Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai pengawasan dalam rangka optimalisasi fungsi regulerend. Regulerend dibutuhkan untuk rnengendalikan reklame agar tidak merusak estetika kota dan keamanan reklame. Pesatnya pertumbuhan ekonomi sebanding lurus dengan pertumbuhan reklame di Jakarta. Oleh karena itu pengawasan diperlukan untuk rnengendalikan fungsi ini agar berjalan optimal.Skripsi ini rnengangkat dua permasalahan yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dalarn rangka optimalisasi fungsi regulerend dan kendala yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini rnenunjukan bahwa pengawasan sudah semakin membaik dengan berdirinya Unit Pelayanan Pajak Daerah sehingga pengawasan sernakin dekat dengan objek reklame. Namun, masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan pengawasan seperti kurangnya pengolahan data yang baik.This thesis discusses supervision in order to optimize regulerend function of advertising tax. Regulerend function required to make sure that the advertising billboards do not disturb the beauty of the city and for the security of the billboard itself The rapid economic growth comparable to the growth of advertising in Jakarta. Therefore, supervision is needed to control these functions in order to run optimally.

This thesis is raised two issues, namely the supervision carried out by Dinas Pelayanan Pajak Jakarta in order to optimize the regulerend function and the constraints faced. The approach used in this study is a qualitative approach with qualitative data analysis techniques. The results of this study indicate that the control is much improved with the establishment of UPPD, which is closer to the object. In addition, there are still many obstacles such as lack of oversight in the implementation of the integrity of the data information."

"Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, realisasi penerimaan pajak reklame sebagai salah satu jenis pajak daerah tidak pernah mencapai target. Oleh sebab itu, diperlukan strategi dari Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak reklame. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi optimalisasi penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi dan faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai metode penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak reklame adalah strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Strategi intensifikasi terdiri dari penegakan hukum berupa penerapan sanksi dan penertiban reklame tidak berizin, pemberian reward kepada wajib pajak, penerapan teknologi informasi, sosialisasi, strategi terkait kebijakan, koordinasi, dan pendataan titik reklame. Sedangkan strategi ekstensifikasi berupa pendataan dan penataan ulang titik reklame di area Tol Bekasi-Cawang-Melayu dan pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Faktor-faktor penghambat penerimaan pajak reklame dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, anggaran yang belum memadai, kurangnya koordinasi, perubahan struktur organisasi yang sering terjadi, dan adanya pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang. Sedangkan faktor eksternal adalah kepatuhan wajib pajak yang masih kurang.

---

According to Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, advertising tax revenue in 2013 until 2017 has never reached its target. Therefore, the local government of Bekasi has undertaken the strategies to optimize advertising tax revenue. The aim of this research is to analyze the optimization strategies of advertising tax revenue in Bekasi City and its restricting factors. This research was conducted by qualitative method which are data literature studies and in-depth interviews. In conclusion, there are two types of strategies to optimize advertising tax revenue, intensification strategy and extensification strategy. Intensification strategies consist of law enforcement such as practising tax penalties and controlling unlicensed advertisement; rewarding taxpayers; implementing information technology; socialization; strategy related to policy; coordination; and collecting the advertisement point. While extensification strategies consist of collecting and rearranging advertisement point at Bekasi-Cawang-Melayu Toll and constructing Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Besides, the restricting factors are divided to internal and external factors. Internal factors consist of inadequate quantity and quality of human resources, insufficiency budget, lack of coordination between employees, frequently organizational structure changes, and extortion and abuse of power. While external factors is low tax compliance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan pajak reklame dengan melihat perencanaan pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan reklame di kota Bekasi dengan menggunakan pendekatan Post Positivist Metode yang digunakan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan wawancara mandalam kepada pejabat dan petugas yang melaksanakan pengelolaan pajak reklame Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan pajak reklame di Kota Bekasi masih belum optimal dikarenakan masih memiliki permasalahan antara lain belum adanya akurasi data potensi reklame dalam proses perencanaan masih terdapatnya selisih jumlah data mengenai Objek Pajak yang ada keterbatasan pegawai dan kurangnya pengawasan.

---

This research was aims to analyze the implementation of the management of advertising tax by supervising the planning implementing and monitoring of advertising tax in Bekasi city by using Post positivist approach The method was using the literature research and field research of depth interview to the officers and employee who is authorized with the management of advertising tax

The results showed that management of advertisement tax in Bekasi city still not optimal due to the problems of no potential accuracy of advertisement data on planning process there rsquo s also still a different data amount about the tax object limitation of employee and lack of supervision."

