Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran pengusaha kecil dan menengah dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Adapun Variabel-variabel yang akan diteliti adalah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, penghasilan Wajib pajakl dan sanksi pajak.Sampel dalam penelitian ini adalah usaha kecil dan menengah di SMESCO MT.Haryono. Penelitian ini digunakan dengan mengadakan survey kepada pengusaha kecil dan menengah di SMESCO MT.Haryono. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pengusaha kecil menengah di SMESCO MT.Haryono. Setelah data terkumpul, pengujian dilakukan dengan metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 17.Hasil penelitian ini adalah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan tingkat penghasilan wajib pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kemauan Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpa akannya.

---

ABSTRACTThis study aims to determine what factors are affecting the consciousness of small and medium entrepreneurs in meeting tax obligations. The variables to be studied is the knowledge and understanding of tax laws, income tax payers and tax penalties.

The sample in this study were small and medium enterprises in SMESCO MT.Haryono. This study used a survey conducted for small a.nd medium entrepreneurs in SMESCO MT.Haryono. The data was collected by distributing questionnaires to small a.nd medium entrepreneurs in SMESCO MT.Haryono. Once the data is collected, the testing performed by the method of multiple linear regression analysis With SPSS 17.

The results of this study are knowledge and understanding of tax laws do not affect the awareness of taxpayers in meeting tax obligations. Statutory income tax rate and tax sanctions have any effect on the Willingness of taxpayers to fulfill tax obligations."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan tentang peraturan perpajakan, persepsi keadilan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pengusaha kecil dan menengah dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Adapun variabel-variabel yang akan diteliti adalah pengetahuan tentang peraturan perpajakan, persepsi keadilan pajak, dan sanksi pajak. Sampel dalam penelitian ini adalah usaha kecil dan menengah di SMESCO Mt. Haryono. Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan survey kepada pengusaha kecil dan menengah di SMESCO Mt. Haryono. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pengusaha kecil dan menengah di SMESCO Mt. Haryono. Setelah data terkumpul, pengujian dilakukan dengan metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian ini adalah pengetahuan tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan persepsi keadilan pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

---

This thesis aims to know the effect of knowledge about taxation regulation, perception of tax justice, and tax sanction to obedience of small and medium entrepreneur in fulfilling tax obligation. The variables to be studied are knowledge of tax regulations, perceptions of tax justice, and tax penalties. The sample in this research is small and medium business in SMESCO Mt. Haryono. This research was conducted by conducting a survey to small and medium entrepreneurs at SMESCO Mt. Haryono. The data was collected by distributing questionnaires to small and medium entrepreneurs at SMESCO Mt. Haryono. After the data collected, the test is done by multiple linear regression analysis method with the help of SPSS program. The result of this research is knowledge of taxation regulation does not have a significant effect to taxpayer compliance in fulfilling its tax obligation. While the perception of tax justice and tax sanction have a significant influence on taxpayer compliance in fulfilling its tax obligations."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak penghasilan terhadap kepatuhan pajak penghasilan pemilik UMKM daring dengan melakukan studi pada aplikasi Instagram. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dimana peneliti melakukan survey dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 100 pemilik UMKM daring pada aplikasi Instagram dan juga wawancara terhadap beberapa pemilik UMKM daring tersebut. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan program SPSS dan dianalisis dengan metode regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara pengetahuan pajak penghasilan dengan kepatuhan pajak penghasilan dari responden penelitian. Besarnya hubungan antara dua variabel tersebut adalah sebesar 56,1%. Adapun, besarnya pengaruh pengetahuan pajak penghasilan terhadap kepatuhan pajak penghasilan adalah sebesar 31,5%. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk terus meningkatkan pengetahuan pajak penghasilan, seperti melakukan sosialisasi perpajakan melalui media sosial. Selain itu, juga diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap faktor-faktor lainnya yang juga berpengaruh terhadap kepatuhan pajak penghasilan untuk dapat mendorong kepatuhan pajak penghasilan secara maksimal.

