Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Industri perdagangan berjangka (futures trading) telah disahkan sejak 15 Desember 2000 yang ditandai dengan berdirinya Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), merupakan salah satu sektor ekonomi yang diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi. Hingga saat ini BBJ telah memperdagangkan Kontrak Berjangka Kopi, Olein, CPO, Emas, dan Kontrak Bergulir Emas (khusus untuk kontrak kopi dan CPO telah dihentikan sementara perdagangannya sejak Januari 2002). Salah satu ujung tombak untuk mensukseskan perdagangan berjangka adalah perusahaan pialang berjangka (selanjutnya disebut pialang), yang mengenalkan dan memasarkan kontrak-kontrak tersebut kepada para investor (nasabah). Oleh karena itu, pembinaan di kalangan pialang perlu dilaksanakan antara lain dengan melakukan pengukuran kinerja dan internal benchmarking. Pengukuran kinerja pialang yang bergerak di bidang jasa dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam meningkatkan kinerja secara bersama-sama hingga saat ini belum memiliki format yang baku, sebagaimana layaknya pengukuran kinerja di perusahaan yang menghasilkan produk. Di samping itu, mengingat usia perdagangan berjangka yang relatif masih muda, praktek-praktek dan strategi pialang yang terbukti mampu meningkatkan kinerja pialang masih sedikit dan sulit ditemukan. Pengukuran kinerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengukuran efisiensi relatif. Organisasi dikatakan memiliki kinerja terbaik apabila memiliki efisiensi teknis sebesar 100 %, sedangkan organisasi yang memiliki efisiensi teknis dibawahnya berarti kinerja organisasi tersebut dinilai berdasarkan persentase dan efisiensi organisasi yang memiliki efisiensi terbaik. Dengan demikian para pialang dapat mengetahui gambaran yang tepat tentang tingkat efisiensinya dibandingkan dengan efisiensi pialang lainnya. Pengukuran efisiensi relatif para pialang menggunakan metoda non parametrik (Data Envelopment Analysis - DEA), yaitu dengan membandingkan masukan dengan hasil yang dicapai oleh masing-masing pialang. Variabel input dan output yang akan dianalisis merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja pialang dalam memasarkan kontrak berjangka pada tahun 2002, yang sebelumnya diuji dengan Analisis Faktor untuk menentukan variabel input dan output yang benar-benar memberikan pengaruh yang signifikan dalam penelitian ini. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, terdapat tiga pialang yang sudah efisien (J,K,L), empat pialang (E,H,B,F) yang memiliki skor efisiensi antara 95% - 75%, empat pialang lainnya (G,D,A,C) memiliki skor efisiensi di antara 75% - 50%, dan terdapat satu pialang yang memiliki skor efisiensi di bawah 50% yang menunjukkan kinerjanya sangat kurang dibanding yang lainnya. Kinerja pialang dikatakan efisien apabila ia memiliki simple efficiency score (Epp) sebesar 100%. Sedangkan pialang terbaik (best-practice) adalah pialang efisien yang memiliki nilai Cp terbesar tetapi memiliki nilai FP1 terkecil. Hal ini berarti pialang tersebut telah menggunakan sumber daya internalnya secara maksimal untuk mendapatkan output yang optimal dibandingkan pialang lainnya ditinjau dari self appraisal maupun peer appraisal. Setelah diperoleh pialang yang paling baik kinerjanya dan cocok untuk dijadikan benchmark dengan efisiensi terbaik (best-practice), selanjutnya dilakukan proses benchmarking. Praktek-praktek terbaik yang diterapkan pialang tersebut (dalam penelitian ini adalah pialang L) dijadikan acuan oleh pialang lain yang kurang efisien untuk diimplementasikan di lingkungan kerjanya sesuai dengan budaya perusahaan, kondisi dan karakteristik dari pialang tersebut. Dengan demikian diharapkan kinerja para pialang dapat ditingkatkan secara bersama-sama dalam waktu yang relatif lebih singkat."

