Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai praktik pengukuran dan pengevaluasian kinerja, penyusunan laporan kinerja, dan pemanfaatan laporan kinerja untuk peningkatan kualitas kinerja dengan perspektif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ditinjau dari aspek tujuan dan manfaat, proses, indikator yang diukur, serta memaparkan hambatan-hambatan dalam penggunaan dan pelaporan pengukuran kinerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus terhadap Kementerian ESDM. Pengumpulan data dilakukan dengan penelaahan dokumen LAKIP dan wawancara. Tujuan utama Kementerian ESDM melakukan penyusunan, pengukuran dan pengevaluasian kinerja adalah untuk pelaporan eksternal dan kepatuhan. Proses pengukuran dan pengevaluasian kinerja serta penyusunan laporan kinerja Kementerian ESDM secara umum telah sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan teori langkah teknis penyusunan, pengukuran dan pengevaluasian kinerja yang ada. Namun, untuk pengukuran outcome masih mengalami berbagai kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat dalam proses pengukuran dan pelaporan kinerja.

---

This thesis discusses about the practice of measurement and evaluation performance, preparation of performance reports, and use of performance reports for performance improvement with the perspective of Government Accountability Implementation that viewed from aspect of purpose and benefit, process, indicators are measured, and explain the obstacles in the use of performance measurement and reporting. This research use qualitative approach with case study method in Ministry of Energy and Mineral Resources. Data collection use document review and interview.

Main purpose of Ministry of Energy and Mineral Resources doing preparation of performance reports, performance measurement and evaluation is for external reporting and compliance. Generally preparation of performance reports, performance measurement, and performance evaluation process is in line with regulations and legislation applicable and theory. Nevertheless, the measurement of outcome still encounter many problems because several factors that hinder the process of measuring and reporting performance."

"Sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia, salah satu tugas Direktorat Polisi Udara (Ditpoludara) adalah melakukan kegiatan patroli udara, memberikan dukungan operasional kedirgantaraan pada internal Polri serta dukungan eksternal pada Kementerian atau Lembaga Negara (K/L). Berdasarkan alokasi sumber daya yang tersedia, Ditpoludara harus mampu menjalankan tugasnya secara efisien. Penelitian ini mengukur efisiensi kinerja dukungan Ditpoludara pada 19 Bawah Kendali Operasi (BKO) Kepolisian Daerah (Polda), dimana sebagai Decision Making Unit (DMU) dengan menggunakan Data Envelopment Analysis(DEA). Jumlah alat material khusus (almatsus), personel, dan kegiatan maintenance sebagai variabel input. Kegiatan patroli udara, dukungan operasi bagi internal Polri, dan eksternal pada K/L sebagai variabel output. Pengukuran efisiensi kinerja dengan menggunakan DEA bersifat relatif, dimana bila ada penambahan DMU, maka perlu dilakukan pengukuran ulang. Oleh karena itu, perlu diintegrasikan dengan Artificial Neural Network (ANN) untuk membangun model prediksi atau estimasi pengukuran efisiensi, sehingga tidak memerlukan perhitungan ulang ketika terdapat penambahan DMU. Dengan menggunakan DEA Model BCC dengan input-oriented, diperoleh hasil bahwa 7 dari 19 BKO Polda inefisien. Model prediksi ANN yang digunakan memiliki arsitektur 6-1-1, dengan menggunakan dua metode cross-validation, yaitu 10-Folds dan Leave-One-Out (LOOCV). Dalam mengklasifikasikan DMU yang efisien dengan benar, LOOCV lebih baik daripada 10-Folds.

---

The Air Police, a division of the Indonesian National Police, is responsible for air patrol activities and providing aerospace operational support to both internal Police units and external Ministries or Agencies. This research aims to assess the efficiency of Air Police support across 19 Regional Police Under Operational Control (UOC) as Decision Making Units (DMUs) using Data Envelopment Analysis (DEA). Inputs include special material tools, personnel, and maintenance activities, while outputs encompass air patrol activities, operational support for internal Police units, and external support to Ministries/Agencies. DEA measures performance efficiency comparatively, necessitating re-measurement when additional DMUs are introduced. To mitigate this, an Artificial Neural Network (ANN) is integrated to construct prediction models for efficiency estimation without requiring recalculations for additional DMUs. Utilizing the input-oriented DEA Model BCC, the research identifies 7 out of 19 UOC Regional Police as inefficient. The ANN prediction model adopts a 6-1-1 architecture and employs two cross-validation methods: 10-Folds and Leave-One-Out (LOOCV). LOOCV outperforms 10-Folds in accurately classifying efficient DMUs."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Variabel Individu, Variabel Psikologis dan Variabel Organisasi terhadap Kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan pengaruhnya terhadap pengendalian keuangan. Lokus penelitian dilakukan pada ULP di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Data primer didapat melalui penyebaran kuesioner kepada anggota ULP dan diolah dengan menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 17 untuk menguji korelasi antar variabel secara linier dan bersama-sama. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Variabel Individu, Variabel Psikologis dan Variabel Organisasi secara linier dan bersama-sama berpengaruh positif tehadap kinerja ULP, kemudian dari hasil pengujian juga didapatkan bahwa faktor kinerja ULP berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengendalian keuangan.