"Penelitian ini membahas mengenai tahapan administrasi dalam pemungutan Pajak Reklame atas reklame indoor pada gerai ritel dan kendala yang dihadapi. Administrasi perpajakan sangat berperan dalam mengoptimalkan potensi pajak reklame atas reklame indoor pada gerai ritel seiring dengan pesatnya pertumbuhan gerai ritel di DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa tahapan administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak terhadap Pajak Reklame atas reklame indoor pada gerai ritel adalah pendataan subjek dan objek pajak, penghitungan dan penetapan, penerimaan setoran dan penagihan dan penegakan aturan perpajakan. Selain itu, masih terdapat berbagai kendala dalam pemungutan pajak atas reklame indoor yang terdapat pada gerai ritel.

---

This research focuses on the stages of tax administration in collecting Advertising Tax on indoor advertising at retail stores and that obstacles. Tax administration is crucial to optimize tax revenue from indoor advertising in retail stores along with the rapid growth of retail stores at DKI Jakarta.The approach used in this study is a quantitative approach.

The results of this research showed that the stages of tax administration in collecting Advertising Tax on indoor advertising at retail stores by Dinas Pelayanan Pajak is the identification of subjects and objects, counting and assessment, collection and remittance, and tax enforcement. In addition, there are still many obstacles on collecting tax of indoor advertising in retail store."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis Strategic Performance Measures (SPM) pada penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi. Berdasarkan data dari LHP LKPD tahun 2017—2021 menunjukkan bahwa pajak reklame memiliki pencapaian yang sangat rendah dengan ketimpangan yang sangat jauh antara target dan realisasinya jika dibandingkan dengan keseluruhan jenis pajak yang belum optimal di Kota Bekasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi yang ditelaah melalui kacamata konsep Strategic Performance Measures (SPM). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivist dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai metode penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi belum sukses terlaksana yang ditinjau dari perumusan perencanaan narasi strategis, implementasi dan pemantauan strategi, revisi strategi berdasarkan refleksi dan pembelajaran, serta platform pengukuran.

---

This thesis aims to analyze the Strategic Performance Measures (SPM) in the collection of advertisement tax in Bekasi City. Based on data from the Audit Report on Local Government Financial Statements (LHP LKPD) from 2017 to 2021, it shows that the advertisement tax has a very low achievement with a significant gap between the target and its realization compared to other types of taxes that are not yet optimal in Bekasi City. Therefore, a strategy for the collection of advertisement tax in Bekasi City is needed, which is examined through the lens of the Strategic Performance Measures (SPM) concept. This research uses a qualitative approach with a post-positivist paradigm, employing literature review and in-depth interviews as research methods. The results of this study indicate that the strategies implemented to optimize the collection of advertisement tax in Bekasi City have not been successfully executed, as observed from the formulation of strategic planning narrative, strategy implementation and monitoring, revision of strategies based on reflection and learning, as well as the measurement platform."

"Penelitian ini disusun untuk membahas implementasi pajak reklame di Kota Bandung. Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi penyumbang terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. Penerimaan pajak reklame dipengaruhi oleh perkembangan usaha reklame di Kota Bandung yang juga sangat baik. Namun berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, penerimaan pajak reklame mengalami kenaikan di tahun 2016 dan penurunan yang cukup signifikan di tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, bersifat deskriptif, menggunakan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penyelenggaraan implementasi pajak reklame di Kota Bandung masih kurang maksimal. Selain itu, faktor-faktor penghambat implementasi pajak yang perlu diperhatikan adalah sistem perizinan reklame yang sulit, sistem pembayaran pajak yang masih mengalami kendala, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, serta koordinasi antar dinas terkait, seperti BPPD, DPMPTSP dan pengusaha reklame dalam penyelenggaraan pajak reklame.

---

This research was compiled to discuss the implementation of advertisement tax in the city of Bandung. Advertisement tax is one of the types of local tax which is the biggest contributor to local revenue in the city of Bandung. Advertisement tax revenue is influenced by the development of advertising business in Bandung is also very good. However, based on data from Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, advertisement tax revenue has increased in 2016 and has decreased significantly di 2017. This research uses a qualitative approach, literature studies and in-depth interviews.

The results of this study presents that the implementation of advertisement tax is still not optimal. In addition, the factors that inhibit the implementation of taxes that need to be considered, such as a difficult billboard licensing system, a tax payment system that is still experiencing obstacles, a lack of public awareness to pay taxes, and coordination between related agencies in the administration of advertisement taxes."

