Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PT Istana Karang Laut (IKL) mendapatkan kontrak untuk menyediakan jasa Operations & Maintenance (O&M) di kilang minyak Oseil , Pulau Seram, selama dua tahun. Ini adalah kontrak O&M pertama bagi IKL. Meskipun pada awalnya kontrak ini didapat secara oportunistik sebagai kelanjutan dari kontrak Engineering, Procurement & Construction (EPC) di kilang minyak yang sama, IKL sebaiknya dapat memanfaatkan momentum ini dengan baik. Disini diperlukan komitrnen yang jelas dari Manajemen IKL untuk menentukan arah selanjutnya dari penyediaan jasa O&M ini. Bagaimana kelanjutan usaha jasa O&M setelah kontrak di kilang minyak Oseil habis, tentunya perlu diantisipasi dengan baik.Hasil penelitian pada karya akhir ini memperlihatkan bahwa usaha jasa O&M kilang berpotensi memberikan pemasukan yang lebih stabil bagi IKL dibandingkan dengan bisnis jasa konstruksi industri migas yang telah digeluti perusahaan ini selama lebih dari 20 tahun. Meskipun begitu, usaha jasa O&M kilang minyak dihadapkan pada kenyataan sangat lambatnya pertumbuhan jumlah kilang minyak swasta. Kilang minyak tergolong pada sektor hilir industri minyak, bersama-sama dengan distribusi dan pemasaran produk. Sektor lainnya adalah sektor hulu. Yang termasuk pada sektor hulu adalah produksi dan pemrosesan awal minyak mentah yang memisahkan air dan gas dari minyak mentah. Potensi pasar jasa O&M untuk sektor hulu lebih menjanjikan dibanding sektor hilir, mengingat banyaknya cekungan minyak yang belum dieksplorasi dan diproduksi di Indonesia serta banyaknya perusahaan selain Pertamina yang memegang hak konsesi lapangan minyak. Jasa O&M pada sektor hulu ini juga layak untuk dimasuki IKL mengingat kemampuan internal yang telah dimiliki IKL berupa pembuatan alatalat proses produksi minyak dan gas dapat dimanfaatkan.Sebagai jasa yang berada pada industri yang tergolong mature, peluang meraih keunggulan kompetitif bagi perusahaan penyedia jasa O&M kilang minyak hanyalah pada penyediaan jasa yang berkualitas dengan harga serendah mungkin. Hanya dengan cara ini perusahaan penyedia jasa O&M akan memberikan nilai lebih kepada perusahaan pemilik kilang minyak berupa net final margin yang tinggi. Agar dapat meraih keunggulan kompetitif tersebut, maka IKL sebagai penyedia jasa O&M kilang minyak, harus dapat melaksanakan pengoperasian kilang yang efisien yang selalu mencapai target produksi, melakukan praktek manajemen perawatan yang berkualitas, menjaga inventori suku cadang peralatan kilang pada tingkat yang optimal, serta pengoperasi kilang yang aman dan ramah lingkungan.Hasil analisis pilihan strategi menunjukkan bahwa strategi yang paling cocok dan paling realistis adalah menjaga kelangsungan penyediaan jasa O&M untuk kilang minyak Oseil untuk masa kontrak paling tidak 10 tahun. Kemudian jika kemampuan keuangan IKL memadai, maka strategi yang berupa penyewaan peralatan berupa separator untuk fasilitas produksi awal migas(sektor hulu) dapat dilakukan dalam waktu yang relatif bersamaan. Jika IKL sudah memantapkan posisinya pada jasa penyewaan perlatan ini, maka langkah selanjutnya adalah memasuki bisnis jasa O&M lengkap (termasuk penyewaan peralatannya) untuk fasilitas produksi awal migas.Kelangsungan bisnis jasa O&M industri minyak, baik pada sektor hulu maupun hilir, juga sangat ditentukan oleh kondisi nasional dan regional. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan permintaan minyak dan BBM, keseimbangan antara demand dan supply yang dipengaruhi kapasitas terpasang kilang yang sudah ada dan yang akan dibangun, kelangsungan sumber minyak mentah, serta perkembangan teknologi yang memw1gkinkan pengurangan ketergantungan industri terhadap BBM. Berdasarkan kenyataan ini maka disusun dua scenario prospek kilang minyak di Indonesia, yaitu: (1) jumlah kilang meningkat lambat (1 kilang tiap 5 tahun) sampai tahun 2030, dan (2) tidak ada pertumbuhan kilang minyak lagi dari tahun 2010. Strategi yang sesuai untuk skenario pertama adalah penyediaan jasa O&M secara penuh yang meliputi solusi proses dan penguasaan teknologi kilang terbaru dengan masa kontrak paling tidak 5 tahun. Kemudian strategi yang sesuai untuk skenario kedua adalah: menjaga kelangsungan penyediaan jasa O&M untuk kilang minyak Oseil untuk masa kontrak paling tidak 10 tahun, jasa penyewaan peralatan berupa separator untuk fasilitas produksi awal migas(sektor hulu), dan bisnis jasa O&M lengkap (termasuk penyewaan peralatannya) untuk fasilitas produksi awal migas.Strategi yang paling direkomendasikan untuk IKL adalah strategi yang sesuai dengan scenario kedua. Selain itu IKL juga harus mulai mengantisipasi kemungkinan memasuki bisnis O&M kilang gas dan petrokimia, jika terjadi pertumbuhan kilang gas dan petrokimia swasta diluar kilang Pertamina. Kondisi ini kemungkinan besar akan terjadi mengingat LPG (produk kilang gas) dan Methanol (produk kilang petrokimia) merupakan sumber utama hidrogen yang menjadi bahan bakarfuel-cell."

"Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pelaku bisnis di Indonesia telah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Pemanfaatan TI yang telah dilakukan adalah implementasi e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa. Implementasi e-Procurement bertujuan untuk melakukan efisiensi biaya berupa penurunan biaya operasional dan penurunan risiko terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa. Investasi yang dilakukan perlu dinilai kelayakannya dengan mengukur keefektifan implementasi e-Procurement.Penelitian sebelumnya telah mengukur keefektifan implementasi e-Procurement di instansi pemerintah dengan menggunakan metode Information Productivity. Perbedaan karakteristik instansi pemerintah dengan BUMN memerlukan penyesuaian dalam penerapan metode Information Productivity dalam mengukur keefektifan implementasi e-Procurement di BUMN. Pengukuran keefektifan dikombinasikan dengan Pemodelan Proses Bisnis untuk menganalisa perubahan proses bisnis yang terjadi dan mengidentifikasi manfaat yang diperoleh.Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks Information Productivity lebih dari 80% dan menunjukkan kecenderungan meningkat. Analisis atas proses bisnis menunjukkan bahwa e-Procurement dapat meningkatkan transparansi, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa di BUMN.

---

The state-owned enterprises as one of the business entity in Indonesia, has utilizes the development of information technology in their operations. They utilize IT as in e-Procurement for goods/services. The e-Procurement implementation is designed to be cost efficiency such as operational cost decreases and risks reduction in procurement fraud. The feasibility of this investment should be studied with measuring the e-procurement effectiveness.

Previous research has measured the e-Procurement implementation effectiveness in the government institution using Information Productivity method. Since the distinction characteristic of the government institutions and state-owned enterprises, there is necessity to adjust the Information Productivity method in measuring the e-Procurement implementatiom in the state-owned enterprises. The effectiveness measurement combined with the Business Proses Modeling is used to analyzes business process changes and identification of benefits obtained.

Researh results showed that Information Productivity index is more than 80% and tends to increase. Analysis in business process showed that e-Procurement is able to enhance transparency, and in the end could decreased the risks of the procurement fraud in state-owned enterprises."