---

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of Individual, Psychological and Organizational Variables to Performance of Procurement Services Unit (ULP) and its effect on financial control. Locus of research was held on ULP in the Secretariat General of the Ministry of Law and Human Rights. Primary data were obtained through questionnaires distributed to members of the ULP and processed using SPSS (Statistical Product and Service Solutions) 17th version to test the correlation between variables in a linear correlation and multiple correlation. From the research it is known that the individual variables, Psychological Variables and Organizational Variables, either linear and multiple, has shown a positive effects to the performance of ULP and then from the test results also showed that the ULP performance factor, has a significant and positive effect to financial control."

"Dengan adanya Kebijakan Pemerintah mengenai Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 270 Tahun 2007 mengenai Pedoman Manajerial PPI dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 382 tahun 2007 mengenai Pedoman PPI diharapkan semua rumah sakit dapat mengimplementasikannya dengan penanggungjawab adalah Organisasi PPI yaitu Komite PPI. Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati telah melaksanakan Program PPI sejak tahun 1989 dan pada tahun 2013 mendapatkan akreditasi baik versi Nasional maupun internasional namun angka Healthcare Associated Infections (HAIs) masih tinggi. Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi RSUP Fatmawati untuk terus meningkatkan kinerja agar mutu pelayanan meningkat. Untuk memperoleh kinerja yang baik dalam program PPI diperlukan sistem keuangan, sumber daya dan pelaksanaan program kerja yang baik sehingga pasien dan petugas merasa aman karena terhindar dari kejadian infeksi. Pendekatan yang dapat digunakan untuk evaluasi kinerja keempat aspek tersebut adalah dengan Balanced Scorecard. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (mixed method). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PPI yang ada belum mengatur semua aspek PPI sehingga menimbulkan ketidakpahaman rumah sakit sebagai pelaksanaan program seperti Infection Control Risk Assesment dan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba. Dalam struktur organisasi PPI RSUP Fatmawati juga belum sesuai dengan Pedoman Manajerial PPI. Untuk kinerja perspektif pelanggan sudah cukup baik dengan tingkat kesetujuan sebesar 74,6% namun masih memerlukan perbaikan pada kondisi fisik bangunan yang tidak sesuai standar. Kinerja perspektif proses internal sudah cukup baik dengan tingkat kesetujuan 80,74% namun beberapa upaya pencegahan HAIs belum dilaksanakan optimal. Kinerja perspektif pertumbuhan dan pembelajaran sudah cukup baik dengan tingkat kesetujuan 75,34% namun perlu meningkatkan kompetensi 4 perawat PPI serta perlu pelatihan PPI untuk semua petugas kesehatan. Kinerja perspektif finansial juga cukup baik dengan tingkat kesetujuan 72,56% namun perlu mendapatkan perhatian mengenai penambahan anggaran untuk pelatihan PPI dan penyesuaian insentif perawat PPI dengan kinerja. Saran yang dapat dilaksanakan yaitu revisi kebijakan PPI, restrukturisasi Komite PPI, melakukan kajian resiko pengendalian infeksi, pertemuan rutin untuk membahas pencegahan dan pengendalian infeksi khususnya penurunan angka HAIs, pelatihan untuk perawat PPI yang baru serta pelatihan untuk semua petugas kesehatan dan perlu disusun kebijakan mengenai jenjang karir dan jabatan perawat PPI.

---

Government Policy on Infection Prevention and Control (IPC) Program which are the Minister of Health Decree No. 270/2008 about Guidelines for IPC Managerial and the Minister of Health Decree No. 382/2007 about Guidelines of Infection Prevention and Control states that all hospitals should implement the IPC Program with the charge is the IPC Organization named IPC Committee. Fatmawati General Hospital has conducted IPC Program since 1989 and accredited in 2013 for both versions National and International but the numbers of Healthcare Associated Infections (HAIs) is still high. And this is certainly a concern for Fatmawati General Hospital in order to continuously improve the services quality. To obtain good performance in IPC program required the financial system, resources and programs implementation that work well so patient and attendant satisfied not being infected. The approach can be used to improve the performance of the four aspects is the Balanced Scorecard. This research is a descriptive analytical quantitative and qualitative approach (mixed method).

The results showed that the IPC policy is not set all the aspects of IPC, such as the implementation of Infection Control Risk Assessment and Antimicrobial Resistance Control. The organization of the IPC in Fatmawati General Hospital has not fulfilled the criteria on IPC Managerial Guideline. For the performance of the customer perspective is quite good with the level of agreement of 74.6% but still need improvement in the physical condition of the building. The performance of internal process perspective is good with 80.74% level of agreement but some HAIs preventive measures have not been implemented optimally. The performance of Learning and Growth perspective is good enough with 75.34% level of agreement but need to improve the competence of 4 IPC nurses with training and also for all hospital workers. And performance of financial perspective is also quite good with 72.56% level of agreement but need in concern about budget for IPC trainings and the incentives of IPC nurses calculated with their performance.

Suggestions that can be implemented are revision of IPC policy, restructuring IPC committee, implement infection control risk assessment, conduct regular meetings to discuss the infection prevention and control in particular for reduction of HAIs rates, IPC training for new IPC nurses and other hospital workers and develop the policy for the career and their position."

"Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Pemasyarakatan. Untuk melihat tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang selama ini telah dilaksanakan terhadap tugas yang diamanatkan, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja. Adapun pengukuran kinerja yang selama ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengacu pada aspek keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Hasil kedua laporan tersebut belum mampu dijadikan sebagai pedoman dalam menilai tingkat kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan secara komprehensif. Dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan pengukuran kinerja dengan metode Balanced Scorecard. Metode ini mengukur kinerja dari 4 aspek yaitu aspek pertumbuhan dan pembelajaran, aspek proses bisnis internal, aspek keuangan dan aspek pelanggan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif, yang merupakan suatu penelitian yang analisisnya secara umum memakai analisis statistik, dimana data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Selanjutnya pengolahan data kuantitatif akan digambarkan secara deskriptis analisis. Dari hasil penghitungan keseluruhan berdasarkan metode balanced scorecard maka diperoleh skor sebesar 39. Nilai tersebut penjumlahan dari keempat perspektif pada metode balanced scorecard yang telah diukur berdasarkan perhitungan rentang skala nilai. Skor tersebut masuk kategori baik yang berada pada skala 37,43-46,23.

---

Directorate General of Corrections is one of work unit below the authority of Ministry of Law and Human Rights which have duties to conducted and implemented policy and technical standardization on Correctional. To observe the level of success on implemented program and activities which have been mandated, it is necessary to measure the organization performances. Performances measures which have been conducted by Directorate General of Corrections is refer to financial aspect and Accountability Report of Government Institution Performance (LAKIP). The result of these two reports have not been able to serve as guide in assessing level of success of Directorate General of Corrections comprehensively. In this research, writer tries to applied Balanced Scorecard method for performance measurement.

This method measures the organizations performances using 4 aspects which consist of learning and growth aspect, internal business process aspect, financial aspect and costumer aspect. This research used quantitative approach which an approach that generally analysis using statistic, research data be in the form of numbers and statistically analyze. Furthermore, data processing will be described in a descriptive quantitative analytical. From the result of the overall calculation based on balanced scorecard method obtained a score of 39. This value is the sum of the four perspectives in the balanced scorecard method which has been measured by counting scale range value. The scores are categorized either on a scale 37,43 - 46,23."