---

This study aims to determine how income tax knowledge affects income tax compliance on online MSME’s owners, by doing a study in Instagram application. This study used quantitative approach, where researchers did a survey by distributing questionnaires to 100 online MSME’s owners on Instargram and also conducting interview on some of those online MSME’s owners. The data is processed by using SPSS Program and using simple regression method to analyze the data. The result of this study shows that there is a connection between income tax knowledge and income tax compliance. The connection between those two variables are 56,1%. Meanwhile, the affect of income tax knowledge to income tax compliance is 31,5%. So, it is necessary to keep stimulating MSME’s owners income tax knowledge, for example by doing tax socialization on social media. Besides, further research about another factors that is affectng income tax compliance is needed to be able to maximize income tax compliance."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, dalam hal ini melalui adanya Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan survey yang disebarkan kepada 61 pemilik UMKM di Wilayah Kecamatan Pasar Minggu. Data yang diperoleh diolah menggunakan program SPSS 20 dan dianalisis dengan korelasi pearson. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi niat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya adalah faktor kepercayaan kepada pemerintah dan kompleksitas pajak. Sementara faktor lainnya seperti moral pajak, keadilan pajak, kekuatan otoritas, informasi pajak, dan kesadaran pajak, secara statistik menunjukkan tidak adanya signifikasi pada pengaruh tersebut. Dari hasil ini, pembuat kebijakan atau pemerintah dapat memperhatikan kembali kompleksitas administrasi perpajakan untuk meningkatkan niat Wajib Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Karena pada insentif tersebut, pemerintah membutuhkan niat Wajib Pajak untuk mau melaporkan realisasi PPh Finalnya.

---

This study aims to identify factors that influence the compliance intention of MSME taxpayers in reporting their tax obligations, in this case through the Government-borne MSME Final Income Tax Incentive. This study uses a quantitative approach by conducting a survey that is distributed to 61 MSME owners in the Pasar Minggu Subdistrict. The data obtained were processed using the SPSS 20 program and analyzed by Pearson correlation. The results of this study indicate that the factors that influence taxpayer compliance intentions in reporting their tax obligations are the factor of trust in the government and tax complexity. While other factors such as tax morale, tax justice, power of authority, tax information, and tax awareness, statistically shows no significant effect on this. From these results, policy makers or the government can pay attention to the complexity of tax administration to increase the intention of taxpayers to report their tax obligations. Because in this incentive, the government needs the intention of the taxpayer to report the realization of the Final PPh."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh tarif marginal Pajak Penghasilan orang pribadi PPh OP dan reformasi PPh OP pada tahun 2008 terhadap pertumbuhan laba usaha Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM . Pengukuran laba usaha tersebut menggunakan rasio laba usaha sebelum pajak terhadap total seluruh penghasilan bruto yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan PPh OP 1770 dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2012 delapan tahun . Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak DJP.Hasil estimasi menggunakan Ordinary Least Square yang dilakukan untuk setiap tahun pengamatan menunjukkan bahwa penurunan tarif PPh OP cenderung dapat meningkatkan rasio laba usaha yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi UMKM, dan peningkatan tersebut menjadi lebih besar setelah dilakukan perubahan struktur dan besaran tarif PPh tahun 2008. Dengan demikian, reformasi PPh OP tahun 2008 tersebut berhasil meningkatkan kinerja usaha Wajib Pajak orang pribadi UMKM.

---

This study analyzes the effect of marginal Personal Income Tax rate and its reform in 2008 on the growth of individual taxpayers 39 net income which conduct micro, small and medium business UMKM . The measurement of net income uses the ratio of net income before tax to the total of all gross income earned by the taxpayers which has been reported in Personal Income Tax Return 1770 within the period of 2005 to 2012 eight years . This study uses data obtained from the Directorate General of Tax DGT.The estimation result using ldquo Ordinary Least Square rdquo that are performed for each year of observation shows that the decrease of Personal Income Tax rate tends to increase the profit ratio obtained by the individual taxpayer of UMKM, and the increase becomes bigger after the change of structure and the tariff of Personal Income Tax in 2008. Thus, the Personal Income Tax reform in 2008 was successful in improving the performance of individual SMEs."

