Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2005 meluncurkan sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak secara online dan real time berbasiskan Internet yang disebut e-filing. Dalam perjalanannya hingga saat ini e-filing kurang populer dilihat dari jumlah Wajib Pajak yang menggunakannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah sistem e-fiing dapat diterima oleh Wajib Pajak dan bagaimana perilaku penerimaannya berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan analisis jalur Structural Equation Modelling berbasis Variance (Partial Least Square) dengan alat bantu perangkat lunak SmartPLS versi 2.0.Hasil pengujian menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penerimaan Wajib Pajak terhadap e-filing adalah persepsi kegunaan, persepsi kemudahaan penggunaan, sikap terhadap penggunaan, kesukarelaan menggunakan dan norma subyektif. Faktor-faktor lain seperti persepsi kemampuan mengontrol, persepsi resiko, pengalaman menggunakan dan jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap niat perilaku untuk menggunakan e-filing. Mayoritas responden menyatakan bahwa e-filing dapat diterima sebagai sistem pelaporan pajak secara online dan real time.

---

Online and real time internet base tax returns, it is called e-filing, have been launched since 2005 by Indonesia Directorate General of Taxes in order to improve quality of services to taxpayers. On it`s journey until present, e-filing is unpopular seen from the amount of it`s users. This research has main aims that are to analyze whether e-filing can be accepted by Indonesian taxpayers and to know how behavior Intentions to use e-filing and what factors can influence its. Structural Equation Modelling variance base (partial least square) with SmartPLS software version 2.0 has been used in this research.

The result shows that perceived usefulness, perceived easy of use, attitude toward using, voluntariness of using and subjective norm are factors can influence taxpayers behavior intentions in using e-filing. Other factors such as perceived behavioral control, perceived risk, experience of using e-filing and gender do not influence to behavioral intentions in using e-filing. Most of respondents are able to use and easily accept e-filing as online and real time system of tax return."

"Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara kualitas informasi dan kualitas sistem dengan kepuasan pembayar pajak ketika menggunakan sistem efiling serta untuk meneliti kesiapan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP), khususnya bagian sistem informasi, mengenai pelaksanaan sistem e-filing. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Model pengukuran yang digunakan adalah updated model DeLone dan McLean (2003). Hasil penelitian ini adalah kualitas sistem mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan pembayar pajak sementara kualitas informasi tidak mempunyai pengaruh signifikan. Hasil penelitian yang kedua adalah pihak DJP telah siap mengenai pelaksanaan sistem e-filing di Indonesia meskipun masih memiliki beberapa kekurangan.

---

The purpose of this study is to analyze the relationship between information quality and system quality with taxpayers’ satisfaction when using the e-filing system and to know the readiness of the Directorate General of Taxation (DJP), particularly the information system, about the implementation of the e-filing system. This research is a quantitative approach. Measurement model used in this study is the updated model of DeLone and McLean (2003).

First result of this study is system quality has significant impact to taxpayers’ satisfaction while information quality has not. The second result of this study is the DJP has been prepared on the implementation of the e-filing system in Indonesia, although it still has some shortcomings."

"Pemanfaatan teknologi informasi berbasis internet kini berkembang demikian pesatnya, Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2012 memberikan pelayanan fasilitas pelaporan berbasis internet melalui sistem e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam tujuan utamanya peningkatan penerimaan pajak. Dilihat dari aspek ease of administration, kebijakan sistem e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak perlu dievaluasi karena secara tidak langsung meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.Penelitian ini betujuan menganalisis tingkat penyampaian SPT PPh Orang Pribadi sebelum dan sesudah adanya sistem e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak. Menjelaskan Wajib Pajak lebih memilih menyampaikan SPT PPh Orang Pribadi menggunakan e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak. Serta menganalisis langkah-langkah yang dilakukan agar sistem e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak menjadi lebih baik. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed methods research) yaitu kombinasi penelitian kuantitatif dan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan adanya sistem e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak tidak signifikan mempengaruhi tingkat penyampaian SPT PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib pajak lebih memilih menyampaikan SPT Tahunannya melalui sistem e-filing karena lebih pasti, mudah, nyaman dan aman. Upaya yang dapat dilakukan agar sistem e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak menjadi lebih baik diantaranya mengevaluasi menu dan fitur sistem e-filing setiap tahunnya,menambah kapasitas server dan jaringan,menjadikan sistem e-filing selain sebagai fungsi pelayanan juga fungsi pengawasan serta ditingkatkannya sosialisasi dan edukasi.

