Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAdvokasi oleh RAB telah berhasil menyelesaikan konflik agraria di Cipari.Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan proses advokasi konflik agraria olehRAB dan memetakan peran stakeholder dalam penyelesaian konflik di Cipari.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiandeskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses advokasi dalampenyelesaian konflik agraria di Cipari telah menunjukkan proses penyelesaiankonflik agraria dengan mekanisme advokasi dan politik yang santun. Pressureatau tekanan tidak lagi menggunakan memobilisasi massa atau demonstrasi, yangsering mengakibatkan kekerasan dan menimbulkan korban, akan tetapi tekananlebih menggunakan lobi dengan otoritas pengawasan dan legeslatif BudimanSudjatmiko sebagai anggota DPR RI.

---

AbstractAdvocacy by the RAB has successfully completed the agrarian conflict in Cipari.The purpose of this study is to describe the process of agrarian conflict advocacyby RAB and chart the role of stakeholders in conflict resolution in Cipari.Descriptive qualitative was used in this study. The results of the study shows: theprocess of advocacy in the resolution of agrarian conflicts in Cipari have shownthe process of agrarian conflict with the mechanisms of political advocacy andpolite. Pressure or stress is no longer used to mobilize the masses ordemonstrations, which often resulted in violence and casualties, but more pressureto use the lobby to the supervisory authority and legislative Budiman Sudjatmikoas a member of the House of Representatives."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang munculnya konflik tanah antara warga Mesa Mulyadadi dan pengelola Perkebunan Karet Ciseru-Cipari yang memuncak dalam bentuk tindakan kolektif warga berupa penebangan pohon dan perusakan asset perkebunan pada tanggal 14 dan 15 Desember 1999. Selain itu juga menjelaskan proses pengorganisasian dan mobilisasi massa yang dilakukan warga desa untuk memperjuangkan kembalinya tanah yang dikuasai pengelola kebun dan penyelesaian yang dicapai dari konflik yang terjadi.Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan didasarkan pada sumber-sumber tertulis dan lisan baik primer maupun sekunder. Dengan pendekatan strukturistik, penelitian ini menitikberatkan pada peran individu atau kelompok di dalam struktur sosial yang memungkinkan terjadinya peruhahan sosial. Para petani yang terlibat dalam sengketa tanah menghimpun diri dalam organisasi Ketanbanci yang dipimpin oleh Radjiman Tirtadikrama. Dengan menggunakan "kendaraan" Ketanbanci mereka di era Reformasi berjuang mengambil kembali hak atas tanah yang dikuasai pengelola kebun selama masa Orde Baru. Analisis terhadap apa yang disebut sebagai insiden 14 dan 15 Desember 1999, menggunakan teori tindakan kolektif untuk menjelaskan hubungan-hubungan sosial organisasi petani Ketanbanci dengan berbagai kelompok selama konflik berlangsung