Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Audit kepabeanan bersifat post clearance yang bertujuan untuk menjaga kelancaran arus barang sekaligus mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Penghitungan bea masuk mengacu pada tarif yang digolongkan menurut Harmonized System. Dalam praktek audit kepabeanan terdapat kendala yakni perbedaan persepsi dalam pengklasifikasian HS Code yang berdampak pada perbedaan penghitungan bea masuk antara DJBC dan PLN dan ketidakjelasan dalam pemberian fasilitas pembebasan bea masuk serta sedikitnya tenggat waktu yang diberikan oleh DJBC untuk pengumpulan data audit. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses audit kepabeanan masih terdapat kendala-kendala dan ketidakjelasan yang diakibatkan kurangnya koordinasi antara PLN dengan DJBC.

---

Post clearance audit customs are aimed at keeping the flow of goods as well as knowing the level of compliance by Taxpayers. In calculating import duties customs audit refers to tarrifs which clasified according to the Harmonized System. In practice there is constraint which is the differences in perception of HS Code classification between PLN and DJBC that affects the calculation of import duties and resulting in obscurity in the granting of exemption of import duty facilities and also other barrier that occur is the short time limit given by DJBC for the collection of data supporting audit process. This research is a qualitative descriptive research. The results showed that in process of customs audit there are still constraints which resulting by the lack of coordination between PT. PLN and DJBC."

"Pengumpulan data audit dalam audit kepabeanan umumnya memerlukan banyak waktu karena melibatkan data yang besar. Lamanya pengumpulan data ini akan berpengaruh pada waktu penyelesaian audit yang lebih lanjut dapat berakibat pada hilangnya potensi penerimaan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis dalam pengembangan sistem E-Audit Kepabeanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah perancangan logis sistem yang meliputi Data Flow Diagrams, Entity Relationship Diagrams, dan prototipe tampilan antarmuka pengguna, yang lebih lanjut dapat digunakan pada tahap selanjutnya dalam pengembangan sistem E-Audit Kepabeanan. Model tersebut diharapkan dapat mempermudah pengumpulan data audit dan memberikan informasi yang lebih awal kepada importir jika terdapat ketidaksesuaian atas pemberitahuan pabean mereka.

---

Collecting audit data in customs audits generally takes much time because it involves extensive data. The length of time that this data is collected will affect the time to complete the audit, further resulting in the loss of potential state revenue. The purpose of this study is to analyze the development of the Customs E-Audit system. This research uses a qualitative case study approach. Data collection techniques in this study were observation, interviews, and document review. The result of this research is a logical system model that includes Data Flow Diagrams, Entity Relationship Diagrams, and user interface display prototypes, which can further be used at a later stage in the development of the Customs E-Audit system. These models are expected to facilitate audit data collection and provide earlier information to importers if there is a discrepancy with their customs declaration."

