Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perlindungan terhadap TKI memiliki banyak permasalahan. Salah satu negara tujuan TKI terbesar adalah Arab Saudi. Salah satu faktor munculnya permasalahan tersebut adalah belum adanya MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi dalam penempatan TKI. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran dan upaya yang dilakukan oleh BNP2TKI dalam menangani TKI bermasalah di Arab Saudi. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan BNP2TKI terhadap TKI memiliki banyak permasalahan yang menyebabkan lemahnya kewenangan yang dimiliki BNP2TKI. Hal ini menyebabkan lemahnya peran BNP2TKI dalam melakukan penanganan TKI bermasalah di Arab Saudi.

---

Protection of migrant workers have a lot of problems. One of the countries which has largest migrant workers is Saudi Arabia. One of the factors is the emergence of the problem is the absence of MoU (Memorandum of Understanding) between The Indonesia Government and The Saudi Arabia in migrant workers placement.

The purpose of this research's to describe the role and efforts of BNP2TKI in handling trouble migrant workers in Saudi Arabia. This is a qualitative approach research with depth interview and document study.

The results of this research is BNP2TKI protection of migrant workers has many problems that weaken the authorities of BNP2TKI. Those thing has weakened role of BNP2TKI in handling trouble migrant workers in Saudi Arabia."

"ABSTRAKBesarnya jumlah TKI dari tahun ketahun banyak menimbulkan berbagai masalah. Sertifikasi profesi bagi para TKI sering banyak dilupakan oleh pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Produk hukum telah dibuat oleh pemerintah tapi penilis melihat kurang adanya monitoring oleh pemerintah. Jingga pada akhirnya pelanggaran dan penyelewengan dalam Iingkup ini banyak terjadi.Hal yang ironi yaitu, seorang Calon TKI yang akan bekerja keluar negeri dituntut untuk mempunyai keterampilan. Dapat di banyangkan apabila seorang Calon TKI yang akan bekerja tidak memiliki sama sekali keterampilan bekerja. Buakan hanya dapat dikembalikan namun tidak menutup kemungkinan kasuskasus penganiayaan yang terjadi terhadap Para TKI yang dilakukan oleh para majikan berawal dari kurang terampilnya TKI tersebut dalam bekerja.Untuk mencegah hal-hal tersebut, sebenarnya pemerintah telah mewajibkan bagi para Calon TKI untuk memiliki sertifikat kompetensi dimana untuk memperolehnya terlebih dahulu harilus menempuh pelatihan dan pendidikan. Namun karena kurangnya monitoring hal tersebut di jadikan proyek bisnis sehingga dengan mudahnya para agen penyalur dengan mullah membeli sertifikat tersebut.Untuk menghindari hal tersebut perlu dilakukan proses kontrol yang ketat, khususnya dalam hal uji kompetensi, pelatihan dan sertifikasi. Penulis dalam tesis ini banyak membahas sistem peraturan yang ada dalam mengatur hal tersebut. Penulis juga akan memberikan beberapa data bukti bahwa telah banyak terjadi pelanggaran yang sangat fatal terjadi.Kajian produk hukum juga akan di bahas dalam tesis ini, dimana banyak terjadi kerancuan dalam setiap produk Undang-Undang yang mengaturnya sehingga menjadi celah bagi para oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan semata tanpa memperhatikan kualitas para Calon TKI."

