Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini mencoba melihat persoalan hubungan keuangan pusat-daerah khususnya lnpres Dati I terhadap perkembangan perekonomian daerah di Indonesia.Hipotesis yang diketengahkan disini adalah bahwa pengeluaran pemerintah daerah dalam mempegaruhi alokasi kebijaksanaan Inpres secara keseluruhan, dan dampok kebijaksanaan alokasi dana pusat-daera hkhusunyanya lnpres Dati I dapat mempengaruhi perkembangan perekonomian daerah. Konsep-konsep dasar keuangan daerah khusunsya alokasi dana pusat-daerah digunakan sebagai landasan pemikiran analitis dari studi ini. Studi ini menggunakan analisi data secara simultan dengan metode two stage least square [TSLS] di dalam menerangkan hubungan variabel-variabel ekonomi dan keuangan daerah melalui penyederhanaan masalah yang dihadapi. Dengan mengggunkan pooling data selama tahun 1981-1992 antara variabel pengeluaran pemerintah daerah deng jumlah seluruh Inpres, secara timbal-balik, bersama-sama dengan beberapa variabel instrumen pendapatan asli daerah, pendapatan per-kapita, jumlah penduduk dan variabel gangguan diperolej hasil bahwa secara timbal-balik semakin besar pengeluaran pemerintak daerah akan mengakibatkan semakin besar pula jumlah Inpres. Sementara itu secara timbal-balik analisis hubungan antara jumlah Inpres Dati I dengan perkembangan perekonomian daerah bersama-sama dengan beberapa variabel instrumen panjang jalan daerah, jumlah penduduk, pembentukan modal derah dan variabel gangguan, menunjukkan kecenderungan bahwa semakin besar Inpres Dari I akan mengakibatkan semakin besar pula perkembangan perekonomian suatu daerah. Dengan demikian studi ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk kebijaksanaan pemberian alokaso dana kepada daerah."

"Dalam menghadapi era globalisasi, dimana semakin terintegrasinya perekonomian dunia, maka kondisi perekonomian nasional yang saat ini masih dilanda krisis dan belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan, sangat diperlukan penataan kembali seluruh aspek kehidupan, aspek sosial politik dan aspek ekonomi. Dari sisi ekonomi antara lain diperlukan perencanaan ekonomi yang komprehensip dan transparan baik di tingkat nasional maupun di tingkat regional (daerah). Di tingkat regional yang juga merupakan bagian integral perekonomian nasional, sudah barang tentu tidak akan lepas dan pengaruh global tersebut. Oleh sebab itu perencanaan daerah harus selalu ditingkatkan kualitas dan akurasinya melalui pendekatan teoritis yang tajam dan obyektif. Dengan demikian seluruh potensi sumber daya ( resources) yang ada di daerah diharapkan dapat dikelola, dimanfaatkan secara efektif, efisien dan optimal. Dalam rangka penajaman makna perencanaan sehingga secara logis dapat diterapkan di daerah, dalam arti kata memenuhi unsur etika, obyektifitas, keseimbangan dan berkelanjutan maka diperlukan peralatan analisis yang tepat. Menurut John Glason (I974) analisis tabel input output mempunyai keunggulan jika dibandingkan dengan metode-metode lain dalam menganalisa dan memprediksi perubahan-perubahan dalam perekonomian regional (daerah). Analisis ini dapat membantu para perencana untuk menentukan sektor-sektor ekonomi yang tepat untuk menjadi prioritas pembangunan dalam upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah ; (i) untuk mengetahui sektor-sektor produksi unggulan, yang dapat dijadikan sebagai prioritas dalam pembangunan daerah Kabupaten Banggai ; (ii) mencoba menganalisis dampak pengeluaran pemerintah daerah terhadap perekonomian Kabupaten Banggai. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode non survey. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah ; (i) Data PDRB Propinsi Sulawesi Tengah ; (ii) Data PDRB Kabupaten Banggai ; (iii) Tabel Input Output (I-0) Kabupaten Banggai tahun 1995; (iv) APBD Kabupaten Banggai beberapa tahun anggaran. Dalam penentuan sektor unggulan digunakan kriteria-kriteria sebagai berikut : (i) sektor yang mempunyai indeks daya penyebaran dan indeks derajat kepekaan lebih besar dari satu, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam total output ; (ii) sektor yang mempunyai indeks derajat kepekaan lebih besar dari satu, dan memberikan kontribusi yang besar tehadap total output ; (iii) sektor yang mempunyai indeks daya penyebaran lebih besar dari satu, serta memberikan kontribusi yang besar dalam total output ; (iv) sektor yang mempunyai income multiplier tinggi dan output juga tinggi ; serta (v) sektor dengan kontribusi output cukup besar, dan memiliki potensi yang besar pula serta mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan. Dari hasil analisis 1-0 yang dilakukan dikaitkan dengan kriteria-kriteria tersebut, maka sektor-sektor yang dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan dalam perekonomian Kabupaten Banggai adalah ; sektor bangunan, sektor angkutan dan komunikasi, sektor industri kayu bambu dan rotan, sektor bank dan lembaga keuangan lainnya, sektor perdagangan, sektor industri makanan dan minuman, sektor padi, sektor kelapa, sektor kayu dan hasil hutan serta sektor perikanan. Selanjutnya dalam penentuan besaran pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Banggai dilakukan dengan cara menyesuaikan pos pasal mata anggaran dalam APBD dengan sektor-sektor dalam Input Output Kabupaten Banggai tahun 1995. Kemudian dari sasil nalisis dapat diketahui dampak dari pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap perekonomian Kabupaten Banggai adalah ; (i) Dalam pembentukan output sebesar 51.976 juta rupiah atau 7,76 persen dari total ouput sebesar 666.399 juta rupiah. (ii) Dalam pembentukan Nilai Tambah Bruto sebesar 40.257 juta rupiah atau 8,59 persen dari total Nilai Tambah Bruto sebesar 468.551 juta rupiah. (iii) Dalam penyerapan tenaga kerja, terbuka peluang kerja sebanyak 5.083 orang."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor spesifik bank dan kondisi perekonomian daerah di mana kantor pusat Bank Pembangunan Daerah BPD beroperasi terhadap kredit bermasalah yang terjadi pada BPD di seluruh Indonesia. Penelitian dilakukan terhadap 25 BPD yang tersebar di seluruh Indonesia dalam periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Data yang digunakan merupakan regresi data panel dengan metode Fixed Effects atas kemungkinan perbedaan daerah dan waktu. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor spesifik bank dan kondisi perekonomian daerah berpengaruh terhadap terjadinya kredit bermasalah di BPD. Hal ini dapat dilihat dari semakin besar kapitalisasi bank dan biaya inefisiensi operasional yang berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya kredit bermasalah, sedangkan semakin menurunnya profitabilitas bank akan berpengaruh signifikan terhadap menurunnya kredit bermasalah. Selanjutnya, Produk Domestik Regional Bruto dan inflasi di daerah berpengaruh signifikan terhadap menurunnya tingkat kredit bermasalah di BPD seluruh Indonesia.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the influence of bank specific factors and economic conditions of the regions, where the headquarters of the regional development bank RDB operates, on non performing loans recorded by RDBs throughout Indonesia. The research was conducted at 25 RDBs spread all over Indonesia from 2012 to 2017. The data used is panel data regression with the Fixed Effects method due to the possibility of region and time differences. The results of this study indicate that bank specific factors and local economic conditions affect non performing loans at RDBs. This can be seen from the higher bank capitalization and operational inefficiency costs which have stimulated a significant rise in non performing loans, while the decreasing bank profitability has driven non performing loans to drop significantly. Furthermore, the gross regional domestic product and inflation in the regions have a significant effect on the decreasing level of non performing loans at RDBs throughout Indonesia. "

"Kota Gorontalo sebagai Ibukota Provinsi telah melalui sebuah kajian muitidisplin dengan pertimbangan disamping karena letaknya yang strategis juga karena kota ini memiliki fasilitas elementer yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pemerintahan provinsi secara efektif dan efisien. Dengan penetapan ini tentunya akan berdampak pada aktifitas dan struktur. ekonomi Kota Gorontalo yang tentu saja mernerlukan strategi pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi yang ada.Sehubungan dengan hal di atas, yang menjadi tujuan dalam pembuatan makalah ini adalah menganaiisa kondisi perekonomian Kota Gorontalo dengan mengidentifikasikan sektor-sektor basis dan sektor unggulan yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah.Penelitian ini menggunakan metode Analisis Regional Ekonomi untuk melihat profil ekonomi daerah seperti analisa struktur ekonomi, analisa pertumbuhan ekonomi, analisa Location Quotient (LQ), analisa Shift share, Analisa Multiplier.Analisa Ekonomi Regional di Kota Gorontalo Selama Periode Tahun 1984 --2000 menunjukkan hasil sebagai berikut :- Struktur Ekonomi didominasi oleh Sektor perdagangan, hotel dan restoran (31,12 %.) sektor Jasa-jasa (26,46 %) serta sektor Pengangkutan dan Komunikasi (18,77 %.)- Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,02 % (Provinsi Sulut 6,42 %). Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai pada Tahun 1996 sebesar 9,89 % dan berangsur-angsur menurun hingga Tahun 1998 menjadi hanya sebesar 2,71 % (provinsi -2,29 %), Tahun 2000 telah mencapai 5,62 %Pengelompokkan yang didasarkan pada kiasifikasi Tahun 1930-an maka peranan masing-masing kelompok selama periode tersebut adalah sebagai berikut :- Sektor Primer (Pertanian, Pertambang) = 6,25 %- Sektor Sekunder (Industri & Bangunan) = 10,27 %- Sektor tersier (Sisanya) = 83,48 %Nilai multiplier sektor basis Kota Gorontalo berkisar antara 1,1030 - 1,2250 artinya bahwa apabila terjadi peningkatan produksi sektor basis sebesar satu unit akan memberikan dampak peningkatan perekonomian secara keseluruhan sebesar 1,1030 - 1,2250 unit.Hasil penggabungan analisis Kontribusi, Rata-rata pertumbuhan, dan analisa LQ, dan Shift Share diperoleh urutan sektor unggulan di Kota Gorontalo sebagai berikut :1). Sektor- Pengangkutan dan Komunikasi,2). Sektor Perdagangan, Hotel dan restoran,3). Sektor Indutsri pengolahan,4). Sektor Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan,5). Sektor Jasa-jasa.Secara agregat nilai Proportional share (Sp) dan nilai Differential share (Sd) Kota Gorontalo adalah negatif, hai ini menandakan bahwa secara agregat sektor- sektor yang ada di Kota Gorontalo tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan tingkat provinsi. Namun jika dilihat nilai setiap sektor, maka ada sektor yang pertumbuhannya lebih cepat dari tingkat provinsi yakni sektor Industri pengolahan, sektor Listrik, gas dan air minum, sektor Bangunan, Sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pengangkutan dan komunikasi yang ditunjukkan oleh nilainya Shift (S) yang positif.Untuk lebih memacu perekonomian Kota Gorontalo seiring dengan perkembangan Kota sebagai Ibukota provinsi maka Pernerintah Daerah sebaiknya memprioritaskan pengembangan sektor-sektor basis yang juga sebagai sektor unggulan, dengan urutan prioritas sebagai berikut sektor Perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan, sektor jasajasa, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan."

"ABSTRAKKerja sama sub-kawasan merupakan bentuk kerja sama yang semakin berkembang dalam era kontemporer. Singapore ndash; Johor ndash; Riau Growth Triangle SIJORI merupakan kerja sama sub-kawasan yang mencakup tiga entitas di kawasan Asia Tenggara. Meskipun Johor dan Riau memiliki karakteristik entitas serta sejarah relasi hubungan ekonomi dengan Singapura yang serupa di tahun 1990 hingga 2003, namun keduanya ternyata memiliki tingkat perkembangan yang berbeda; di mana Singapura ndash; Johor mampu lebih berkembang ketimbang Singapura ndash; Riau. Maka dari itu, penelitian ini meneliti alasan mengapa kerja sama sub-kawasan Singapura ndash; Johor menjadi lebih berkembang dengan menganalisis empat variabel; 1 Jarak Geografis Geographical Proximity ; 2 Economic Complementarity dan Infrastruktur; 3 Komitmen Politik dan Partisipasi Sektor Swasta; 4 Keberadaan Katalis. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan analisis komparatif melalui wawancara dan studi pustaka. Dari hasil penelitian, ditermukan bahwa bahwa alasan hubungan Singapura ndash; Johor lebih berkembang daripada hubungan Singapura ndash; Riau pasca 2004 disebabkan karena empat poin. Pertama, Singapura ndash; Johor memiliki kedekatan geografis dan konektivitas yang lebih baik daripada Singapura ndash; Riau. Kedua, Singapura ndash; Johor memiliki komplementaritas yang lebih unggul dalam aspek modal, tenaga kerja, dan lahan yang juga ditunjang dengan pembangunan infrastruktur. Ketiga, Singapura ndash; Johor memiliki komitmen politik yang lebih kuat yang tercermin dari koordinasi antarlevel pemerintah dan kejelasan birokrasi. Keempat, Singapura ndash; Johor memiliki Pemerintah Federal Malaysia sebagai katalis hubungan, sedangkan Singapura ndash; Riau belum memiliki katalisator pada pihak Riau. Dengan demikian, penelitian ini mampu menjawab pertanyaan penelitian melalui analisis komparatif antara keberhasilan hubungan Singapura ndash; Johor dengan Singapura ndash; Riau.

---

ABSTRACTSub regional cooperation is a growing form of cooperation in the contemporary era. Singapore ndash Johor ndash Riau Growth Triangle SIJORI is a sub regional cooperation that includes three entities in Southeast Asia. Although Johor and Riau have similar characteristics and historical relations to Singapore in terms of economic between 1990 to 2003, but they they have different trajectory after 2003 in which Singapore ndash Johor is able to develop more than Singapore ndash Riau. Therefore, this study investigates the reasons why the sub regional cooperation of Singapore ndash Johor is able to be more developed by analyzing four variables 1 Geographical proximity 2 Economic complementarity and infrastructure 3 Political commitment and private sector participation and 4 Catalyst. This study uses qualitative method through comparative analysis using interview and literature. Based on the findings, it can be concluded that the reason why Singapore ndash Johor is able to be more developed than Singapore Riau after 2004 was due to four points. First, Singapore ndash Johor has better geographical proximity and connectivity than Singapore ndash Riau. Second, Singapore ndash Johor has a better complementarity in terms of capital, labor, and land aspects that are also supported by infrastructure development. Third, Singapore ndash Johor has a stronger political commitment as reflected by multilevel governmental coordination and bureaucratic clarity. Fourth, Singapore ndash Johor has the Federal Government of Malaysia as a catalyst of relations, while the catalyts from Riau side in Singapore ndash Riau has not yet to be seen. Thus, this study is able to answer research question through a comparative analysis of the development of the Singapore ndash Johor and Singapore ndash Riau."

"Sejak diundangkannya UU otonomi daerah, terjadi ledakan pemekaran kabupaten. Pada tahun 1998 terdapat 292 kabupaten. Jumlah ini melonjak menjadi 734 kabupaten/kota pada tahun 2004. Sebagian besar pemekaran kabupaten terjadi di luar ]awa. Khusus untuk Provinsi Riau, terdapat empat kabupaten yang memekarkan diri pada tahun 1999.Permasalahan utama studi ini adalah 1) apakah pemekaran mempengaruhi berubahnya sektor basis dan nilai pengganda pendapatan regional. Untuk menjawab permasalahan ini, studi ini mengambil hipotesis: Semakin kecil luas daerah maka sektor basis semakin beragam.Untuk menjawab permasalahan dan menguji hipotesis tersebut, studi ini menggunakan pendekatan economic base model. Dalam pendekatan ini, perekonomian disederhanakan menjadi dua sektor: basis dan non-basis.Hasil studi memperlihatkan bahwa(1) Hipotesis studi ini tidak terbukti pada semua kabupaten. Hipotesis terbukti di Kabupaten Indragiri Hulu, Kampar dan Bengkalis. Indragiri Hulu dan Kampar sebelum pemekaran hanya mempunyai 2 sektor basis sedangkan Bengkalis mempunyai 3 sektor basis. Ketiga kabupaten ini mengalami penarnbahan sektor basis setelah pemekaran, menjadi 4 sektor. Kendati tidak bisa diukur dengan masa sebelumnya, kabupaten pemekaran Kuantan Sengingi, Rokan Hulu, Dumai dan Karimun mempunyai sektor basis sekurang-kurangnya empat sektor. Hal ini mendukung kebenaran hipotesis studi.(2) Sedangkan Kepulauan Riau membantah hipotesis pertama. Setelah pemekaran, sektor basis Kepulauan Riau semakin menurun. Dari enam sektor pada masa sebelum pemekaran menjadi 2 sektor sesudah pemekaran. Kabupaten Pelalawan, Siak, Rokan Hilir, hanya mempunyai dua sektor basis. Sedangkan Natuna hanya mempunyai tiga sektor basis. Terhadap empat kabupaten ini, kendati tidak bisa diukur dengan masa sebelumnya, memperlihatkan rendahnya sektor basis.(3) Penambahan sektor basis ternyata tidak diikuti peningkatan nilai pengganda. Kabupaten induk yang mengalami peningkatan nilai pengganda adalah Indragiri Hulu dan Kepulauan Riau. Sedangkan yang mengalami penurunan nilai pengganda adalah Kampar dan Bengkalis. Adapun kabupaten hasil pemekaran mempunyai nilai pengganda yang beragam. Paling besar adalah Pelalawan (240) dan paling kecil adalah Natuna (1,15)."

"ABSTRAKKinerja pembangunan ekonomi daerah memiliki peran penting dalam permbangunan ekonomi nasional. Masih banyaknya isu-isu pembangunan ekonomi di daerah seperti pertumbuhan yang lambat, tingginya jumlah pengangguran, dan tingginya tingkat kemiskinan, menjadi alasan penting mengapa kajian terhadap kinerja pembangunan ekonomi daerah perlu dilakukan. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor utama yang dapat mendorong perbaikan pembangunan ekonomi di daerah. Faktor-faktor tersebut dapat dianalisis dari sisi sekor publik dan sektor swasta. Sektor publik diwakili oleh belanja publik pemerintah daerah dan sektor swasta diwakili oleh investasi baik investasi asing maupun investasi domestik.Menggunakan data 34 provinsi di Indonesia dengan periode observasi selama 7 tahun dari 2010-2016, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum peningkatan pada proporsi belanja publik, khususnya belanja barang dan jasa, dan belanja modal, memiliki pengaruh positif dan secara statistik signifikan terhadap kinerja pembangunan ekonomi di daerah terutama terhadap pertumbuhan. Sementara belanja pegawai memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan dan secara statistik signifikan. Begitu juga dengan investasi swasta, efek atau pengaruh investasi domestik dan invetsasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah adalah positif dan secara statisitk signifikan. Di sisi lain, pertumbuhan juga memiliki pengaruh positif dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

---

ABSTRACTRegional economic development as known has an important role to drive the national economic development. Since there are still a few existing issues of economic development in regional such as slow growth, high unemployment, and high poverty rate, so it is substantially crucial to conduct study of that topic. Thus, this study aims to analyze the main factors that can lead economic development to improve. Fortunately, these factors can be analyzed from public and private sectors. The public sector is represented by public expenditures of local government meanwhile the private sector is represented by both foreign and domestic investment.Using data from 34 provinces in Indonesia over 7 years observation period from 2010 2016, the results of this study indicated that in general an increase on the share of public expenditures, particularly goods and services expenditure, and capital expenditure, have positive effect on performance of economic development and statistically significant, especially on growth. In contrast, salary expenditure has negative effect on growth and statistically significant. Similarly, effects of domestic and foreign investment on economic growth are positive and statistically significant. Further, growth also has positive effect to alleviate unemployment and poverty."

"Penelitian ini dilakukan untuk mencari pengaruh dari implementasi kebijakan fiskal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan selama periode dimulainya desentralisasi fiskal di Indonesia, yaitu pada tahun 2001 hingga 2011 dengan menggunakan metode panel data (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur). Ukuran yang digunakan untuk menganalisa desentralisasi fiskal adalah indikator otonomi, indikator penerimaan, dan indikator pengeluaran. Selain itu juga, untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah digunakan variabel kontrol yang menjadi variabel pendukung yaitu Jumlah Penduduk, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), Pekerjaan, dan Investasi. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah adanya hubungan positif antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah di provinsi-provinsi di Kalimantan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya desentralisasi fiskal juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan variabel-variabel lainnya kecuali variabel jumlah penduduk.

---

This research paper is looking for the effect of regional fiscal policy implementation on regional economic growth in provinces in Kalimantan Island over the period when fiscal decentralization started in Indonesia, 2001 - 2011 by using panel data estimation from 4 provinces (West Kalimantan, Central Kalimantan, South Kalimantan, and East Kalimantan). The measurement of fiscal decentralization is used to analyse are Autonomy Indicator, Revenue Indicator, and Expenditure Indicator. Moreover, to see the effect of fiscal decentralization on economic growth is used control variables to support that, such as Population, Initial GDRP, Employment, and Investment. The paper concludes with there is positive relationship between fiscal decentralization and local economic growth in provinces in Kalimantan. The result shows that increase in fiscal decentralization will increase local economic growth, and other variables too except population."

