Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenataan Organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan oleh seluruhpemerintah daerah berdasarkan instruksi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41tahun 2007 membuat pemerintah daerah mengambil langkah melakukan kebijakanperampingan organisasi baik dengan menghapus beberapa organisasi ataupunmenggabungkan beberapa fungsi agar dapat mewujudkan organisasi yang Rightsizing serta sesuai dengan batasan Peraturan Pemerintah. Tujuan dari penelitianini adalah untuk menjelaskan proses penataan organisasi dan kepegawaian diPemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan menganalisa penggabungan yangdilakukan dalam pembentukan Dinas Perindustrian dan Energi denganmenggunakan teori pembentukan dan perubahan organisasi serta mengkajimenggunakan Dinamika Norma Hukum yang Vertikal dan Horisontal denganperaturan ? peraturan yang berkaitan dengan penataan organisasi pemerintahandaerah.Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa proses dan tahapandalam penetapan jenis dan jumlah organisasi perangkat daerah yang dituangkandalam Perda Nomor 10 Tahun 2008 pada umumnya telah didasarkan pada prinsipprinsippengorganisasian. Namun dalam hal penggabungan Dinas Perindustriandan Energi justru bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun2007 dan teori struktur organisasi organisasi. Hal ini menyebabkan timbulnyapermasalahan di dalam menjalankan organisasi. Agar kebijakan restrukturisasiorganisasi yang ditetapkan dapat diimplementasikan secara optimal maka perludilakukan penataan ulang yang disesuaikan dengan fungsi yang sama sehinggadapat mempersingkat birokrasi dan dapat mewujudkan organisasi yang Rightsizing. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perlu menjadi perhatiankarena sumber daya manusia mempunyai peranan yang penting dalam mendukungkeberhasilan implementasi kebijakan.

---

Abstract Organization of the regional arrangement made by all local governmentsbased on the instructions of the PP number 41 of 2007 makes local governmentsare taking steps to streamline organizational policies either by removing some ofthe organizations or combine several functions in order to realize the Right sizingthe organization and in accordance with the limits of Government Regulation .The purpose of this study was to describe the process of structuring theorganization and staffing in the Provincial Government of DKI Jakarta byanalyzing the merging that was done in the establishment of the Department ofIndustry and Energy by using the theory of the formation and organization changeand review using the Legal Norm Dynamics of Vertical and Horizontal withregulations - regulations relating to the arrangement of local governmentorganizations.Based on this research, it can be said that the processes and stages indetermining the type and number of regional government as outlined in the PerdaNo. 10 of 2008 in general has been based on the principles of organizing. But interms of the merger of Department of Industry and Energy would conflict with PPnumber 41 of 2007 and organizational structure theory. This led to the emergenceof problems in the running order for the organization of organizationalrestructuring policy set can be implemented optimally there should be tailored tothe rearrangement of the same functions so as to streamline the bureaucracy andthe organization can realize the Right sizing. Increased human resource capacityneeds to be a concern for human resources has an important role in supporting thesuccessful implementation of the policy."

"The challenges that faced by Indonesia government bureaucracy nowdays, specially to execute, public services in line with good governance principles are part of civil service system reform. In this critical condition of Indonesia civil service , even though The Law Republic of Indonesia No. 43/1999 mandated for Civil Servant Professionalism and welfare , but the fact still not suitable to the expected condition. Civil service reform comprehensivelly need strong political will form the elite and support from all community elements to build Indonesia civil service system based on merit system and civil service planning that related to the government bureaucracy strategic planning."

