Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai perdagangan manusia Indonesia-Malaysia setelahdikeluarkannya Konvensi Kejahatan Transnasional yang juga memiliki protokol khusustentang perdagangan manusia. Penelitian ini menemukan apa saja yang telah dilakukanIndonesia dan Malaysia menghadapi fenomena ini dan alasan mengapa perdagangan manusiaIndonesia ke Malaysia masih tinggi.Teori yang digunakan adalah human security dan pushand pull factors. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan design deskriptif. Hasil daripenelitian ini mengemukakan bahwa harus adanya kemauan pemerintah (political will) agarperdagangan manusia bisa dicegah.

---

AbstractThis thesis focus on Indonesian-Malaysian Human Trafficking After TransnationalOrganized Crime Convention that also has its protocol concerning human trafficking. Thisresearch explains what Indonesia and Malaysia has done about this phenomenon and whyhuman trafficking from Indonesia to Malaysia is still high. Theories used in this research arehuman security dan push and pull factors. The research method used in this research isquantitative with descriptive design. The research concludes that their has to be a polical willfrom the goverment to prevent human trafficking"

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh video viral permintaan pertolongan dari 20 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban perdagangan manusia. Awalnya mereka ditawari untuk bekerja diluar negeri, namun justru menjadi korban penipuan dan terseret kejahatan penipuan lainnya. Pemerintah Indonesia yang melihat berita tersebut dengan sigap segera melakukan penyelamatan melalui bantuan perwakilan diplomatik KBRI Thailand dan Myanmar, POLRI, BIN, INTERPOL, NGO. Permasalahan dalam penelitian ini hanya sebatas bagaimana peran intelijen negara dalam membantu proses penyelamatan para korban serta dampak setelah penyelamatan berhasil dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pencegahan terjadinya tindak jual beli manusia lainnya dikemudian hari serta memperingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mencari serta menerim tawaran pekerjaan dari siapapun itu termasuk kerabat dekat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian memberikan gambaran mengenai tindakan strategis yang sebaiknya dilakukan intelijen dalam rangka melakukan penyelamatan korban serta upayaupaya menciptakan deteksi awal untuk melakukan pencegahan terhadap kasus sejenis dikemudian hari. Hasil penelitian juga mengungkapkan pola sindikat internasional dalam menjaring korban nya. Melalui kasus ini, sangatlah penting kerjasama dan berkoordinasi antara instansi pemerintah atau perwakilan negara, aparat penegak hukum untuk dibangun, serta memberikan himbauan atau penyampaian informasi secara masif untuk masyarakat terkait kewasapadaan saatmencari pekerjaan dalam rangka mencegah kasus serupa terjadi kembali.

---

This research was motivated by a viral video requesting help from 20 Indonesian citizens (WNI) who were victims of human trafficking. Initially they were offered to work abroad, but instead they became victims of fraud and were dragged into other fraudulent crimes. The Indonesian government, who saw the news, immediately carried out rescue efforts with the help of diplomatic representatives from the Indonesian Embassy in Thailand and Myanmar, POLRI, BIN, INTERPOL, NGOs. The problem in this research is only limited to the role of state intelligence in assisting the process of rescuing the victims and the impact after the rescue was successful. This research was carried out with the aim of analyzing the prevention of other human trafficking in the future and warning the public to be more careful in seeking and accepting job offers from anyone, including close relatives. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The results of the research provide an overview of the strategic actions that intelligence should take in order to rescue victims as well as efforts to create early detection to prevent similar cases in the future. The research results also reveal the pattern of international syndicates in capturing their victims. Through this case, it is very important to build cooperation and coordination between government agencies or state representatives, law enforcement officials, as well as providing massive appeals or providing information to the public regarding vigilance when looking for work in order to prevent similar cases from happening again"

"Perdagangan manusia (trafficking in persons) dan penyelundupan manusia (people smuggling) merupakan suatu bentuk perpindahan (migrasi) penduduk secara ilegal. Meskipun terdapat kesamaan dalam hal perpindahan ilegal, perdagangan dan penyelundupan manusia sesungguhnya merupakan dua hal yang berbeda. Untuk itulah dalam penelitian ini dirumuskan masalah bagaimana instrumen hukum internasional maupun nasional dalam mengkaji perdagangan dan penyelundupan manusia serta apa yang menjadi unsur utama dalam membedakan perdagangan dan penyelundupan manusia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif. Yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah perdagangan dan penyelundupan manusia yang dikaji dalam instrument hukum internasional dan nasional merupakan dua bentuk kejahatan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang menjadi unsur pembeda dalam dua bentuk kejahatan tersebut adalah persetujuan, tujuan dan jangkauan wilayah.

