Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengelolaan asuransi dalam kegiatan usaha hulu minyakdan gas bumi. Pengelolaan asuransi ditinjau dari bentuk perjanjianya sertakesesuaiannya dengan prinsip kebebasan memilih penanggung dan prinsip penutupanobjek asuransi oleh perusahaan asuransi dalam negeri. Dalam penyusunannya skripsi inimenggunakan metode yuridis empiris, dimana dalam pengumpulan datanya selainmelalui literatur, juga melalui Focused Group Discussion (FGD). Dari sana ditemukanbahwa perlunya sosialisasi lebih lanjut mengenai pengelolaan asuransi dalam kegiatanusaha hulu migas ini oleh regulator kepada pihak-pihak yang berkepentingan, serta perlupembahasan lebih lanjut mengenai komponen dalam negeri berkaitan dengan prinsippenutupan asuransi oleh perusahaan asuransi dalam negeri.

---

AbstractThis undergraduate thesis examines about juridical observation of insurancemanagement in the upstream oil and gas business. The observation examines theinsurance?s policy format, and its relevance with the insurance principles such asfreedom to choose the insurer, and the principle of insurance covering object withnational insurance company. The method that been used to arrange this thesis isjuridical-empiric method, which was in data colleting, aside from the literature study; weheld a focused group discussion (FGD). As the result, it had been found that thereshould be more of socialization about insurance management system in this kind ofbusiness from the regulator to the parties who needed it. And also, more explanationneeded about domestic component in the terms of insurance covering from nationalinsurer principle."

"Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pada saat berhentinya produksi yaitu saat dilakukannya tahap penutupan tambang (decommissioning) akan meninggalkan fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya yang telah digunakan untuk kegiatan produksi, sehingga berpotensi menjadi kendala atau membahayakan kegiatan lain di wilayahnya. Merupakan tanggung jawab Kontraktor Kerja Sama (KKS), pemerintah dan semua pihak untuk melakukan Abandonment and Site Restoration (ASR), abandonment terhadap Fasilitas Produksi dan sarana penunjang lainnya yang telah digunakan, dan site restoration terhadap wilayah kegiatan usaha pada saat berhentinya produksi. Pelaksanaan kegiatan ASR merupakan hal yang penting, karena tidak hanya menyangkut pengembalian fungsi lingkungan hidup, melainkan juga menyangkut pertanggungjawaban dan pembiayaannya, tidak adanya pengaturan yang secara tegas mengatur akan kewajiban pelaksanaan ASR menyebabkan terjadinya penolakan pembayaran dana ASR oleh Kontraktor KKS, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan di masa mendatang terutama ketika kegiatan operasi telah selesai dan ketika perusahaan minyak dan gas bumi terkait telah meninggalkan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang membahas pelaksanaan dari Kegiatan ASR sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku baik di dunia internasional maupun di Indonesia serta hambatan yang dilalui dalam melaksanakan kegiatan ASR. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang – undangan, dan buku.

---

The post operation of upstream oil and gas business activities is in the stage of decommissioning, will abandoned the production facilities and other supporting facilities that have been used for the operation activities, which might potentially be the obstacles or risking another activities in those area. Therefore, it is the responsibility of the Production Sharing Contract’ Contractor, the Government, and any interested party to conduct the Abandonment and Site Restoration (ASR). The implementation of ASR is sacrosanct, it is not only concerning on returning the environment to its pre-lease condition, but also concerning about the responsibility and the financing itself, the lack of regulation that expressly regulates about ASR causing the Contractor resistance to made the ASR’s fund, this thing might grave any problems that might occur in the future when the operation have been completed and when the company itself has left Indonesia. This research is a legal research that writes about the implementation of the abandonment and site restoration regarding its compliance to regulations related and the obstacles that might occur."