"ABSTRAKPerencanaan jadwal penerbangan adalah hal penting dalam operasi maskapai yang biasanya harus dirancang secara efisien dan efektif. Meski begitu, rencana pelaksanaan yang dikenal sebagai kontrol operasi termasuk tindakan pemulihan untuk setiap penyimpangan yang berlaku, memiliki dampak yang cukup besar pada efisiensi maskapai. Pesawat dan kru adalah aset bernilai yang harus digunakan secara efisien untuk menghasilkan sebanyak mungkin penerbangan. Oleh karena itu, evaluasi terkait pemanfaatan pesawat dan kru sangat penting untuk mengevaluasi efisiensi operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kuantitatif efisiensi operasional dalam penjadwalan dan proses pemulihan maskapai dengan menggunakan model Data Envelopment Analysis (DEA) yang berorientasi input, Constant Return to Scale (CRS). Parameter untuk perhitungan diperoleh dari studi sebelumnya. Nilai parameter yang dipilih diambil dari internal perusahaan Garuda Indonesia, yang diekstraksi dari beragam basis data dan dimodelkan ke dalam data bulanan dalam rentang 2017 hingga 2018. Dengan menggunakan metode DEA, kami mendemonstrasikan perhitungan untuk mendapatkan skor efisiensi untuk setiap bulan dan membandingkan satu dengan lainnya untuk mengetahui pada periode bulan mana yang efisien dan mana yang tidak efisien dengan kesenjangan yang terukur. Temuan kami adalah Garuda Indonesia mengalami tren penurunan efisiensi operasional dengan volatilitas tinggi dan sebagian besar dipengaruhi oleh efisiensi penjadwalan pesawat. Sementara penjadwalan kru dan efisiensi pada proses pemulihan menunjukkan tren naik dan volatilitas yang tinggi juga. Di akhir, hal tersebut dikonfirmasi oleh manajemen Garuda Indonesia bahwa metode DEA dengan model CRS berorientasi input cukup cocok untuk diterapkan di maskapai penerbangan untuk mengukur skor efisiensi penjadwalan dan proses pemulihan.

---

ABSTRACTAirline schedule planning is a crucial issue in airline operation typically designed most efficiently and effectively. Even so, the plan execution as known as operation control including recovery actions to any prevailed irregularities, has a considerable impact on airline efficiency. Aircrafts and crews are valued asset that must be utilize in efficient way to generate as many as possible flights. Therefore, evaluation related to aircraft and crew utilization is crucial in order to evaluate operational efficiency. This study aims to quantitively evaluate the operational efficiency in the airline scheduling and recovery process by using Data Envelopment Analysis (DEA) input-oriented Constant Return to Scale (CRS) model. Parameters for calculation are obtained from prior studies. The values of selected parameters are taken from internal company of Garuda Indonesia, which are extracted from varies databases and modeled into monthly data set in range 2017 to 2018. By using DEA method, we demonstrate calculation to get efficiency score for every month and compare each other to know which months are efficient and which are inefficient with measured gap. Our finding is Garuda Indonesia experience a downward trend in operational efficiency with high volatility and it is influenced mostly by aircraft scheduling efficiency. While crew scheduling and tracking recovery process show upward trend and high volatility as well. Finally, we argue and have been confirmed by the management of Garuda Indonesia that DEA method with input-oriented CRS model is sufficiently suitable to be implemented in airlines to measure efficiency scores of scheduling and recovery process."

"Rasa takut merupakan emosi yang dibawa manusia sejak lahir dan tak pernah hilang dari benaknya, seumur hidup. Manusia melakukan beragam respon terhadap rasa takut untuk memperoleh kebutuhan dasarnya akan rasa aman. Respon tersebut salah satunya terlihat dari makna hunian sebagai ruang defensif, disamping fungsinya sebagai tempat tinggal, hidup, dan beraktivitas. Karena itu, sebuah lingkungan maupun unit hunian yang ada di dalamnya akan menampilkan ekspresi rasa takut para penghuni, baik terhadap fenomena alam maupun sosial, melalui wujud fisik tertentu. Ancaman biasanya datang dari luar, sehingga ekspresi rasa takut pada hunian akan diperlihatkan oleh elemen-elemen batas yang mempertegas teritori, antara bagian dalam dan luar. Teritori memiliki kecenderungan memperbesar diri sebagai bentuk adaptasi, dengan mengambilalih teritori lain. Batas teritori umumnya menampilkan wujud fisik yang statis, permanen, tegas, dan kokoh, sebagai upaya pencegahan, sehingga bertolak belakang dengan respon paling dasar manusia saat terancam yaitu meloloskan diri, yang lebih dinamis dan kondisional.