"Sejak 1 April 1997 Ditjen Bea dan Cukai menerapkan sistem pengawasan on arrival dengan post audit. Dalam sistem pengawasan tersebut, Ditjen Bea dan Cukai membagi pelayanan dan pengawasan kepabeanan ke dalam dua jalur yaitu jalur merah dan jalur hijau. Barang yang masuk jalur hijau hanya dilakukan pemeriksaan dokumen dan barang untuk bisa dikeluarkan dari pelabuhan, sedangkan barang yang masuk jalur merah selain dilakukan pemeriksaan dokumen juga dilakukan pemeriksaan fisik. Setelah barang keluar dari pelabuhan, Ditjen Bea dan Cukai melakukan pengawasan dalam bentuk post audit terhadap perusahaan importir secara periodik. Post audit dilakukan terhadap pembukuan perusahaan yang berkaitan dengan impor barang untuk menguji kebenaran informasi dalam dokumen impor, terutama jenis, jumlah, dan nilai barang impor.Setelah UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan berjalan kurang lebih lima tahun, berbagai pihak mulai mempertanyakan kinerja Ditjen Bea dan Cukai. Hal ini terjadi karena berbagai alasan seperti nilai impor yang menurun drastis, membanjirnya barang-barang ilegal dari Cina, serta tudingan adanya praktek underinvoicing, yaitu praktek dimana importir memberitahukan nilai transaksi sebagai dasar penetapan bea masuk lebih rendah dari yang sebenarnya terjadi. Hal ini dilakukan untuk memperkecil bea masuk dan pajak dalam rangka impor lainnya. Hal yang kontras terjadi pada hasil pelaksanaan audit kepabeanan yang ternyata menunjukkan penurunan hasil yang cukup tajam selama tahun 2002-2004 triwulan I. Hal ini menunjukkan pelaksanaan audit kepabeanan ternyata belum mampu menjawab permasalahan ini.Banyak hal yang bisa menyebabkan turunnya penerimaan negara dari hasil audit. Berdasarkan pengamatan penulis, hal yang amat vital pada proses audit adalah tahap pemilihan obyek audit. Dengan sumber daya auditor yang terbatas, Ditjen Bea dan Cukai harus bisa memilih target yang tepat yang bisa memaksimalkan penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Selama ini pemilihan obyek audit dilakukan secara sederhana berdasarkan data nilai impor, jenis importir, dan besar fasilitas kepabeanan yang diperoleh. Tidak pernah dilakukan studi dan evaluasi yang komprehensif mengenai elemen-elemen yang dapat meningkatkan kemungkinan adanya temuan audit.Dalam rangka reformasi kepabeanan, Ditjen Bea dan Cukai menerapkan kebijakan registrasi importir. Kebijakan ini bertujuan untuk menyusun profil importir dalam rangka manajemen risiko. Hasil registrasi importir berupa profil importir akan digunakan sebagai sumber data penentuan risiko importir yang akan menentukan sifat dan lingkup pelayanan dan pengawasan pihak pabean terhadap importir. Sehubungan dengan pelaksanaan program registrasi importir tersebut, Ditjen Bea dan Cukai akan memiliki sumber data berupa data wajib pajak (importir) yang apabila digabungkan dengan data importasi yang telah dimiliki selama ini akan bisa menjadi alat perencanaan yang kuat dan tepat yang bisa dijadikan dasar pemilihan obyek audit secara akurat.Untuk mengetahui bagaimana profil importir hasil registrasi importir dapat digunakan sebagai alat perencanaan audit maka dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan multivariate analysis dengan teknik regresi logistik. Dengan menggunakan teknik ini, kemungkinan hasil temuan audit kepabeanan dapat diprediksi secara ilmiah."

