Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLembaga pembiayaan menawarkan berbagai macam bentuk jaminan bagipenyediaan dana untuk barang-barang modal bagi pengusaha, diantaranya adalahjaminan fidusia. Jaminan Fidusia tumbuh sebagai upaya pemenuhan kebutuhanmasyarakat akan adanya lembaga jaminan kebendaan bagi benda bergerak tanpaharus menyerahkan benda ke dalam kekuasaan kreditor dan telah memberikanbantuan kepada para pengusaha yang membutuhkan modal. Jaminan fidusia wajibdidaftarkan. Pendaftaran tersebut dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia danjaminan fidusia tersebut lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnyajaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Tujuan pendaftaran tersebut adalahuntuk memenuhi asas publisitas dari jaminan fidusia sehingga dapat memberikankepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan hakyang didahulukan kepada penerima fidusia dibandingkan dengan kreditor lain.Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempatkedudukan Pemberi Fidusia. Terdapat permasalahan dimana Kantor PendaftaranFidusia hanya mencakup wilayah Republik Indonesia sehingga seakan-akan badanhukum asing tidak dapat bertindak sebagai pemberi fidusia karena tidak adatempat pendaftarannya. Bentuk penelitian yang digunakan oleh penulis dalampenelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu bentuk penelitian untukmenemukan suatu data sekunder melalui studi dokumen dan bahan-bahan pustakayang didukung dengan wawancara terhadap narasumber. Penulisan ini dilakukandalam rangka untuk mengetahui jalan alternatif agar badan hukum asing dapatbertindak sebagai pemberi fidusia dan mengetahui prosedur pendaftaran jaminanfidusia yang diberikan oleh badan hukum asing untuk lahirnya jaminan fidusiayang demikian."

"Lembaga Jaminan Fidusia pada awalnya bersumber pada Jurisprudensi, hanya berlaku pada benda bergerak, dan semula merupakan penyimpangan dari gadai yang mensyaratkan adanya penyerahan barang yang dijadikan jaminan (inbezitsteiling) . Fidusia berasal dari hukum Romawi yang dikenal dengan Fiducia cum Creditore contracta. Dalam hukum Indonesia Lembaga Jaminan Fidusia dipandang cocok untuk mengakomodir kebutuhan praktek pengikatan jaminan kebendaan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan pengaturan Lembaga Jaminan Fidusia itu sendiri, yang semula hanya bersumber pada Jurisprudensi di Negeri Belanda terkenal dengan Bierbrouwerij arrest, sementara di Indonesia mengacu pada arrest Bataafse Petroleum Maatschappij (Hoggerechthoof, 18 Agustus 1932). Dalam perkembangan kemudian objeknya beralih yang semula hanya benda bergerak menjadi termasuk juga benda tetap (tanah dan bangunan) dapat difidusiakan. Ketentuan tersebut dijumpai dalam pasal-pasal tertentu dari Undang-undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun dan Undang-undang No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman. Kalangan perbankan dan dan para pelaku ekonomi membutuhkan bentuk pengikatan jaminan yang sederhana dan mudah serta aman. Kebutuhan tersebut direspon oleh pembentuk UU dengan menerbitkan U] No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang akan berlaku per 30 September 2000. Segi positif dan negatif dari UU Jaminan Fidusia tersebut gencar didiskusikan oleh pelbagai kalangan terutama kalangan perbankan dan notaris. Tulisan ini ingin mengungkapkan antisipasi apa yang disiapkan oleh kreditur terutama oleh kalangan perbankan untuk melindungi kepentingannya juga antisipasi dari Notaris dan Kantor Lelang Negara"

"Sebelum berlakunya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang, Jaminan Fidusia, pelaksanaan jaminan fidusia menimbulkan banyak masalah, terutama ketiadaan perlindungan hukum bagi kreditor dan pihak ketiga terhadap debitor yang beritikad buruk. Pihak ketiga tidak mengetahui posisi suatu benda yang telah dijadikan jamian fidusia tersebut, apakah terikat jaminan atau tidak. Dengan penguasaan benda yang dijadikan jaminan fidusia tersebut berada ditangan debitor, pihak ketiga menganggap bahwa benda tersebut adalah milik debitor. Hal ini sesuai dengan asas yang terdapat dalam pasal 1977 ayat (1) KUHPer yang menyatakan bahwa penguasaan adalah alas hak yang sempurna. Terhadap permasalahan ini, pemerintah berusaha mengatasinya dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang salah muatannya berisi tentang pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, baik kreditor, debitor, dan pihak ketiga. Namun dengan adanya ketentuan baru tentang pendaftaran jaminan fidusia mempunyai dampak terhadap pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan kantor yang akan mencatat pendaftaran jaminan fidusia namun karenakan kantor tersebut baru berdiri, maka terdapat banyak hambatan yang dialami. Hambatan-hambatan yang dialami dapat menyebabkan tugas yang harus dilaksanakan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia tidak dapat berjalan dengan baik dan dapat pula menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum berkenaan dengan pelaksanaan tugas Kantor Pendaftaran Fidusia."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai akibat hukum dari melakukan fidusia ulang danpendaftaran jaminan fidusia yang berlaku di Indonesia sekarang ini. Penelitian iniadalah penelitian preskriptif dimana penelitian ini bertujuan untuk memberikanjalan keluar atau saran untuk mengatasi suatu permasalahan. Hasil penelitian inimenyarankan bahwa perlunya amandemen atau direstrukturisasi terhadapUndang-Undang Jaminan Fidusia karena sudah tidak sesuai lagi dengankebutuhan masyarakat sekarang ini dimana terdapat beberapa pasal yang tidakkonsisten antara yang satu dengan yang lainnya dan walaupun sudah dibuatpendaftaran Jaminan Fidusia secara online untuk mempermudah pendaftarantetapi masih saja sistem tersebut memiliki kelemahan sehingga perlu untukditinjau ulang agar para pihak dapat mengakses database mengenai JaminanFidusia secara lengkap. Sehingga perlu dengan segera Undang-Undang JaminanFidusia untuk diamandemen agar tercapainya kepastian hukum bagi para pihak