---

Fear is an innate emotion that will never been disappeared from human mind, in a whole life. People do various responses to fear, to get their basic needs of safety. One of those responses appears in a sense of dwelling as a defensible space, beside its main function as a place to stay, live, and do activities. Therefore, a dwelling environment and units inside, show the fear expression of the inhabitants because of both social and natural phenomenon of threats, in a form of physical appearance. Threat usually come from outside, and fear expression in a dwelling is shown by the boundary which make territory more obvious, between inside and outside. Territory is leaning to extend itself as an adaptation, by occupying other territory. Territory boundary generally shows a static, permanent, and persistent physical appearance, as an anticipation, contradict with human basic response of threat, that is to escape or to get away, which is more dynamic and conditional."

"ABSTRAKDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki tugas bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. DPMPTSP memegang peranan penting dalam mewujudkan iklim investasi dan berbisnis yang mudah, cepat, nyaman, transparan dan tidak berbelit-belit, serta menciptakan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan kualitas yang prima. Menurut hasil survei kemudahan berusaha atau Ease Of Doing Business (EODB) tahun 2017 yang dilakukan oleh World Bank Group, Provinsi DKI Jakarta mendapatkan bobot nilai sebesar 78% sehingga berkonstribusi meningkatkan peringkat Indonesia secara keseluruhan sebanyak 34 peringkat dalam dua tahun terakhir. Sampai dengan saat ini EODB Indonesia hanya menempati peringkat 73 dari 190 negara. Terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan belum tercapainya peningkatan peringkat kemudahan berusaha di DKI Jakarta, salah satunya adalah belum optimalnya pemanfaatan SI/TI dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Saat ini masih terdapat pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan secara manual, duplikasi dan dualisme data, sistem informasi yang belum terintegrasi (silo) dan investasi SI/TI belum mendukung tujuan organisasi. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah Ward dan Peppard dengan alat analisis seperti Mission Model Canvas, Value Chain, Critical Success Factor, PESTEL, McFarlan Strategic Grid, dan tren teknologi. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan analisis data kualitatif menggunakan analisis tematik. Penelitian ini menghasilkan perencanaan strategis sistem informasi yang terdiri dari strategi SI, strategi TI, strategi manajemen SI/TI dan peta jalan pengembangan SI/TI yang selaras dengan strategi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.ABSTRACTJakarta Investment and One-Stop Integrated Service Department (DPMPTSP) is the Regional Organization of the DKI Jakarta Provincial Government which responsible to the investment and the implementation of licensing and non-licensing services. DPMPTSP plays an important role in realizing easy investment climate and business, fast, convenient, transparent and not complicated, and creates licensing and non-licensing services with excellent quality. According to the results of the Ease Of Doing Business (EODB) survey conducted by the World Bank Group in 2017, DKI Jakarta Province has a score of 78%, contributing 34 rankings in overall Indonesia in the past two years. Until now, EODB Indonesia is only ranked 73 out of 190 countries. There are several problems that cause failure to improve the ranking of ease of doing business in DKI Jakarta, one of them is the use of IS/IT in supporting governance that has not been optimal. At present there are still licensing and non-licensing services that are processed manually, duplication and dualism of data, information systems that are not yet integrated (silos) and investment in IS / IT have not supported organizational goals. The methodology used in this study is Ward and Peppard with analytical tools such as Mission Model Canvas, Value Chain, Critical Success Factors, PESTEL, McFarlan Strategic Grid, and technological trends. The research method used in this study is a qualitative research method and qualitative data analysis using thematic analysis. This study produces an information system strategic planning which consisting of the IS strategy, IT strategy, IS/IT management strategy and the IS/IT development roadmap that conformable with the Jakarta Investment and One-Stop Integrated Service Department strategy."