"Pandemi Covid-19 melumpuhkan segala sektor kehidupan di Indonesia, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Rendahnya daya konsumsi masyarakat mengakibatkan UMKM turut mengalami beberapa kesulitan, seperti turunnya omset dan berkurangnya jumlah modal usaha. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kebijakan yang dapat menstimuluskan ekonomi UMKM di tengah pandemi seperti ini. Diketahui pada tahun 2020, pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah. Disisi lain, realisasi pemanfaatan dari insentif ini masih sangat rendah, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah kurangnya literasi perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh tingkat literasi pajak Wajib Pajak UMKM terhadap minat pemanfaatan insentif Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah di Kota Bima. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan data campuran (mix method), yaitu menggunakan instrumen kuesioner dan wawancara mendalam. Kuesioner disebarkan kepada 100 orang Wajib Pajak UMKM di Kota Bima dengan menggunakan teknik non-probability sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana untuk melihat pengaruh antar variabel. Hasil penelitian menunjukan bahwa literasi pajak Wajib Pajak UMKM memiliki pengaruh positif terhadap minat pemanfaatan insentif Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah. Minat pemanfaatan insentif ini dipengaruhi sebanyak 76,4% oleh tingkat literasi pajak dan sebesar 23,8% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor lain tersebut dapat disebabkan beberapa hal, diantaranya adalah administrasi dan mekanisme pajak yang rumit, kurangnya kecakapan UMKM dalam teknologi, insentif Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah bersifat sukarela (voluntary), dan memiliki biaya yang cukup tinggi.

---

The Covid-19 pandemic has paralyzed all sectors of life in Indonesia, including Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The low consumption power of the community has resulted in MSMEs experiencing several difficulties, such as a decrease in turnover and a reduced amount of working capital. Therefore, a policy is needed that can stimulate the MSME economy in the midst of a pandemic like this. It is known that in 2020, the government issued an incentive policy for the Final Income Tax Borne by the Government. On the other hand, the realization of the utilization of this incentive is still very low, this can be caused by several factors, one of which is the lack of tax literacy owned by MSME Taxpayers. This study was conducted to analyze the effect of the tax literacy level of MSME taxpayers on the interest in the use of Government-borne Final Income Tax incentives in Bima City. This study uses a quantitative approach with mixed data collection techniques (mix method), namely using questionnaires and in-depth interviews. Questionnaires were distributed to 100 MSME Taxpayers in Bima City using non-probability sampling technique. The data analysis technique used is simple regression analysis to see the effect between variables. The results of the study indicate that the tax literacy of MSME taxpayers has a positive influence on the interest in using the Government-borne Final Income Tax incentives. Interest in using this incentive is influenced by 76,4% by the level of tax literacy and another 23,8% is influenced by other factors. These other factors can be caused by several things, including complicated tax administration and mechanisms, lack of MSME skills in technology, incentives for Government-borne Final Income Tax incentives are voluntary, and have quite high cost."

