Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan online. Salah satu layanan tersebut adalah e-filing dan e-form dalan DJP Online, yang memungkinkan Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui internet. Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan SPT tahunan orang pribadi di provinsi Jakarta. Faktor-faktor yang dimaksud adalah sikap terhadap sistem perpajakan elektronik, kemampuan penggunaan teknologi, pengaruh grup, kepercayaan kepada pemerintah, pengetahuan perpajakan, dan penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode gabungan Sample penelitian ini merupakan 407 Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di Provinsi Jakarta. Data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner online berupa likert-item dan pertanyaan terbuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap terhadap sistem perpajakan elektronik, kemampuan penggunaan teknologi, kepercayaan kepada pemerintah, pengetahuan perpajakan, dan penegakan hukum merupakan determinan positif yang signifikan. Di sisi lain, pengaruh grup merupakan faktor negatif yang tidak signifikan. Penelitian ini juga menangkap beberapa permasalah terkait dengan kualitas sistem, sumber daya manusia, dan kebijakan yang tidak adil. DJP perlu untuk mengembangkan sistem informasi yang lebih baik untuk Wajib Pajak dan pegawainya, melakukan evaluiasi kebijakan terkait denda dan Wajib Pajak non-efektif, dan melakukan kolaborasi dengan institusi lain untuk memanfaatkan data mereka.

---

The Directorate General of Taxes (DGT) encourages citizens to use online services. One of the notable services is e-filing and e-form in DJP Online, allowing taxpayers to submit their annual tax returns over the internet. This study investigates factors that affect individual annual income tax return compliance in Jakarta province. These factors are attitude toward electronic tax system, technological self-efficacy, group influence, trust in the government, tax knowledge, and legal certainty. This study uses a mixed method. The sample size in this study is 407 individual taxpayers registered in tax offices that use DJP Online in Jakarta province. Data is collected using an online questionnaire containing Likert items and open questions. The study result shows that attitude toward electronic tax system, technological self-efficacy, trust in the government, tax knowledge, and legal certainty are the significant positive determinants. On the other side, group influence is an insignificant negative factor. This study also addresses several problems related to system quality, human resources, and unfairness policy. The DGT needs to develop a better system for taxpayers and internal employees, reevaluate policies related to fines and non-effective taxpayers, as well as collaborate with external entities to utilize their data."

"Proses pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) mulai menimbulkan banyak permasalahan dikarenakan jumlahnya yang sangat besar tanpa diimbangi dengan penambahan jumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). e-Filing merupakan jawaban terbaik mengatasi masalah ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pelaporan SPT Tahunan PPh OP melalui e-filing, kendala yang dihadapi, dan strategi optimasi pemanfaatan e-filing melalui website Ditjen Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Implementasi kebijakan e-filing ini sudah baik. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya insfrastruktur dan behavioral Wajib Pajak. Strategi yang digunakan oleh Ditjen Pajak untuk optimasi pemanfaatan e-filing sudah cukup baik.

---

Administration process of Income Tax Return for Individual Tax payers cause a lot of problems because of its large amount without adding officers in the Directorate General of Taxation (DGT). e-Filing is the best answers to overcome this problem. The purpose of this study is to analyze the implementation of the annual report of personal income tax through e-filling, the obstacles in the implementation of policies, and strategies to optimize the use of e-filing via the Directorate General of Taxation’s website. This study uses a qualitative approach. Implementation of e-filing policies is good. The main obstacles faced are the lack of infrastructure and the behavioral factors of taxpayer. The strategies used by the Directorate General of Taxation to optimize the use of e-filing is good."