"ABSTRAKTata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dewasa ini menjadi tuntutan yang berkembang dari masyarakat. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat memiliki kewajiban untuk mewujudkan harapan masyarakat tersebut. Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan atau yang dikenal dengan e-government yang kemudian diatur dalam peraturan presiden RI sebagai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam pengembangan SPBE tersebut diperlukan suatu perencanaan dan kebijakan strategis yang tepat agar manfaatnya betul-betul efektif dan mampu mendukung serta meningkatkan kinerja pemerintah di tengah berbagai kebijakan yang menuntut efisiensi dan transparansi anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun perencanaan strategis sistem informasi (PSSI) untuk Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Cirebon menggunakan metodologi Peppard dan Ward dengan mengkombinasikan beberapa alat analisis seperti Critical Success Factor, Value Chain Analysis dan SWOT untuk menghasilkan usulan rancangan strategis sistem informasi yang terdiri dari strategi SI, strategi TI, dan strategi manajemen SI/TI, sehingga pengembangan SI/TI bukan lagi sebagai cost center tetapi diposisikan sebagai pemungkin (enabler) yang memberikan nilai dan manfaat (value center) bagi organisasi dan pemerintah daerah. Dengan adanya PSSI ini diharapkan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi organisasi dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

---

ABSTRACTGood governance today is a growing demand from the community. The government as a public servant has an obligation to realize the expectations of the community. One form of government efforts to improve service to the community and realize good governance is by utilizing information technology in the process of administering government, known as e-government, which is then regulated in the presidential regulation of Indonesia as an Electronic-Based Government System. In developing the Electronic-Based Government System, it is necessary to have appropriate strategic planning and policies so that the benefits are truly effective and able to support and improve government performance amid policies that demand budget efficiency and transparency. This study aims to develop an Information System Strategic Planning for Regional Civil Service and Training Agency of Cirebon using the Peppard and Ward methodology by combining several analytical tools such as the Critical Success Factor, Value Chain Analysis and SWOT to produce strategic design proposals information system consisting of IS strategies, IT strategies, and IS / IT management strategies, so that the development of IS / IT is no longer a cost center but is positioned as an enabler that provides value and benefit to organizations and local governments. With the information system strategic planning existence of , it is expected to be able to provide solutions to the problems faced by the organization in carrying out its business activities."

"ABSTRAKPenelitian ini menggunakan dua-tahap desain metode penelitian campuran berurutan terdiri dari teknik pengumpulan dan analisis data dengan metode kuantitatif yang dilanjutkan dengan metode kualitatif. Model penelitian dikembangkan berdasarkan tinjauan literatur, survey persepsi dan studi lapangan kualitatif. Survey dilakukan kepada 93 pegawai.Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor eksternal dari individu pegawai dapat menjadi potensi penyebab turnover intention. Sementara sebagai upaya mencegah turnover pegawai, penerapan employee retention berupa penghargaan ekstrinsic reward-finansial, manajemen karir, dukungan tempat dan alat kerja belum dapat memberikan kontribusi yang positif. Namun manajemen karir informal dan dukungan supervisor/manajemen sudah dapat memberikan kontribusi yang positif.

---

ABSTRACTThis research uses a sequential explanatory mix method desain in collecting and analyzing the data. The research model was developed based on literature review, perception survey and qualitative fieldwork. The survey was conducted to 93 employees.The findings of the study indicate that external factors from individual employees can be a potential cause of turnover intention. While as an effort to prevent employee turnover applying employee retention, the form of extrinsic rewards financial rewards, career management, environment support and inventory have not been able to make a positive contribution. But informal career management and superiors support have contributed positively."