---

Trafficking in persons and people smuggling is a form of displacement (migration) of illegal residents. Although there are similarities in terms of illegal migration, trafficking and people smuggling are actually two different things. For that reason in this study formulated the problem of how international and national legal instruments in assessing of human trafficking and smuggling, and also what is the key element in distinguishing trafficking and people smuggling. This study is a descriptive study with qualitative analysis.

The conclusions in this study, the international and national legal instruments are examined in that trafficking in persons and people smuggling are the two forms of crime, are different from one another. The distinctive elements in the two forms of crime are the agreement, the purpose and coverage area."

"Perdagangan orang merupakan masalah yang telah menjadi perhatian internasional sejak dahulu kala. Tindakan perdagangan orang kerap memakan korban yang identik dengan keadaan rentan karena lebih memudahkan dalam prakteknya. Salah satu keadaan rentan yang dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan orang adalah kondisi rentan dari seorang pengungsi. Skripsi ini menganalisis kasus-kasus mengenai pengungsi yang menjadi korban perdagangan orang, dan dikaitkan dengan dua instrumen hukum internasional. Seseorang dapat dikatakan tergolong dalam kategori serorang pengungsi jika sudah memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam Convention Relating to the Status of Refugees 1951. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children adalah instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai tindakan perdagangan orang, yang merupakan protokol tambahan dari Convention on Transnational Organized Crime 2000. Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan analisis pendekatan yuridis normatif. Analisis ini mengungkapkan bahwa terdapat berbagai alasan yang mendasari para pengungsi untuk meninggalkan negaranya, dan bahwa keadaan rentan mereka sebagai pengungsi kerap dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan orang melalui berbagai cara yang merupakan unsur-unsur dari perbuatan perdagangan orang yang melanggar TOC Convention 2000 Protocol.

---

Human trafficking has been a concerning international problem since a long time ago. Traffickers are often targeting vulnerable group of people because it is easier to commit human trafficking towards vulnerable group of people, such as refugees. Vulnerable condition of a refugee is an advantage to traffickers. This thesis analyzes cases about refugees who are victims of human trafficking, and being related to two international law instruments. A person can be categorized as a refugees if the elements of a refugee based on Convention Relating to the Status of Refugees 1951 has been fulfilled. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children is an international law instrument that regulates the act of human trafficking, which also an additional protocol of Convention on Transnational Organized Crime 2000. This thesis uses normative legal method of research as well as juridical normative analysis in addressing the issue. This analysis concludes that there are several reasons for refugees to leave their country, and that their vulnerable condition as a refugee are often being misused by traffickers through ways which are the elements of human trafficking action against TOC Convention 2000 Protocol."

"Kebijakan moratorium yang melarang pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara Arab Saudi diberlakukan akibat maraknya permasalahan yang dialami PMI di negara tersebut. Tujuan kebijakan ini sebagai upaya pemerintah dalam melindungi PMI serta memperbaiki sistem yang berlaku. Setelah diberlakukan pada tahun 2015, terdapat pengiriman PMI secara nonprosedural ke Arab Saudi dan terindikasi sebagai kejahatan perdagangan manusia. Dalam penulisan ini digunakan kerangka hukum internasional terkait perdagangan manusia dan konsep criminogenic asymmetries dalam mengidentifikasi kejahatan perdagangan manusia terhadap PMI nonprosedural pasca moratorium beserta penyebabnya. Metode yang digunakan adalah analisis data sekunder dan pengumpulan data diperoleh dari sumber laporan, penelitian terdahulu dan berita, serta wawancara singkat. Hasil penelitian menemukan bahwa pengiriman PMI nonprosedural merupakan perdagangan manusia dan disebabkan oleh asimetri antarnegara yang kriminogenik akibat difasilitasi dorongan untuk melakukan kejahatan, tersedianya keuntungan atas tindakan tersebut, dan kemampuan untuk melemahkan pengendalian sosial.