baik dalam aspek kepentingan, organisasi, mobilisasi, maupun menemukan peluang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus tanah di Mulyadadi pada dasarnya bersumber dari adanya perbedaan persepsi mengenai bukti kepemilikan tanah antara warga petani desa dan Perkebunan Karet Ciseru-Cipari. Perbedaaan persepsi tersebut ditimbulkan oleh rendahnya tingkat pendidikan warga desa ditambah kurangnya pemahaman warga terhadap regulasi pertanahan. Protes warga petani desa dipicu oleh munculnya ketimpangan sosial yaitu adanya ketidakadilan dalam ganti rugi dan distribusi tanah (lahan) pengganti di tahun 1973, yaitu sejak pengelola Perkebunan Ciseru-Cipari mengambil alih tanah warga. Praktek penguasaan tanah warga oleh pengelola kebun yang tidak dibenarkan oleh aturan hukum menyebabkan banyak warga yang kehilangan lahan garapan sebagai penopang hidup. Terbentuknya perkumpulan petani Ketanbanci di awal era Reformasi merupakan peluang bagi warga untuk menyalurkan aspirasi dan tuntutan terhadap perlakuan tidak adil itu. Atas dasar senasib dan sependeritaan, Ketanbanci terbukti menjadi wadah perjuangan yang efektif bagi warga Mulyadadi untuk mengambil tanah yang dahulu terampas. Namun, dalam perjalanannya, perjuangan warga tersebut berbenturan dengan kepentingan perkebunan yang bersikukuh mempertahankan tanah warga. Perbenturan inilah yang kemudian menimbulkan insiden 14 dan 15 Desember 1999."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai bagaimana Peran Nongovernmental Organisation dalam advokasi kebijakan untuk mengatasi masalah deforetasi dengan studi kasus Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dalam advokasi kebijakan moratorium hutan. Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kualittaif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI sebagai nongovernmental organisation dalam advokasi kebijakan moratorium hutan. Hasil dari penelitian ini adalah kegiatan advokasi WALHI menyasar pada isi kebijakan moratorium dan tata laksana dengan sasaran Presiden dan melalui Staf Presiden dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Demi melancarkan kegiatan yang dilakukan WALHI juga menggalang pendukung dan sekutu. WALHI telah melakukan berbagai kegiatan dalam advokasi kebijakan moratorium seperti membuat Platform kebijakan moratorium, membuat kajian dan launching kajian, melakukan media visit dan media briefing, diskusi informal, kampanye melalui media sosial dan kampanye kreatif. Dimana masing-masing kegiatan memiliki hambatan atau tantangannya masing-masing. Kegiatan Advokasi yang dilakukan oleh WALHI telah berhasil memperpanjang kebijakan moratorium hutan serta membuat pemerintah menambah jumlah luasan PIPIB akan tetapi belum mampu merubah kebijakan moratorium seperti yang diharapkan. Rekomendasi yang diberikan adalah memperluas sasaran advokasi, membuat kajian pemerintah daerah serta melakukan evaluasi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan moratorium.