"Skripsi ini membahas mengenai pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang diberikan bagi Barang Operasi Perminyakan dalam Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian terhadap norma-norma dalam peraturan perundang-undangan. Dapat dikatakan, penelitian ini adalah penelitian problem-identification yang berupaya untuk menengarai suatu masalah dan memperjelas duduk perkaranya. Oleh karena itu, sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu mendeskripsikan suatu gejala dan menganalisisnya berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Data dari penelitian ini sebagian besar melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap nara sumber. Hasil penelitian Penulis, Fasilitas ini belum digunakan secara maksimal walaupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku telah diatur prosedur pelaksanaan dari Fasilitas ini. Fasilitas yang tersedia saat ini belum dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga menimbulkan dampak yang merugikan baik bagi Pemerintah maupun bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

---

This thesis divulges the execution of Importation Tax and Customs Exemption which is given to Operational Oil and Gas goods in the Upstream Oil and Gas Industry. This research utilizes the normative judicial approach through research of prevailing norms and subsequent legislation and regulations. Further more, this research can be categorized as a problem identification research as it seeks to identify the outlying problem and clarify its root cause. Thus, the nature of this research is descriptive which is to provide a thorough description of all its symptoms and conduct a comparative analysis against applicable law and regulations. Data for this research was mostly obtained from literary research and also interviews with industry sources.

This paper concludes that the current tax and customs exemption scheme has not been utilized to its fullest potential and causes loss both to the Government and the various Production Sharing Contractors despite the fact that procedures for executing this facility has been clearly outlined in relevant government regulations."

"Tesis ini berisi analisis tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terhadap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia yang ditinjau dari Pedoman Tata Kerja BP MIGAS Nomor 027/PTK/XII/2007 Tentang Pengadaan Tanah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang sifatnya eksploratoris dan juga metode analisis data yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa prosedur pengadaan tanah untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang kini mengacu pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengakibatkan jangka waktu pengadaan tanah menjadi semakin lama sehingga dapat menghambat program percepatan penambahan cadangan produksi minyak dan gas negara, yang akan membuat kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia mengalami stagnasi. Peneliti menyarankan agar pemerintah segera mengembalikan prosedur pengadaan tanah untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pada Pedoman Tata Kerja BP MIGAS Nomor 027/PTK/XII/2007 Tentang Pengadaan Tanah.

---

The thesis contains an analysis about the acquisition of land for development in the public interest to the oil and gas upstream business activities in Indonesia, a review of the BP MIGAS Work Procedures Guidelines Number 027/PTK/XII/2007 Concerning Acquisition of Land and Law Number 2 of 2012 Concerning Acquisition of Land for Development in the Public Interest. The research is using juridical normative methods with an exploratorical research typology and qualitative data analysis method.

The results stated that the current procedures to acquire land for the oil and gas upstream business activities refers to the Law Number 2 of 2012 Concerning Acquisition of Land for Development in the Public Interest causes a much longer period that could inhibits the acceleration of additional reserves program of the state’s oil and gas, which could cause a stagnation in the oil and gas upstream business activities in Indonesia.

The researcher suggests the government to immediately returned the acquisition of land procedures to the BP MIGAS Work Procedures Guidelines Number 027/PTK/XII/2007 Concerning Acquisition of Land."

"Bagi perusahaan yang merencanakan penyelenggaraan proyek berskala besar yang menyangkut aset-aset strategis, seperti proyek tenaga listrik, jalan tol, minyak dan gas bumi ("migas") di negara berkembang, seperti Indonesia, tidak dapat terlepas dari keterlibatan negara. Dalam kegiatan usaha hulu migas, keterlibatan negara dikarenakan penguasaan migas masih berada di tangan negara sampai titik penyerahan yang diperjanjikan. Namun, negara membutuhkan keterlibatan perusahaan yang berpengalaman karena karakter kegiatan usaha hulu migas ialah berisiko tinggi, berbiaya besar, serta membutuhkan teknologi tinggi. Perusahaan yang mengusahaan kegiatan usaha hulu migas di Indonesia (kontraktor) harus menanggung pembiayaan serta risiko selama penyelenggaraan proyek. Selain kebutuhan keterlibatan para pihak yang berkompeten di bidang pembiayaan proyek berskala besar, kontraktor membutuhkan struktur pembiayaan yang dapat mewadahi transaksi pembiayaan yang besar, pengalokasian risiko, serta kepentingan para pihak. Pada umumnya, struktur pembiayaan dapat menaungi kebutuhan dalam proyek berskala besar tersebut ialah struktur project finance. Struktur project finance telah dipergunakan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha migas, khususnya proyek Liquefied Natural Gas ("LNG") di Indonesia. Salah satu contoh penerapan struktur project finance pada pembiayaan proyek LNG di Indonesia adalah proyek LNG Arun di Nangroe Aceh Darussalam, hingga pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi. Dengan demikian, untuk mengetahui lebih lanjut tentang peran kontraktor dalam struktur pembiayaan proyek LNG di Indonesia dengan suatu studi kasus, maka dalam ruang lingkup penulisan skripsi ini akan membahas mengenai "Tinjauan Yuridis Peran Kontraktor Dalam Struktur Project finance Pada Pembiayaan Kegiatan Usaha Hulu Liquefied Natural Gas (LNG) Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi: Studi Kasus Proyek LNG Arun".