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak terlepas dari pengenaan pajak penghasilan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang merelaksasi tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi wajib pajak usaha kecil menengah (UKM), dari 1% menjadi 0,5% dan berlaku sejak 1 Juli 2018. Pelaku UKM yang bisa memanfaatkan PPh final dengan tarif khusus ini adalah yang memiliki omzet maksimal Rp 4,8 miliar setahun. Masalah yang akan dijadikan fokus penelitian antara lain Bagaimana Perbandingan Definisi UMKM yang dikenakan PPh Final dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Definisi UMKM dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008, dan Apakah pengenaan pajak penghasilan final telah berdasarkan azas keadilan hukum dan perlindungan terhadap pelaku usaha UMKM setelah terbitnya PP Nomor 23 Tahun 2018. Metode Penelitian dilakukan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder.Dari hasil penelitian ditemukan ditinjau dari segi keadilan dan perlindungan hukum terhadap UMKM dalam perpajakan (equity principle), pengenaan pada PPh Final tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan  karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (ability to pay). Pemajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Ini disebut dengan keadilan vertikal atau vertical equity. Penghasilan yang dimaksud disini adalah penghasilan neto. Berhubung PPh Final dihitung langsung dari peredaran bruto maka pemajakan tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam pemajakan. Bahkan di dalam keadaan rugi pun, dengan pengenaan PPh Final seseorang atau badan usaha tetap harus membayar pajak.

---

Micro, Small and Medium Enterprises can’t be excluded from income tax imposition. The Government Regulation (PP) Number 23 year 2018 issued by the government which relaxed income tax rate for small and medium enterprises (SME) taxpayers from 1% to 0.5% was valid from 1 July 2018. SMEs that can utilize the special rate final income tax rate are ones that has a maximum turnover of 4.8 billion rupiah per year. The main focus on this research includes Definition Difference between MSMEs subjected to the Final income tax rate of Government Regulation Number 23 Year 2018 and MSMEs subjected to the constitutional law Number 20 year 2008, also whether the imposition of final income tax has been based on the principle of legal justice and protection of MSME business after Government Regulation Number 23 of 2018 was issued. The method of research is normative juridical using secondary data from primary and secondary legal materials.

Research results shows that in terms of justice and legal protection of the MSMEs related to taxation (equity principle), the imposition of Final income tax rate is not in accordance with the principles of justice and protection because it doesn’t reflect ability to pay. Fair taxation is that the greater the income, the greater the tax obligation. This is defined as vertical equity. The income referred is net income. Final income tax rate is calculated directly from gross circulation, which is why the taxation is not in accordance with the concept of justice in taxation. Even in a state of loss, with the imposition of Final Income Tax each person and business entity must pay taxes."

"Pertumbuhan angka pengguna internet di Indonesia memiliki pengaruh terhadap perkembangan belanja secara daring. Tercatat 88,1% dari 202,6 juta pengguna internet di Indonesia pernah menggunakan layanan berbelanja e-commerce pada April 2021. Selain itu, negara Indonesia menempati urutan ketujuh pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia. Fenomena ini ditambah lagi dengan jumlah penjual di e-commerce sebanyak 16 juta dan munculnya hari belanja online nasional. Shopee adalah salah satu marketplace terbesar yang beroperasi di Indonesia. Hal-hal inilah memunculkan pertanyaan yaitu terkait dengan masalah kepatuhan pajak penghasilan pelaku usaha di e-commerce. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib, sanksi pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan formal pajak penghasilan pelaku usaha Shopee di Indonesia. Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme, pendekatan kuantitatif dan metode pengumpulan data survei. Teknik sampling yang digunakan adalah non-probabilita sampling yaitu convenience sampling sejumlah 385 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik ketiga faktor independen yaitu pemahaman wajib pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal pajak penghasilan. Selain itu, pemahaman wajib pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak memiliki keeratan yang sangat tinggi dengan kepatuhan formal. Hasil koefisien determinasi menunjukkan variabel dependen dapat dijelaskan sebesar 56,2% oleh variabel-variabel independen penelitian ini. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar DJP melakukan pemeriksaan lapangan dengan intensitas lebih tinggi, melakukan audiensi melalui undangan sosialisasi secara langsung kepada pengusaha di e-commerce, dan melakukan integrasi data dengan mewajibkan pengusaha Shopee mendaftarkan NPWP sebagai syarat berjualan agar bisa terdeteksi kepatuhan perpajakannya.