"Prosedur pemasangan reklame yang lama menemui banyak kendala dalam pelasksanaanya, karena prosedurnya suiit dan panjang sehingga penyelesaiannya memerlukan waktu yang lama. Untuk mengatasi hal itu Pemerintah daerah melakukan penyederhanaan prosedur pemasangan reklame, dengan tujuan utama penerimaan Pajak Reklame dapat dicapai seoptimal mungkin.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penyenderhaan prosedur pemasangan reklame. dan untuk mengetahui penerimaan Pajak Reklame di Jakarta Utara setelah adanya prosedur baru tersebut.Pembahasan dilakukan dengan pendekatan ilmu administrasi khususnya melalui penyederhanaan prosedur pemberian izin pemasangan reklame, dibidang penatausahaan dan pelayanan terhadap hak dan kewajiban wajib pajak, dalam rangka reformasi pajak daerah, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame di Jakarta Utara.Penelitian yang dilakukan di Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Utara menggunakan metode deskriptif. Data dalam penelitian ini berupa data skunder dan data primer dengan penelitian literatur dan penelitian lapangan yang berupa observasi dan wawancara, sedangkan teknik analisis data menggunakan perhitungan statistik dengan metode trend linier.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijaksanaan Pemerintah Daerah untuk menyederhanakan prosedur pemasangan reklame tersebut menghasilkan hal sebagai berikut:1. Hambatan pada prosedur sebagaimana diatur dalam keputusan gubernur nomor 37 tahun 2000 dapat diatasi, sehingga prosedur menjadi lebih mudah dan penyelesaiannya menjadi lebih cepat.2. Penyederhanaan prosedur pemasangan reklame yang baru sebagaimana diatur dalam Keputusan gubernur Nomor 127 tahun 2001, adalah merupakan suatu alternatif pemecahan masalah yang hasilnya sangat efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak Reklame di Jakarta Utara.3. Hambatan utama pada prosedur lama yang disebabkan karena belum mampunya Suku Dinas Tata Kota untuk menyelesaikan prosedur dengan waktu yang sesuai dengan ketentuan, dapat diatasi dengan menghilangkan peran Suku Dinas Tata Kota dalam rangkaian prosedur pemasangan reklame.4. Dengan dilaksanakannya penyerderhanaan prosedur pemasangan reklame tersebut, penerimaan Pajak Reklame tahun 2002 di Jakarta Utara mengalami peningkatan yang tinggi yaitu sebesar 74 % bila dibandingkan dengan penerimaan tahun 2001.5. Tidak stabilnya peningkatan penerimaan antara tahun 1996/1997 sampai dengan tahun 2002, menghasilkan standar deviasi yang tinggi berdasarkan perhitungan statistik dengan metoe trend linier dan mengakibatkan sangat besarnya range antara kurva optimis dan kurva pesimis, sehingga akan mempersulit dalam menentukan rencana penerimaan Pajak Reklame yang akurat untuk tahun berikutnya.Selanjutnya rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah :1. Suku Dinas Tata Kota sebagai pelaksana fungsi regulair dibidang ketatakotaan harus tetap dilibatkan pada prosedur pemasangan reklame.2. Menyederhanakan prosedur yang berlaku secara intern di Suku Dinas Tata Kota yang menghambat kelancaran dalam penyelesaian prosedur.3. Meningkatkan koordinasi antar Sudin Dipenda dengan Suku Dinas Tata Kota dan menunjuk koordinatornya.4. Pemerintah Daerah harus konsisten dalam menerapkan peraturan, agar ada kepastian hukum, adil dan tidak merugikan masyarakat pemasang reklame."

"Penelitian ini membahas implementasi pemungutan pajak reklame atas reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor. Pemberlakuan Perda KTR Kota Bogor membuat Pemerintah Kabupaten Bogor membuka peluang bagi penyelenggara reklame rokok untuk menyelenggarakan reklame rokoknya di daerahnya. Namun pemasangan pada media ini harus sangat selektif dan diawasi karena sasaran pasar sangat luas. Salah satunya melalui pajak reklame dan tahapan penyelenggaraan reklame yang harus dilalui.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tahapan administrasi pajak reklamenya dengan menggunakan teori tahapan administrasi pajak yang dikemukakan Ikhsan dan Salomo, serta menganalisis kendala penyelenggaraan reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data secara studi literatur observasi dan wawancara mendalam dengan teknik analisis data secara kualitatif.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi tahapan administrasi pajak reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor sudah dilaksanakan sesuai teori; proses pengawasan penyelenggaraan reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor masih belum dilaksanakan sesuai standar yang sudah ditetapkan; Kendala ditemukan dalam tiap tahapan penyelenggaran reklame. Baik dalam perizinan, administrasi pajak, maupun pengawasan dan berpengaruh terhadap hilangnya sejumlah potensi pajak.