---

For a company who plans a large scale project operation related to strategic assets as such power plant, toll road, oil and gas ("O&G") in a developing country, as such Indonesia, the role of state remains inseparable. In O&G upstream business enterprise, the role of state related to the authority of O&G ownership remains in state until the agreed point of transfer. However, state needs the involvement of an experienced-company due to the character of O&G upstream business enterprise as such high risk, lucrative, and high technology one. That company (contractor) should bear the financing and risk during operational of project in Indonesia. Beside, the needs of the involvement of experienced parties in large scale financing, contractor needs financing structure that would accomodate large scale financing transaction, risk alocation, and parties' interest. Generally, financing structure that able to accomodate the needs of large scale financing project thereof is project finance structure. Project finance structure has been utilised in O&G upstream business enterprise,particularly Liquefied Natural Gas ("LNG") project in Indonesia. One of samples for the implementation of project finance structure in financing Indonesia LNG projects is LNG Arun project located in Nangroe Aceh Darussalam, until the enactment of Law Number 22 of 2001 concerning oil and gas. Therefore, to further analyse the role of contractor in project finance structure due to financing LNG project in Indonesia including analyse a case study, further the scope of this undergraduate thesis is "Juridical Analysis of Contractor's Role In Project Finance Structure of Financing Upstream LNG After Law Number 22 of 2001 Concerning Oil And Gas In Indonesia – Case Study Arun LNG Project"."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang kegiatan bank sebagai trustee agent untuk mendukung kegiatan usaha minyak dan gas bumi, dengan mengacu pada aturan kegiatan bank yang diatur dalam PBI No. 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (trust). Di sektor perbankan sendiri, kegiatan bank sebagai trustee agent dapat dikatakan baru, khususnya untuk sektor migas. Penulisan dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada hukum positif atau norma hukum tertulis. Penelitian ini membahas permasalahan terkait pengaturan, peran, dan tanggung jawab bank sebagai trustee agent, serta keuntungan penggunaan trustee agent dan permasalahan yang dialami dalam menerapkan PBI No. 14/17/PBI/2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan trust di Indonesia mengacu pada Pasal 1317 KUHPerdata dan Pasal 6 huruf (n) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, bank sebagai trustee agent berperan penting sebagai intermediary bagi kelangsungan kegiatan-kegiatan migas baik tahap hulu maupun hilir. Penerapan PBI No. 14/17/PBI/2012 memberikan keuntungan dalam hal meningkatkan devisa hasil ekspor bagi negara, diversifikasi sumber pendapatan, kegiatan sebagai trustee agent ramah terhadap kegiatan hulu migas, dan mampu mencegah terjadinya wanprestasi. Namun dalam penerapannya masih terkendala beberapa masalah diantaranya kurangnya kesiapan perbankan Indonesia sendiri, kontrak migas yang sifatnya long term agreement, dan adanya ketidakpercayaan KKKS untuk menggunakan perbankan Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discuss about bank activity as a trustee agent in support of oil and gas business in Indonesia, related to PBI Number 14/17/PBI/2012 concerning Bank Business Activity in the Form of Trust. In banking sector, bank?s role as a trustee agent is a new, particularly for oil and gas company. This research used juridical-normative method that refers to positive law or written norms law. This research would focus on the regulation, bank?s role, and bank?s responsibility as a trustee agent. Also, describe about the advantages and the problems found in the implementation. The research showed that this bank?s activity based on Civil Code Indonesia (KUHPerdata) Act. 1317 and Law Number 7/1992 amended by Law Number 10/1998 (Act. 6 (n)), bank can participate in upstream and downstream activity as an intermediary. The advantages of implementinng this regulation are: improving the receipt of export proceeds, diversification of bank income sources, the activity as a trustee agent is bankable for oil and gas upstream activity, and prevent default. On the implementation, there are several problems, such as the readiness of Indonesian Banking, the characteristic of oil and gas contract, and the lack of trust of KKKS (oil and gas contractor) to use Indonesian Banking."

"Industri hulu minyak dan gas bumi diharapkan memberikan kontribusi untuk meningkatkan perekonomian nasional, melalui peran serta perbankan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/25/PBI/2012 mengenai penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE), kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust) yang digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust). Permasalahan dalam Tesis ini mengenai implementasi peraturan Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust) di industri hulu minyak dan gas bumi, menganalisis Trustee and Paying Agent Agreement dan meninjau pertanggungjawaban Bank sebagai trustee atas pengelolaan aset pada kegiatan trust. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menekankan pada data-data yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif yang mana semua data yang diperoleh dikelompokkan dan disusun secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan trust ini bermanfaat bagi industri hulu minyak dan gas bumi dan disarankan agar kegiatan trust ini dapat dipergunakan terus baik di industri hulu minyak dan gas bumi serta di sektor industri lainnya.

---

Oil and gas upstream industry is expected to contribute national economy enhancement, through the participation of national banks. To achieve the national economy enhancement, Bank of Indonesia issued Bank of Indonesia Regulation Number 14/25/PBI/2012 regarding Revenue of Export Foreign Exchange Outcome, then followed by Bank Indonesia Regulation Number 14/17/PBI/2012 regarding Bank?s Trust Activity which replaced by Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 27/POJK.03/2015 regarding Bank?s Trust Activity.

The research on this thesis emphasizes on the implementation of prevailing trust activity?s regulation in oil and gas upstream industry, analyze the Trustee and Paying Agent Agreement and review the liability of the bank as the Trustee relating to asset management in trust activity. The research is normative research, with normative juridicial approach which emphasizes on the data consists of primary and secondary legal materials. The gathered data were analyzed by using qualitative data analysis, where all data are derrived and arranged logically and sistematically followed by making conclusion by using an inductive method.

The result of the research showed that the trust activity has beneficial impact for oil and gas upstream industry and it is suggested that this trust activity can be used continuously in both the upstream oil and gas industry as well as in other industrial sectors."

"

Sebagai salah satu sektor usaha yang tidak memiliki aset yang dapat dijaminkan, maka dibutuhkan suatu alternatif metode pembiayaan bagi sektor usaha hulu minyak dan gas bumi. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah regulasi dan mekanisme mengenai trustee borrowing scheme sebagai alternatif pembiayaan bagi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan perbedaaannya dengan metode pembiayaan berbentuk project finance pada umumnya. Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif, dan data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penerapan dan mekanisme trustee borrowing scheme di Indonesia mengacu pada trust dalam sistem hukum common law. Hal ini didasarkan pada adanya klausula pilihan hukum dalam perjanjian trustee borrowing scheme, namun skema ini harus tetap mematuhi hukum Indonesia yaitu dalam hal pengaturan devisa utang luar negeri. Mekanisme trustee borrowing scheme ini pada prinsipnya merupakan bentuk derivatif dari project finance¸ namun terdapat perbedaan di antara keduanya yaitu dalam hal bentuk hukum pihak yang melakukan pinjaman, sistem jaminan/agunan, recourse dalam pembiayaan, dan prioritas negara terhadap pendapatan. Ketiadaan kerangka hukum trust yang kuat membuat perjanjian trustee borrowing scheme harus memilih hukum negara-negara common law yang telah memiliki kerangka hukum trust yang kuat. Sehingga regulator perlu membuat suatu kerangka hukum trust yang memadai, termasuk mengenai kedudukan utang luar negeri dalam trustee borrowing scheme demi keamanan dari pihak pemberi pinjaman.

Kata kunci: Trust, Jaminan, Project Finance.

---

As one of the business sectors that does not have assets that can be pledged as collateral, an alternative method of financing is needed for the upstream oil and gas business sector. The problems discussed in this thesis are regulations and mechanisms regarding trustee borrowing schemes as an alternative financing for upstream oil and gas business activities and the difference with financing methods in the form of project finance. The research method used is normative juridical, and the data obtained were analyzed using qualitative descriptive methods. The application and mechanism of trustee borrowing schemes in Indonesia refers to the regulation of trust in the common law. This is based on the existence of a choice of law clause in the trustee borrowing scheme agreement, but this scheme must still comply with Indonesian law, namely in terms of foreign exchange regulation. The trustee borrowing scheme mechanism is a derivatives form of finance¸ but there are differences between the two in terms of the legal form of the party making the loan, the collateral system, recourse in financing, and the country's priorities for income. In the absence of a strong trust legal framework, a trustee borrowing scheme must choose the law of common law countries that have a strong legal framework of trust. Hence, the regulator needs to create an adequate legal framework for trust, including regarding the position of foreign debt in a trustee borrowing scheme for the security of the lender.