"Tesis ini membahas mengenai aspek perlindungan hukum terhadap nasabah pialang berjangka yang melakukan transaksi kontrak derivatif , terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Permasalahan hukum yang terjadi adalah mengenai kekuatan berlakunya undangundang tersebut secara yuridis, karena substansi peraturan tersebut tumpang tindih dengan peraturan di bidang pasar modal. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan analisis mengenai kekuatan berlakunya undang-undang tersebut secara yuridis dan filosofis, dan hubungannya dengan perlindungan hukum kepada nasabah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.Hasil penelitian berupa kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki kekuatan berlaku secara yuridis dan perspektif hukum yang dimiliki oleh hakim pada akhirnya merupakan hal yang paling berperan dalam menentukan perlindungan hukum pada nasabah. Peneliti menyarankan agar para penegak hukum memiliki perspektif hukum progresif untuk lebih menjamin perlindungan hukum bagi nasabah.

---

The focus of this study is about the ability of Law Number 10/2011 amanding Law Number 32/1997 concerning Comodity Futures Trading, to provide law protection for the investors trading the derivative contracts as the client of a future trading company. The law problematic is about the overlapping between regulations in future market and stock market because financial derivative contract is regulated in both of those regulations. This condition could make the Law Number 10/2011 loosing its power to be impoed lawfully. The purpose of this study is to provide analysist about the law and how it related to the law protection for the investors. This study is a normative study.

As the result of this study, the Law Number 10/2011 has the power to be imposed lawfully dan philosophically, and the judges`s perspective is the most significant factor on providing legal protection for the investors. The researcher suggests that all the law officers should have progresive law theory as their point of view, which will guarentee the legal protection for the investors."

"Perkembangan teknologi khususnya kehadiran internet membawa perubahan yang sangat besar disegala bidang, khususnya pada bidang komunikasi yang telah mengubah ekosistem komunikasi ke publik. Perubahan pola komunikasi dan aktivitas manusia membuat terjadi perubahan perilaku konsumen pula. Agar dapat bertahan, maka pelaku bisnis harus mampu beradaptasi bahkan melakukan inovasi dalam melakukan komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran yang awalnya identik dengan komunikasi pemasaran tradisional berkembang menjadi komunikasi pemasaran digital. Penjualan yang biasanya dilakukan secara langsung atau offline menjadi jalur baru untuk dilakukan secara online. Begitu pula pada bisnis pialang berjangka di Indonesia, untuk meningkatkan penjualan dan memenangkan hati pelanggan, maka perlu memodifikasi strategi komunikasi pemasarannya. Sebagian besar Perusahaan Pialang di Indonesia masih menggunakan komunikasi pemasaran tradisional, dan sebagian kecilnya sudah mulai melakukan komunikasi pemasaran digital. Salah satu perusahaan yang sudah melakukan proses digitalisasi pada strategi komunikasi pemasarannya adalah perusahaan XYZ. Penelitian kualitatif ini hendak menunjukkan strategi komunikasi pemasaran dengan menggunakan teori IMC dan konsep digitalisasi pada komunikasi pemasaran era 4.0 yang dilakukan perusahaan XYZ. Pada penelitian ini ditemukan bahwa proses digitalisasi strategi komunikasi pemasaran tidak hanya sebatas perubahan media yang digunakan menjadi media digital, tetapi juga ada pada perubahan bauran pemasarannya. Dan akhirnya strategi komunikasi pemasaran digital tidak menghilangkan komunikasi pemasaran tradisional melainkan berjalan beriringan saling menguatkan dan terintegrasi.

---

Technological developments, especially the presence of the internet brought enormous changes in all fields, especially in the field of communication that has changed the communication ecosystem to the public. Changes in communication patterns and human activities make changes in consumer behavior as well. In order to survive, the business person must be able to adapt and even innovate in marketing communications. Marketing communication which was originally synonymous with traditional marketing communication developed into digital marketing communication. Sales which are usually done directly or offline become a new line to be made online. Similarly, the futures brokerage business in Indonesia, to increase sales and win the hearts of customers, it is necessary to modify the marketing communication strategy. Most of the Brokerage Companies in Indonesia still use traditional marketing communication, and a small portion have started to do digital marketing communication. One company that has carried out a digitalization process on its marketing communication strategy is XYZ company. This qualitative research would like to demonstrate a marketing communication strategy using IMC theory and the concept of digitalization in marketing communication era 4.0 conducted by XYZ companies. In this research, it was found that the process of digitizing marketing communication strategies is not only limited to changes in the media used into digital media, but also on changes in the marketing mix. And finally digital marketing communication strategies do not eliminate traditional marketing communication but go hand in hand with mutually reinforcing and integrated."