---

The aim of this research is to analyze the implementation of advertising tax on cigarette products? advertisement at Bogor county stalls. The enforcement of No Smoking Area regulation makes a big opportunity to the county local government by allowing all of the cigarette products? advertisement being held at their district. However, the accomplishment of this advertising has to be more selective and controlled because the target market is wider and closer by this media. Things that can be used to control them is advertising tax and the administration to permit the advertisement.

The purposes of this study are to analyze the administration procedure of advertising tax with Ikhsan and Salomo's theory, analyze the permit procedure and the controlling procedure, and analyze the obstacle of the implementation of this cigarette products? advertisement, specifically advertisement at Bogor county stalls. The research's approach that being used is quantitative approach, collecting data methods are field search, literature research, in-depth interviews, and observation. Analyze the data with qualitative method.

And the result of this research stated that the implementation of the tax administration is already be implemented as the theory said; the controlling procedure are still not be implemented as the standard set; and there are some obstacles on each procedure and give a big impact to the collection of advertising tax."

"Penelitian ini membahas mengenai pajak reklame atas media promosi KRL Commuter Line. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai implementasi pemungutan pajak reklame atas media promosi KRL Commuter Line di Provinsi DKI Jakarta dan Kota Depok. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah masih menimbulkan ketidakseuaian antara konsep pajak daerah yang baik dengan pemungutan yang terjadi di lapangan. Selain itu belum adanya peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai pajak daerah yang bersifat mobile, khususnya pajak reklame atas media promosi di KRL Commuter Line. Sehingga masing-masing Pemerintah Daerah, merasa mempunyai hak dalam pemungutan pajak daerah atas pajak reklame di KRL Commuter Line ini.

---

This research explain about advertisment tax at media promotion KRL Commuter Line. This research raised one problem, that is implementation advertisment tax at media promotion KRL Commuter Line in Province DKI Jakarta and Depok City. The approach of research is qualitative approach with deep interview.

The result of this research is local tax concept not suitable with the real collection of this tax. Therefore promotion media in KRL Commuter Line is mobile and not have specific regulation. So, the each local goverment feel have to claim advertisment tax at media promotion KRL Commuter Line."

"Dalam era otonomi daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah dapat membiayai tugas pemerintahan dan pembangunannya melalui sumber daya yang dimiliki sendiri, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus pandai mengelola sumber yang telah ada dan menggali sumber-sumber yang baru.Mencari sumber-sumber dana yang baru atau jenis pajak baru dalam masa reformasi ini sangat sulit dilaksanakan, karena pungutan baru harus sejalan dengan peningkatan pelayanan serta tidak membebani masyarakat dan dunia usaha. Cara yang paling aman adalah dengan mengoptimalkan pemungutan pajak yang telah ada, yaitu dengan cara pemungutan pajak meliputi semua objek pajak, berdasarkan objek pajak yang sebenarnya dan pelunasan pajak tepat pada waktunya. Salah satu pajak yang telah ada dan cukup potensil adalah Pajak Reklame.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak pihak terkait. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif. Serta menggunakan analisis rasio, yaitu Tax Performance Index yang merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak atau dapat pula dikatakan perbandingan antara apa yang telah dicapai dengan apa yang telah direncanakan.Dari pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan administrasi pemungutan Pajak Reklame yang meliputi pendaftaran, pendataan dan penetapan, penagihan pajak serta penyelesaian sengketa pajak mempunyai angka TPI yang tinggi yaitu rata-rata diatas 90% hal ini menunjukkan bahwa administrasi pemungutan pajak reklame di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan telah dilaksanakan dengan baik dan efektif.Sejalan dengan, hal tersebut diatas penulis merekomendasikan Kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Prov. DKI Jakarta sebagai induk dari Suku Dinas Pendapatan Daerah di lima Wilayah Kotamadya agar menjaga dan meningkatkan apa yang telah dicapai oleh Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan dalam melaksanakan pemungutan pajak reklame.Peningkatan efektifitas pemungutan pajak daerah dapat dicapai dengan jalan antara lain :1. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah kepada seluruh Wajib Pajak yang pada gilirannya akan menumbuhkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya.2. Peningkatan kemampuan, ketangguhan dan disiplin Suymber Daya Manusia (SDM) dilapangan, hal ini sehubungan dengan :a. Usaha Instensifikasi pemungutan Pajak Daerah.b. Usaha Extensifikasi pemungutan Pajak Daerah."