"ABSTRAKTerlambatnya penyelesaian proyek serta dibarengi dengan meningkatnya total biaya melebihi anggaran mengindikasikan lemahnya fungsi pengendalian dalam suatu proyek. Hal ini dapat diatasi dengan membangun suatu mekanisme yang dapat memantau dan mengendalikan kinerja proyek secara multidimensi. Dimensi yang dimaksud adalah biaya, cakupan penyelesaian pekerjaan dan durasi pekerjaan. Mekanisme ini dapat dibangun dengan pendekatan Earned Value Management EVM . Dengan pendekatan ini, manajemen proyek dapat mengukur capaian kinerja secara menyeluruh, yakni tidak hanya dalam hal efisiensi biaya, melainkan efisiensi waktu dan cakupan kerja yang dihasilkan dengan sumberdaya yang telah direncanakan. Selain berfungsi sebagai alat ukur kinerja, pendekatan ini juga dapat dijadikan instrumen untuk melakukan perkiraan kinerja pada masa mendatang. Dengan memprediksi berapa total biaya maupun durasi yang akan dihabiskan bila proyek berjalan pada tingkat efisiensi saat ini, maka manajemen proyek dapat segera melakukan tindakan-tindakan perbaikan sebelum risiko yang diprediksi terjadi secara aktual. Selain dengan pendekatan EVM, prediksi terhadap kinerja proyek di masa mendatang juga dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen statistik berupa deret waktu. Dengan berasumsi bahwa pola kinerja masa lalu masih akan berulang pada masa mendatang, maka pola kinerja proyek yang tertuang ke dalam alur deret waktu dipandang sebagai acuan peramalan yang memadai. Dengan menggunakan kedua pendekatan itu, maka diharapkan manajemen proyek memiliki dasar penilaian yang terukur untuk menentukan setiap tindakan dalam tata kelola proyek yang efektif dan efisien.

---

ABSTRACTProject completion tardiness and the increasing of total cost over the project base line indicate poor monitoring and controlling function in the project. This could be handled by establishing a mechanism of multidimensional project control system. Multidimensional implies the project performance monitoring coverage is over several constraints, such as cost, schedule and work scope. This mechanism could be put together in an approach called Earned Value Management EVM . By using this methodology, project management would be able to measure its performance comprehensively, not limited to cost efficiency solely, it also enables them to optimize the schedule and work scope completion as planned. In addition to controlling function, this approach could also be used to forecast the future performance. By predicting how much the total cost and total duration would be needed to accomplish the works if the project runs at a certain efficiency rate, management would be able to initiate some corrective actions, hence prevent the risks from happening. Besides EVM, in order to forecast the future project performance, there is another approach could be undertaken ndash it is Time Series forecasting. Assuming that the past performance would still be repeating in the future, it could be perceived as a good predictor. By using these two methodologies ndash EVM and Time Series forecasting, the project management would have sufficient measureable instruments to guide their effective and efficient project management."

"Lingkungan dewasa ini sangat dinamis, perubahan terjadi secara cepat menyebabkan tidak bisa terprediksi kepastian. Hal tersebut membuat salah satu pelaku industri jasa keuangan di Indonesia terdampak akan disrupsi teknologi. Bank tersebut termasuk salah satu bank terbesar di Indonesia yang mengalami penutupan kantor cabang maupun kantor cabang pembantu. Dibutuhkan strategi untuk menumbuhkan corporate entrepreneurship (CE) yang berperan penting dalam mempertahankan keunggulan kompetitif serta meningkatkan unit performance (UP). Fokus pada penelitian ini adalah mengklarifikasi interaksi individual resource (IR) bagi perusahaan untuk mendapatkan sumber daya agar tercipta corporate entrepreneurship. Disisi lain human resource management (HRM) juga dipandang sebagai faktor penting dalam kewirausahaan perusahaan (CE). Variabel management support (MS) ditambahkan pada penelitian ini sebagai faktor inti internal perusahaan untuk diteliti pengaruhnya terhadap peningkatan performa unit. Survey dilakukan terhadap 103 kepala cabang pembantu di seluruh Indonesia yang merupakan prioritas utama penerapan strategi perusahaan. Hasil survey dianalisis menggunakan structural equation modelling-partial least square (SEM-PLS) dengan hasil management support dan human resources management berpengaruh secara langsung terhadap corporate entrepreneurship dan unit performance. Human resource management secara tidak langsung berpengaruh pada unit Performance melalui peran corporate entrepreneurship sebagai mediator. Namun management support tidak berpengaruh terhadap unit performance melalui peran corporate entrepreneurship sebagai mediator, begitu pula dengan individual resource. Terbukti pada penelitian ini individual resource tidak berpengaruh terhadap corporate entrepreneurship secara langsung. Selain itu juga tidak berpengaruh terhadap unit performance melalui corporate entrepreneurship sebagai mediator.