"Dalam menjalankan tugas pemerintahan di bawah Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diserahi dua tugas penting. Pertama, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas untuk menghimpun penerimaan negara melalui pengumpulan pajak di bidang perdagangan internasional (Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Lainnya (PDRI) dan cukai. Kedxa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas untuk mengawasi lalu lintas barang dari dan keluar daerah pabean Indonesia terutarna untuk pemasukan barang-barang impor berbahaya seperti narkoba dan pornografi yang dapat membahayakan masa depan generasi muda serta pemasukan barang-barang impor secara ilegal dengan cara penyelundupan dan pelanggaran yang dilakukan importir baik sengaja maupun tidak seperti mernberitahukan harga, jumlah dan jenis barang, dan tarif yang tidak sebenarnya yang mengakibatkan hilangnya penerimaan Negara yang seharusnya diterima.Audit kepabeanan adalah satu dari tiga pilar utama pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Audit kepabeanan adalah kegiatan penegakan hukum, agar peraturan yang diberlakukan di bidang kepabeanan dilaksanakan dengan baik oleh penggunajasa di bidang kepabeanan dalarn hal ini khususnya importir.Audit kepabeanan dilaksanakan untuk menguji kepatuhan importir terhadap peraturan perundangan-undangan yang mengikatnya sebagai pelaku dalam dunia perdagangan internasional. Audit kepabeanan dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap Pemberitahuan impor Barang (PiB) yang dihiwng. diisi. dibayar dan diberitahukan sendiri oieh importir (self assessment system). dibandingkan dengan pembukuan, catatan, laporan dan data lainnya yang dianggap penting importir.Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan audit kepabeanan di Kanwil IV DJBC Jakarta, dan apakah audit kepabeanan sudah efektif menjalankan tugas pengawasan di bidang kepabeanan, serta bagaimanakah audit kepabeanan dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu alat pengawasan di bidang kepabeanan dapat mengamankan penerimaan Negara.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan teknik studi kasus dan pendekalan kualitatif karena penelitian ini tidak melakukan pengujian hipotesa tetapi hanya untuk mcngetahui keadaan atau gambaran yang jelas mengenai audit kepabeanan sebagai salah satu alat pengawasan di bidang kepabeanan pada Kanwil IV DJBC Jakarta dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta.Dart penelitian ini, dapat diketahui bahwa jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan kepabeanan di Kanwil IV DJBC Jakarta sebanyak 11531 perusahaan. Sementara jumlah Tim Audit pada Kanwil IV DJBC Jakarta adalah sebanyak 42 tim dengan jumlah auditor keseluruhan sebanyak 135 orang. Dengan sumber daya manusia yang ada tersebut, dalam tiga tahun (2002-2004) jumlah perusahaan yang diaudit sebanyak 1.447 perusahaan atau rata-rata pertahun sebanyak 482 perusahaan. Dari jumlah tersebut yang dapat diselesaikan auditnya sebanyak 1.087 surat tugas atau rata-rata 363 surat tugas.Dari audit kepabeanan yang dapat diselesaikan tersebut, diperoleh temuan hasil audit berupa tagihan bea masuk, PDRI, denda dan bunga, dengan total sebesar Rp. 511.901.093.129,-. Ternuan hasil audit menunjukan penurunan dari tahun ke tahun.Dari Laporan Tahunan Kanwil IV DJBC Jakarta dan DJBC secara nasional dart tahun kc tahun terlihat peningkalan realisasi penerimaan khususnya bea masuk yaitu sebesar 6,68% dari tahun 2002 ke tahun 2004.Kedua hal tersebut di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kepabeanan sebagai salah satu alat pengawasan sudah berjalan dengan baik karena dapat disimpulkan bahwa sernakin kecil temuan hasil audit maka semakin patuh importir dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanan yang ditandai Pula dengan meningkatnya realisasi penerimaan bea masuk Kanwil IV DJBC Jakarta.Adanya temuan hasil audit berupa tagihan bea masuk, PDRI, denda dan bunga menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kepabeanan dapat menyelamatkan potensi penerimaan Negara yang bisa saja hilang jika tidak dilakukan audit kepabeanan.Beberapa saran yang dapat diberikan anlara lain, menambah jumlah auditor, peningkatan kualilas dan kelrampilan auditor, melakukan pembinaan langsung kepada para importir pada saat dilaksanakan audit kepabeanan dan untuk menindaklanjuti temuan hasil audit dengan sesegera mungkin melakukan penagihan kepada perusahaan bersangkutan."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jangka waktu penyelesaian audit (audit report lag) pada audit kepabeanan dan audit cukai. Metode penelitian ini menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif secara simultan. Metode kualitatif dilakukan dengan wawancara kepada lima belas orang auditor dan kepala seksi pelaksanaan audit pada unit Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai. Dari hasil wawancara diperoleh tujuh belas faktor yang mempengaruhi jangka waktu penyelesaian audit. Namun, hanya sepuluh faktor yang berpengaruh dominan. Metode kuantitatif dilakukan dengan menyebar kuesioner atas sepuluh faktor yang berpengaruh dominan kepada auditor pada unit Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai dan diperoleh sebanyak 88 orang responden. Hasil pengujian statistik dengan pendekatan SEM-PLS diperoleh bahwa semakin banyak beban kerja dan perbedaan pendapat antara auditor dan auditee maka menyebabkan jangka waktu penyelesaian audit kepabeanan dan audit cukai semakin lama. Sedangkan, semakin cepat respons auditee maka semakin cepat jangka waktu penyelesaian audit kepabeanan dan audit cukai. Untuk faktor kompetensi, pengalaman, motivasi intrinsik, kompleksitas audit, jumlah temuan audit, jumlah anggota tim, dan koordinasi dengan fungsi internal audit tidak berpengaruh terhadap jangka waktu penyelesaian audit kepabeanan dan audit cukai. Implikasi dari penelitian ini adalah unit organisasi perlu menerapkan audit berbasis teknologi informasi seperti e-audit, melakukan analisis beban kerja untuk setiap tim audit, membuat analisis berbasis risiko dan rencana kerja terstruktur serta penyederhanaan proses administratif dalam rangka mengurangi beban kerja auditor untuk mempercepat penyelesaian audit. Selain itu, perlu dilakukannya survei kepada auditee atas peraturan yang multitafsir serta pemeriksaan kualitas atas kertas kerja audit untuk mengurangi potensi perbedaan pendapat dengan auditee. Pemberian insentif berupa rekomendasi jalur prioritas kepabeanan dan menetapkan kriteria atas pemberian izin perpanjangan penyerahan data dan perpanjangan tanggapan daftar temuan sementara diperlukan untuk mendorong respons auditee yang lebih cepat agar jangka waktu penyelesaian audit lebih pendek.

