Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berlakunya otonomi daerah telah memberikan perubahan yang besar dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan menjadi lebih besar dan lebih mandiri sesuai prakarsa daerahnya masingmasing. Salah satu urusan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintahan daerah adalah urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Guna menjalankan urusan tersebut, pemerintahan daerah melakukannya dengan bentuk kebijakan melalui peraturan daerah. Dalam UU No. 32 Tahun 2004, guna menegakkan peraturan daerah pemerintah daerah dapat menunjuk penyidik selain penyidik pada tindak pidana umumnya. Di DKI Jakarta, peraturan daerah yang mengatur urusan pemerintaha di bidang lalu lintas adalah Perda DKI Jakarta No.12 Tahun 2003. Dalam peraturan daeran tersebut ditunjuk Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebagai penyidik yang disebut dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNS Daerah). Penunjukan Dinas Perhubungan sebagai PPNS Daerah atas peraturan daerah dalam prakteknya menimbulkan permasalahan sebab Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga bertindak sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan UU No. 14 Tahun 1992 dimana kedudukan tersebut bersumber dari penyerahan kewenangan yang dilakukan pemerintahan pusat dalam hal ini Departemen Perhubungan. Oleh karenanya, dalam skripsi ini mencoba membahas bagaimana pelaksanaan kewenangan penyidikan pelanggaran lalu lintas di DKI Jakarta yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan SK Gubernur DKI Jakarta No. 4104 Tahun 2003 sebagai contoh kasus."

"ABSTRAKPenelitian ini terpusat pada faktor-faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan penelitian khusus pada DPRD Kotamadya Dati II Semarang dan DPRD Kabupaten Dati II Semarang. Penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif dan empirik dengan analisis secara kualitatif. Di samping penelitian kepustakaan dengan kajian peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah, dilakukan pula penelitian lapangan dengan instrumen pedoman wawancara dan kuesioner. Pedoman wawancara untuk mewawancarai secara mendalam terhadap sejumlah key informan, sedangkan kuesioner disampaikan kepada responden dari kalangan anggota DPRD kedua daerah penelitian. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi DPRD dalam pemilihan calon KDH, pembentukan Peraturan Daerah dan pengawasan tidak efektif. Berbagai faktor yang berpengaruh terhadap tidak efektifnya fungsi DPRD bersumber pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan ketiadaan data/informasi yang dimiliki DPRD. Daftar Pustaka : 19 buku, 2 disertasi, 5 makalah, 1 skripsi, 1 penelitian, 1 surat kabar, 2 jurnal, 1 kuliah umum dan Perundang-undangan Pemerintah Daerah."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana masyarakat RT 004 dalam mengatasi masalah kepemudaan yang mereka hadapi. Dalam hal ini mencoba melihat penerapan metoda pengorganisasian masyarakat sebagai pengarahan dalam masyarakat memecahkan masalahnya tersebut.. Pengorganisasian masyarakat dalam hal ini, dilihat sebagai suatu proses. Sebagai suatu proses, bahwa dalam pemecahan masalahnya haruslah melalui langkah-langkah atau tahapan tertentu, yaitu masyarakat mulai melakukan pengidentifikasian terhadap masalahnya, menyadarkan anggota masyarakat bahwa mereka mempunyai masalah bersama yang harus ditanggulanginya, dan menyesuaikan antara pemecahan masalah yang diambil dengan sumber daya yang dimilikinya. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang di lakukan, diketahui permasalahan kepemudaan yang dihadapi, yaitu pada masalah pemanfaatan waktu luang yang kurang terarah, tiadanya wadah kepemudaan di lingkungan tersebut serta kurangnya kontrol orang tua terhadap kegiatan yang dilakukan anaknya. Langkah untuk menyadarkan anggota masyarakat bahwa mereka mempunyai masalah bersama,yaitu melalui suatu forum pertemuan Arisan RT 004 untuk membahas dan membicarakan permasalahan yang ditemukan dalam identifikasi masalahnya. Berdasarkan hasil pembicaraan tersebut, diambil langkah pemecahannya, yaitu dengan membentuk suatu organisasi pemuda di lingkungannya. Sedangkan program kegiatan yang diadakan organisasi tersebut disesuaikan dengan minat dan aspirasi dari pemudanya itu sendiri, serta sumber daya yang dimilikinya."