---

ABSTRACTThis research describe about the role of Nongovernmental Organisation in Policy Advocay to solve Deforestation problem with case study of Wahana Lingkungan Hidup Indonesia in Forest Moratorium Policy Advocacy. This research is a qualitative research and uses qualitative approach with data collection techniques are in depth interview and literature study. The research amin to describe the role of Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI in forest moratorium policy advocacy as nongovernmental organisation. The result of this reasearch is the policy advocacy that is undertaken by WALHI targettig the content of policy and the structure such as President through Presiden tstaff and Ministry of Environment and Forestry. To support their activites WALHI has formed allies with the other organisations. WALHI has done some advocacy activities such as making platform, research and research launching, media briefing and media visit, informal discussion, mass media campaigne, social media campaigne and creative campaigne. Each activities has its challange and or obstacle. The policy advocacy activities of WALHI has the obstacle at collecting the data. The advocacy that has been done by WALHI has made the government extended the policy on 2013 and 2015and increasing the total amount of forest area on the moratorium indicative map even though it didn rsquo t not make any change at the substance of the policy as they wanted. So the recommendation for WALHI to do are expanding the target of the advocacy to Ministry of Home Affair, make a research about the compliance of local government and evaluate the pubic understanding about this policy."

"Sejak reformasi 1998 sebagaimana dinyatakan Faultier (2001) tengah terjadi peningkatan fungsi masyarakat sipil. Dalam penelitian ini penulis melihat terjadinya peningkatan fungsi masyarakat sipil sampai ke tingkat lokal seperti yang terjadi di Cipari, Cilacap, Jawa Tengah. Bagi sebagian aktifis masyarakat sipil hal itu dianggap penting karena ujung tombak kedaulatan rakyat sebenarnya ada di tingkat masyarakat desa. Tanpa perubahan di tingkat masyarakat akar rumput maka perubahan yang terjadi di tingkat nasional tidak akan memberi pengaruh.Sebagai ide yang diambil dari proses sejarah masyarakat Eropa, ide masyarakat sipil dalam kehidupan di masyarakat lokal nampak dalam organisasi-organisasi keagamaan yang fungsinya masih sangat terbatas. Penulis menggunakan definisi masyarakat sipil yang menurut Hikam (1999: 3) terwujud dalam berbagai organisasi yang dibuat oleh masyarakat di luar pengaruh negara. Dengan definisi tersebut masyarakat sipil terdiri dari lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial keagamaan, paguyuban, dan juga kelompok kepentingan di Cipari.Organisasi masyarakat sipil di lokasi penelitian yang mendapat tempat di masyarakat, seperti NU, masih lebih berorientasi kepada masalah-masalah agama dalam arti sempit (transendental} semata. Program dan kegiatannya tidak diorientasikan bagi pemenuhan kebutuhan yang nyata bagi anggotanya. Melainkan hanya berfungsi untuk menjaga tradisi yang telah mapan.Program pemberdayaan masyarakat sipil dalam proses otonomi daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh PP Lakpesdam NU. Program ini bertujuan agar organisasi masyarakat sipil (CSO) di tingkat lokal bisa memiliki fungsi sebagai organisasi masyarakat sipil yang sebenarnya. Pelaksanaannya dimulai dengan lokakarya desa di lima desa. Masing-masing lokakarya menghasilkan program desa dan forum warga. Forum warga sebenarnya tidak direncanakan untuk menjadi organisasi melainkan forum yang sifatnya informal sebagai wahana diskusi, sharing gagasan dan lain-lain, Dengan demikian Forum warga ini kemudian menjadi forum bagi organisasi masyarakat sipil di Cipari. Karena program masih dalam tahap awaI sehingga mereka masih perlu didampingi oleh fasilitator. Untuk memudahkan kerja fasilitator dibentuk forum warga kecamatan.Adapun program utama dari Forum Warga adalah sosialisasi tentang wacana perubahan kepada masyarakat melalui beberapa cara. Pertama, dialog publik dan dialog mengenai masalah-masalah yang ada di desa dan kecamatan Cipari. Kedua, dengar pendapat (public hearing) dengan lembaga pemerintah (Bupati, DPRD, Camat, Desa dan BPD) dan lembaga penyedia jasa (public service) seperti PLN, KUA. Ketiga, mengadakan dialog dan seminar tentang otonomi desa dalam kebijakan otonomi daerah, tugas dan wewenang BPD. Keempat, menerbitkan bulletin Eling. Forum warga juga sedang merencanakan melaksanakan polling tentang pandangan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.Dengan program pemberdayaan masyarakat sipil dalam proses otonomi daerah telah menciptakan ruang-ruang diskusi bagi kelompok-kelompok yang berbeda di wilayah kecamatan Cipari. Misalnya antara NU, Muhammadiyah, Katolik, dan lain-lain. Hubungan antara NU dan Muhammadiyah; hubungan Muslim dan Non Muslim yang selama ini agak tegang, diharapkan akan bisa mencair.Program pemberdayaan masyarakat sipil dalam proses otonomi daerah, juga telah memberi kontribusi mengubah orientasi berorganisasi sebagai ritualitas menjaga tradisi, menjadi berorganisasi sebagai wahana pemecahan alternatif masalah-masalah bersama. Termasuk di dalamnya membawa masalah kehidupan masyarakat agar mendapatkan perhatian dalam kebijakan publik melalui partisipasi dalam pembentukan kepemerintahan yang baik (good governance). Karena perubahan paradigma pemerintahan di tingkat lokal (Cipari) selama ini, baru dimaknai sebagai sebuah keharusan karena datang dari instruksi pemerintah pusat."

