Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-undang perkawinan menganut azas monogami yaitu seorang suami hanya dapat mempunya seorang wanita sebagai istrinya dan seorang wanita hanya dapat mempunyai seorang pria sebagai suaminya. Prinsip monogami ini tidak bersifat mutlak. Berdasarkan alasan dan syarat tertentu dengen persetujuan istrinya seorang pria dapat mempunyai istri lebih dari seorang. Pengadilan agam dalam memberikan putusan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang selain harus memperhatikan undang-undang perkawinan yang berlaku juga harus memperhatikan agama yang dianut suami apakah mengijinkan atau tidak."

"Kewajiban bagi suatu usaha untuk memiliki izin lingkungan memang baru ada setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Namun ternyata, terhadap usaha yang telah ada sebelum tahun 2009 juga tidak terlepas dari kewajiban tersebut. Skripsi ini kemudian membahas perihal penerapan izin lingkungan terhadap usaha yang ada sebelum tahun 2009 dengan mengambil kasus pada kelompok peternakan sapi di Kelurahan Kebon Pedes dan Kelurahan Batu Tulis, Kota Bogor. Penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, serta didukung dengan data primer berupa wawancara dengan narasumber.Hasil penelitian kemudian menyimpulkan bahwa terhadap usaha peternakan sapi di Kelurahan Kebon Pedes dan Kelurahan Batu Tulis yang telah ada sebelum tahun 2009 belum memenuhi perizinan lingkungan sekalipun telah ada peraturan yang memfasilitasinya. Dengan demikian perlu dilaksanakan penerapan izin lingkungan yang mengakomodir usaha yang ada sebelum tahun 2009 secara efektif oleh Pemerintah dan pihak peternak itu sendiri.

---

The duty to hold the environmental license for some business activities only existed after Law Number 32 of 2009 is stipulated. However, the same rule was also applied for some business activities that even have already established before 2009. This thesis later tries to describe the implementation of enviromental license for the business activities that have already existed before 2009 with case study on the group of cattle breeding in Kebon Pedes Village and Batu Tulis Village, Bogor. This normative legal research was done by using not only secondary data such as legislation and library literatures but also primary data such as interview with various related parties.From this research, it can be concluded that for the group of cattle breeding in Kebon Pedes Village and Batu Tulis Village that have already established before 2009 haven 39 t fulfilled the duty yet to hold the enviromental license even if there is already official regulation nowadays. Therefore, the implementation of enviromental license which properly accomodates the business activities that have already existed before 2009 is essentially to be done by either government party or the stock farmer itself."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan bagi konsumenterhadap kelalaian yang dilakukan oleh apoteker. Pembahasan ini merupakan hal penting dikarenakan konsumen sebagai pihak yang lemah kedudukannya sering dirugikan oleh pelaku usaha tidak terkecuali apoteker. Apoteker sebagai pihak yang memberikan layanan kesehatan kepada pasien sering tidak memperhatikan etika serta standar yang telah ditetapkan. Akibatnya, pasien yang berkedudukan sebagai konsumen sering mengalami kerugian, baik secara materi maupun non-materi. Hal ini dibuktikan melalui kasus yang diangkat dalam penelitian ini, dimana apoteker keliru dalam memberikan obat kepada konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara khusus tidak mengatur mengenai konsumen obat. Akan tetapi, ketentuan dalam UUPK dapat diterapkan dalam kasus ini khususnya ketentuan mengenai penyelesaian serta pertanggungjawaban pelaku usaha.

---

ABSTRACTThis mini thesis discusses the legal protection given to consumers against negligencecommitted by pharmacists. This discussion is important because consumers as the lameposition is often impaired by the entrepreneurs no exception pharmacist. Pharmacists as a party providing health services to patients often do not pay attention to the ethics and standards that have been set. As a result, patients as the consumer often suffer losses, both material and non - material. This is evidenced by the cases raised in this study, where the pharmacist mistakenly gave the drug to consumers. The method used in this study is a research method that is both normative research which refers to legal norms by using a literature study and interviews. Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection does not specifically regulate the drug consumers. However, provisions in UUPK can be applied in this case in particular the provisions regarding the settlement and accountability of entrepeneurs."

"Skripsi ini membahas mengenai kasus pembagian waris yang terjadi dalam keluarga masyarakat keturunan Tionghoa, yang dalam kasus ini harta warisan tersebut telah diatasnamakan hanya kepada anak laki-laki, sedangkan dalam hal ini pewaris juga memiliki anak perempuan. Anak perempuan dalam kasus ini memperjuangkan hak-haknya dengan mengajukan gugatan sampai dengan pengajuan permohonan pada tingkat Kasasi. Dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim dalam putusan menyatakan bahwa obyek perkara bukanlah suatu boedel warisan. Setelah diteliti, penulis berpendapat bahwa keputusan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang erat kaitannya dengan penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah obyek perkara merupakan suatu boedel warisan yang menjadi hak masing-masing ahli waris, baik ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan.

---

This thesis discusses a case regarding the dispute of inheritance in the Chinese ethnic Family, which in this case has been wholly stated on behalf of the Male Inheritor, whereas in this case the heir also has a Female Inheritor. The Female Inheritor fights for her rights by filing a lawsuit up to the level of Cassation. Without considering the legal facts revealed in court, the judges in the court decision states that the object is not an inheritance. However after researching extensively, the author rsquo s opinion that the decision made by the court is against the Indonesian Civil Code. This research is a normative research that uses secondary data retrieved from literature as a source of information. The results of this study states that the object is an inheritance are the rights of each Inheritor, both Male Inheritor or Female Inheritor."

"Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (“Permenhub 77/2011”) telah memberikan perlindungan hukum lebih lanjut bagi penumpang pesawat terbang. Namun sayangnya, masih ditemukan penumpang pesawat terbang yang tidak mengetahui akan hak-hak yang dimilikinya. Padahal, baik Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (UUP) telah mengatur mengenai perlindungan hukum bagi penumpang pesawat terbang bilamana terjadi keterlambatan atas jadwal keberangkatan pesawat terbang, yakni adanya pemberian ganti rugi yang diberikan kepada penumpang pesawat terbang. Sehingga, ketika terjadi keterlambatan atas jadwal keberangkatan pesawat terbang dikarenakan kesalahan pelaku usaha, maka perbuatan tersebut dapat dinyatakan perbuatan melanggar hukum dan pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.

---

With the issuance of the Minister of Transportation Regulation Number 77 Year 2011 on Air Transport Carrier Liability ("Permenhub 77/2011") has given more legal protection for airline passengers. But unfortunately, there are still some airline passengers who do not know the rights that they have. In fact, both the Consumer Protection Act No. 8 of 1999 and Law No. 1 of 2009 Regarding Aviation has been regulate about the legal protections for airline passengers in case of delay over the scheduled departure time of the aircraft, namely the existence of the redress loss given to passenger aircraft. Thus, when there is delay in the scheduled departure of the aircraft due to the fault of entrepreneurs, then such actions can be declared as an illegal act and the entrepreneurs have an obligation to provide redress to consumers."

"[ABSTRAKPemerintah Kota Surabaya mempunyai pengaturan tanah yang unik dan tidak dijumpai di kota manapun di Indonesia dengan memberikan Surat Izin Pemakaian Tanah atau sering dikenal dengan ldquo Surat Hijau rdquo yang mendasari penarikan retribusi kepada masyarakat Pengaturan tanah tersebut di atas tanah negara dan sebagian lagi memang di sebagian tanah Aset Daerah Kota Surabaya sendiri Penelitian Kebijakan Penyelesaian Konflik Pertanahan di atas ldquo Surat Hijau rdquo di Kota Surabaya ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka Dalam perkembangannya masalah ldquo Surat Hijau rdquo telah menimbulkan berbagai macam konflik antara pemegang ldquo Surat Hijau rdquo dengan Pemerintah Kota Surabaya Konflik ini timbul karena terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat dan Pemerintah Kota Surabaya dalam merujuk peraturan mengenai masalah penguasaan tanah Untuk itu diperlukan solusi yang saling menguntungkan antara pemegang ldquo Surat Hijau rdquo dengan Pemerintah Kota Surabaya.

---

ABSTRACTThe Municipal City of Surabaya has a unique arrangement on land which are not found in any other city in Indonesia Land Usage Permit or commonly known as the Surat Hijau that underlie the withdrawal of levy to the public is managed and issued to the local population of Surabaya by the Municipal City of Surabaya This regulation is implemented upon the State Land and some upon the land that are part of Regional Asset of Surabaya itself The research about land conflict resolution policy of The Use of Land Permit uses Normative Juridical Research Method which focuses on the data collection tool and the study of literature After sometime the issues surrounding Surat Hijau has given rise to various sorts of conflicts between holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya This conflict arises because there is a difference in perception between the public and the city officials of Surabaya in reference to the regulation on land tenure This currently heated conflict required a solution that is mutually beneficial between the holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya ;The Municipal City of Surabaya has a unique arrangement on land which are not found in any other city in Indonesia Land Usage Permit or commonly known as the Surat Hijau that underlie the withdrawal of levy to the public is managed and issued to the local population of Surabaya by the Municipal City of Surabaya This regulation is implemented upon the State Land and some upon the land that are part of Regional Asset of Surabaya itself The research about land conflict resolution policy of The Use of Land Permit uses Normative Juridical Research Method which focuses on the data collection tool and the study of literature After sometime the issues surrounding Surat Hijau has given rise to various sorts of conflicts between holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya This conflict arises because there is a difference in perception between the public and the city officials of Surabaya in reference to the regulation on land tenure This currently heated conflict required a solution that is mutually beneficial between the holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya ;The Municipal City of Surabaya has a unique arrangement on land which are not found in any other city in Indonesia Land Usage Permit or commonly known as the Surat Hijau that underlie the withdrawal of levy to the public is managed and issued to the local population of Surabaya by the Municipal City of Surabaya This regulation is implemented upon the State Land and some upon the land that are part of Regional Asset of Surabaya itself The research about land conflict resolution policy of The Use of Land Permit uses Normative Juridical Research Method which focuses on the data collection tool and the study of literature After sometime the issues surrounding Surat Hijau has given rise to various sorts of conflicts between holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya This conflict arises because there is a difference in perception between the public and the city officials of Surabaya in reference to the regulation on land tenure This currently heated conflict required a solution that is mutually beneficial between the holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya , The Municipal City of Surabaya has a unique arrangement on land which are not found in any other city in Indonesia Land Usage Permit or commonly known as the Surat Hijau that underlie the withdrawal of levy to the public is managed and issued to the local population of Surabaya by the Municipal City of Surabaya This regulation is implemented upon the State Land and some upon the land that are part of Regional Asset of Surabaya itself The research about land conflict resolution policy of The Use of Land Permit uses Normative Juridical Research Method which focuses on the data collection tool and the study of literature After sometime the issues surrounding Surat Hijau has given rise to various sorts of conflicts between holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya This conflict arises because there is a difference in perception between the public and the city officials of Surabaya in reference to the regulation on land tenure This currently heated conflict required a solution that is mutually beneficial between the holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya ]"