"Ada masalah pencapaian target program kesehatan yang masih rendah, tingkat disiplin kerja Staf yang belum baik, inisiatif staf yang kurang, penyelesaian pekerjaan yang lambat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat, yang kesemuanya memberikan petunjuk sementara adanya penampilan kerja Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat: yang rendah. Untuk meningkatkan pencapaian kerja Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat terlebih dahulu harus diketahui factor-faktor yang mempengaruhi penampilan kerja staf Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat. Banyak faktor yang mempengaruhi penampilan kerja, seperti karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, karakteristik organisasi dan lingkungan. O1eh karena penelitian ini dilakukan terbatas pada Staf kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat, dimana karakteristik organisasi, karakteristik pekerjaan dan lingkuagan kerja hampir sama ; maka pada penelitian ini hanya akan dilihat karakteristik individu. Dari karakteristik individu ini yang akan dilihat pengaruhnya terhadap penampilan kerja staf Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat adalah motivasi kerja, kemampuan kerja dan persepsi Staf atas pekerjaannya . Untuk itu perlu diketahui gambaran penampilan kerja Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat, pengaruh antara motivasi kerja, kemampuan kerja dan persepsi staf Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat masing-masing terhadap penampilan kerjanya, kemudian pengaruh motivasi kerja, kemampuan kerja dan persepsi Staf Dinas Kesahatan Kabupaten Dati II Lahat atas pekerjaannya secara bersama-sama terhadap penampilan kerjanya. Untuk tujuan tersebut dilakukan penelitian berupa studi deskriptif korelasional dengan pendekatan secara cross-sectional. Populasi adalah seluruh Staf pada kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat, yaitu seluruh pejabat esolon IV dan V yang telah bekerja lebih dari enam bulan. Dengan mengambil seluruh populasi sebagai obyek penelitian, dilakukan pengambilan data primer tentang motivasi kerja, kemampuan kerja, persepsi Staf atas pekerjaannya serta penampilan kerja Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat ; dengan instrumen berupa kuesioner dan data sekunder tentang karakteristik responden. Analisa data memakai metode statistik non parametrik untuk melihat hubungan dan tingkat keeratan hubungan antara motivasi kerja, kerampuan kerja, dan persepsi Staf Dimas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat atas pekerjaannya masing-masing dengan penampilan kerjanya, dilanjutkan dengan analisa korelasi dan regressi ganda untuk melihat pengaruh motivasi kerja, kemampuan kerja dan persepsi staf Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat atas pekerjaannya baik masing-masing maupun secara bersama-sama terhadap penampilan kerjanya. Gambaran tentang penampilan kerja Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat didapatkan dengan analisa deskriptif dari data-data tentang penampilan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh antara motivasi kerja, kemampuan kerja dan persepsi Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat atas pekerjaannya baik masing-masing maupun secara bersama-sama terhadap penampilan kerjanya. Motivasi kerja, kemampuan kerja dan persepsi staf atas pekerjaannya masing-masing mempunyai korelasi positif terhadap penampilan kerjanya dan secara bersama-sama memberikan pengaruh sebesar 57,51 % sedangkan 42,48% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Diantara ketiga variabel bebas tersebut yang paling dominan pengaruhnya adalah motivasi kerja, kemudian persepsi staf atas pekerjaannya dan yang terakhir adalah kemampuan kerja. Berdasarkan hasil penelitian tersebut ada beberapa saran yang direkomendasikan yaitu penampilan kerja Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat yang rendah perlu ditingkatkan melalui peningkatan motivasi kerja, kemampuan kerja dan persepsi staf atas pekerjaannya disamping itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor lain terhadap penampilan kerja dalam skala yang lebih luas."