"Falun Gong, yang merupakan pergerakan yang direpresi oleh pemerintah China, menggunakan jaringan untuk mencari solusi di luar batas negara. Penelitian ini ingin memberikan pemahaman mengenai bagaimana Falun Gong menggunakan jaringan advokasi transnasional untuk menghadapi represi pemerintah China, dengan melihat strategi pergerakan dan taktik jaringan. Temuan penelitian ini ditujukan untuk melihat signifikansi peran jaringan transnasional bagi suatu pergerakan sosial dalam kacamata studi Hubungan Internasional. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran pergerakan sosial, jaringan advokasi transnasional, dan konsep hak asasi manusia, serta dilaksanakan dengan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Penelitian ini menemukan bahwa Falun Gong menggunakan struktur kesempatan politik dan pembingkaian budaya sebagai strategi pergerakannya, serta politik informasi, politik simbolik, dan politik pengaruh moral sebagai taktik jaringan.

---

Falun Gong, a movement that is repressed by Chinese government, uses transnational networks to find solution across China?s national borders. The focus of this study is to understand how Falun Gong uses transnational advocacy networks to face the repression from Chinese government, by examining its movement strategy and network tactics.

This research aims to see the significance of transnational networks for social movement in the framework of International Relations study. This study will use social movement, transnational advocacy networks and human rights as frameworks of thinking. This study used qualitative method and the data were collected by literature study.

This study found that Falun Gong used political opportunity structures and cultural framing as its movement strategy, as well as information politics, symbolic politics and moral leverage politics as its network tactics."

"Tesis ini meneliti proses difusi inovasi advokasi Advance Family Planning (AFP) berbasis bukti nyata yang diterapkan oleh District Working Group (DWG). Sasaran advokasi program Keluarga Berencana (KB) adalah pembuat keputusan pada masa desentralisasi pemerintahan. Dalam penelitian ini juga ingin memahami faktor-faktor yang mendorong terjadinya suatu perubahan baik percepatan atau perlambatan dalam proses difusi inovasi advokasi yang dijalankan. Penelitian ini menggunakan teori difusi inovasi dengan metode penelitian studi kasus di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Hasil Penelitian bertujuan untuk memahami difusi inovasi, peran DGW, sistem sosial serta innovasion decision procress mulai dari knowledge, persuasion, decision, implementation, dan comfirmation sehingga mampu menyakinkan pembuat keputusan untuk menaikkan anggaran program KB. Kenaikan anggaran ini digunakan untuk merevitalisasi program KB sehingga terjadi peningkatan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).

---

This thesis examines the process of diffusion of innovation advocacy Advance Family Planning (AFP) based on real evidence adopted by the District Working Group (DWG). Target advocacy Family Planning (KB) is a district level decision-makers. In this study also want to understand the factors that contribute to a change in either acceleration or deceleration in the process of diffusion of innovation advocacy executed. This study uses diffusion of innovation theory with case study method in Karawang, West Java. Research aimed at understanding the diffusion of innovation, the role of DGW, social systems and innovasion decision procress ranging from knowledge, persuasion, decision, implementation, and comfirmation so as to convince decision-makers to increase the budget planning programs. The increase in this budget is used to revitalize family planning programs resulting in increased use of long-term contraceptive method (LTM)."

"Skripsi ini membahas tentang relasi kekuasaan yang terbentuk antara Negara dan Modal dalam Politik Agraria di Masa Reformasi. Lebih khusus, penelitian ini menjelaskan bentuk relasi kekuasaan antara Negara dan Modal dengan melihat pada dua indikator yaitu pada Kebijakan dan Konflik Agraria. Untuk membahasnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan instrumen observasi wawancara mendalam dan studi dokumen untuk pengumpulan data. Temuan dari penelitian ini adalah relasi kekuasaan Negara dan Modal dalam politik agraria di Indonesia di masa reformasi masih kuat walaupun melalui strategi yang seolah olah berpihak pada rakyat, seperti kebijakan redistribusi lahan di Kecamatan Cipari. Bentuk relasi kekuasaan yang terjadi adalah accumulation by dispossession (akumulasi dengan cara perampasan), bahwa kebijakan redistribusi lahan di Kecamatan Cipari merupakan salah satu bentuk perampasan dengan strategi baru yaitu melakukan legalisasi aset.

---

This undergraduate thesis describes about power relation which built between State and Capital in Agrarian Politics in the Reformation Era. More specifically, this research describes the type of power relation between State and Capital with focus in two indicator that is the policy and agrarian conflict. The method used in this research is qualitative with observation, in-depth interview and document study as instruments to collect the data. This research found that power relation between State and Capital in Agrarian Politics in the Reformation Era is still strong although through the strategi as if it stands for the peasant, like the policy of land redistribution in the Subdistrict of Cipari. The type of the power relation is accumulation by dispossession which means that the policy of land redistribution in the Subdistrict of Cipari is one of the dispossession, with the new strategi that is the legalization of asset."

"Penelitian ini membahas tentang gambaran tingkat kesamaan diagnosis klinis kasus DBD oleh petugas medis di puskesmas dan RSUD Cilacap serta faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi penetapan diagnosis klinis kasus DBD di Kabupaten Cilacap Provinsi. Desain penelitian ini adalah studi potong lintang. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa kesepakatan diagnosis klinis kasus DBD antara petugas medis di Puskesmas dan RSUD Cilacap tergolong sangat baik (nilai kappa 0,82), dimana pelatihan, pengetahuan, sikap dan motivasi merupakan faktor yang berhubungan dalam penetapan diagnosis klinis kasus DBD. Untuk itu perlu di lakukan sosialisasi, pelatihan dan supervisi serta penyediaan sarana untuk pemeriksaan diagnostik kasus DBD.

---

This study about reliability of DHF diagnosis in PHC and Cilacap Hospital and determinant of DHF diagnosis in Cilacap District. The study was cross sectional study. This study found that the agreement of clinical diagnosis of dengue cases among the medical doctors in PHC and Cilacap hospital classified as verry good (kappa value 0.82). training, knowledge, attitude and motivation factor of the most were determinant of the agreement of clinical diagnosis of DHF cases. The study recommended to socialize the results of the study,conducting training on clinical diagnosis and condunting supervision regularly."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis petisi online Change.org Indonesia sebagai alat advokasi kebijakan periode tahun 2015-2016 dengan menggunakan konsep sifat, bentuk, fungsi, aktivitas atau taktik penyampaian pesan, dan juga konsep evaluatif. Analisis petisi online mengacu pada aktivitas advokasi kebijakan lain yang dilakukan secara online dan offline untuk mendukung petisi online. Aktivitas advokasi kebijakan tersebut mencakup upaya meningkatkan kesadaran. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan menganalisis petisi online yang dipilih berdasarkan sembilan kategori. Data pendukung diperoleh melalui wawancara. Penelitian ini menemukan bahwa petisi online yang didukung dengan aktivitas advokasi kebijakan lain seperti advokasi media, kampanye secara online dan aksi offline, pengorganisasian, lobi, dan event akan dikategorikan secara intermediate yaitu berhasil menarik perhatian pembuat kebijakan atau target petisi. Petisi online dan aktivitas advokasi kebijakan tersebut akan menghasilkan liputan media, menumbuhkan kesadaran publik, membangun dukungan publik, dan juga berpotensi menghasilkan dukungan dari pembuat kebijakan. Petisi online yang didukung dengan aktivitas advokasi kebijakan lain akan mecapai konsep ultimate yaitu berhasil mencapai perubahan kebijakan ketika disertai penerimaan positif dari pembuat kebijakan atau target petisi. Pencapaian tujuan ultimate ini juga dipengaruhi oleh kemampuan penggerak petisi dalam mengeskalasi petisi online melalui aktivitas advokasi kebijakan lain guna menekan dan mendesak pembuat kebijakan. Ketika petisi online dan aktivitas advokasi kebijakan lain menghasilkan perubahan kebijakan, maka keaktifan penggerak petisi masih diperlukan untuk mengawasi implementasi kebijakan yang dihasilkan.