---

ABSTRACTThis thesis discusses about legal consequences oh the dual fiduciary and fiduciaryregistration that applicable in Indonesia nowadays. This research is prescriptive inwhich this research aims to provide solutions or suggestions to overcome aproblem. The results of this research suggest that need for amendment orrestructuring of the Fiduciary Law because it is no longer relevant to the needs oftoday's society where there are several chapters that are not consistent betweeneach other and despite being made Fiduciary online registration to facilitateregistration but the system still has flaws that need to be reviewed so that theparties can access the database of Fiduciary fully. So it needs to immediatelyFiduciary Law to be amended in order to achieve legal certainty for the parties"

"Tesis ini membahas mengenai pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat 1 (a) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian ini adalah bahwa Notaris Wachid Hasyim terbukti telah lalai dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris yaitu tidak menjalankannya secara cermat dan teliti yang berakibat ditolaknya pendaftaran akta jaminan fidusa atas bangunan tersebut. Penolakan pendaftaran jaminan fidusia atas bangunan adalah tepat karena ternyata bangunan tersebut didirikan diatas tanah HGB yang juga dimiliki oleh si pemilik bangunan yang merupakan objek Hak Tanggungan sehingga tidak dapat didaftarkan.

---

This thesis discusses about violation of regulated in Section 16 paragraph 1 (a) of Law Number 30 Year 2004 concerning the Notary in the making Fiduciary Warranty Deed. This research is a normative legal research with the nature of explanatory research. The results of this study is the Notary Wachid Hashim proved has neglected in running his position as Notary who is not running a careful and thorough which resulted in rejection of registration fidusia warranty deed of the building. Refusal registration fiduciary of the building is appropriate because the the building was built on land which owned by HGB who is also the owner of building which is the object of Mortgage (Hak Tanggungan) that can not be registered."

"ABSTRAKTesis ini akan membahas mengenai akibat hokum serta sanksi dari keterlambatan pendaftaran Jaminan Fidusia oleh Notaris dan kedudukan Akta Jaminan Fidusi dengan penegasan kembali karena lahirnya ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang mengatur mengenai jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia. Penelitian ini adalah penelitian hokum normatif dengan sifat penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian ini adalah bahwa akibat hukum dari keterlambatan pendaftaran jaminan fidusia adalah tidak dapat didaftarkan karena pendaftaran jaminan fidusia pada saat ini menggunakan system elektronik, namun sanksi dari keterlambatan pendaftaran jaminan fidusia belum pernah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia serta peraturan pelaksanaan lainnya. Kedudukan Akta Jaminan Fidusia dengan Penegasan Kembali merupakan akta baru yang sah karena didasari oleh kuasa yang diberikan dalam Akta Jaminan Fidusia yang sebelumnya.

---

ABSTRACT

This tesis will discuss the legal concequences and sanctions of lateness in the registration of fiduciary assignment by a Notary and Position of Fiduciary Assignment With the Reaffirmation since the birth of the provisions of Article 4 Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 21 2015 about Registration of the Fiduciary Assignment Procedures and Fees Making a Fiduciary Assignment Deed governing period registration of the fiduciary assignement. This research is a normative legal research with the nature of explanatory research. The result of this study is the legal concequences of the lateness in the registration of fiduciary assignment is not able to be registered because the fiduciary assignment registration at this time using the electronic system, but the sanctions from the lateness in the registration of fiduciary assignment has never been regulated in law of the fiduciary assignment as well as other implementation regulations. The position of the fiduciary assignment deed with the reaffirmation of the new certificate is legitimate because it is based on the authority given in the fiduciary assignment deed previously."

"[Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010/Tahun 2012 tentangpendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumenuntuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia dan diperkuat oleh PeraturanOtoritas Jasa Keuangan nomor 29/POJK.05/2014 tahun 2014 tentang penyelenggaraan usahaperusahaan pembiayaan, PT. Mutiara Finance (bukan nama sebenarnya) wajib untuk mendaftarkanakta jaminan fidusia tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal perjanjian kreditnya dan PT.Mutiara Finance telah menyesuaikan Sistem Operasional Prosedur (SOP) tentang fidusia. Namun,notaris lalai dalam memenuhi SOP tersebut walaupun sebelumnya telah diinformasikan danmenyetujui akan perubahan SOP tentang fidusia. Untuk itu, notaris melanggar pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan pasal 3 Kode Etik Notaris. Perlindungan hukum terhadappenerima fidusia dalam kasus ini lemah namun notaris dapat dikenakan sanksi karena melanggarUUJN, kode etik dan wanprestasi terhadap perjanjian. Hasil penelitian ini bersifat eksplanatorisanalitis karena penulis ingin menjelaskan objek penelitian yang lebih mendalam dari akibat hukumterhadap penerima fidusia atas keterlambatan pendaftaran akta jaminan fidusia.;Based on Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010/Tahun 2012 aboutFiduciary Registration for Finance Company that conducted consumer financing on motor vehiclewith the imposition of fiduciary and strengthen by Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor29/POJK.05/2014 tahun 2014 about organizing finance company, PT. Mutiara Finance (not realname) is obliged to register fiduciary deed no more than 30 (thirty) days since credit agreement’sdate and PT. Mutiara Finance have conformed their System Operational Procedure (SOP) aboutfiduciary. However, the notary was negligent in fulfilling said SOP despite being informed beforeand have accepted the Fiduciary SOP conformation. Therefore, the Notary violated act 16 ofUndang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) and act 3 of Kode Etik Notaris. Legal protection forfiduciary recipient in this case is poor but notary can be punished because notary violated UUJN,kode etik and default. The result of this study will be analytical explanatory because the writerwants to describe the study object more deeply about legal consequences for fiduciary recipientsdue to late registration of fiduciary deeds, Based on Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010/Tahun 2012 aboutFiduciary Registration for Finance Company that conducted consumer financing on motor vehiclewith the imposition of fiduciary and strengthen by Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor29/POJK.05/2014 tahun 2014 about organizing finance company, PT. Mutiara Finance (not realname) is obliged to register fiduciary deed no more than 30 (thirty) days since credit agreement’sdate and PT. Mutiara Finance have conformed their System Operational Procedure (SOP) aboutfiduciary. However, the notary was negligent in fulfilling said SOP despite being informed beforeand have accepted the Fiduciary SOP conformation. Therefore, the Notary violated act 16 ofUndang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) and act 3 of Kode Etik Notaris. Legal protection forfiduciary recipient in this case is poor but notary can be punished because notary violated UUJN,kode etik and default. The result of this study will be analytical explanatory because the writerwants to describe the study object more deeply about legal consequences for fiduciary recipientsdue to late registration of fiduciary deeds]"

"Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dari yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam. Kegiatan pinjam-meminjam yang dilakukan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman memerlukan perlindungan hukum melalui sebuah lembaga jaminan yang mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum baik kepada pemberi pinjaman maupun penerima pin jaman. Dengan disahkannya rancangan Undang-undang oleh Presiden mengenai Jaminan Fidusia, maka terbentuklah undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia, secara komperhensif, memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggung yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan keadilan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, maka jaminan fidusia ini mewajibkan adanya pendaftaran bagi benda yang akan dijaminkan dengan jaminan fidusia ini. Adanya pendaftaran Fidusia membuat jaminan ini menjadi dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan yang berkaitan dengan perikatan jaminan tersebut, dan untuk memenuhi asas spesialitas dan publisitas."

"ABSTRAKTesis ini membahas pendaftaran perubahan sertifikat fidusia atas perubahan nilaiobyek fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI PropinsiJawa Barat. Dimana dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentangJaminan Fidusia dinyatakan apabila terdapat perubahan sertifikat fidusia tidakdiperlukan perubahan akta jaminan fidusia. Penulisan tesis ini difokuskan padaprosedur pelaksanaan pendaftaran fidusia di Propinsi Jawa Barat yang tidak sesuaidengan Undang-undang Jaminan Fidusia.Penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu menitikberatkan pada peraturanperundang-undangan yang berlaku, referensi dan literatur yang berkaitan denganhal tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian kepustakaandalam upaya mencari data yang bersifat primer yaitu melalui wawancara dansekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, skunder dan tersier. Hasilpenelitian menyarankan bahwa Kementerian Hukum dan HAM menerbitkanperaturan supaya terdapat keseragaman pendaftaran perubahan fidusia padaKantor Wilayah seluruh Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the registration of the fiducia certificates amendmentto change its object value through Fiducia Registration Office at West JavaProvincial Office of the Ministry of Law and Human Rights. Pursuant to Law No.42 of 1999 concerning Fiduciary Facility, if the fiducia certificate is amended thenit?s not necesary to make a prior amendment on its deed. The thesis is focused onthe implementation of the registration procedure in West Java Provincial FiduciaRegistration Office which is not in accordance with the law of Fiduciary Facility.This research uses normative yuridical approach. The data sources are taken fromthe primary data such as interview and the secondary data such as primary,secondary and tertiary law material. The result of this research gives suggestion tothe Ministry of law and Human Rights to issue a regulation in order to createuniformity at all Provincial Fiducia Registration Office throughout Indonesia."