"Perkembangan industri perdagangan berjangka dewasa ini menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dengan bertambahnya perusahaan pialang berjangka yang sudah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Begitu pula dengan masih banyaknya perusahaan calon pialang berjangka yang mengajukan permohonan izin pialang berjangkanya kepada Bappebti. Namun demikian, temyata sampai saat ini pun masih banyak praktik perdagangan berjangka yang dapat merugikan nasabah baik yang dilakukan oleh perusahaan pialang berjangka yang telah mendapat izin dari Bappebti maupun perusahaan pialang berjangka ilegal.Bappebti sebagai Badan Pengawas bertugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari sebagaimana tercatat daiam pasat 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tanggal 5 Desember 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Undang-undang nomor 32 ini didukung oleh Surat Keputusan Kepala Bappebti nomor 07/Bappebti/Kp/X/1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka. Surat Keputusan Kepala Bappebti ini sudah berjalan dalam kurun waktu 5 tahun, dan belum pernah dilakukan evaluasi bagaimana pelaksanaannya di lapangan.Bertitik tolak dari hal-hal tersbut di atas. peneliti mencoba menggali implementasi kebijakan pemerintah tersebut, untuk kemudian dapat diketahui pula bagaimana persepsi masyarakat khususnya pialang berjangka temadap Bappebti, dan bagaimana peran Bappebti sebagai suatu instansi pemerintah dalam industri perdagangan berjangka komoditi.Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei dengan populasi terhadap perusahaan pialang berjangka yang telah memiliki izin usaha dari Bappebti. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling terhadap perusahaan pialang berjangka yang telah mengajukan permohonan izin ke Bappebti muiai periode 2000 sampai dengan 2005. Untuk mengetahui persepsi perusahaan pialang berjangka terhadap implementasi kebEakan ini, dilakukan evaluasl berdasarkan Kriteria implementasi kebiakan berdasarkan teori Wiliam Dunn. Juga evaluasi terhadap prosedur yang telah dirancang, sumber daya manusialpelaksananya, komunikasi perdagangan berjangka, kepatuhan pialang berjangka, dan efektiviias kebijakan berdasarkan teori "4 tepat" Dwidjowijoto.Berdasarkan hasil analisis terhadap kuesioner, hasil wawancara dan telaah dokumen yang dilakukan peneiiti diketahui bahwa pada dasarnya impiementasi kebijakan perizinan pialang berjangka telah dilaksanakan cukup baik, namun belum optimal. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, kurangnya kepatuhan pelaku pasar terhadap peraturan yang ditetapkan, serta kurangnya penegakan peraturan perundang-undangan tentang perdagangan berjangka komoditi serta penegakan hukum kepada para pelanggarnya. Prosedur yang dilerapkan dalam proses perizinan pialang berjangka bukan hal yang menentukan berhasil atau tidaknya implemeniasi kebijakan tersebut.Selanjutnya, untuk penyempurnaan implementasi kebijakan di masa yang akan datang, perlu peningkatan pengawasan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam hal perdagangan berjangka komoditi.

---

The development of futures trade industry showed quick progress through the increase in futures trade companies registered in The Supervisory Agency of Commodity Futures Trade (or known as Bappebti). It was also the case for a great number of potential futures trade cooporations that propose futures trade broker licenses to Bappebti_ However, it was found out that there was a great number of practices of both licensed and illegal futures trade brokers that deceived the investors.

Bappebti as the Supervisory Agency that conducts day-to-day supervision, regulating and monitoring as stipulated in article 4 Law Number 32 Year 1997 regarding Comodity Futures Trade. The Law Number 32 is supported by Bappebti Chairman?s Decree Number 07/Bappebti/Kp/XH999 concerning Future Brokers License which had been implemented within five (5) years period, and yet it had never been evaluated as to how it was implemented in reality.

Based on the above mentioned facts, the researcher attempted to explore such government policy implementation, which was then able to find out the society perceptions particularly those of futures trade brokers towards Bappebti and what were the roles of Bappebti as a government institution in the commodity futures trade industry. The method used in this research was survey method with the population of futures trade corporations that possessed licenses from Bappebti. As for the technique of sampling data Collection the researcher used purposive sampling towards the futures trade corporations that possessed licenses from Bappebti from years 2000 until 2005. To find out the corporate perceptions towards the implemention ot the policy, it was necessary to conduct an evaluation based on the policy implementation criteria of William Dunn theory. The evaluation was also conducted towards the designed procedures, human resource performance, futures trade communication, obedient level of futures trade brokers, and policy effectiveness based on the four accurate theory of Dwidjowijoto.