---

This study aims to analyze the factors that affect the period of audit completion (audit report lag) on customs and excise audits. This research method combines qualitative and quantitative methods simultaneously. The qualitative method was conducted by interviewing fifteen auditors and the head of the audit implementation section at the Customs and Excise Directorate of Audit unit. The interview results obtained seventeen factors that affect the audit report lag. However, only ten factors have a dominant influence. The quantitative method is carried out by distributing questionnaires on ten factors that have a dominant influence on auditors at the Customs and Excise Directorate of Audit unit and obtained as many as 88 respondents. The results of statistical testing using the SEM-PLS approach show that the more workload and disagreements between the auditor and the auditee, the longer the audit report lag of the customs and excise audit. Meanwhile, the faster the auditee's response, the shorter the audit report lag of customs audits and excise audits. The factors of competence, experience, intrinsic motivation, audit complexity, number of audit findings, number of team members, and coordination with the internal audit function do not affect the audit report lag of customs audits and excise audits. This research implies that organizational units need to implement information technology-based audits such as e-audits, conduct workload analysis for each audit team, make risk-based analysis and structured work plans, and simplify administrative processes to reduce the workload of auditors to speed up audit completion. In addition, it is necessary to conduct a survey to auditees on multiple interpretations of regulations and check the quality of audit working papers to reduce potential disagreements with the auditee. The provision of incentives such as recommendations for customs priority pathways and setting criteria for granting permits for extension of data submission and responses to provisional findings are needed to encourage faster auditee responses so that the audit report lag is shorter."

"Laporan magang ini membahas proses audit atas pendapatan dan piutang yang dilakukan oleh KAP TWR atas Engagement ABC 2013 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Secara lebih rinci, dibahas mengenai kebijakan akuntansi, prosedur audit, temuan audit, serta analisis atas siklus pendapatan dan piutang ABC dan proses audit KAP TWR. Berdasarkan hasil proses audit, dijelaskan bahwa kebijakan akuntansi atas pendapatan dan piutang PT ABC (Persero) telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku, serta prosedur audit yang dijalankan tim audit KAP TWR atas siklus pendapatan dan piutang PT ABC (Persero) telah sesuai dengan teori dan standar yang berlaku.

---

The report is aimed to explain the audit process of Revenue and Receivables Cycle done by KAP TWR on Engagement ABC 2013 for the period ended December 31st, 2013. Furthermore, the report discusses the accounting policies, audit procedures, audit findings as well as analysis of revenue and receivables cycle of ABC and the audit process done by KAP TWR. Based on the result of the audit process, the policies of revenue and receivables of PT ABC (Persero) have complied with the Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK). In addition, the audit procedures, which are applied by the KAP TWR, have complied with the theory and the standards which prevail."

"Laporan ini menganalisis penerapan PSAK 13 tentang Properti Investasi dan menganalisis prosedur audit atas properti investasi PT ETA yang merupakan perusahaan yang menyewakan ruang perkantoran. Proses audit dilaksanakan berdasarkan NDA Audit Guidance yang diturunkan dari ISA. Hasil analisis menunjukan bahwa prosedur audit yang dilakukan KAP NDA telah sesuai dengan ISA. Selama melakukan audit, auditor melihat kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan klasifikasi properti investasi dengan PSAK 13. Hasil audit menunjukkan beberapa temuan terkait pengalihan klasifikasi aset dan penambahan setelah pembangunan. Namun secara keseluruhan, laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga laporan keuangan diberi opini wajar tanpa pengecualian.

---

This report analyzes SFAS 13 implementation and audit procedures of investment property owned by PT ETA, a Company that lease out rooms and spaces for office used. Audit process are implemented based on NDA Audit Guidance which appropriate and in accordance with ISA standard. Analysis result concludes that audit procedures implemented by KAP NDA are in accordance with ISA. During the audit, auditor analyze accounting policy conformity in recognition measurement, and classification stated in SFAS 13. The audit results show that there are some misstatement related transfer of classification and addition after construction. In general, financial statement present fairly in all material respects, so that auditor gave unqualified opinion."

"Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi prosedur audit atas kas dan setara kas PT ABC per 31 Desember 2021. PT ABC adalah bank multinasional Australia yang menyediakan berbagai produk perbankan, seperti tabungan, deposito, KPR, dan berbagai produk investasi untuk individu serta kredit modal kerja bagi UMKM. Prosedur audit yang dilakukan adalah pengujian substantif, khususnya pengujian rinci, untuk menguji asersi atas kelengkapan, keakuratan, pisah-batas, keberadaan, hak dan kewajiban, serta penyajian dan pengungkapan. Prosedur yang dilakukan meliputi penyusunan lead schedule dan konfirmasi bank. Prosedur konfirmasi bank terdiri dari 20 sampel. Pernyataan yang digunakan dalam pengujian substantive, yaitu pengujian rinci, untuk menguji asersi atas kelengkapan, keakuratan, pisah-batas, keberadaan, hak dan kewajiban, serta penyajian dan pengungkapan, telah sesuai dengan SA 315 dan dapat dicapai berdasarkan hasil pengujian. Evaluasi prosedur audit yang dilakukan mengacu pada standar yang berlaku yaitu SA 330, SA 500, SA 505, dan SA 520. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa prosedur audit yang dilakukan pada akun kas dan setara kas pada PT ABC telah sesuai standar yang berlaku.