---

The moratorium policy that bans the sending of Indonesian Migrant Workers (PMI) to Saudi Arabia was enacted due to the widespread problems experienced by PMI in the country. The purpose of this policy is the government's effort to protect migrant workers and improve the existing system. After it was implemented in 2015, there were non-procedural sending of migrant workers to Saudi Arabia and indicated as a crime of human trafficking. This paper uses the international legal framework related to human trafficking and the concept of criminogenic asymmetries to identify human trafficking crimes against non-procedural migrant workers after the moratorium and their causes. The method used is secondary data analysis and data collection is obtained from reports, previous research and news sources, and also conducted brief interviews. The results found that the sending of non-procedural migrant workers constitutes human trafficking and is caused by criminogenic asymmetries between countries due to the facilitation of the urge to commit crimes, the availability of benefits for such actions, and the ability to weaken social control."

"Penelitian ini mengkaji tentang gerakan advokasi yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah terhadap penyelesaian isu kerja paksa dan perdagangan manusia yang terjadi di sektor perikanan tangkap Thailand dan Indonesia. Adanya laporan investigasi oleh beberapa media internasional telah mengungkap sisi gelap dari sektor perikanan tangkap Thailand dan Indonesia terkait dengan isu praktek kerja paksa dan perdagangan manusia di atas kapal penangkapan ikan. Tidak terselesaikannya permasalahan kerja paksa dan perdagangan manusia tersebut membuat organisasi non-pemerintah (NGO) di Thailand dan Indonesia melaksanakan berbagai gerakan advokasi dalam mendorong penyelesaian permasalahan kerja paksa dan perdagangan manusia. Meskipun begitu belum banyak penelitian yang membahas gerakan advokasi organisasi non-pemerintahan yang ada di Thailand dan Indonesia terkait isu perbudakan modern. Melihat hal tersebut, muncul pertanyaan tentang bagaimana gerakan advokasi yang dilakukan NGO di Thailand dan Indonesia dalam mendorong diselesaikannya permasalahan perbudakan modern di sektor perikanan tangkap. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini akan menggunakan teori jaringan advokasi transnasional oleh Keck dan Sikkink (1999), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam analisis, peneliti menemukan adanya berbagai bentuk gerakan dalam advokasi transnasional yang dilakukan NGO untuk mendorong adanya perubahan kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan isu perbudakan modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam gerakan advokasi transnasional untuk mendorong penyelesaian isu mengenai kerja paksa dan perdagangan manusia, NGO Thailand dan Indonesia telah melakukan pembingkaian tentang isu tersebut yang kemudian disebarluaskan kepada publik dan organisasi lainnya agar terbentuk sebuah gerakan advokasi yang masif. Bersamaan dengan itu, NGO di Thailand dan Indonesia juga melakukan pendekatan-pendekatan kepada para aktor-aktor yang memiliki kuasa lebih, seperti pemerintah negara-negara importir produk perikanan maupun agensi-agensi PBB, untuk dapat memberikan dorongan kepada kedua pemerintah agar mengadopsi berbagai aturan internasional sebagai upaya untuk menyelesaikan dan menghentikan praktek kerja paksa dan perdagangan manusia di sektor perikanan tangkap.