Based on the results of the analysis of the questionnaires, of the interviews and of documents analysis done by the researcher, it showed that generally the policy implementation of futures trade brokers licensing had been done relatively well but not yet done optimumly. This occurred due to the less intensive socialization program to the society, lack of submission of market actors towards stipulated regulations, and lack of upholding the rules of Laws regarding commodity futures trade as well as lack of law enforcement to the violators. Stipulated procedures applied in the process of licensing the futures trade brokers did not guarantee the success or the unsuccess of the implemented policy.

Next, to improve the policy implementation in the future, it was necessary to increase monitoring towards the submission of the prevailing rules of the commodity futures trade."

"ABSTRAKPenelitian ini merupakan penelitian berbentuk yuridis normatif yang menggunakan data-data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait serta data primer berupa hasil wawancara dengan beberapa narasumber dari kalangan akademisi maupun praktisi yang diolah dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perbedaan yang ada antara Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, memiliki cukup banyak perbedaan. Mengingat Undang-undang yang sebelumnya sudah berusia cukup tua yaitu, 22 tahun. (2) Pada studi kasus yang dilakukan Perusahaan Pialang Asuransi terlibat sejak awal penentuan calon debitur, hingga penyelesaian klaim. (3) Tanggung Jawab Pialang Asuransi terhadap penyelesaian klaim diatur berdasarkan Undang-undang 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, selanjutnya tanggung jawab diatur berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan Pialang Asuransi dengan Tertanggung.

---

ABSTRACTThis thesis is discussing about how Insurance Broker liability to their Client (Insured), when they are on claim settlement process. This reseach formed in juridicial normative reseach that using secondary data such as national regulation and related literature, also using primary data such as result of interview with related informants, both academics and practicioners, which the data were processed by qualitative method.The result of this research explained that (1) There is a lot differences betwene the old Insurance law with the new one, considering that the old law was publicated onn 22 years ago (2) According to the case study, Insurance broker involved from the beginning process of credit pension debitur selection until the end, which is claim settlement if there any claim (3) insurance broker liability regulated on Undang-undang 40 tahun 2014, unless otherwise stated will be based on the deal between insured and insurance broker. "

"ABSTRAKInvestasi di Perdagangan Berjangka Komoditi dikenal sebagai bentuk investasiyang memiliki risiko tinggi sekaligus berpotensi memberikan keuntungan yangamat tinggi (high risk high return) dalam waktu relatif singkat. Untuk menjaminperlindungan dana nasabah, perlu adanya seperangkat kebijakan dalam menjagaintegritas keuangan para pelaku usaha yang akan melaksanakan kegiatan dibidang perdagangan berjangka komoditi. Studi ini bermaksud untuk melihatpengaruh kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas PerdaganganBerjangka Komoditi (Bappebti) berupa Modal Disetor Pialang Berjangka,Kecukupan Modal Bersih Disesuaikan, Nilai Ekuitas dan Penyimpanan DanaNasabah pada Rekening Terpisah yang merupakan cerminan dari IntegritasKeuangan Pialang Berjangka terhadap perlindungan dana nasabah demiterwujudnya pelaksanaan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi yang teratur,wajar, efisien dan efektif. Dengan menggunakan Structural Equation Model(SEM) terhadap data primer yang diperoleh melalui kuesioner terhadap parapelaku di pasar Perdagangan Berjangka Komoditi, terbukti bahwa keempatkebijakan tersebut melalui indikator-indikator terobservasinya, signifikan secarapositif berpengaruh terhadap perlindungan dana nasabah. Hal tersebutmencerminkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bappebti dalammewujudkan integritas keuangan pialang berjangka komoditi diikuti oleh parapelaku pasar perdagangan berjangka komodit dan efektif dalam rangka menjaminperlinduangan dana nasabah