"Penerapan prinsip dasar Good Corporate Governance ini pada proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Group PFA diharapkan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada para rekanan atau vendor. Melalui penerapan prinsip dasar Good Corporate Governance ini, Group PFA dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk berlaku adil (Fairness) dalam pelaksanaan pengadaan , transparan (Transparency) dalam memberikan informasi tentang Iingkup, tatacara dan kriteria pengadaan , patuh (Responsible) pada peraturan yang berlaku dan memiliki sistem pencatatan yang dapat dipertanggungjawabkan (Accountable) yang jelas dan tegas. Dengan demikian, penerapan konsep Good Corporate Govemance diharapkan mampu memberikan kualitas Iayanan yang baik sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan para rekanan atau vendor.Berdasarkan kondisi yang melatarbelakangi tersebut, maka peneiitian ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu 1) Untuk mengetahui kondisi peiaksanaan Good Corporate Governance, yang terdiri dari prinsip Fairness, Transparency, Accountability dan Responsibilty, yang terdapat di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa, 2) Untuk mengidentitikasi tingkat kepuasan vendor pada proses pengadaan barang dan jasa di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang ada saat ini, dan 3) Untuk menjelaskan pengaruh penerapan Good Corporate Govemance berpengaruh terhadap tingkat kepuasan vendor dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Untuk mencapai beberapa tujuan ini, penelitian ini meiibatkan 79 orang responden yang berasal dari para vendor. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah Teknik Distribusi Frekwensi, Teknik analisis Rentang Kriteria dan Teknik Korelasi Rank?s Spearman.Sebagai hasil dari analisis yang digunakan dalam penelitian ini diperoteh beberapa kesimpulan, yaitu bahwa kondisi penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam proses pengadaan barang dan jasa di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk secara umum cenderung tidak baik atau masih belum optimal. Dilihat dari tingkat kepuasan para vendor yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk terindikasi adanya kecenderungan ketidakpuasan para vendor tersebut terhadap kondisi yang ada saat ini. Selanjutnya dari hasil analisis korelasi terindikasi bahwa terdapat korelasi antara penerapan Good Corporate Governance dengan tingkat kepuasan vendor dalam proses pengadaan barang dan jasa di Iingkungan Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Selanjutnya, jika penerapan Good Corporate Governance tersebut dirinci menurut prinsip-prinsip yang ada di dalamnya, terindikasi kuat bahwa prinsip-prinsip dalam penerapan Good Corporate Governance (fairness, transparency, accountability, dan responsibility) pada proses pengadaan barang dan jasa di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tersebut memiliki korelasi atau hubungan dengan tingkat kepuasan vendor.Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat diindikasikan perlunya prioritas pembenahan kondisi penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance untuk meningkatkan tingkat kepuasan vendor yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa di Iingkungan Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Adapun prioritas pembenahan dalam penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepuasan vendor, yaitu 1) Prioritas I adalah pembenahan transparency, 2) Prioritas II adalah pembenahan faimess, 3) Prioritas III adalah pembenahan responsibility, dan 3) Prioritas IV adalah pembenahan accountability.Berdasarkan hasil temuan tersebut disarankan untuk dilakukan penelitian sejenis dengan cakupan dan ruang lingkup yang Iebih Iuas agar diperoleh gambaran yang komprehensif tentang tingkat efektivitas penerapan Good Corporate Governance di berbagai unit kerja atau bidang yang terdapat di Iingkungan organisasi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Melalui gambaran yang komprehensif tentang kondisi penerapan Good Corporate Governance dimungkinkannya untuk dilakukan upaya pembenahan yang Iebih spesifik sesuai kondisi dan karakteristik unit kerja atau bidang tugasnya."

"Tujuan penelitian adalah menganalisa adanya pengaruh Keterampilan TI dan Kecerdasan Emosi terhadap Daya Saing PNS dalam Implementasi Sistem e-Procurement pada proses Pengadaan Barang/Jasa di Departemen PU. Metodologi penelitian secara kuantitatif dengan metode survey. Responden penelitian adalah PNS yang bekerja di Dirjen Cipta Karya, Departemen PU, dengan sampel sebanyak 80 orang terpilih secara acak. Hasil penelitian yang di dapat adalah, bahwa ada pengaruh positif dari Keterampilan TI sebesar 39.7 %, Kecerdasan Emosi sebesar 31.8 % dan secara bersama ? sama adalah sebesar 54.5 % terhadap Daya Saing PNS.