---

This study examines the advocacy movement of NGOs to enforced the settlement of forced labour and human trafficking issues in Thailand and Indonesia capture fisheries sector. The publications of investigation reported by some international medias revealed the dark side of Thailand and Indonesia fisheries sector regarding forced labour and human trafficking practices towards fishing workers on the fishing boats. The unresolved of forced labour and human trafficking issues has led NGOs in Thailand and Indonesia to carry out various advocacy movements in enforcing the settlement of forced labour and human trafficking issues. Nonetheless, there are still lack of studies exploring the advocacy movement of NGO in combating forced labour and human trafficking practices. Hence, the research question of this study is how the advocacy movement of NGOs in Thailand and Indonesia in enforcing the settlement of forced labour and human trafficking issues on the capture fisheries sectors. In this study, the author used transnational network advocacy theory by Keck dan Sikkink (1999), as well as qualitative research method. In the analysis, this study found various type of activities of NGOs transnational advocacy movement to enforce the improvement of governments policies to end forced labour and human trafficking practices in fisheries. This study concluded that in the transnational advocacy movement to enforce the settlement of forced labour and human trafficking issues, Thailand and Indonesian NGOs have framed the issues which was then shared to public and other organizations, in order to form a massive advocacy movement. At the same time, NGOs in Thailand and Indonesia also approached other actors who had more power, such as the government of the fisheries importing country and UN agencies, to enforce those two governments to adopt various international regulation as an effort to resolve and diminish the forced labour and human trafficking practices in catch fisheries sector."

"ABSTRAKKawasan Asia Tenggara memiliki tingkat kejadian perdagangan manusia yang tinggidengan latar belakang dan penyebab yang beragam; baik dari aspek ketenagakerjaan,migrasi, kemiskinan, kejahatan maupun konflik negara. Hal ini menyebabkanpendekatan untuk pemberantasan perdagangan manusia menjadi beragam pula; baikdari tahapan pencegahan, penegakan hukum, maupun dukungan untuk korban. Tesisini membahas pemberantasan perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggarasebagai tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia dan hukum pidanainternasional; baik secara internasional maupun regional antar negara-negara anggotaASEAN. Pendekatan yang digunakan adalah kerja sama internasional melaluibantuan hukum timbal balik atau mutual legal assistance (MLA). Instrumen bantuanhukum timbal balik yang digunakan dan dianggap sesuai untuk kawasan AsiaTenggara adalah perjanjian yang dihasilkan oleh Association of South East AsiaNations (ASEAN) yaitu ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty in Criminal Matters(ASEAN MLAT). Bantuan hukum timbal balik merupakan instrumen kerjasamaformal yang sesuai untuk pemberantasan kejahatan formal maka mampu mengikatkomitmen negara secara penuh. Penelitian dilakukan dengan studi kasus perdaganganmanusia yang terjadi di kawasan ZAMBASULTA (Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi) di Filipina. Sebagai daerah di Filipina dengan kasus perdagangan manusiayang secara dominan lintas batas Negara antara Filipina dengan Malaysia.ZAMBASULTA dapat menggambarkan penerapan ASEAN MLAT di kawasan AsiaTenggara sebagai instrument regional pemberantasan manusia.

---

ABSTRACTSouth East Asia region has a high level of human trafficking case with variousbackgrounds and causes; whether from aspects of labor, migration, poverty, crime orhomeland conflict. Hence the approach for human trafficking suppression varies;whether from the phase of prevention, law enforcement, or victim support. This thesisaddresses human trafficking suppression in South East Asia region as a crime againsthuman rights. Writer describes the law for human rights protection and internationalcrime against human trafficking; internationally and amongst ASEAN membercountries. The approach being taken is international cooperation through mutual legalassistance (MLA). The instrument considered appropriate is ASEAN Mutual LegalAssistance Treaty in Criminal Matters (ASEAN MLAT). Mutual legal assistance is acompatible formal cooperation instrument for suppressing human trafficking becauseof its ability to handle transnational crimes and provides binding commitmentamongst countries. Research is conducted with case study of ZAMBASULTA(Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi) in Philippine. Being a Philippine region withcross border human trafficking cases between Philippine and Malaysia,ZAMBASULTA can represent the implementation of ASEAN MLAT in South EastAsia region as a regional instrument of human trafficking suppression."