---

Utilization of Internet-based information technology is now growing so rapidly, the Directorate General of Taxation since 2012 has been providing services through the internet-based reporting facility of e-filing system through the website of the Directorate General of Taxation. This is done to improve taxpayer compliance in its main purpose of taxes. Viewed from the aspect of ease of administration, the e-filing system policy through the website of the Directorate General of Taxation needs to be evaluated because it indirectly increases the individual taxpayer compliance.

This study aims to analyze the level of delivery of SPT Personal Income Tax before and after the introduction of e-filing system through the website of the Directorate General of Taxation. Explaining the Taxpayers prefer delivering SPT Personal Income Tax by using e-filing through the website of the Directorate General of Taxation. In addition, to analyze the measures undertaken for the system of e-filing through the website of the Directorate General of Taxes to be better. This study used mixed methods (mixed methods research) namely a combination of quantitative and qualitative research.

The results showed the existence of e-filing system through the website of the Directorate General of Taxation does not significantly affect the rate of submission of SPT Personal Income Tax. Taxpayers prefer Annual SPT through e-filing system because it is more definite, easy, convenient, and safe. Attempts that can be done so that the e-filing system through the website of the Directorate General of Taxation to be better including to evaluate the menus and features of the e-filing system annually, adding server capacity and network, makes the efiling system other than as a function of oversight functions and services also it would increase socialization and education."

"Saat ini kebanyakan wajib pajak sudah memahami kegunaan internet dengan berbagai kemudahannya. Inilah yang mendorong penciptaan bentuk pelayanan perpajakan berbasis internet. Terdapat tiga aplikasi sistem informasi berbasis internet yang telah dikembangkan dan diluncurkan Ditjen Pajak sejak tahun 2005, yaitu sistem pendaftaran wajib pajak dengan aplikasi e-regristration, sistem pembayaran pajak dengan e-payment, dan sistem pelaporan pajak dengan aplikasi e-Filing. Terobosan e-system ini tidak lain sebagai bagian dari reformasi perpajakan khususnya administrasi perpajakan. e-Filing adalah penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer (e-SPT) melalui internet secara online real time. SPT ini berbentuk formulir elektronik yang ditransfer atau disampaikan ke Ditjen Pajak melalui website www.pajak.go.id atau perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (Aplicatian Service Provider atau ASP).Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penerapan e-Filing dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Bogor ditinjau dari asas kepastian hukum dan asas ease of tax administration and compliance; mengetahui hambatan yang dihadapi KPP Pratama Bogor dalam pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan SPT PPh Orang Pribadi dengan menggunakan aplikasi e-Filing; serta menjelaskan upaya yang dilakukan KPP Bogor mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan menggunakan aplikasi e-Filing.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan e-Filing dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bogor belum ada kepastian hukum, sedangkan ditinjau dari asas ease of administration and compliance dari sisi wajib pajak sangat tercermin dalam kemudahan pelaporan e-Filing tersebut, karena wajib pajak sudah tidak perlu lagi antri dan repot dengan berkas-berkas kertas. Begitu juga dari sisi fiskus, mereka sangat terbantu dengan adanya e-filing, karena sudah tidak perlu lagi melakukan perekaman data SPT, dan lain-lain. Tetapi di satu sisi dengan adanya SPT LB yang pada hakekatnya adalah SPT Nihil justru menambah beban kerja aparat pajak serta seringnya terjadi gangguan dalam akses ke website Ditjen Pajak membuat pelaksanaan e-Filing menjadi terhambat.

---

Currently most taxpayers already understand the usefulness of the Internet with various ease. This prompted the creation of an Internet-based form of taxation services. There are three applications of Internet-based information system that has been developed and launched the Directorate General of Taxation since 2005, the taxpayer registration system with the application of e-regristration, payment systems with e-payment of tax, and the tax reporting system with e-Filing. Breakthrough e-system is not another as part of a tax reform tax administration in particular. e-Filing is the delivery of the Notice Period (return period) or Notice of Annual (Annual SPT) in the form of an electronic form in computer media (e-SPT) over the internet in real time online. SPT is shaped electronic form transferred or delivered to the Directorate General of Taxes through the website www.pajak.go.id or Application Service Provider (Aplicatian Service Provider or ASP).The purpose of this study was to analyze the implementation of e-Filing in the reporting of Annual Income Tax Personal in KPP Pratama Bogor in terms of the principle of legal certainty and ease of tax administration and compliance; know the constraints faced in the implementation of reporting SPT by using the e-Filing application; and the efforts of KPP Pratama Bogor overcome obstacles faced in implementation of e-Filing.This study used a qualitative approach. The results indicate the implementation of e-Filing in KPP Pratama Bogor no legal certainty, while in terms of the principle of ease of administration and compliance of the taxpayer is strongly reflected in the ease of reporting the e-Filing, because taxpayers no longer need to queue and hassle with paper files. So also from the tax authorities, they were greatly assisted by the e-filing, because it was no longer perform SPT data recording, and others. But on the one hand with the SPT LB which is essentially nil tax return will increase the burden of work and the tax authorities of frequent interruptions in access to the website of the Directorate General of Taxation makes the implementation of e-Filing to be blocked."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan besaran pengaruh sikap, norma subjektif dan kendali perilaku terhadap intensi Wajib Pajak Orang Pribadi Muslim untuk menggunakan zakat sebagai pengurang Penghasilan Neto. Penelitian dilakukan terhadap 220 responden di wilayah Kota Bekasi yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Bekasi Utara dan Bekasi Selatan dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan Structural Equation Model dan Teori yang digunakan adalah Theory Of Planned Behavior. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap dan norma subjektif mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap intensi Wajib Pajak Orang Pribadi muslim untuk menggunakan zakat sebagai pengurang penghasilan neto. Kendali perilaku tidak berpengaruh secara signifikan, karena masih ada kesulitan dalam pelaporan dan memperoleh informasi tentang zakat sebagai pengurang penghasilan neto serta Wajib Pajak masih merasa kurang mampu untuk memberlakukan perilaku tersebut.

---

The Objective of this research is to determine the influence and how large the influence of attitudes, subjective norms and behavioral control on the intention of individual moslem taxpayer to use zakah as net income deduction. This research has 220 respondents (purposive sampling) in the city of Bekasi. The Respondents are taxpayer in Small Tax Office (STO) North Bekasi and South Bekasi. Data analysis was performed by Structural Equation Modeling base on Theory of Planned Behavior. The results of the research shows that there is a positive and significant influences of attitude toward of behavior and Subjective norm towards Moslem individual taxpayer intention to use zakah as a net income deduction. Perceived Behavioral Control does not have influencesignificantly,because there are still difficulties in reporting and obtaining information about the zakah as a net income deduction and the Taxpayers still feel less able to enforce this behavior."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas efektivitas PP No 46 Tahun 2013 dan pengaruhnya bagi penerimaan dan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penulis membahas efektivitas PP No 46 Tahun 2013 secara deskriptif disertai dengan analisis uji beda dalam mencari pengaruh aturan tersebut terhadap penerimaan dan kepatuhan wajib pajak. Penerapan Peraturan Pemerintah PP No 46 Tahun 2013 secara umum efektif bagi Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Jakarta Tebet. Tidak terdapat perbedaan signifikan untuk hasil uji beda penerimaan dan terdapat perbedaan signifikan untuk hasil uji kepatuhan.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the effectiveness of Regulation of the Government Number 46 of 2013 and the effect of State Revenue and Taxpayer Compliance in Tebet Jakarta Tax Office. This research is quantitative descriptive. The author discusses the effectiveness of Regulation of the Government Number 46 of 2013 descriptively with different test analysis for seeking influence on the acceptance of these rules and taxpayer compliance. Implementation of Regulation of the Government Number 46 of 2013 is generally effective for Tebet Jakarta Tax Office. There was no significant difference in the results of different test acceptance and there is a significant difference to the results of the compliance test."

"Belum banyak riset yang menganalisis kepatuhan Wajib Pajak OP UMKM sektor apotek dari perspektif pengetahuan dan kesadaran pajak dimana sanksi pajak sebagai moderator dengan mix method. Di sisi lain, sektor farmasi masuk sebagai industri strategis nasional dan dalam era pandemi Covid-19 tercatat terdampak positif. Karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengetahuan dan kesadaran pajak baik secara parsial maupun bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak OP pelaku usaha tersebut dengan sanksi pajak sebagai moderator dan ini mengacu pada model behavioural economics. Dengan jumlah populasi 5.227 unit pada tahun 2019 (Kemenkes, 2020), sampel dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM sektor apotek di wilayah Jabodetabek, yang dengan rumus Slovin didapat jumlah sampel 98,12 (dibulatkan 100) dengan teknik convenience sampling. Kriteria inklusi dari sampel adalah apotek dengan peredaran bruto kurang dari Rp. 4,8 milyar per tahun serta bentuk usaha perseorangan di wilayah Jabodetabek. Dengan menggunakan analisis deskriptif, regresi linier berganda, moderated regression analysis, uji signifikansi (uji t dan uji F) serta uji koefisien determinasi, hasilnya menunjukkan; (1) Pengetahuan dan kesadaran pajak berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap kepatuhan pajak, dengan koefisien determinasi sebesar 62,8%; dan bahwa pengetahuan, kesadaran, sanksi pajak dan kepatuhan Wajib Pajak OP UMKM sektor apotek di Jabodetabek berada dalam tingkat yang baik; (2) Sanksi pajak mempunyai pengaruh moderasi negatif yang signifikan pada hubungan pengetahuan dan kepatuhan pajak; (3) Demikian juga, sanksi pajak memiliki pengaruh moderasi negatif yang signifikan pada hubungan kesadaran dan kepatuhan pajak. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi otoritas pajak terkait model peningkatan kepatuhan Wajib Pajak OP UMKM secara sektoral (apotek) untuk melakukan rethinking atas perilaku perpajakan pelaku UMKM sektoral yang heterogen dan melakukan segmentasi melalui identifikasi dan pemahaman perilaku Wajib Pajak OP UMKM berdasarkan sektor usaha atau tingkat pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan pajaknya, serta melakukan reorientasi paradigma kepatuhan pajak menjadi lebih deference approach atau non-deterrence kepada kelompok UMKM sektoral dengan tingkat pengetahuan dan kesadaran pajak yang baik untuk mendukung efektivitas strategi compliance risk management yang dijalankan.

---

There has not been much research that analyzes the compliance of individual taxpayers of MSMEs in the pharmacy sector from the perspective of knowledge and tax awareness where tax sanctions act as a moderator with a mix method. On the other hand, the pharmaceutical sector is included as a national strategic industry and in the era of the Covid-19 pandemic, it was recorded to be positively affected. Therefore, this study aims to analyze the effect of tax knowledge and awareness either partially or jointly on the compliance of individual taxpayers of the pharmacy business owners with tax sanctions as a moderator and this refers to the behavioral economics model. With a population of 5,227 units in 2019 (Ministry of Health, 2020), the sample in this study were MSMEs in the sector of pharmacies in the Jabodetabek area, which with the Slovin formula obtained a sample size of 98.12 (rounded up to 100) using the convenience sampling technique. The inclusion criteria of the sample were pharmacies with a gross turnover of less than Rp. 4.8 billion per year as well as a sole proprietorship within the Jabodetabek area. By using descriptive analysis, multiple linear regression, moderated regression analysis, significance test (t test and F test) and coefficient of determination test, the results show; (1) Knowledge and awareness of tax have a significant effect either partially or jointly on tax compliance, with a coefficient of determination of 62.8%; and that knowledge, awareness, sanctions and tax compliance of individual taxpayers of MSMEs in the sector of the pharmacy in Jabodetabek are at a good level; (2) Tax sanctions have a significant negative moderating effect on the relationship between tax knowledge and tax compliance; (3) Likewise, tax sanctions have a significant negative moderating effect on the relationship between tax awareness and compliance. This research can be input for tax authorities related to the model for increasing compliance of Individual Taxpayers of MSME by sector (pharmacies) to rethink the taxation behavior of heterogeneous sectoral MSME actors and perform segmentation through identification and understanding of the Taxpayers behavior based on the business sector or level of knowledge, awareness and tax compliance as well as reorienting the tax compliance paradigm into a more deference approach or non-deterrence to sectoral MSME groups with a good level of tax knowledge and awareness to support the effectiveness of the compliance risk management strategy being implemente"