"Untuk mendorong pelaksanaan pembangunan Daerah, Pemerintah Pusat melalui berbagai Program telah mengalokasikan berbagai dana bantuan yang dikemas ke dalam Bantuan Sektoral maupun Bantuan Inpres, yang salah satunya berbentuk Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II (Inpres Dati II). Penyaluran dana Program Bantuan Inpres Daerah Tingkat II kepada Daerah Tingkat II diberikan ke dalam 4 (empat) tahap, yaitu triwulan I sebesar 25% dari total bantuan, triwulan II sebesar 25% dari sisa bantuan, triwulan III sebesar 25%, dan triwulan IV sisanya sebesar 25%. Dalam implementasinya, dana bantuan tersebut harus dapat terserap secara optimal yaitu pada triwulan I sebesar 25% dari total bantuan, triwulan II sebesar 50%, triwulan III sebesar 75%, dan pada triwulan IV sebesar 100%. Data yang ada pada Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dalam 5 (lima) tahun anggaran yang lalu yaitu 1991/1992 - 1995/1996 menunjukkan, bahwa realisasi daya serap keuangan tidak sesuai target. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penelitian dilakukan untuk mengetahui lambannya daya serap keuangan Program Bantuan Inpres Dati II dan mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu koordinasi, desentralisasi, dan mutulkualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalamnya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa kinerja faktor yang mempengaruhi tersebut. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sementara untuk mendapatkan data dalam melakukan analisa dilakukan 2 (dua) pendekatan, yaitu pengkajian literatur, data, laporan (data sekunder) dan mengkaji informasi yang terjaring melalui wawancara yang sangat mendalam dan tidak terstruktur dengan para pejabat yang terlibat langsung sebagai key informan. Hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi lambannya realisasi daya serap keuangan Program Inpres Dati II, menunjukkan mekanisme koordinasi antar satuan kerja/dinas yang terkait tidak berjalan sebagaimana mestinya, belum ada pemberian kewenangan (desentralisasi) yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat belum memadai, dan belum tersebar secara merata sesuai kebutuhan daerah."

"Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dilandasi oleh Kebijakan Keputusan Presiden (Kepres) No. 3 tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan telah berjalan sejak 1 April 1994. Program ini secara ideal adalah untuk memberdayakan kaum miskin dan desa tertinggal baik di pedesaan maupun perkotaan Dari dimensi politis program ini adalah untuk menunjukkan bahwa pembangunan adalah untuk rakyat, artinya kepedulian pemerintah terhadap kaum tertinggal (penduduk dan desa miskin) bukan sekedar slogan pembangunan. Sebuah program adalah perencanaan yang terkadang antara konsep dan pelaksanaan di lapangan berbeda, perbedaan ini dapat disebabkan oleh konsep yang terlalu sulit untuk diterapkan, pelaksana di lapangan yang tidak mampu menterjemahkan suatu konsep ataupun kedua-duanya. Pelaksanaan program IDT di desa yang menjadi lokasi penelitian menunjukkan kurangnya sinkronisasi dan pengawasan program yang ketat terutama dalam pemberian dana dari pemerintah Kurangnya sinkronisasi menunjuk pada pembangunan infrastruktur desa yang kurang diarahkan pada variabel ketertinggalan desa (dalam penentuan desa tertinggal menggunakan 27 variabel, lihat lampiran 2); kurang tanggapnya Pemerintah Daerah dalam memberikan informasi dan mempersiapkan penduduk miskin calon penerima IDT sehingga terkesan program ini hanya'membagi-bagi dana tanpa membekali calon penerima dengan manajemen pengelolaan dana yang memadai. Sedangkan pengawasan yang kurang ketat menunjuk pada kurangnya instansi terkait dari pihak pemerintah dalam memberikan pengawasan pengelolaan uang dari para penerima dana IDT atau kurang ketat dalam