---

The purpose of this research is to analyze the affection of IT Skills and Emotional Intelligence towards the Government Civil Workers Competitiveness in the Implementation of e-Procurement System of Goods/Services Procurement Process at the Department of Public Works. The research methodology conducted a quantitative research with a survey method. The respondents are the workers at the Directorate General of Cipta Karya, Department of Public Works with total sample of 80 people, selective randomly. The research outcome discovered that there is a positive affection for 39.7% of IT Skills, 31.8% of Emotional Intelligence and 54.5% of both towards the Government Civil Workers? Competitiveness."

"Laporan ini membahas prosedur penyusunan Risk Based SOP yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Ernst Young EY Indonesia terhadap PT X, khususnya untuk proses bisnis pengadaan barang/jasa. Laporan ini juga menganalisis tahapan proses pembuatan Risk Based SOP yang dimulai dari pemetaan proses bisnis, hingga implementasi Risk Control Matrix RCM ke dalam SOP PT X dengan membandingkan terhadap teori yang sudah ada.

---

This report discusses the procedure of preparing Risk Based SOP conducted by Public Accounting Firm Ernst Young EY Indonesia to PT X, especially for business process of procurement of goods services. This report also analyzes the stages of Risk Based SOP making process starting from business process mapping, to implementation of Risk Control Matrix RCM into SOP PT X by comparing to existing theory."

"Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Untuk menjalankan kepemerintahan, dibutuhkan barang/jasa pemerintah dengan spesifikasi tertentu. Pada prakteknya masih terdapat beberapa kelemahan yang menyebabkan ketidakefektif dan ketidakefesienan serta penyimpanganpenyimpangan yang merugikan keuangan negara. Untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dan untuk menuju Indonesia dengan Good Governance, maka pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia mulai menggunakan sistem elektronik. Pengadaan secara elektronik ini disebut dengan e-procurement. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta dilakukan wawancara dengan beberapa narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan e-procurement di salah satu lembaga negara belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tanggung jawab LKPP dan LPSE sebagai penyelenggara adalah menyesuaikan sistem dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan tanggung jawab pengguna sistem yaitu Panitia dan K/L/D/I serta Penyedia Barang dan Jasa adalah melaksanakan pengadaan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Perubahannya, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2008 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

---

Government procurement is an activity to acquire goods/services of the Ministry/Agency/SKPD/Institution other process from the planning stage to the completion of all activities need to acquire goods/services. To run the government, needed goods/services to government specifications. In practice, there are still some weaknesses that cause uneffectiveness and inefficient and adverse deviations state finances. To avoid distortions and to get to Indonesia with good governance, the government's procurement of goods and services in Indonesia started using the electronic system. Electronic procurement is referred to as e-procurement. This study uses a normative juridical and conducted interviews with several speakers.

The results of this study indicate that the implementation of e-procurement in one state agency is not in accordance with applicable regulations and responsibilities LPSE Audited and as the organizer is to adapt the system to the provisions of Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, while the system is the user's responsibility committee and K/L/D/I as well as providers of goods and services is to carry out procurement in accordance with the provisions of Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah and the amendment, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2008 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat and Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara."

"Tesis ini menjelaskan proses kegiatan pengadaan barang dan jasa di PT XYZ (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah. Penulis mencoba menganalisis sistem pengendalian internal berdasarkan COSO dan implementasi ERM sebagai pedoman dalam menjalankan pengendalian internal dan mengungkapkan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 305 Tahun 2010 di PT XYZ (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah. Tujuan PT XYZ (Persero) dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa (E Procurement) adalah untuk mendukung pelaksanaan Good Corporate Governance di BUMN serta memberikan manfaat dalam transparansi, efisiensi dan pengendalian internal yang baik pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dalam menjalankan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, calon penyedia barang dan jasa masih kesulitan untuk mengetahui informasi mengenai harga satuan barang, adanya perlakuan yang tidak sama kepada calon penyedia barang dan jasa dan inefisiensi. PT XYZ mengharapkan melalui e procurement ini dapat mengurangi inefisiensi di perusahaan, mengungkapkan transparansi dalam informasi pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas, mendapatkan calon penyedia barang dan jasa yang terbaik, mendapatkan harga yang paling kompetitif dan untuk mendapatkan kepercayaan dari stake holder.