"Skripsi ini membahas mengenai apa yang menjadi faktor penyebab perdagangan manusia human trafficking demikian marak menimpa Tenaga Kerja Indonesia TKI dan perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia terhadap bahaya perdagangan manusia human trafficking . Untuk mengetahui factor penyebab perdagangan manusia yang menimpa TKI, maka dilakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri No: 387/Pid.Sus/2012/PN Krw dan putusan Pengadilan No: 2044/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Bar. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berdasarkan asas-asas norma hukum tertulis dengan cara penggambaran yang deskriptif analitif. Sehinnga melalui analisis kedua putusan tersebut kita mengetahui factor apa saja yang menyebabkan perdagangan manusia menimpat TKI. Kata kunci:Tenaga Kerja Indonesia, Perdagangan Manusia.

---

This thesis discusses about what the causal factors of trafficking so rampant override Indonesian Workers and legal protection for Indonesian Workers against the dangers of human trafficking. To determine the cause of human trafficking factor affecting migrant workers, the authors conducted an analysis of court rulings with registry number 387 Pid.Sus 2012 PN Krw and 2044 Pid.Sus 2013 PN.JKT.Bar. This thesis is a normative juridical research is based on the principles of the rule of law is written in a way that descriptive depiction analitif. Thus, with both analyzes of the decision we determine what factors are causing human trafficking afflict the TKI.Key words Legal Protection, Indonesia Labour, Trafficking Crimes, Human Trafficking."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Kasus ? kasus Perdagangan Orang yang terjadi diIndonesia, terkait dengan penegakan Hak Asasi Manusia. Indonesia dikatakan sebagaisalah satu negara terburuk dalam menangani kasus perdagangan orang. Banyaknyakasus perdagangan orang yang terjadi di Indonesia membuktikan bahwa negara inimenjadi salah satu negara yang tidak dapat memberantas perdagangan orang.Keberadaan Undang ? Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak PidanaPerdagangan Orang belum berarti tindak pidana perdagangan orang yang terjadi diIndonesia telah efektif diberantas. Tindak pidana perdagangan orang dikategorikansebagai salah satu tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Oleh sebab itu,keberadaan Undang ? Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak PidanaPerdagangan Orang juga sudah seharusnya dan sepantasnya mencakup juga tentangpemenuhan hak asasi korban perdagangan orang. Selain mengacu pada Undang ?undang tersebut, konsep pemenuhan hak asasi korban perdagangan orang juga dapatdilihat dari berbagai sumber. Undang ? undang Nomor 26 tahun 2000 tentang HakAsasi Manusia menyatakan bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia mempunyaihak untuk memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Konsep pemenuhanhak asasi manusia inilah yang menjadi acuan penulis dalam menganalisis kasus ?kasus perdagangan orang di Indonesia. Di dalam kasus yang terjadi baik di Medanmaupun di Kalabahi, hal yang diperhatikan adalah apakah Majelis Hakim dalammemutuskan perkaranya sejalan dengan tujuan diberlakukannya Undang ? UndangNomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan terlebihapakah dengan adanya Undang ? Undang tersebut korban perdagangan orang telahterpenuhi hak asasi manusianya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the cases of trafficking that occurred in Indonesia , related to theenforcement of human rights . Indonesia is said to be one of the worst countries in dealing with trafficking cases. The number of trafficking cases that occurred in Indonesia proves that the country is becoming one of the country that could notcombat human trafficking . The existence of Law Number 21 Year 2007 concerningthe Crime of Trafficking in Persons does not mean the human trafficking crime thatoccurred in Indonesia has been effectively eradicated . Human trafficking crime iscategorized as one of the crime that violate human rights . Therefore , the existence ofLaw Number 21 Year 2007 concerning the Crime of Trafficking in Persons shouldand rightly include also on the fulfillment of human rights of victims of trafficking.In addition to referring to the Act - the law , the concept of the fulfillment of humanrights of victims of trafficking can also be viewed from a variety of sources. Law No. 26 of 2000 concerning Human Rights states that victims of human rights violations have the right to compensation , restitution and rehabilitation . The concept of thefulfillment of human rights is the author reference in analyzing the cases of humantrafficking in Indonesia . In the case both in Medan and in Kalabahi , things to lookfor is whether the judges in deciding the case is in line with the objective ofenactment - Law Number 21 Year 2007 concerning the Crime of Trafficking inPersons and especially whether the presence of the law of human trafficking havefulfilled the victim?s human rights"