"Skripsi ini menganalisis mengenai penerapan pengujian kewajaran utang yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang melakukan kegitan usaha di bidang infrastruktur, serta ditinjaunya pengecualian Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang infrastruktur dari pengujian debt-to-equity ratio melalui asas kepastian hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang memperoleh data dengan cara wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, metode debt-to-equity ratio bukan lah satu- satunya pendekatan yang digunakan dalam menguji kewajaran utang yang dimiliki Wajib Pajak yang melakukan kegiatan infrastruktur. Akan tetapi, meskipun demikian, ketiadaan definisi maupun kriteria Wajib Pajak sektor infrastruktur menimbulkan ketidakpastian hukum.

---

This thesis are made to analyze on how to do comparability analysis on loan that performed by Infrastructure company, and also to analyze the excluding of taxpayer that engaged in infrastructur section from debt-to-equity test by law’s certainty principle. This research was performed by qualitatife method and collect data through doing deepth interview and also study of literature. Results of the research shows that practically, debt-to-equity ratio is not the only method that used in doing comparability analysis on loan that performed by infrastructure company. However, the lack of infrastructure’s criteria and definition caused the lack of law certainty."

"Salah satu kebijakan modernisasi Ditjen Pajak tahun 2002 adalah memberikan pelayanan prima dan pengawasan terhadap Wajib Pajak melalui Account Representative (AR). Skripsi ini membahas evaluasi fungsi AR sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, serta mengidentifikasi upaya-upaya KPP Pratama Jakarta Kemayoran dalam meningkatkan peran AR. Evaluasi ini ditinjau dengan enam indikator evaluasi implementasi Dunn, kepatuhan, pelayanan, dan reformasi administrasi perpajakan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu wawancara mendalam. Hasilnya adalah pada evaluasinya fungsi AR belum memenuhi seluruh indikator Dunn, kecuali kecukupan dan ketepatan, serta pihak KPP Kemayoran telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan peran AR.

---

One of DGT's modernization policies in 2002 is giving service and control taxpayers by Account Representative (AR). This research discusses about the evaluation of AR's functions as the efforts in increasing taxpayer compliance and the identification of all the efforts which have been done to increase the AR's roles. This evaluation is reviewed by six Dunn's evaluation implementation indicators, compliance, service, and tax administration reform. This is a descriptive quantitative research with literature study and field research with indepth interview as data collection technique. The results are AR functions have not fulfilled the Dunn evaluation indicators, except adequacy and appropriateness, then Kemayoran STO has done some efforts to increase the AR roles."

"Data Envelopment Analysis (DEA) digunakan untuk mengukur tingkat produktivitas KPP Pratama di Indonesia. 288 KPP Pratama digunakan sebagai sampel periode 2009-2012. KPP dibagi menjadi dua group KPP yang homogen berdasar analisis cluster. Input yang digunakan yaitu jumlah pegawai, biaya operasional dan jumlah wajib pajak. Penerimaan pajak dan laporan SPT digunakan sebagai output. Hasil DEA menunjukkan 11 KPP Pratama tetap efisien selama periode 2009-2012. Regresi tobit digunakan untuk mengkaji pengaruh input dan output terhadap skor efisiensi, hasilnya variabel output dan jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap skor efisiensi, sedangkan biaya operasional tidak berpengaruh signifikan, jumlah pegawai hanya berpengaruh signifikan pada group 1 namun tidak berpengaruh signifikan pada group 2.

---

Data Envelopment Analysis (DEA) is used to measure productivity level of small taxpayer offices in Indonesia. Using 288 tax offices as a sample during period 2009-2012. Tax offices grouped into two homogen groups using cluster analysis. Input used in the analysis are number of tax employee, operational cost and number of taxpayers. Tax income and number of tax returns are used as outputs. DEA results show 11 tax offices remain efficient during 2009-2012. Tobit regression is used to determine the effect of the input and output to the efficiency score, the results show that output variables and number of taxpayers as a determinant factors, while operational cost not a determinant factor. Number of employee is a determinant factor in group 1 but not in group 2."