---

This thesis explains the goods and service procurement activity process at PT XYZ (Persero) in the area of South Kalimantan and Central Kalimantan. The writer attempts to analyze the internal control system based on COSO and ERM implementation as the guidelines in carrying out internal control and revealing the suitable goods and service procurement activity with the Decision of the Board of Directors Number 305 of the Year 2010 at PT XYZ (Persero) in the area of South Kalimantan and Central Kalimantan. The objectives of PT XYZ (Persero) in carrying out the goods and service procurement (E Procurement) activity are to support the implementation of Good Corporate Governance in BUMN (State- Owned Enterprise) and to provide advantages in the transparency, efficiency, and good internal control in carrying out the goods and service procurement. In carrying out the goods and service procurement, the candidates of the goods and service suppliers still find it difficult to discover information on goods unit prices, there is still discrimination of treatment towards the candidates of the goods and service suppliers, and there is inefficiency. PT XYZ expects that through this e procurement it can reduce inefficiency in the company, reveal transparency in the information of goods and service procurement, accountability, gain the best candidates of goods and service suppliers, obtain the most competitive price, and gain trust from the stakeholders."

"Science tells us that use of technology will improve performance jobs. The application of e-procurement in purchasing goods should be the same.There are two important things discussed in this thesis. Firstly, it does not discuss e-procurement theory from IT aspect but the e-procurement in practice called Gulf Procurement on Line or GPO. E-procurement is used in purchasing goods in Procurement Dept. of Gulf (Indonesia) Resources Ltd. or GIRL. This is the 1st e-procurement in Indonesia and the 1st e-procurement in Gulf international. Secondly, it discussed the effect of e-procurement in performance improvement due to application of e-procurement.Quantitative method is used to analyze the 2102 population data which were produced in year 2001. They are analyzed using a simple linear regression.The results of analysis show some significant effects, processing time increased almost 2 times, invited vendors become unlimited in numbers, vendors submitting quotations increased 3 times, and there was a Break Event Point (BEP) in the development of this GPO program to the goods. Meanwhile, Contract budgets are always categorized as a cost by Company."

"Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya memberikan jasa melalui lalu lintas pembayaran untuk pemenuhan lalu lintas pembayaran dalam kegiatan sehari-hari, melalui PT ABC misalnya. Berdasarkan peraturan pemerintah bahwa PT ABC harus melakukan proses pengadaan dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan seperti renovasi gedung dan pemenuhan kebutuhan operasional kantor layanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kendala proses bisnis pengadaan di PT ABC sehingga penulis dapat mengusulkan desain peningkatan proses bisnis tersebut. Metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi kendala proses pengadaan secara umum dengan menggunakan teknik Systematic Literature Review (SLR). Peneliti kemudian memaparkan alur proses pengadaan hasil wawancara mendalam kepada pihak terkait pada proses pengadaan di PT ABC dengan memaparkan as is business process yang ada. Kemudian peneliti akan memberikan desain perbaikan untuk mengusulkan pengadaan business process redesign pada PT ABC dengan analisa kualitatif menggunakan tools diagram fishbone. Usulan perbaikan proses bisnis pengadaan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas proses di PT ABC.

---

The bank is a financial institution that provides loans through payment processing for use in daily business transactions, for example through PT ABC. According to government regulations, PT ABC is required to begin the hiring process by alerting other parties to carry out tasks including reorganizing the office and addressing operational janitorial needs. This procedure makes use of organizational governance, making it an important factor in conducting analysis. The goal of this study is to identify the core business processes at PT ABC so that the authors may develop strategies for enhancing those processes. The systematic literature review (SLR) method will be employed as the research methodology in this study to identify broad impediments to the procurement process. The parties involved in the procurement process in PT ABC were then shown by the researchers how the deep interview results were obtained by exhibiting the current business process. The researchers will next offer improvement plans to suggest the purchase of upgraded business processes on PT ABC with fishbone diagram tools for qualitative analysis. The productivity and efficiency of processes at PT ABC are anticipated to rise as a result of the planned enhancement to the procurement business processes."