---

The growing number of internet users affected the rising number of businesses selling on e-commerce. It was recorded that 88.1% of the 202.6 million internet users in Indonesia had used e-commerce shopping services in April 2021. In addition, Indonesia ranks seventh in the fastest-growing e-commerce in the world. This phenomenon is coupled with the number of e-commerce sellers of 16 million and the emergence of a national online shopping day. Shopee is one of the largest marketplaces operating in Indonesia. These things raise questions related to the income tax compliance problem for business actors in e-commerce. This study aimed to determine the effect of mandatory understanding, tax sanctions, and tax rates on the formal income tax compliance of Shopee business actors in Indonesia. This study uses a positivist paradigm, a quantitative approach, and a survey data collection method. The sampling technique used was non-probability sampling, namely convenience sampling, with a total of 385 respondents. The results of this study indicate that both the three independent factors, namely understanding of the taxpayer, tax sanctions, and tax rates, have a positive and significant effect on formal income tax compliance. In addition, understanding taxpayers, tax sanctions, and tax rates have a very high relationship with formal compliance. The results of the coefficient of determination show that the dependent variable can be explained by 56.2% of the independent variables of this study. This research recommends that tax authorities conduct field inspections with higher intensity, conduct hearings through invitations to socialize directly with entrepreneurs in e-commerce and integrate data by requiring Shopee entrepreneurs to register NPWP as a condition for selling so that tax compliance can be detected."

"Penelitian ini menganalisis mengenai strategi transisi WP UMKM menuju sistem pajak normal. Strategi transisi dilakukan karena adanya perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang memiliki ketentuan adanya jangka waktu penggunaan peraturan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai strategi yang dipersiapkan WP UMKM dan Direktorat Jenderal Pajak untuk transisi WP UMKM menuju sistem pajak normal serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam menjalankan strategi tersebut. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jangka waktu penggunaan peraturan tersebut bertujuan sebagai waktu bagi WP UMKM untuk belajar mengenai pembukuan, perpajakan dalam sistem normal, dan mengembangkan usahanya. Di sisi lain, jangka waktu tersebut juga sebagai waktu bagi DJP untuk memberikan edukasi kepada WP UMKM. Adapun strategi yang dilakukan DJP adalah dengan melakukan edukasi mengenai pembukuan dan pengembangan bisnis UMKM melalui program BDS serta strategi lain yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengembangkan bisnis UMKM. Di sisi lain, WP UMKM tidak memiliki strategi khusus untuk bertransisi menuju sistem pajak normal. Namun, WP UMKM memiliki strategi-strategi bisnis yang beririsan dengan strategi transisi menuju sistem pajak normal. Selain itu, baik dari sisi DJP maupun WP UMKM menghadapi kendala yang dihadapi baik dari sisi internal maupun eksternalnya.

---

This research is focused to analysed the transition strategy of MSMEs taxpayer into normal tax system. This transition strategy is implemented as the alteration of Government Regulation Number 23 of 2018 that contain grace period. The purpose of this research is to obtain an overview of the strategies prepared by MSMEs taxpayer and Directorate General of Taxes in trasitioning MSMEs taxpayer into normal tax system and to know the obstacles faced in carrying out the strategy. This research is using qualitative approach with qualitative data collection techniques. The results showed that the purpose of grace period was intended as a time for MSMEs taxpayer to learn about double entry bookkeeping, taxation in normal tax system and to develop its business. On the other hand, grace period was also intended as time for DGT to provide the education to MSME taxpayer. The strategies undertaken by DGT are to educate MSME's bookkeeping and business development through BDS program as well as other strategies that can directly or indirectly develop the MSMEs business. On the other hand, MSMEs taxpayer do not have a specific strategy in transitioning into normal tax system. However, MSMEs taxpayer has business strategies that intersect with the transition strategy towards normal tax system. In addition, both from the DGT and MSME taxpayer face obstacles encountered both from the internal and external factor.

"