"

"

Berbicara mengenai sektor minyak dan gas bumi yang merupakan sektor strategis tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga yang terlibat didalamnya. Berbagai perkembangan peraturan dan kebijakan pun ikut mempengaruhi tata kelola migas khususnya pada sektor hulu. Mulai dari tata kelola migas dikendalikan oleh Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan negara, kemudian terbit UU No. 22 Tahun 2001 yang mengalihkan pengelolaan migas kepada Badan Pelaksana (BP Migas), sampai akhirnya keberadaan BP Migas dibubarkan karena dinilai inkonstitusional berdasarkan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012. Akan tetapi, saat ini kewenangan yang ada pada BP Migas dahulu masih dijalankan oleh SKK Migas sebagai suatu entitas baru yang menyelenggarakan pengelolaan sektor hulu migas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013. Tidak terlepas dengan perwujudan negara di dalam Kementerian ESDM yang juga berwenang melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam tata kelola migas di Indonesia. Kemudian adanya wacana pembentuk Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMN-K) pada sektor hulu migas di dalam Rancangan UU Cipta Kerja menimbulkan pertanyaan bagaimana status kelembagaan dari SKK Migas dan seberapa urgensinya pembentukan BUMN-K ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan kepustakaan serta wawancara. Untuk menghadapi berbagai tantangan dalam tata kelola migas saat ini menjadi sangat penting untuk menentukan peran dan tanggung jawab secara efektif dan efisien antara Kementerian ESDM, PT Pertamina (Persero), dan SKK Migas, serta perlu ditinjau kembali mengenai badan usaha yang ideal dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk melaksanakan pengelolaan migas di Indonesia.

 

---

Talking about the oil and gas sector which is a strategic sector is inseparable from the authority possessed by each institution involved in it. Various developments in regulations and policies have also affect oil and gas governance, especially in the upstream sector. In the begining oil and gas governance is controlled by Pertamina as the only state company, then Law Number 22 of 2001 which is transferred management of the upstream oil and gas sector to the Implementing Agency (BP Migas), until finally the existence of BP Migas was dissolved because it was considered unconstitutional based on the Constitutional Court Decision Number 36/PUU-X/2012. However, the existing authority at BP Migas was previously still exercised by SKK Migas as a new entity that carries out management of the upstream oil and gas sector established under Presidential Regulation Number 9 of 2013. It is inseparable from the realization of the state within the Ministry of Energy and Mineral Resources which is also authorized to carry out supervision and guidance in oil and gas governance in Indonesia. Then the discourse of forming a Special State-Owned Enterprise (BUMN-K) in the upstream oil and gas sector in the Draft Employment Law raises the question of the institutional status of SKK Migas and how urgent is the establishment of BUMN-K. The method in this research is normative juridical with a qualitative approach and uses literature and interviews. To face various challenges in oil and gas governance, it is now very important to determine the role and responsibilities effectively and efficiently between the Ministry of Energy and Mineral Resources, PT Pertamina (Persero), and SKK Migas, and needs to be reviewed on the ideal business entity in accordance with mandate of Article 33 paragraph (3) of the UUD 1945 Constitution to carry out oil and gas management in Indonesia.

 

"

"ABSTRAKStatus Badan Hukum Publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mempunyai kewajiban untuk membuka informasi publik, baik atas dasar pengumuman maupun permintaan. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) ingin melepaskan diri dari kewajiban memberikan informasi yang diminta oleh Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik (YP2IP) sebagai Badan Hukum Non-publik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah perlu membuat peraturan secara khusus untuk memberi batasan yang rinci mengenai definisi Badan Hukum Publik, kemudian juga dibuat sebuah pedoman bagi yayasan, khususnya yayasan yang bergerak di bidang Pengembangan Informasi Publik.

---

ABSTRACTPublic Corporate as stated in Law Number 14, 2008 about Public Information Transparancy, has the obligation to disclose any public information in either way, by announcement or by demand. Oil and Gas Upstream Business Executive Unit (BP Migas) disclaims that they are not a Public Corporate, therefore they do not have obligation to disclose their information, as demanded by Public Information Development Center Foundation(YP2IP). This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by juridical normative approach and a case study. The researcher suggests that government should make a specific regulation that explains more specific about Public Corporate, and to make a guidelines about foundation, particularly about foundation of a Public Information Development"