mengevaluasi pengguliran dana, sehingga kurang jelas tingkat keberhasilan dari kelompok-kelompok masyarakat sebagai basis penerima dana IDT. Program IDT yang memberikan dana kepada masyarakat tertinggal di desa tertinggal sebanyak Rp. 20.000.000,- per desa/tahun dan setiap desa penerima akan menerima selama 3 tahun berturut turut jadi dalam 3 tahun (1994, 1995 dan 1996) setiap desa penerima IDT mendapatkan dana sebanyak Rp. 60.000.000,- yang langsung diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat di desa yang sengaja telah dibentuk untuk menyongsong program ini. Dari banyaknya dana tersebut, jika dikelola dengan baik akan memberikan prospek yang cerah pada setiap desa tertinggal. Pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dana dari setiap penerima IDT sangat diperlukan demi tercapainya program ini yakni memberdayakan masyarakat miskin. Pemberdayaan masyarakat harus mencakup segala dimensi seperti sosial, ekonomi, budaya, politik dan hukum. Artinya dimensi ekonomi lewat pemberian dana IDT kepada masyarakat tertinggal harus pula dibarengi dengan pemberdayaan dimensi lain agar sesuai dengan maksud dan tujuan pemerintah yakni pembangunan disegala bidang. Pembangunan yang berhasil apabila semua program mampu membangkitkan daya masyarakat untuk secara otonom menjadi subjek dalam pembangunan."

"Terdapatnya perubahan struktural dimana Daerah Otonom dituntut untuk dapat berperan lebih besar dan hal ini mengharuskan daerah untuk lebih mampu berotonomi dalam pembiayaan pembangunan. Sebagai akibat perubahan struktural tersebut memerlukan penyempurnaan berbagai kebijaksanaan terutama yang menyangkut kebijaksanaan sistem bantuan pembiayaan pembangunan kepada daerah agar dana bantuan dapat dikelola secara efisien dan efektif. Hal ini sangat penting mengingat peranan bantuan pemerintah pusat relatif dominan didalam struktur APBD. Permasalahan selanjutnya sampai sejauhmana dana bantuan dapat memotivasi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga kebutuhan fiskal daerah dapat terpenuhi guna menyediakan pelayanan publik dan mengatasi ketimpangan pembangunan antar daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa sistem bantuan pemerintah pusat kepada Daerah Otonom di Indonesia, dengan studi kasus Daerah Tingkat I Lampung dan Daerah Tingkat I Jawa Barat. Data yang digunakan, yaitu data sekunder yang bersifat krat silang antar propinsi dan antar daerah tingkat II1 di Dati I Jawa Barat dan Lampung pada tahun 1989/1990 dan 199211993. Teknik analisa secara kuantitatif dan deskriptif. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil-hasil sebagai berikut : Sistim bantuan keuangan dari pemerintah pusat kepada Daerah Otonom sebagian besar menggunakan sistem bantuan secara khusus (Specific Grant) dengan ketentuan dan persyaratan ketat, termasuk bantuan Inpres Dati I, dan Dati II walaupun disebut Bantuan Blok tetapi dilaksanakan dengan persyaratan ketat. Kondisi demikian dirasakan sangat menghambat upaya-upaya mewujudkan otonomi daerah. Sistim bantuan kepada daerah tidak berhubungan dengan upaya peningkatan pendapatan asli daerah, tetapi telah berhubungan dengan jumlah penduduk dan pelayanan publik perkapita atau kebutuhan fiskal daerah perkapita. Sistem bantuan pembangunan melalui program Inpres pada umumnya belum berdasarkan para kriteria atau variable yang jelas dan tepat sesuai dengan tujuan dari masing-masing bantuan Inpres tersebut. Hasil analisa dari temuan penelitian memberikan rekomendasi, agar sistem bantuan difokuskan pada bantuan umum yang bersifat Blok (Block Grant) dengan persyaratan lunak dan didasari formula yang jelas, sesuai dengan kebutuhan fiskal daerah, keseimbangan bantuan antar daerah dan mendorong upaya peningkatan pendapatan asli daerah guna mendorong otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab."