Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas 2 permasalahan. Pertama, bagaimana mekanisme perpanjangan kontrak antara PT Garuda Indonesia dengan PT Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo Prima sehingga dapat dikatakan telah melakukan praktek diskriminasi dalam persaingan usaha? Kedua, apakah pertimbangan Putusan KPPU mengenai persetujuan perpanjangan kontrak pengadaan Give Away Haji antara PT Garuda Indonesia dengan PT Gaya bella Diantama dan PT Uskarindo Prima telah sesuai dengan doktrin dan teori hukum persaingan usaha? Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian mekanisme persetujuan perpanjangan kontrak pengadaan give away Haji dengan aturan yang berlaku dan untuk mengetahui kesesuaian Putusan KPPU dalam perkara persetujuan perpanjangan Give Away Haji antara PT Garuda Indonesia dengan PT Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo Prima dikaitkan dengan doktrin dan teori hukum persaingan usaha. Skripsi ini berkesimpulan, mekanisme persetujuan perpanjangan kontrak pengadaan give away Haji yang dilakukan antara PT Garuda Indonesia dengan PT Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo Prima tidak sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003, dimana seharusnya pengadaan diatas nilai pagu Rp. 50.000.000 harus dilaksanakan dengan pelelangan umum, namun dalam pertimbangan putusan KPPU, PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo Prima dinyatakan bersalah dengan pertimbangan yang tidak memahami mengenai administrasi pengadaan tender. Pertimbangan mengenai administrasi tender yang dijabarkan dengan tidak baik tersebut menyebabkan pertimbangan yang tidak baik juga dalam menjabarkan unsur praktek diskriminasi. sehingga praktik diskriminasi yang dilakukan antara PT Garuda Indonesia dengan PT Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo Prima tidak dijabarkan dengan baik dalam pertimbangan Majelis Komisi KPPU.

---

ABSTRACTThe matter of discussion in this thesis would be about two main issues. First, it discuss about how the mechanism of the contract renewal between PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama, and PT Uskarindo Prima can be qualified has done the practice of discrimination. The second issue would be about the discussion regarding the consideration of KPPU?s verdict on the contract renewal between PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama, and PT Uskarindo Prima; whether it has fit with doctrine and the theory of competition law. Using the literature research method, this thesis aiming in finding the congruity between the mechanism of the contract renewal between PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama and PT Uskarindo Prima in procurement pilgrim give away with the ruling policy. The other aim is to find the congruity in KPPU?s verdict on the contract renewal between PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama and PT Uskarindo Prima in procurement pilgrim give away and the doctrine and theory of competition law. The conclusion of this thesis claims that the mechanism of the contract renewal between PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama, and PT Uskarindo Prima in procurement pilgrim give away isn?t congruence with Keppres Number 80 Year 2003 that stated that the procurement with the value higher than Rp50.000.000 supposed to be done with the mechanism with public tender. Although KPPU convict PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama, and PT Uskarindo Prima, but it didn?t base its consideration with the right reason on public tender administration. Considerations regarding the administration of public tender that are not well described lead to a bad consideration in describing the elements of discrimination practice as well. In result, the discrimination practices that have done by PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama, and PT Uskarindo Prima are not well described in the consideration of KPPU assembly."

"UU Antitrust yang mulai berkembang pada awal abad 19, terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan. Perkembangan juga terjadi dalam penetapan kebijakan dan implementasinya. Dalam hal ini, perkembangan tentang pelaksanaan hukum persaingan usaha berkaitan erat dengan kajian ekonomi tentang persaingan usaha. Perkembangan persaingan usaha menjadi menarik, jika dikaitkan dengan keputusan perkara persaingan usaha. Bagi Indonesia perkembangan pemahaman dan implementasi terhadap UU persaingan usaha menjadi sangat penting. Karena Indonesia tergolong sebagai negara yang masih muda dalam masalah persaingan usaha. Lahirnya Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dan terbentuknya KPPU, telah membawa harapan besar terhadap pelaksanaan persaingan usaha yang sehat di Indonesia.Disadari KPPU merupakan instrumen utama, sebagai ujung tombak dalam menjaga dan menegakkan praktek persaingan usaha yang sehat. Dalam hal ini kebijakan KPPU akan menjadi bagian penting dalam pengembangan usaha yang sehat di Indonesia. Oleh sebab itu penulis memandang bahwa kajian dari aspek ekonomi terhadap putusan KPPU menjadi amat penting, terutama untuk memberikan bobot putusan yang Iebih balk dan tepat di masa yang akan datang. Hal ini sekaligus untuk mengetahui sejauhmana perkembangan persaingan usaha di Indonesia.Dari 31 Perkara yang diputuskan KPPU dalam periode 2000-2005 terdapat 13 Janis pelanggaran. Telaah dalam tesis dibatasi pada perkara yang berkaitan dengan tender dan posisi dominan. Dalam hal ini penulis melakukan analisis terhadap pendekatan yang digunakan KPPU dalam pengambilan putusan, serta alasan-alasan ekonominya. Hasilnya, KPPU telah mengunakan pendekatan pemikiran persaingan, meskipun diperlukan penjelasan Iebih lanjut terhadap alasan-alasan teoritis di dalamnya.Dalam proses pembuktian terhadap perkara terkait, putusan KPPU Iebih didasarkan atas unsur-unsur utama dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara tender dan posisi dominan. Sedangkan alasan-alasan dalam aspek ekonomi diperlukan penjelasan Iebih lanjut sebagai pengkayaan terhadap muatan putusan. Kiranya aspek penting tesis ini herbicara tentang upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang proses pemilihan mitra kerja atau beauty contest. Para Terlapor, yakni PT Pertamina, PT Medco Energi Internasional, dan PT Medco E&P Tomori Sulawesi melakukan proses beauty contest atau suatu proses pemilihan mitra kerja untuk menjalankan proyek gas Blok Donggi-Senoro secara bersama-sama. Mereka memilih dan menunjuk Mitsubishi Corporation dalam proses pemilihan mitra tersebut. Namun menurut KPPU, perkara ini merupakan salah satu bentuk persaingan usaha yang tidak sehat, karena PT Pertamina, PT Medco Energi Internasional dan PT Medco E&P Tomori Sulawesi dinilai telah melakukan tindakan persekongkolan tender yang merugikan peserta lainnya. Dalam memutus perkara ini, KPPU menjatuhkan hukuman kepada mereka dengan ketentuan pasal 22 dan 23 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Skripsi yang dibuat dengan metodepenelitian yuridis normatif ini menyimpulkan bahwa KPPU tidak tepat dalam memutus bersalah para terlapor dengan ketentuan mengenai tender dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tersebut, mengingat ketentuan tender tersebut tidaklah mengatur mengenai proses pemilihan mitra kerja sebagaimana yang dilakukan oleh para terlapor.

---

This thesis discusses about the decision of The Comission for The Supervision of Business Competition (KPPU) about the process of selecting partners or beauty contest. The Parties, PT Pertamina, PT Medco Energi Internasional, and PT Medco E & P Tomori Sulawesi did beauty contest process or a process of selecting project partners to run the gas project of Block Donggi-Senoro together. They select and appoint the Mitsubishi Corporation in this partner selection process. But according to the Commission, this case is one form of unfair business competition, because of PT Pertamina, PT Medco Energi Internasional and PT Medco E & P Tomori Sulawesi have been regarded as doing tender conspiracy which harm the other participants. In deciding this case, the Commission condemned them with the provisions of articles 22 and 23 of Act No. 5, 1999 about Competition Law. This thesis prepared by the method of juridical normative study concludes that the Commission is not accurate in deciding the guilt reported to the provisions of the tender in Act No. 5 of 1999, considering the provisions of the tender is not regulating the process of selecting partners as what the parties done."

"Pada masa lalu kondisi persaingan di Indonesia sarat dengan nuansa monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, beberapa pelaku usaha tertentu telah menjadi besar dan menguasai beberapa bidang produksi dan layanan jasa. Penguasaan tersebut muncul akibat pemberian proteksi dan kemudahan-kemudahan oleh pemerintah yang bermaksud membesarkan pelaku usaha dalam negeri, pada kenyataannya proteksi tersebut menjadikan pelaku usaha tertentu menjadi tidak efisien, namun mendominasi pasar dan memunculkan apa yang disebut kapitalisme semu (ersatz capitalism). Lahirnya Undang-undang No.5/1999 mengatur tentang perjanjian dan perilaku usaha, salah satunya terkait dengan integrasi vertikal yang diatur dalam pasal 14. Penerapan pasal 14 tersebut akan bertalian dengan metode pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan rule of reason yang mengedepankan pembuktian pada "dampak" dan "cara" sehingga perilaku atau perjanjian tersebut dapat dilarang. Pada konteksnya terdapat dua cara pandang yang berbeda mengenai integrasi vertikal, beberapa sarjana menganggap integrasi vertikal tidak perlu dilarang sebab tujuan efisiensi yang melatar belakanginya jauh lebih kuat ketimbang dampak merugikan yang ditimbulkannya, namun cara pandang yang lain melihat bahwa integrasi vertikal perlu untuk tetap dilarang apabila merugikan persaingan usaha. Sebagai contoh aplikatif berkaitan dengan pelanggaran pasal 14, Penulis mengangkat kasus dual access PT. (Persero) Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia, yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemahaman bukan hanya secara teori namun juga secara praktis mengenai teknik penerapan pendekatan rule of reason oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memang diberikan kewenangan untuk itu oleh UU NO.5/1999."

"ABSTRAKSkripsi ini mebahas tentang analisis yuridis terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait penguasaan pasar dan penyalahgunaan posisi dominan dalam sektor minuman olahan serbuk yang dilakukan oleh PT Forisa Nusapersada melalui Program Pop Ice The Real Ice Blender yang termuat dalam Internal Office Memo No. 15/IOM/MKT-DB/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014. Program ini diperkuat dengan adanya Surat Perjanjian Kontrak Dislay Pop Ice antara PT Forisa Nusapersada dengan para pemilik kios minuman dan atau toko pasar. KPPU menyatakan bahwa PT Forisa Nusapersada terbukti bersalah dan melanggar Pasal 19 huruf a dan b dan Pasal 25 ayat 1 huruf a dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sekaligus membayar denda sebesar Rp 11.467.500.000,00. Adapun dalam penulisan skripsi ini Penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan tujuan menganalisis Program Pop Ice The Real Ice Blender yang dilakukan oleh PT Forisa Nusapersada berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Peraturan Komisi No. 3 Tahun 2009, dan Peraturan Komisi No. 6 Tahun 2010. Penguasaan Pasar merupakan kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Namun, penguasaan pasar diperbolehkan apabila dilakukan dengan cara yang sehat. Kemudian, seorang pelaku usaha dinyatakan memiliki posisi dominan apabila menguasai 50 atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes about judicial analysis towards the Commission for the Supervision of Busioness Competition decision No. 14 KPPU L 2015 related to market controlling and abuse of dominant position in powdered beverage sector which conducted by PT Forisa Nusapersada through Pop Ice The Real Ice Blender Program in Internal Office Memo No. 15 IOM MKT DB XII 2014 on 24th December 2014. The Program is strengthened by the letter of Pop Ice contract agreement between PT Forisa Nusapersada and the owner of kiosk or shop in the market. KPPU stated that PT Forisa Nusapersada was found guilty and violated the article 19 a and b , and article 25 1 a and c Law No. 5 Year 1999 and pay a fine of 11.467.500.000,00. The writer used yuridis normative method to analyze Pop Ice The Real Ice Blender Program by PT Forisa Nusapersada based on the Law No. 5 Year 1999, Commission Regulation No. 3 Year 2009, and Commission Regulation No. 6 Year 2010. Market Controlling is an activity that is prohibited under the Law No. 5 Year 1999. However, market controlling is allowed if conducted fair and achieved in a legal way. Also, if a businessman stated has a dominant position if they holds 50 or more market controlling of one particular type of goods or service."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No 20/KPPU-I/2016 terkait pelanggaran pasal 5 ayat 1 Undang-undang no 5 tahun 1999 tentang penetapan harga yang diduga dilakukan oleh PT Artha Samudera Kotindo dan PT Sarana Gemilang pada kawasan Tempat Penimbunan Pabean TTP KPP Bea dan Cukai di Belawan. Dugaan tersebut diperkuat dengan adanya perjanjian yang dilakukan oleh PT Artha Samudera Kotindo dan PT Sarana Gemilang berkaitan dengan penetapan tarif pada jasa handling untuk BTD barang tidak dikuasai berupa kontainer 20 FT, 40 FT, dan over height/over width/ over length. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan tujuan untuk menganalisis dugaan pelanggaran yang dilakukan PT Samudera Artha Kortindo dan PT Sarana Gemilang dengan nomor perkara 20/KPPU-I/2016 berdasarkan UU no 5 tahun 1999 dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha no 4 tahun 2011. Berdasarkan putusan Majelis Komisi, penetapan harga didasarkan pada perjanjian yang dilakukan kedua perusahaan memenuhi unsur pada pasal 5 ayat 1 karena bukti langsung dan tidak langsung terpenuhi. Penetapan tarif melalui asosiasi membuat tarif yang dikenakan memiliki beberapa kesamaan.

---

ABSTRACTThis bachelor thesis discussed about Analysis of Commission 39s Decision No 20 KPPU I 2016 Regarding Alleged Violations based on article 5 1 section a law no 5 1999 about price fixing in handling tarif by PT Artha Samudera Kotindo and PT Sarana Gemilang on KPP Kawasan Penimbunan Pabean Custom in Belawan. The allegation is supported by the facts, there is an agreement between PT Artha Samudera Kontindo related on tarif policy of handling service for BTD Barang Tidak Dikuasai about container 20 FT, 40 FT and over height over width over length. In writing of this bachelor thesis writer use normative analysis to analyzed alleged violations by PT Artha Samudra Kotindo and PT Sarana Gemilang with decision No 20 KPPU I 2016 based on law no 5 1999 and Comission law no 4 2011. Based on the verdict of the anti competition commission, price fixing based on agreement between PT Artha Samudra Kontindo substantial enough to be proven violating chapter 5 section 1 because there are direct evidence and indirect evidence. Price fixing by the association made tarif have some similarity."

"Dalam dunia usaha bongkar muat, efisiensi kerja dan peningkatan produktivitas merupakan tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai efisiensi kerja dan mencapai peningkatan produktivitas tersebut, PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau PT.Pelindo I membangun dan mengoperasikan Terminal Curah Kering (TCK) sebagai terminal bongkar muat komoditi curah kering khususnya bungkil kelapa sawit untuk menggantikan manual conveyor di Pelabuhan Belawan Medan. Untuk mengelola dan mengoperasikan TCK tersebut, PT. Pelindo I membuat perjanjian sewa-menyewa dan pengoperasian gudang 109 dan 111 serta lapangan penumpukan di Pelabuhan Belawan Medan dengan PT.Musim Mas yang ditunjuk sebagai pemenang tender oleh PT.Pelindo I, dimana perjanjian tersebut melarang Perusahaan Bongkar Muat (PBM) lainnya di Pelabuhan Belawan untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat di TCK sehingga terancam gulung tikar. Perjanjian tersebut diduga telah meniadakan persaingan usaha yang sehat dan telah melanggar beberapa ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Oleh karena itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah melakukan pemeriksaan dan penyelidikan untuk membuktikan apakah terdapat praktek persaingan usaha tidak sehat dan apakah ketentuan-ketentuan dalam UU No.5 Tahun 1999 telah diterapkan dengan benar dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU terhadap pengelolaan dan pengoperasian TCK oleh PT.Pelindo I dan PT.Musim Mas di Pelabuhan Belawan Medan."

"Tesis ini membahas mengenai penerapan prosedur akuisisi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan dari penulisan ini, adalah mengetahui prosedur akuisisi yang harus ditempuh pelaku usaha untuk melakukan akuisi dan sanksi yang dapat diterapkan dalam hal pelaku usaha yang bersangkutan tidak mematuhinya. Penelitian yuridis normatif ini adalah penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur akuisisi yang saat ini diterapkan Peraturan Pemerintah yang berupa mandatory post merger notification system dirasakan kurang tepat karena sistem tersebut dapat menimbulkan kerugian kepada pelaku usaha.

---

This thesis describe the application of procedure acquisition of companies based on Government Regulation (Peraturan Pemerintah or “PP”) Number 57 Year 2010 on Merger or Consolidation of Business Entities and Acquisition of Companies which May Cause Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The purpose of this study is to know share acquisition procedure based on the Government Regulation and sanction to be imposed on the business entity concerned in the event that it fails to obey the procedure. This juridical normative research is qualitative descriptive interpretive. The research shows that mandatory post-merger notification system in the acquisition procedure deemed to be improper thus it may result into a negative impact to business entities and society."

"Bahwa pembangunan ekonomi kita diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa dalam iklim usaha yang sehat dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang dimaksudkan untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisensi ekonomi Nasional sebagai satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil, mencegah praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha dan terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.Untuk berhasilnya pelaksanaan Undang-Undang tersebut telah dibentuk sebuah lembaga pengawas yang disebut dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat atau disingkat Komisi Komisi ini mempunyai kekuasaan yang cukup unik / besar karena dapat menyelidiki, memeriksa bahkan menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-Undang No.5 tahun 1999 yang dilakukan oleh pelaku usaha.Karena komisi ini mempunyai kekuasaan yang luar biasa, maka dalam pelaksanaannya keberadaan komisi ini banyak dipertanyakan, oleh pelaku usaha maupun praktisi hukum. Suatu putusan KPPU dalam masalah tender saham dan obligasi PT IMSI,Tbk yang menurut KPPU melanggar Undang-Undang No.5 tahun 1999 ternyata telah dibatalkan ditiga Pengadilan Negeri Jakarta (Pusat, Barat dan Selatan). Dengan dibatalkannya putusan KPPU tersebut, maka timbul pertanyaan mengapa hal tersebut dapat terjadi, dan apabila terus terjadi sedemikian maka harapan terhadap Komisi sebagai salah satu upaya mempercepat recovety perekonomian kita yang semakin terpuruk ini akan menjadi jauh"