---

This internship report discusses the evaluation of audit procedures on PT ABC's cash and cash equivalent accounts as of December 31, 2021. PT ABC is an Australian multinational bank offering various banking products, such as savings, deposits, mortgage, and various investment products for individuals as well as working capital credit for SMEs. The audit procedures carried out are substantive tests, especially detailed tests, to test the assertions of completeness, accuracy, cut-off, existence, rights and obligations, and presentation and disclosure. The procedures carried out include the preparation of a lead schedule and bank confirmation. Bank confirmation procedure consists of 20 samples. Assertions used in substantive testing, which are completeness, accuracy, cut-off, existence, rights and obligations, and presentation and disclosure, are in accordance with SA 315 and can be achieved based on test results. The evaluation of the audit procedures carried out refers to the applicable standards and theories, namely SA 330, SA 500, SA 505, and SA 520. The evaluation results show that the audit procedures performed on cash and cash equivalent accounts at PT ABC are in accordance with the applicable theories and standards."

"ABSTRAKLaporan magang ini menggambarkan dan membahas tentang proses pelaksanaanaudit atas akun aset tetap yang merupakan bagian dari audit laporan keuanganpada PT W, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur tekstil.Auditor telah melakukan proses audit sesuai dengan metodologi audit yangdirancang QRS Global, yang mencakup perencanaan dan identifikasi risiko,strategi dan penilaian risiko, eksekusi prosedur audit, hingga perumusankesimpulan dan penyusunan laporan keuangan hasil audit. Temuan dari audit atasaset tetap ini adalah adanya kelemahan dalam pengendalian internal perusahaan,utamanya dalam hal kapitalisasi dan penyusutan aset tetap. Temuan inidicantumkan di dalam management letter sebagai bentuk komunikasi auditor agarklien dapat mengetahui kelemahannya dan memperbaikinya di periodemendatang. Secara keseluruhan, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan telahmenyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Wtanggal 30 Juni 2011, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhirtersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

---

ABSTRACTThis report illustrates and discusses the audit process of property, plant, andequipment, as a part of financial statement audit in PT W, a textile manufacturingcompany. Auditor has conducted the audit process based on QRS Global AuditMethodology, which encompasses four phases; Planning and Risk Identification,Strategy and Risk Assessment, Execution, and Conclusion and Reporting. Therewere several findings concerning on company?s internal control, which mainlyrelated to its capitalization and depreciation policy. These findings were stated inthe management letter as a form of communication in order to give clientunderstanding about their control deficiencies, so they could make improvementsneeded in the next period. In general, auditor concluded that the financialstatement presents fairly, in all material respects, the financial position of PT Was of June 30, 2011, and the result of its operation and its cash flow for the yearended, in conformity with accounting principles generally accepted in Indonesia."

"Laporan magang ini membahas dan menganalisis mengenai proses audit yang dilakukan oleh KAP DWP terhadap akun hutang usaha pada perusahaan pertambangan yaitu PT. TAM untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Secara lebih rinci, akan dibahas mengenai kebijakan akuntansi, prosedur audit, temuan audit, serta analisis atas hutang usaha PT. TAM. Berdasarkan hasil pengujian pengendalian internal PT. TAM, untuk akun hutang usaha auditor melakukan pengujian pengendalian dan perincian terinci atas saldo utang usaha Berdasarkan hasil proses audit, dijelaskan bahwa prosedur audit yang dijalankan tim audit KAP atas utang usaha PT. TAM telah sesuai dengan teori dan standar yang berlaku. Secara keseluruhan, akun utang usaha PT. TAM telah disajikan secara wajar.

---

This internship report discusses and analyzes about KAP DWP's audit process of account payable in oil mining company, PT. TAM, for the period ended December 31, 2013. Furthermore, the report discusses the accounting policies, audit procedures, audit findings as well as analysis of account payable PT. TAM. Based on understanding from internal control of PT. TAM, from account payable account, auditor performed test of control and test of detail over account payable balance Based on the result of the audit process, the audit procedures, which are applied by the public accountant firm, have complied with the theory and the standards which prevail. Overall, accounts payable PT. TAM has been presented properly."