"Penelitian ini mencoba memusatkan kajian kepada kemampuan Manajemen Diklat Departemen Tenaga Kerja, dengan menganalisis sejumlah faktor yang diduga sangat dominan mempengaruhinya, yaitu kemampuan penyelenggara, widyaiswara, peserta, perencanaan kebutuhan diktat, kurikulum, sarana dan parasana, serta danalpembiayaan diklat.Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengungkapkan masalah-masalah yang terjadi, menganalisis sejumlah data, informasi, dan fakta dengan peneliti sebagai Human Instrument. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut :Manajemen Diktat pada Pusdiklat Depnaker ternyata belum menunjukan keberhasilan baik dari segi efektivitas maupun dari segi efisiensi penyelenggaraan Diklat. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor utama yang mempengaruhinya yaitu; lemahnya kemampuan profesional penyelenggara, widyaiswara, kondisi awal peserta, lemahnya proses seleksi, kurang jelasnya penjabaran identifikasi training needs dalam kurikulum, pengelolaan sarana dan prasarana serta kurang optimalnya dana yang dikelola.Dari kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka ada beberapa rekomendasi penting yang dapat disampaikan sebagai berikut :Pertama: Perlu dilakukannya reorientasi terhadap program Pusdiklat yang menitikberatkan kepada kemampuan sumber daya manusia Depnaker yang lebih profesional, perlu kerjasama dengan pihak swasta atau instansi lain dalam menganalisis kinerja lulusan yang ada saat ini.Kedua: Perlu peningkatan kemampuan Manajemen Diklat, terutama dalam rangka persiapan pelaksanaan Undang-Undang No, 22 Tahun 1999.Ketiga: Dipihak peserta perlu dilakukan semacam tes masuk dalam proses penentuan peserta sehingga proses tersebut berjalan transparan dan obyektif.Keempat: Perlu dikembangkan program diklat bagi peserta dengan biaya sendiri sesuai dengan Kepress No.38/1991, dan perlu dikembangkan sistem informasi manajemen SDM dilingkungan Depnaker dalam rangka perencanaan karir pegawai Depnaker dimasa yang akan datang."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu instruktur latihan kerja (ILK) di Balai Latihan Kerja industri yang berada di bawah tanggungjawab Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Saat ini hanya ada 5 (lima) Balai Latihan Kerja lndustri (BLKI) yang menjadi unit pelaksana teknis (UPT) di daerah, yaitu (1) BLKI Serang; (2) BLKI Medan; (3) BLKI Surabaya; (4) BLKI Makasar; dan (5) BLKI Samarinda. Kelima BLKI yang menjadi unit pelaksana teknis Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut mempunyai peranan yang strategis dan taktis. Dianggap strategis sekaligus taktis, karena merupakan unit organisasi organik Pemerintah Pusat yang jumlahnya tinggal sedikit karena sebagian besar sudah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, maka peranannya menjadi ganda, yakni sebagai institusi pelatihan yang berfungsi sebagai model bagi lembaga-lembaga pelatihan lainnya, baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun yang dikelola Swasta. Peranan lainnya ialah sebagai sentral pemberi atau penambah bekal ketrampilan bagi pencari kerja dan(atau pekerja yang ingin meningkatkan ketrampilan kerjanya.Upaya mengetahui dan memperoleh gambaran empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu instruktur ini dilakukan, karena penyelenggaraan program pelatihan kerja khususnya dalam ketrampilan di bidang industri masih menghadapi masalah khususnya yang berkaitan dengan masih rendahnya kinerja instruktur latihan itu sendiri. Di sisi lain, instruktur latihan kerja merupakan asset yang paling berharga dan mempunyai peranan yang paling panting dalam proses berlatih melatih. Dalam rangka itu, maka dilakukanlah penelitian dan analisis untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan, ketrampilan, motivasi kerja dan pengalaman efektif dengan kinerja individu instruktur.Dari 349 instruktur yang ada di 5 (lima) BLKI tersebut, diambil 10 orang dari masing-masing BLKI untuk menjadi sampel sehingga jumlah sampel keseluruhan adalah 50 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mempergunakan kuesioner untuk variabel pengetahuan, ketrampilan, motivasi kerja dan pengalaman efektif. Sedangkan teknik analisis yang dipergunakan adalah teknik analisis statistik yang dibantu dengan pengunaan table dan gambar serta analisis korelasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan korelasi Spearman Rank terbukti bahwa terdapat hubunganyang positif dan signifikan antara variabel pengetahuan, ketrampilan kerja, motivasi kerja dan pengalaman efektif (variabei bebas) dengan variabel kinerja individu instruktur latihan kerja sebagi variabel tidak bebas. Berdasarkan uji reliabilitas perangkat pengumpulan data, diperoleh kesimpulan bahwa secara rata-rata, koefisien reliabilitas mempunyai nilai yang tergolong reliabel dimana nilainya terendah adalah 0,6929 untuk faktor pengalaman efektif dan yang tertinggi adalah 0,8062 untuk faktor pengetahuan. Sedangkan hasil uji validitas perangkat pengumpulan data menunjukkan semua butir pertanyaan dianggap valid. Kesimpulan dari hasil pengujian-pengujian statistik yang menggunakan perangkat Statistical Program for Social Sciences (SPSS) diperoleh hasil bahwa Hipotesis Nol (HO) ditolak."

"Penelitian ini membahas mengenai koordinasi kelembagaan di antara Kementerian Ketenagakerjaan, BNP2TKI, dan Kementerian Luar Negeri dalam tata kelola TKI Arab Saudi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi kelembagaan di antara Kementerian Ketenagakerjaan, BNP2TKI dan Kementerian Luar Negeri dalam penempatan dan perlindungan TKI Arab Saudi kurang optimal. Selain itu, hambatan dalam koordinasi kelembagaan ini berasal dari regulasi yang menimbulkan penafsiran yang berbeda, persepsi dan pemahaman lembaga yang berbeda, sikap ego sektoral dan kurang optimalnya komunikasi.

---

This research discusses about the inter-organizational coordination among ministry of manpower, national board for placement and protection of indonesian overseas workerand ministry of foreign affair in indonesian migrant worker governance for Saudi Arabia. This is a qualitative research. The data were collected by means of indepth interview, observation, and document studies.The results show that Interorganizational coordination among these three institutions are not optimal yet. However, there are still 4 major obstacles to deal with, such as, lack of regulation, difference in perception and understanding, sectoral ego, and the lack of communication."