---

ABSTRACTInvestment in Commodity Futures Trading known as a form of investment thathas a high risk while potentially provide very high gain (high risk high return) in arelatively short time. To ensure the protection of customer funds, the need for aset of policies in maintaining the financial integrity of the market player who willcarry out activities in the field of commodity futures trading. This study intends tolook at the effect of the policies issued by the Commodity Futures TradingSupervisory (Bappebti) in the form of Paid-in Capital Brokerage, CapitalAdequacy Net Adjusted, Equity Value and Storage Customer Funds in SegregatedAccount which is a reflection of Integrity Financial Brokerage towards protectionof customer funds for the realization of the implementation of the CommodityFutures Trading orderly, fair, efficient and effective. By using Structural EquationModel (SEM) on primary data obtained through questionnaires to marketparticipants the Commodity Futures Trading, proved that all four of the policythrough its observation indicators, has significant positively effected on theprotection of customer funds. This reflects that the policies issued by Bappebti inrealizing the financial integrity of commodity futures brokerage followed bymarket participants trading futures commodity and effectively in order toguarantee customer funds protection."

"Pialang informasi adalah salah satu jenis pekerja informasi. Pialang informasi merupakan istilah umum yang digunakan untuk mendeskripsikan seorang individu atau organisasi yang menjual berbagai macam jasa dan produk informasi. Sama seperti di Eropa, istilah pialang informasi di Indonesia tidak lazim digunakan, kita lebih cenderung mengunakan istilah jasa konsultan, pusat analisa, dan sebagainya. Penggunaan istilah pialang informasi memang lebih sering digunakan di Amerika. Penelitian mengenai profesi pialang informasi di Indonesia ini dimulai sejak Desember 2006 sampai Juni 2007, dan telah dilakukan di PT X, PT. Y, PT. Z, dan satu lagi terhadap pialang informasi independen, RSX. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan wawasan mengenai pelaksanaan profesi pialang informasi di Indonesia, termasuk mengenai hambatan dan keberhasilannya, bagaimana iklim persaingannya, peluang dan prospeknya serta relevansinya dengan bidang ilmu perpustakaan dan informasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap 6 (enam) informan. Kriteria pemilihan sampel penelitian dan analisis penelitian dijelaskan. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pialang informasi di Indonesia sudah ada sejak dulu, namun penggunaan nama pialang informasi memang jarang sekali digunakan bahkan mungkin tidak ada. Alasan utama yang melatarbelakangi pialang informasi terjun di bisnis ini adalah mereka melihat adanya kesempatan untuk sukses di bisnis pemialangan informasi ini. Namun karena tidak ada standar yang pasti mengenai penentuan nilai informasi dari pialang inforrnasi, setiap pialang mempunyai ukuran tersendiri walaupun tidak bisa benar-benar menyentuh nilai dari inforrnasi tersebut. Hambatan utama dalam bisnis jasa pemialangan informasi ini adalah untuk mendapatkan klien/pelanggan yang jumlahnya juga terbatas. Persaingan untuk bisnis jasa ini cukup ketat, terutama dalam hal mendapatkan kepercayaan klien. Peluang dan prospek profesi pialang informasi ini cukup bagus, apalagi untuk bidang hukum. Selain itu, relevansinya dengan bidang ilmu perpustakaan dan informasi dapat terlihat terutama bagi mereka yang latar belakang pendidikannya juga ilmu perpustakaan dan informasi."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi Bidanq Usaha Pialang Asuransi setelah dikeluarkannya beberapa Deregulasi oleh Pemerintah. Adapun Deregulasi yang dibahas pada penulisan ini ialah : PakDes 1988, Undang-undang No.2 tahun 1992, Peraturan Pemerintah No.73 tahun 1992, Keputusan Menteri Keuangan No. 226 tahun 1993. Metode penelitian yang dlgunakan dalam pembahasan ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan informasi dari text book, artikel dsb sedangkan penelitian lapangan dilakukan majalah, dilakukan dengan PT X, mengadakan Wawancara terhadap pejabat-pejabat di perusahaan Asuransi, serta instansi dari penelitian tersebut yang menggunakan yang Model terkait. Porter, penulis menyimpulkan bahwa Deregulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah menimbulkan beberapa peluang baru bagi bidang usaha Pialang Asuransi. Namun deregulasi tersebut belum dapat menghilangkan/mengurangi berbagai hambatan yang ada dalam Industri Pialang Asuransi."