---

ABSTRACTThis study analyzed the online petition Change.org Indonesia as a tool of policy advocacy in 2015 2016 period using the concept of nature, form, function, activity, and also an evaluative concept. The online petition analysis in this study refers to other policy advocacy activities conducted online and offline to support online petitions. Policy advocacy activities include efforts to raise awareness through media media advocacy , campaigns, organizing building coalitions , lobbying, and events. This study uses case study methods by analyzing selected online petitions based on nine categories of issues democracy, corruption, criminal justice, animal welfare, environment, human rights disability, tolerance, consumer rights, sports, health. Petitions also scrutinized by those gaining media coverage, engaging the community, and mobilizing other policy advocacy activities that support the success of online petitions. Supporting data is also obtained through interviews with online petition platform Change.org Indonesia, representatives of petitioners, communities involved as well as individuals who cast their votes signed the petition . The study founds that online petitions supported by other policy advocacy activities such as media advocacy, online campaigns and offline actions, organizing, lobbying, and events will be categorized intermediately by successfully attracting decision makers or petition targets. The online petitions and policy advocacy activities will generate media coverage, foster public awareness, build public support, and also potentially make support from policymakers. Online petitions backed up with other policy advocacy activities will achieve the ultimate concept of achieving policy changes when accompanied by positive earnings from policy makers or petition targets. This ultimate goal achievement also influenced by the ability to drive the petition in escalating online petitions through other policy advocacy activities to press and urge policy makers. When online petitions and other policy advocacy activities result in policy changes, the activeness of the petition drivers is still needed to oversee the implementation of the resulting policy."

"This thesis concern about information how advocacy program by a midwife is well done in RS Hermina Depok. The information consist of how the obstetrician services by midwife, how provocation by a midwife to the characteristics of pregnant women, how service in the other units, how the relationship between midwife advocacy and the decision of a patients to give birth in RS Hermina Depok. The research of this thesis has done in better way and quantitative approach. An advocacy program has a tendency to decide on childbirth. An advocacy program of a midwife only asked about condition of pregnancy and a midwife rarely to explain the hospital facility to the pregnant mothers. The description of service image by obstetrician of the respondents (a mother who is advocated) by a midwife, the characteristics consist of the average of age of patient is 30 years, education level is university graduate, working, payment by out of pocket (herself), the give birth more than 1 times, family income average Rp.7.960.000, independent social influence, ease accessibility. In this case difference decesion of patient to give birth is good service and poor service of the hospital. Advocacy of midwives have a tendency to decide of childbirth in RS Hermina Depok o 3.4 times compared than the assumption of low advocacy by midwife.

---

Tesis ini membahas bagaimana program advokasi bidan di jalankan di RS Hermina Depok, bagaimana layanan dokter kebidanan oleh bidan, bagaimana karakteristik ibu hamil yang di advokasi oleh bidan, bagaimana pelayanan di unit lain, bagaimana hubungan advokasi bidan dengan keputusan pasien untuk melahirkan di RS Hermina Depok. Penelitian ini dilakukan secara krosceksional dan pendekatan kuantitatif. Program Advokasi bidan memiliki kecenderungan untuk memutuskan persalinan. Program Advokasi Bidan yang sering dijalankan adalah menanyakan usia kehamilan dan yang jarang dilakukan adalah menjelaskan fasilitas RS kepada Ibu Hamil. Gambaran persepsi layanan Dokter Kebidanan pada responden (ibu yang diadvokasi) oleh Bidan adalah Baik dengan Karakteristik umur rata-rata 30 tahun, Tingkat pendidikan diatas D3, bekerja, dengan Biaya sendiri, bersalinan Lebih dari 1 kali, penghasilan Rp 7.960.000, tidak mendapatkan pengaruh sosial, Aksesibiliti mudah. Terdapat perbedaan keputusan persalinan yang menganggap pelayanan RS Baik dan kurang baik. Advokasi bidan memiliki kecenderungan untuk memutuskan persalinan di RS Hermina Depok sebesar 3,4 kali dibanding yang mengganggap advokasi bidan rendah."