Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKeselamatan Penerbangan menjadi hal serius dikarenakan resiko kematian yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan pesawat terbang relatif tinggi dibanding dengan moda transportasi lainnya.Tesis ini bertujuan menentukan indikator keselamatan penerbangan suatu Bandar udara berdasarkan ketentuan ICAO, melakukan analisa tingkat kerawanan Bandar udara (hazardous airports) di Indonesia, dan memberikan rekomendasi awal sebagai strategi dalam upaya peningkatan keselamatan penerbangan di Indonesia khusunya di bandar udara. Penentuan Bandar udara rawan bahaya dilakukan dengan menggunakan metode kombinasi Emperical Bayesian (EB) dan Regresi.Dari analisa yang dilakukan maka diidentifikasi tingkat keselamatan penerbangan di Bandar udara Indonesia adalah 2.502 kejadian pada tiap 100 ribu siklus penerbangan/events (2.502 x 10-5) yang diklasifikasi sebagai Safe/Regulated Systems. Adapun tingkat kerawanan 10 (sepuluh) Bandar udara (hazardous airport) dari 196 Bandar udara di Indonesia, disusun berdasarkan nilai devisasi terbesar sampai terkecil.

---

ABSTRACTAviation Safety becomes a serious matter because of the risk of death caused by an airplane crash is relatively high compared with other transportation modes.This thesis aims to determine the indicators of the aviation safety under the provisions of ICAO, to analyze hazardous airports in Indonesia, and to provide initial recommendations as a strategy in the effort to improve the aviation safety in Indonesia, especially in airports. Determination of hazardous airports conducted by using a combination of Emperical Bayesian (EB) and Regression method.In according to the above analysis methods, the level of aviation safety in Indonesia is 2,502 occurrences in every a hundred thousand of flight cycles/events (2,502 x 10-5), which is classified as Safe/Regulated Systems. The level of hazards on 10 (ten) airports (hazardous as airport) of the 196 airports in Indonesia is determined by the deviation value from the largest to smallest."

"Bandara Internasional Minangkabau secara geografis terletak pada wilayah barat pesisir pantai Pulau Sumatera. Secara geologis, Pulau Sumatera berada pada wilayah pergerakan dua lempeng, yaitu Indo-Australia dan Eurasia. Kondisi tersebut menyebabkan Bandara Internasional Minangkabau memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana alam gempa bumi dan tsunami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan Bandara Internasional Minangkabau dalam menghadapi bencana alam gempa bumi dan tsunami yang dinilai dari segi aspek sarana evakuasi, tempat evakuasi sementara (vertikal) tsunami dan airport emergency plan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif observasional dengan pendekatan analisis komparasi. Proses pengumpulan data dilakukan di gedung terminal Bandara Internasional Minangkabau pada bulan April - Mei 2022 melalui kegiatan observasi, wawancara, dan tinjauan dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan analisis komparasi menggunakan checklist yang mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017, Pedoman Teknis 2 Perencanaan TES Tsunami, ICAO Doc-9137, SNI 03-1746-2000, SNI 03-6574-2001, dan SNI 7743:2011. Berdasarkan hasil pengumpulan data terhadap variabel penelitian didapatkan bahwa pemenuhan aspek sarana evakuasi adalah 82%, aspek tempat evakuasi sementara (vertikal) tsunami adalah 52,2%, dan aspek airport emergency plan adalah 93,33%. Hasil perhitungan rata-rata pemenuhan aspek kesiapan Bandara Internasional Minangkabau dalam menghadapi bencana alam gempa bumi dan tsunami adalah sebesar 75,84%. Secara umum, kriteria setiap aspek telah terpenuhi cukup baik. Namun masih terdapat beberapa variabel dengan tingkat pemenuhan 0%, seperti pengecekan struktur bangunan TES dan rambu penunjuk evakuasi tsunami. Sehingga perlu dilakukan beberapa perbaikan, terutama pada aspek tempat evakuasi sementara (vertikal) tsunami sebagai aspek dengan persentase pemenuhan terendah. Pemeliharaan dan perbaikan dari aspek lainnya tetap perlu dilakukan untuk meningkatkan kesiapan Bandara Internasional Minangkabau dalam menghadapi bencana alam gempa bumi dan tsunami. Upaya untuk meningkatkan kesiapan Bandara Internasional Minangkabau dalam menghadapi bencana alam gempa bumi dan tsunami dapat dilakukan dengan memperbaiki dan melengkapi sarana evakuasi sesuai dengan standar dan peraturan, melakukan pengkajian ulang penetapan TES sesuai dengan alur pedoman perencanaan TES, dan memenuhi kriteria airport emergency plan sesuai dengan pedoman ICAO Doc-9137.

---

Minangkabau International Airport is geographically located on the west coast of West Sumatera. Geologically, West Sumatera is in the region of the movement of two plates, Indo-Australia and Eurasia. This condition causes Minangkabau International Airport to have a high level of vulnerability to earthquakes and tsunamis. This study aims to determine the level of preparedness of Minangkabau International Airport in dealing with earthquake and tsunami natural disasters which are assessed from three aspect, evacuation facilities, vertical evacuation from tsunamis and airport emergency plans. This study uses a descriptive observational method with a comparative analysis approach. The data collection process was carried out at the Minangkabau International Bandra terminal building in April – May 2022 through observation, interviews, and document review. Data processing is carried out by comparative analysis using a checklist that refers to the Minister of Public Works and Public Housing Regulation Number 14 of 2017, Technical Guidelines 2 for Tsunami TES Planning, ICAO Doc-9137, SNI 03-1746-2000, SNI 03-6574-2001, and SNI 7743:2011.

Based on the results of data collection on research variables, it was found that the fulfillment of the evacuation facility aspect was 82%, vertical evacuation from tsunamis aspect was 52.2%, and the airport emergency plan aspect was 93.33%. The results of the calculation of the average fulfillment of aspects of Minangkabau International Airport readiness in dealing with earthquake and tsunami natural disasters is 75.84%. In general, the criteria for each aspect have been met quite well. However, there are still several variables with a compliance rate is 0%, such as checking the structure of the TES building and tsunami evacuation signs. So, some improvements need to be made, especially in the aspect of vertical evacuation of tsunamis as the aspect with the lowest percentage of fulfillment. Maintenance and repairs from other aspects still need to be done to improve the preparedness of Minangkabau International Airport in dealing with earthquake and tsunami natural disasters. Efforts to improve the preparedness of Minangkabau International Airport in dealing with earthquake and tsunami natural disasters can be done by repairing and equipping evacuation facilities in accordance with standards and regulations, reviewing the determination of TES in accordance with the flow of TES planning guidelines, and fulfilling the criteria for an airport emergency plan in accordance with the ICAO Doc-9137."

"ABSTRAKIndustri penerbangan sipil di Indonesia telah dinominasikan oleh beberapa lembaga survei sebagai industri dengan tingkat keselamatan terendah di dunia. Banyaknya kecelakaan penerbangan sipil di Indonesia disebabkan oleh sistem manajemen keselamatan yang buruk. Menurut Maintenance Error Decision Aid (MEDA), saat ini, 80% kecelakaan penerbangan disebabkan oleh kesalahan manusia (pilot, pengontrol lalu lintas udara, mekanik, dll). Hasil ini berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun awal industri penerbangan yang 80% kecelakaan disebabkan oleh kegagalan mesin. Oleh karena itu, kita harus menemukan metode yang paling tepat untuk menganalisis kecelakaan penerbangan untuk mencegah terulangnya hal itu. Penerbangan sipil berjadwal di Indonesia hampir mewakili semua penerbangan sipil karena masih belum umumnya industri general aviation di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan model analisis dan investigasi kecelakaan yang dimodifikasi berdasarkan swiss cheese model untuk mengidentifikasi faktor manusia dan organisasi yang terkait dalam kecelakaan penerbangan sipil berjadwal. Model ini akan terdiri dari kategori dan subkategori yang dikembangkan oleh model sebab-akibat yang dikombinasikan dengan hukum dan peraturan yang berlaku serta praktik sistem manajemen keselamatan di industri penerbangan sipil berjadwal di Indonesia. Model yang diusulkan diharapkan dapat menganalisis kecelakaan penerbangan sipil terjadwal dengan lebih baik dan jelas serta membantu manajemen untuk mengambil tindakan keselamatan yang diperlukan untuk mencegah terulangnya kecelakaan.

---

ABSTRACTCivil aviation industry in Indonesia has been nominated by some survey institutes to be the lowest in safety rating in the world. This is caused by poor safety management system which lead to many civil aviation accidents in Indonesia. According to Maintenance Error Decision Aid (MEDA), nowadays, 80% of aviation accident are due to human error (pilots, air traffic controllers, mechanics, etc). This result differ compared to the early years of the aviation industry which is 80% of accident are caused by machine failure. Therefore, we have to find the most appropriate method to analyze an aviation accident in order to prevent its reccurence. In Indonesia, scheduled civil aviation almost represent all civil aviation in the country. Therefore, This research proposed a modified accident analysis and investigation model based on swiss cheese model to identify the human and organizational factors involved in scheduled civil aviation accidents. The model will be consist of categories and subcategories which is developed by classic ancient causation models combined with the laws and regulation in Indonesia and a safety management system practices in the scheduled civil aviation industry. The proposed model is expected to be able to analyze scheduled civil aviation accident better and clearer and help the management to take a safety action needed to prevent the recurence of accidents."

"Kecelakaan transportasi darat menjadi penyebab kematian urutan ke-8 di dunia dengan jumlah kematian mencapai 1,35 juta orang per tahun (WHO, 2021). Data Korlantas Polri tahun 2019 – 2021 menunjukkan kasus kecelakaan transportasi darat di Indonesia berada di atas angka 100 ribu setiap tahunnya. Untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara komprehensif, penelitian ini mengidentifikasi faktor kegagalan laten dan kegagalan aktif yang berkontribusi pada kasus kecelakaan transportasi darat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu 320.084 laporan kasus kecelakaan lalu lintas tahun 2019 – 2021 milik NTMC Korlantas Polri. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan analisis berdasarkan Swiss Cheese Model. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor kegagalan laten pada kecelakaan transportasi darat di Indonesia tahun 2019 – 2021 yaitu kondisi awal kendaraan rem tidak berfungsi (5,7%), terjadi di jalan dengan kondisi baik (92,5%), terjadi pada kondisi cuaca cerah (92,3%), dan kondisi pencahayaan terang/jelas (79,1%). Faktor kegagalan aktif pada kecelakaan kecelakaan transportasi darat di Indonesia tahun 2019 - 2021 adalah usia pengendara berusia 22 – 29 tahun (15,7%), pengendara berpendidikan SLTA/sederajat (48,4%), pengendara yang tidak memiliki SIM (28,3%), dan pengendara yang ceroboh terhadap lalu lintas dari depan (19,0%).

---

Road transportation accidents are the eighth leading cause of death worldwide, reaching 1.35 million people annually (WHO, 2021). Data from the NTMC Korlantas Polri for 2019-2021 shows that the number of road transportation accidents in Indonesia is above 100 thousand every year. This study identifies latent and active failure factors contributing to Indonesia's land transportation accidents to determine the causes of accidents comprehensively. This study uses secondary data with 320,084 traffic accident case reports in 2019-2021 belonging to the NTMC Korlantas Polri. The method used is qualitative by analyzing based on the Swiss Cheese Model. The results of this study indicate latent failure factors in road transportation accidents in Indonesia in 2019-2021, namely the initial condition of the brake vehicle not functioning (5.7%), occurring on roads with suitable conditions (92.5%), occurring in sunny weather conditions ( 92.3%), and bright/clear lighting conditions (79.1%). Active failure factors in land transportation accidents in Indonesia in 2019 - 2021 are the age of drivers aged 22 – 29 years (15.7%), drivers with a senior high school education/equivalent (48.4%), drivers who do not have a driver's license (28.3 %), and drivers who are careless towards traffic from the front (19.0%)."

"Skripsi ini membahas mengenai Komite Nasional Kewenangan Transportasi (KNKT) dan Kepolisian yang memiliki kewenangan yang beririsan dalam hal penanganan kecelakaan transportasi kereta api, dimana KNKT memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi kecelakaan transportasi, sedangkan Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Untuk mempermudah pemahanan, skripsi ini mengambil contoh kasus kecelakaan KA S5 (Fajar Utama Ekspres) dan KA BBR1 (Babaranjang) pada tahun 2005. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada hukum positif yang mengatur mengenai kewenangan Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan kecelakaan transportasi kereta api. Pokok permasalahan dari skripsi ini adalah mengenai kewenangan yang beririsan antara KNKT dan Kepolisian dalam penanganan kecelakaan transportasi, kemudian bagaimana pelaksanaan dan pengaturan dari kewenangan yang beririsan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui KNKT dan Kepolisian dalam hal kecelakaan transportasi kereta api dan untuk mengetahui mengenai penanganan kecelakaan transportasi kereta api dalam hal kewenangan yang beririsan antara KNKT dan Kepolisian. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah bahwa KNKT dan Kepolisian perlu mengatur secara jelas mengenai kewenangan yang beririsan dalam penanganan kecelakaan transportasi kereta api dan keduanya perlu menentukan bentuk pengaturan yang tepat untuk mengatur kewenangan yang beririsan tersebut.

---

This thesis discusses about the National Transportation Safety Committee (NTSC) and the Police which have intersecting authority in handling railway accidents, where the NTSC has the authority to conduct transportation accident investigations, while the Police have the authority to carry out investigations.

To make it easier to understand, this thesis takes the case of the KA S5 (Fajar Utama Express) and KA BBR1 (Babaranjang) accidents in 2005. This thesis is a normative legal research that focuses on positive law governing the authority of the National Transportation Safety Committee and the Indonesian National Police in handling railway accidents.

The main problem of this thesis is about the authority which intersects between the NTSC and the Police in handling transportation accidents, then how the implementation and arrangement of the authorities intersect. The purpose of this study is to find out about the NTSC and the Police in handling the railway transportation accidents and to find out about the handling of railway transportation accidents in terms of the authority that intersected between the NTSC and the Police.

The results of this research are the NTSC and the Police need to clearly regulate the authority that intersects in handling of train transportation accidents and both of them need to determine the appropriate form of regulation to regulate the intersecting authority."

"ABSTRAKIndustri pelayaran diketahui memiliki potensi atau resiko tinggi yang terkait dengan keselamatan. Dari data kecelakaan kapal yang terjadi di Indonesia dari tahun 2005 hingga 2018, berdasarkan data yang diambil dari Komite Nasional Kecelakaan Kapal (KNKT), penelitian ini mengembangkan model untuk metode pengambilan keputusan dengan pohon keputusan untuk memprediksi kemungkinan kecelakaan kapal fatal dan mengakibatkan kematian. Hasil dari pemodelan menunjukkan bahwa kecelakaan fatal dan kematian sebagian besar disebabkan oleh faktor teknis dan manusia, dan hanya beberapa kecelakaan yang terjadi di perairan yang disebabkan oleh cuaca buruk. Selain itu, jumlah kecelakaan kapal telah meningkat dalam 7 tahun terakhir. Persentase terbesar dari kecelakaan kapal ditempati oleh kapal penumpang.Sebagian besar kecelakaan kapal terjadi di Laut Jawa dan Selat Bangka.Dari uraian data dan model pohon keputusan yang telah dibuat, akan diukur tingkat risiko kecelakaan kapal. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembuat kebijakan dalam mengusulkan strategi yang efisien untuk mencegah kecelakaan pengiriman fatal, juga untuk pemilik kapal, operator dan lembaga asuransi.

---

ABSTRACTThe shipping industry is known to have high potential or risk associated with safety. From ship accident data that happened in Indonesia from 2005 until 2018, based on the data taken from National Transportation Safety Comittee (NTSC), this study develops a model for decision making methods with a decision tree to predict the probability of fatal shipping accidents and corresponding mortalities. The model results show that both the fatal accidents and mortalities are mainly caused by technical and human factors, and only a few accidents occur in the waters caused by weathers. In addition, the number of ship accidents has increased in the past 7 years. The biggest portion of ship accidents is occupied by passenger ships. Mostly the ship accident occured in Java Sea and Bangka Strait.From the description of the data and the decision tree model that has been made, it will be measured the level of risk of ship accidents. The results of this study are beneficial for policy-makers in proposing efficient strategies to prevent fatal shipping accidents, also for ship owner, operator and insurance institution."

"Salah satu masalah paling fatal yang menghinggapi sektor konstruksi adalah kecelakaan kerja. Tercatat, sektor konstruksi menyumbang 30-40% kematian akibat kecelakaan kerja global. Di Indonesia sendiri, sektor konstruksi menyumbang 32% dari total kasus kecelakaan kerja. Studi-studi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemilik proyek memiliki peranan krusial dalam memengaruhi tingkat kecelakaan kerja di proyek konstruksi. Salah satu peran krusial yang dimiliki pemilik kerja adalah membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau owner’s project requirements (OPR) sebagai acuan kontraktor atau penyedia jasa dalam melakukan pekerjaannya. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan kebijakan serta validasi pakar dengan kuesioner sebagai instrument yang dipakai. Metode analisis yang digunakan adalah metode Deplhi dan analisis deskriptif untuk menguatkan hasil validasi pakar. Berdasarkan hasil penelitian, pengembangan KAK dapat meminimalkan kecelakaan pada proyek konstruksi bangunan gedung. 

---

One of the most fatal problems affecting the construction sector is work accidents. It is recorded that the construction sector contributes 30-40% of deaths due to global work accidents. In Indonesia alone, the construction sector accounts for 32% of the total work accident cases. Studies that have been conducted show that the project owner has a crucial role in influencing the level of work accidents in construction projects. One of the crucial roles that work owners have is to create Terms of Reference (KAK) or owner's project requirements (OPR) as a reference for contractors or service providers in carrying out their work. In this research, data collection was carried out using literature and policy studies as well as expert validation using a questionnaire as the instrument used. The analytical method used is the Dephi method and descriptive analysis to strengthen the results of expert validation. Based on research results, the development of KAK can minimize accidents on building construction projects."

"ABSTRAKPresident Joko Widodo has a clear vision & mission to transform Indonesia to be a maritime axis. He firmly reaffirm that Indonesia is a strong maritime country and its people should enjoy the great benefits from its sea resources. Fisheries is one of the biggest marine living resources that significantly contribute economic benefits to Indonesian people. Nonetheless, the flaws on the laws has created is advantage to Indonesian people, in particular, fisherman. The genuine link obligation under article 91 UNCLOS is intend to ensure a fishing vessel is socially and economically attached to its owner, so that its utilization will bring profits. Ironically, ship registration system under the government regulation number 51 year 2002(GR 51/2002) on shipping give a space for a false document being used in ship registration process. It creates a condition where a foreign fishing vessel owners can operateits vessel in Indonesian waters, under the name of Indonesian people or company, eventhough the transfer of ownership is not done. The result is, the utilization of the vessel is for the greatest benefit of the real owner and not for the Indonesian people. Indonesian government should revise the GR 51/2002 to protect the interest of its people."

"Potensi maritim dan kelautan yang begitu besar di satu sisi merupakan berkah atas kondisi geografis Indonesia, namun disisi lainnya dapat menimbulkan konflik. Eksploitasi dan kegiatan ilegal terhadap sumber daya laut tanpa memperhatikan keberlanjutan akan memperburuk tingkat kesejahteraan masyarakat dan kerap memperkeruh hubungan internasional. Sebagai negara yang menjadi perlintasan kapal asing dimana 4 selat dari tujuh selat penting dunia ada di perairan Indonesia, maka Indonesia termasuk negara yang rawan dari sisi keamanan maritim. Kejahatan diperairan Indonesia masih sering terjadi, baik dilakukan oleh warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing. Pemerintah Indonesia dengan program nawa cita memiliki visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sementara itu sebagai sebuah kebijakan, maka keberhasilan implementasi kebijakan poros maritim sangat ditentukan oleh content of policy (isi kebijakan) dan context of implementation (lingkungan kebijakan). Keberhasilan implementasi kebijakan poros maritim akan berdampak pada terwujudnya kesejahteraan dan keamanan masyarakat Indonesia. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data dan literatur yang berkaitan dengan poros maritim. Keabsahan dan keterandalan data dilakukan dengan trianggulasi referensi. Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan poros maritim masih memerlukan kesiapan implementator sebagai garda terdepan dari kebijakan poros maritim disertai dengan pembangunan infrastruktur kemaritiman yang bertaraf international."

"Kawasan Asia Timur yang meliputi Asia Tenggara dan Asia Timur Laut mempunyai wilayah perairan yang sangat kaya dan strategis. Ada beberapa permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut, terutama sengketa batas laut dan tindakan saling klaim. Berdasarkan Analisis Regional Security Complexes (RSC), kepentingan bersama negara-negara di kawasan Asia Timur, khususnya negara-negara yang berkonflik, adalah terorisme, perompakan, penyelundupan, dan stabilitas ekonomi. Negara-negara tersebut tidak dapat disatukan pemikiran dan kebijakannya pada tataran politis karena adanya sengketa wilayah yang berpotensi peperangan. Indonesia mempunyai kepentingan ekonomi dan politik yang tinggi di bidang keamanan maritim. Kepentingan tersebut dapat dicapai dengan berfokus pada kepentingan bersama negara-negara di kawasan, khususnya di bidang perekonomian. Walaupun berada pada tingkatan yang berbeda, hampir semua negara di kawasan mempunyai kepentingan ekonomi yang tinggi di dalam pengamanan maritim. Indonesia dapat mendorong peningkatan kerja sama penanganan keamanan maritim dengan dalih menjaga stabilitas ekonomi kawasan."