"Latar Belakang. Penetapan Rumah Sakit vertikal sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Lembaga negara dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum harus memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas yang dapat dinilai dari keberadaan arsip sebagai bukti otentik terselenggaranya tata kelola. Pengelolaan arsip di Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan diatur dengan Pedoman Tata Kearsipan Dinamis yang ditetapkan sebagai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 684/MENKES/PER/VIII/2006. Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan melaksanakan Pedoman Tata Kearsipan Dinamis di bawah pembinaan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ketatausahaan dan gaji yang dilakukan Sub Bagian Tata Usaha. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi ini merupakan upaya supervisi yang diberikan sesuai fungsi manajemen Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Hingga saat penelitian dilakukan, kegiatan supervisi yang sudah dilakukan tidak dapat diukur pelaksanaannya karena tidak memiliki panduan tertulis baik yang berisi daftar pekerjaan yang harus dilakukan ataupun panduan teknis tahapan supervisi yang harus dilakukan oleh pelaksana supervisi.Metode. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik yang dirancang dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam. Untuk melengkapi informasi yang diperoleh melalui wawancara dan memperkuat hasil observasi pada subjek penelitian dilakukan pengambilan gambar. Wawancara dilakukan kepada informan yang memegang kewenangan supervisi dan informan-informan dari pihak Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang menjadi tujuan kegiatan supervisi. Peneliti melakukan evaluasi terhadap proses kegiatan supervisi yang dilakukan Sub Bagian Tata Usaha dan Gaji Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan sehingga diketahui faktor-faktor perilaku yang mencerminkan kinerja pelaksana supervisi.Hasil. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, diketahui bahwa kegiatan supervisi yang dilakukan belum sesuai dengan tahapan supervisi dalam Siklus Deming yang terdiri dari Plan-Do-Check-Action. Akibatnya, kinerja pelaksana supervisi tidak dapat diukur dan hasil kegiatan supervisi tidak dapat menjadi rekomendasi untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan selanjutnya. Pedoman Tata Kearsipan Dinamis yang ada juga belum dilengkapi dengan panduan praktis yang berisi daftar pekerjaan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan Tata Kearsipan Dinamis. Sebagai upaya evaluasi pelaksanaan kegiatan supervisi, peneliti membuat rancangan panduan daftar pekerjaan yang dibuat berdasarkan Pedoman Tata Kearsipan Dinamis Kementerian Kesehatan dan rancangan panduan pekerjaan pada tahapan supervisi sesuai Siklus Deming. Peneliti juga menterjemahkan daftar tersebut dalam bentuk formulir supervisi yang diisi secara online.

---

Background. Determination of government hospitals as the Ministry of Health Technical Unit Hospitals with public service board financial management system stated in Law No. 1 Year 2004 on State Treasury, Government Regulation No. 23 Year 2005 on the financial management system of public service board. It is also affirmed in Law No. 44 Year 2009 on Hospital. As the Ministry of Health Technical Unit Hospitals with public service board financial management system, government hospitals must meet the public service board requirement of good governance by institution?s accountability. Accountability can be assessed by way of hospitals archives as authentic evidence of implementation of governance. Archives management in government hospitals implemented based on Minister of Health Regulation No. 684/MENKES / PER/VIII/2006 for Guidelines to Dynamic Filing System. Implementation of Guidelines to Dynamic Filing System in Ministry of Health Technical Unit Hospitals supervised by Head of Sub Division Of Administration and Payroll under the Secretariat Directorat General of Health Care Efforts. Supervision in government hopitals are done through Monitoring and Evaluation Program as the managerial functions of Directorat General of Health Care Efforts. However, the list of work to be done in the implementation of Dynamic Filing System in Ministry of Health Technical Unit Hospitals and technical manual steps for supervisor?s performance in doing supervision could not be measured and mostly done uncompleted because there are no written guidelines.Method. This research is a descriptive analytic study designed with qualitative approach. Primary data obtained through interviews. In order to help visualize the information from primary data and observations, researcher also took pictures. Interviews were conducted to the informant who holds the authority of doing supervision and informants from Ministry of Health Technical Unit Hospitals that were involved in the supervision activities. Researcher conducted an evaluation of the supervision activitiy performed by Sub Division of Administration and Payroll in Directorate General of Health Efforts to study how behavioral factors reflects supervisor?s performance in doing steps of supervision.Results. Based on interviews and observations, gathered information shows that the supervision activities are done uncompletely by not doing the ?Check? as the stages of supervision in the Deming Cycle (Plan-Do-Check-Action) shows. As a result, the supervisor?s performance in doing problem solving can not be measured and the results of the supervision activities can not be used as a recommendation for consideration of future policy-making. The Guideline to Dynamic Filing System does not have a practical guide that contains a list of work to be done in the implementation of Dynamic Filing Procedures. As an effort to evaluate the supervision activities, researchers developing guidelines of job listings based on Ministry of Health?s Guideline to Dynamic Filing System. Archives Ministry of Health and the draft guide work on Deming Cycle stages appropriate supervision. Researchers also translate the list in the web-based supervision form that could be filled online."

"ABSTRAKE-Filing merupakan bentuk penerapan e-Government oleh Direktorat Jenderal Pajak yang telah diterapkan selama lebih dari 10 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengevalusi satu dekade kebijakan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi dengan e-Filing studi di wilayah Jabodetabek dengan menguji indikator evaluasi William N. Dunn untuk periode 2008 hingga 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarkan secara online ke Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili di Jabodetabek, dilengkapi dengan wawancara mendalam, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah sesuai dengan indikator evaluasi William N. Dunn, sehingga dinyatakan berhasil.

---

ABSTRACTE Filing is a form of the implementation of e Government by the Directorate General of Taxation which has been applied for more than 10 years. This study aims to evaluate a decade of the policy of reporting annual income tax return of individual with e Filing study in Jabodetabek area by testing the evaluation indicators of William N. Dunn for the period 2008 to 2017. This study uses quantitative approach, with data collection techniques using questionnaires distributed online to individual taxpayers domiciled in Jabodetabek, equipped with in depth interviews, and library research. The results of the study indicate that the policy has been in accordance with the evaluation indicator of William N. Dunn, so declared successful."

"Perkembangan digital membuat aktivitas ekonomi masyarakat semakin mudah. Lalu lintas perdagangan barang dan jasa semakin cepat dan tak hanya berbentuk fisik, melainkan juga berupa produk digital. Indonesia berupaya memajaki barang dan/atau jasa digital luar negeri dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020. Sama halnya dengan Vietnam yang berupaya memajaki produk digital luar negeri dengan menerbitkan Decree No. 126/2020/ND-CP. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia pasca diterbitkannya PMK No. 48 Tahun 2020 ditinjau dari asas ease of administration dan membandingkannya dengan kebijakan PPN digital luar negeri milik negara Vietnam. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif-post positivisme dengan operasionalisasi konsep dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan PPN PMSE atas barang dan/atau jasa digital luar negeri Indonesia telah memenuhi asas ease of administration dari sisi asas kepastian, asas efisensi, asas kemudahan dan kenyamanan, serta asas kesederhanaan walaupun masih banyak ketentuan mengenai sanksi dan penggalian potensi yang dapat diperbaiki. Bila dibandingkan dengan Vietnam, sistem pemungutan PPN PMSE atas barang dan/atau jasa digital luar negeri Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Sistem pemungutan PPN PMSE Indonesia telah dirancang secara sederhana dan mudah bagi fiskus dan Pemungut PPN PMSE, sementara sistem pemungutan PPN digital luar negeri Vietnam lebih kompleks namun tegas dalam pelaksanaannya.

---

Digital developments make people's economic activities easier. The traffic of trade in goods and services is getting faster and not only in physical form but also in digital products. Indonesia seeks to tax foreign digital goods and services by issuing Minister of Finance Regulation Number 48/PMK.03/2020. Likewise, Vietnam taxes foreign digital products by issuing Decree No. 126/2020/ND-CP. This research was conducted to analyze the VAT policy on Trading Through Electronic Systems (PMSE) in Indonesia after the issuance of PMK No. 48 of 2020 is viewed from the ease of administration principle and compares it with Vietnam's foreign digital VAT policy. The research was conducted using a quantitative-post-positivism approach, operationalizing concepts and data collection techniques through library research and field studies. This study indicates that Indonesia's PMSE VAT policy on foreign digital goods and services has fulfilled the ease of administration principle in terms of certainty, efficiency, the convenience of payment, and simplicity. However, there are still many provisions regarding sanctions and potential exploration that can be improved. Compared to Vietnam, the PMSE VAT collection system for foreign digital goods and services in Indonesia has advantages and disadvantages. Indonesia's PMSE VAT collection system has been designed to be simple and easy for tax authorities and PMSE VAT Collectors. In contrast, Vietnam's foreign digital VAT collection system is more complex but firm in its implementation."

"Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang utama. Penerimaan negara dari sektor ini semakin ditingkatkan dari waktu ke waktu. Perkembangan teknologi informasi telah diterapkan dalam administrasi perpajakan dengan tujuan meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak. Electronic filing merupakan salah satu layanan dalam administrasi pajak secara elektronik untuk memudahkan Wajib Pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan. Indonesia dan Filipina telah menerapkan sistem electronic filing dan menerapkan peraturan perundangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik. Oleh karena itu, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penerapan electronic filing dan untuk menganalisa mengenai keunggulan dan kelemahan di Indonesia dan Filipina serta menganalisis permasalahan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan studi literatur dan wawancara terhadap para pihak terkait dengan penerapan teknologi informasi electronic filing. Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan, terbukti bahwa terdapat beberapa perbedaan terhadap penerapan sistem electronic filing di Indonesia dan Filipina. Perbedaan terdapat pada kebijakan regulasi dan sistem electronic filing yang diterapkan pada masing-masing negara tersebut.

---

Taxes are an important for state revenue. The revenues from this sector was further enhanced for years. The development of information technology has been applied in the tax administration in order to improve and optimize the service to the taxpayer. Electronic filing is one of the services in tax administration electronically to facilitate taxpayers to submit his tax return. Indonesia and the Philippines have implemented an electronic filing system and apply the laws governing information and transactions are done electronically. Therefore, the

study aims to provide an overview of the implementation of electronic filing and to analyze the strengths and weaknesses in Indonesia and the Philippines as well as to analyze the problems in Indonesia. This research is a descriptive qualitative research, the research done by studying literature and interviews of stakeholders with the implementation of electronic filing of information technology. After research and discussion, it is evident that there are some differences on the implementation of electronic filing systems in Indonesia and the Philippines. There are differences in regulatory policy and electronic filing system that is applied to each of these countries."

"Diterapkannya e-registration bertujuan untuk kemudahan wajib pajak maupun fiskus, namun pendaftar masih cenderung menggunakan sistem lama yaitu datang langsung. Penelitian ini bertujuan membahas pelaksanaan sistem pendaftaran NPWP secara online melalui website (e-registration) pada KPP Pratama Depok Cimanggis serta menganalisis hambatannya. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat gap yang konstan sejak sistem e-registration dilaksanakan antara potensi wajib pajak yang mendaftar dengan wajib pajak yang terdaftar. Faktor penghambat yang didapati berupa data fiktif, kurangnya sosialisasi, dan jaringan internet yang tidak memadai serta kesalahan pengiriman.

---

E-registration was applied with the purpose of providing easier access for both tax payer and fiscus, but tax identity number registrant still tends to use the old system. The purpose of this research is to analyze the execution of tax identity number registration online system through website on tax office Pratama Depok Cimanggis and its obstacles. This research is qualitative used in-depth interview as data collection technique. As the result, there is constant gap between potential tax payer registrant that is using e-registration and the realization. Obstacles found in e-registration system are fictitious data, not enough socialization, not sufficient internet connection and error in shipping."