Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini merupakan suatu ekspresi untuk memahami lebih jauh apakah rendahnya kinerja pelayanan publik di Indonesia disebabkan oleh kegagalan melakukan transformasi suatu paradigma atau model ke dalam proses penyelenggaraaan pemerintahan atau sekedar ketidakmampuan melakukan pengaturan sistem pelayanan yang profesional atau karena kegagalan dalam mengembangkan pola hubungan kerja antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Dari kajian berbagai literatur manajemen publik klasik hingga kontemporer sementara penulis berkesimpulan bahwa problem pelayanan publik di tanah air dapat ditelusuri pada dua level sekaligus, yaiotu level paradigmatis maupun lebel praksis. Level paradigmatis berkaitan dengan kegagalan melalukan transformasi paradigma baru yang dikenal dengan paradigma atau model new governance adalam proses penyelenggaraaan pelayanan publik yang diikuti kegagalan menyusupkan kerangka kerja baru tersebut ke dalam praksis penyelenggaraan pelayanan publik di lapangan."

"Strategies to improve public services in Indonesia"

"Pelayanan publik bukan hanya terbatas pada memberi ‘iklan’. Pelayanan itu terutama harus memberikan kail dan mengajar orang untuk sendiri mengail. Terlalu sering pelayanan publik hanya menjadi ajang memberi ajang memberi ikan dan bukannya kail (contoh: bantuan langsung tunai). Yang lebih parah lagi adalah pelayanan public menjadi pemerasan, karena dijadikan peluang bagi pejabat untuk menuntut pelayanan terlebh dahulu sebelum melayani rakyat yang wajib ia layani. Praksis ini turut mengakibatkan ekonomi Indonesia menjadi ekonomi biaya tinggi, yang sangat membebani masyarakat. Terlalu banyak yang yang harus dikeluarkan dunia usaha untuk pelayanan-pelayanan public. Pengeluaran itu dikompensasi dengan harga jual yang meroket tinggi …. "

"Definisi pelayanan publik menurut pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik yang dikeluarkan oleh Menpan tahun 2003 adalah : "segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan". Penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah" yang merupakan sebutan kolektif meliputi kementrian, departemen, lembaga pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk BUMN dan BUMD. Menurut pedoman tersebut kelompok pelayanan publik terdiri dari: (1) kelompok pelayanan administratif, (2) kelompok pelayanan barang dan (3) kelompok pelayanan jasa. Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Propinsi, dan Dinas Kabupaten/kota pada umumnya menyelenggarakan pelayanan publik yang termasuk pada kelompok pelayanan administrasi. Oleh karena itu, istilah "pelayanan publik bidang pendidikan" bisa membuat rancu. mungkin lebih baik dinyatakan sebagai pelayanan publik di lingkungan Depdiknas; pelayanan publik di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi dst. Jika digunakan istilah pelayanan publik bidang pendidikan, apakah termasuk penyelenggaraan pendidikan SD, SLB, SMP, SMA, SMK dan perguruan tinggi? kesemua institusi ini bukanlah instansi pemerintah/pemerintah daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah (BUMN/BUMD), meskipun institusi tersebut melayani publik dalam proses pembelajaran, penerimaan siswa/mahasiswa baru, pengesahan ijazah dan sebagainya. "

"ABSTRAKPeningkatan kualitas pelayanan publik merupakan bagian yang merupakan ujung akhir dari keseluruhan reformasi administrasi pemerintahan di Indonesia. Berbagai kebijakan dibidang pelayanan publik telah ditetapkan sebagai pondasi instansi pemerintahan dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Akan tetapi, perkembangan tren global yang dimotori oleh kemajuan teknologi telah mendorong berbagai perubahan, antara lain perubahan, antara lain perubahan ekspetasi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah. Untuk menghadapi berbagai perubahan tersebut tersebut, kementerianPANRb melalui deputi pelayanan publik melaksanakan upaya komprehensif agar dapat memberikan pelayanan publik sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat. "