"Studi ini bertujuan untuk melihat hubungan bencana alam gempa bumi dan tsunami Pasigala pada September 2018 terhadap perekonomian daerah terdampak, alokasi konsumsi, serta peningkatan kepemilikan produk asuransi bencana alam. Dengan menggunakan data panel pada tingkat analisis rumah tangga di Pulau Sulawesi dari periode 2015 – 2020 serta metode regresi logistik dengan spesifikasi model Difference-in-Differences, ditemukan bahwa kejadian bencana alam berhubungan erat dengan peningkatan kepemilikan asuransi bencana alam. Pengujian alokasi konsumsi dilakukan dengan uji beda proporsi dan analisis heterogenitas. Berdasarkan metode statistik, proporsi alokasi konsumsi masyarakat untuk barang-barang kebutuhan sekunder meningkat setelah terjadi bencana alam. Terkait dengan makroregional, daerah yang terkena bencana alam mengalami penurunan pertumbuhan output, peningkatan inflasi, pengangguran, serta jumlah penduduk miskin.

---

This study aims to estimate the relationship of Pasigala earthquake and tsunami in September 2018 to macroeconomics performance of the victim region, consumption choice, and natural disaster insurance ownership. By utilizing panel data on household who resides in Celebes through 2015 – 2020 and using logistic regression with Difference-in-Differences model specification, it is discovered that natural disasters increase natural disaster insurance ownership. Consumption allocation is estimated by using mean difference test and heterogenity analysis. Based on the statistical method, there is a change in consumption pattern of society toward the fulfillment of secondary goods. In terms of macroregional, victim region will experience decrease in output growth, increase price level, unemployment, and poverty level."

"Bank milik pemerintah daerah (BPD), didirikan dalam upaya membantu mempercepat pembangunan daerah dimana BPD berada. BPD seharusnya dapat menjadi preferensi utama masyarakat daerah dalam menggunakan jasa ? jasa perbankan, karena biaya - biaya bunga yang ditanggung oleh BPD tidak sebesar biaya ? biaya yang ditanggung oleh bank konvensional pada umumnya, sebagai shareholder pemerintah daerah tidak perlu mengenakan bunga yang terlalu tinggi mengingat pemerintah daerah juga akan mendapatkan bagian laba dari BPD, dan sebagai implikasinya BPD dapat mengenakan bunga pinjaman yang tidak terlalu tinggi kepada para pengusaha, sehingga diharapkan produk pinjaman BPD dapat bersaing dengan produk pinjaman bank - bank konvensional yang beroperasi disekitarnya. Sedangkan BPD saat ini, masih tertarik untuk menepatkan dananya pada surat berharga, sehingga fungsi intermediasi BPD menjadi semakin berkurang. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah : Untuk mengukur pengaruh penempatan dana oleh BPD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, Untuk mengukur penyaluran kredit investasi oleh BPD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Populasi penelitian adalah seluruh Bank Pembangunan Daerah yang ada diIndonesia. Berdasarkan data pada Bank Indonesia, jumlah Bank Pembangunan Daerah perDesember 2013 sebanyak 26 bank. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat data runtut waktu (timeseries) dari Januari 2009 sampai dengan Desember 2013 Model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Dengan menggunakan data panel. Hasil penelitian tentang Analisis Dampak Kepemilikan Surat Berharga oleh BPD Terhadap Pembangunan Daerah, Belanja modal pemerintah, kredit produktif, pemilikan surat berharga oleh BPD berpengaruh positif terhadap PDRB, dan signifikan mempengaruhi PDRB, Angkatan kerja memiliki pengaruh positif terhadap PDRB, namun pengaruh angkatan kerja tidak signifikan terhadap PDRB.

---

Local government-owned banks (BPD), was established in order to help accelerate the development of the area where the BPD located. BPD should be a primary preference in using the services of local communities - banking services, because the costs - interest costs borne by BPD is not at cost - the cost of which is borne by the conventional banks in general, as a shareholder of local governments do not need to charge interest that is too high in view of government area will also get a share of profits from the BPD, and by implication BPD may charge interest on the loan is not too high to employers, so expect BPD loan products can compete with bank loans - conventional banks operating nearby. While BPD today, is still keen to match the funds in securities, so that the intermediation function BPD becomes less and less.

The expected goals of this study are: To measure the effect of the placement of funds by BPD on regional economic growth, to measure investment lending by BPD to regional economic growth. Population was all the existing Regional Development Bank in Indonesia. Based on data from Bank Indonesia, the number of regional development banks perDesember 2013 as many as 26 banks. The type of data that will be used in this research is time series data (time series) from January 2009 until December 2013 The model that will be used in this research is the use of panel data.

Results of research on Analysis of Impact of Ownership of Securities by BPD Against Regional Development, government capital spending, credit productive, ownership of securities by BPD positive effect on GDP, and significantly affect GDP, labor force have a positive influence on the GDP, but the effect was not significant workforce to GDP."