasarkan pada tujuan-tujuan luhur syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, buku ini mampu menawarkan solusi yang tidak hanya legal formal, tetapi juga memenuhi rasa keadilan yang hidup di masyarakat.Selain itu, buku ini juga relevan dengan kaidah yang disampaikan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, bahwa perubahan hukum dapat dipengaruhi oleh perubahan zaman, waktu, dan tempat. Dalam konteks pembagian harta bersama, hal ini berarti bahwa penerapan hukum harus senantiasa adaptif terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat, serta mempertimbangkan konteks budaya dan lokalitas.Buku ini juga memberikan sumbangsih penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang lebih proporsional bagi suami dalam pembagian harta bersama pasca perceraian. Perlindungan hukum ini tidak hanya terbatas pada aspek legal formal, tetapi juga mencakup aspek-aspek psikologis, sosial, dan ekonomi."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan bagi konsumenterhadap kelalaian yang dilakukan oleh apoteker. Pembahasan ini merupakan hal penting dikarenakan konsumen sebagai pihak yang lemah kedudukannya sering dirugikan oleh pelaku usaha tidak terkecuali apoteker. Apoteker sebagai pihak yang memberikan layanan kesehatan kepada pasien sering tidak memperhatikan etika serta standar yang telah ditetapkan. Akibatnya, pasien yang berkedudukan sebagai konsumen sering mengalami kerugian, baik secara materi maupun non-materi. Hal ini dibuktikan melalui kasus yang diangkat dalam penelitian ini, dimana apoteker keliru dalam memberikan obat kepada konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara khusus tidak mengatur mengenai konsumen obat. Akan tetapi, ketentuan dalam UUPK dapat diterapkan dalam kasus ini khususnya ketentuan mengenai penyelesaian serta pertanggungjawaban pelaku usaha.

---

ABSTRACTThis mini thesis discusses the legal protection given to consumers against negligencecommitted by pharmacists. This discussion is important because consumers as the lameposition is often impaired by the entrepreneurs no exception pharmacist. Pharmacists as a party providing health services to patients often do not pay attention to the ethics and standards that have been set. As a result, patients as the consumer often suffer losses, both material and non - material. This is evidenced by the cases raised in this study, where the pharmacist mistakenly gave the drug to consumers. The method used in this study is a research method that is both normative research which refers to legal norms by using a literature study and interviews. Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection does not specifically regulate the drug consumers. However, provisions in UUPK can be applied in this case in particular the provisions regarding the settlement and accountability of entrepeneurs."

"Skripsi ini membahas mengenai kasus pembagian waris yang terjadi dalam keluarga masyarakat keturunan Tionghoa, yang dalam kasus ini harta warisan tersebut telah diatasnamakan hanya kepada anak laki-laki, sedangkan dalam hal ini pewaris juga memiliki anak perempuan. Anak perempuan dalam kasus ini memperjuangkan hak-haknya dengan mengajukan gugatan sampai dengan pengajuan permohonan pada tingkat Kasasi. Dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim dalam putusan menyatakan bahwa obyek perkara bukanlah suatu boedel warisan. Setelah diteliti, penulis berpendapat bahwa keputusan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang erat kaitannya dengan penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah obyek perkara merupakan suatu boedel warisan yang menjadi hak masing-masing ahli waris, baik ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan.

---

This thesis discusses a case regarding the dispute of inheritance in the Chinese ethnic Family, which in this case has been wholly stated on behalf of the Male Inheritor, whereas in this case the heir also has a Female Inheritor. The Female Inheritor fights for her rights by filing a lawsuit up to the level of Cassation. Without considering the legal facts revealed in court, the judges in the court decision states that the object is not an inheritance. However after researching extensively, the author rsquo s opinion that the decision made by the court is against the Indonesian Civil Code. This research is a normative research that uses secondary data retrieved from literature as a source of information. The results of this study states that the object is an inheritance are the rights of each Inheritor, both Male Inheritor or Female Inheritor."

"ABSTRAKSkripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi prasyarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia. Disamping itu juga untuk memberikan gambaranyang lebih jelas mengenai pelaksanaan izin kawin yang di berikan Pengadilan Negeri bagi calon suami iztri yang akan melangsungkan perkawinan campuran antar agama. Metode penelitian yang dipergunakan adalah dengan metode penelitian kepustakaan (library research) dan metode penelitian lapangan (field research). UU No.1/ 1974 tidak mengatur tentang perkawinan campuran antar agama, melainkan mengatur tentang perkawinan campuran antar warganegara yang dilakukan di Indonesia dimana salah satu pihak warganegara Indonesia. Namun demikian dalam masyarakat yang majemuk agama ini kemungkinan perkawinan campuran antar agama cenderung terjadi dan pada umumnya calon suami istri itu menghendaki perkawinannya dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil. Dengan demikian pelangsungan perkawinan campurannya adalah sesuai dengan ketentuan yangberlaku di Kantor Catatan Sipil tersebut. Untuk calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan campuran dimana mereka beragama selain Islam, maka dalam praktek pelaksanaannya di kantor catatan sipil dapat melangsungkandengan mudah karena daftar pencatatan perkawinannya terdapat di Instansi tersebut, sehingga Instansi itu dapat melangsungkan perkawinan, sekaligus mencatatkannya sesuai dengan daftar yang tersedia. Namun jika salah satu pihakberagama Islam, maka pelangsungan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil agak sulit dan memerlukan waktu lama untuk dapat dilangsungkannya perkawinan tersebut. Calon suami istri itu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri terlebih dulu, baru Kantor Catatan Sipil mau melangsungkan perkawinannya, Izin kawin dari Pengadilan Negeri ini dengan berlakunya UU No. 1/ 1974 umumnya dapat diberlakukan dan dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil. Tetapi sejak dikeluarkannya Keputusan No. 2185/-1.755.2/CS/1986 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, maka untuk calon mempelai dimana pihak pria beragama Islam izin kawinnya tidak dapat dilaksanakan di Instansi tersebut. Dan sejak tanggal1 Januari 1989 Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta tidak akan melayani permohonan pelangsungan perkawinan campuran antar agama. Jadi sejak tanggal 1 Januari 1989 penetapan izin kawin untuk perkawinan campuran antar agama tidak berlaku di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta. "