---

Today's environment is very dynamic, changes occur quickly causing uncertainty to be predicted. This makes one of the financial services industry players in Indonesia affected by technological disruption. The bank is one of the largest banks in Indonesia which has experienced the closure of branch offices and sub-branch offices. A strategy is needed to foster corporate entrepreneurship (CE) which plays an important role in maintaining competitive advantage and increasing unit performance (UP). The focus of this research is to clarify the interaction of individual resources (IR) for companies to obtain resources to create corporate entrepreneurship. On the other hand, human resource management (HRM) is also seen as an important factor in corporate entrepreneurship (CE). The management support (MS) variable was added to this study as a company's internal core factor to examine its effect on improving unit performance. The survey was conducted on 103 heads of sub-branch offices throughout Indonesia which are the top priority for implementing the company's strategy. The survey results were analyzed using structural equation modeling-partial least squares (SEM-PLS) with the results of management support and human resources management having a direct effect on corporate entrepreneurship and unit performance. Human resource management indirectly influences the Performance unit through the role of corporate entrepreneurship as a mediator. However, management support has no effect on unit performance through the role of corporate entrepreneurship as a mediator, as well as individual resources. It is proven in this study that individual resources do not directly affect corporate entrepreneurship. In addition, it also has no effect on unit performance through corporate entrepreneurship as a mediator."

"Industri Gadai maupun gadai swasta terus bertambah serta menunjukkan pertumbuhan bisnis gadai yang semakin diminati dan prospektif. Meski menguasai 98% market share industri pergadaian nasional, PT Pegadaian tetap harus siap menghadapi disrupsi industri keuangan di tanah air. Disrupsi yang terjadi menjadi tantangan dan peluang untuk pertumbuhan bisnis. Untuk itu dibutuhkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja dan daya saing dalam menghadapi persaingan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hubungan antara faktor-faktor penting yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui kuesioner, analisis data dilakukan melalui persamaan struktural menggunakan Smart-PLS. Data dikumpulkan dari sejumlah Kepala Cabang PT. Pegadaian seluruh indonesia yang menunjukkan bagaimana Strategic Agility, Innovation Capability dan Organizational Readiness mempengaruhi Kinerja PT. Pegadaian. Hasil dari penelitian ini nantinya dapat membantu pemangku kepentingan dalam mengarahkan sumber daya dan strategi organisasi secara lebih efektif.

---

The number of licensed private pawn or pawn shop companies continues to increase, indicating that the pawn business is increasingly in demand and prospective. Even though it controls 98% of the market share in the national pawnshop industry, PT Pegadaian still has to be ready to face disruption in the financial industry in the country. The disruption that occurs is a challenge and opportunity for business growth. For this reason, the right strategy is needed to improve performance and competitiveness in facing competition. The aim of this research is to see the relationship between important factors that influence company performance. By using data collection methods through questionnaires, data analysis was carried out through structural equations using Smart-PLS. Data was collected from a number of Branch Heads of PT. Pegadaian throughout Indonesia which shows how Strategic Agility, Innovation Capability and Organizational Readiness influencing PT Pegadaian performance. The results of this research can later help stakeholders direct organizational resources and strategies more effectively."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan kinerja pemerintah pusat yakni Kementerian/Lembaga yang ada di Indonesia. Faktor-faktor yang diuji pengaruhnya terhadap kinerja Kementerian/Lembaga adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal ada dua yakni komitmen organisasi dan reformasi birokrasi sedangkan faktor eksternal yakni pengawasan legislatif. Kinerja diukur menggunakan skor hasil evaluasi SAKIP. Penelitian ini menggunakan unit analisis yakni Kementerian/Lembaga di Indonesia dengan periode penelitian tahun 2010 sampai 2014 dengan jumlah sampel 71 Kementerian/Lembaga. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data panel. Pengujian hipotesis menggunakan uji regresi data panel dengan model fixed effect. Hasil penelitian membuktikan bahwa komitmen organisasi dan pengawasan legislatif berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Kementerian/Lembaga. Sedangkan untuk reformasi birokrasi hasil penelitian ini menunjukkan mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja Kementerian/Lembaga.

---

This study aimed to analyze the determinants of the performance of the central government Ministry/Instituition in Indonesia. Factors tested its effect on the performance of Ministry/Instituition is internal and external factors. Internal factors that have two organizational commitment and bureaucratic reforms while external factors that legislative oversight. Performance is measured using the results of the evaluation score SAKIP. This research uses the analysis unit of the Ministry/Institution in Indonesia with the study period from 2010 to 2014 with a sample of 71 Ministries/Institutions. This research is a quantitative research with panel data. Hypothesis testing using panel data regression with fixed effect model. Research shows that organizational commitment and legislative oversight significant positive effect on the performance of Ministry/Instituition. As for bureaucratic reform results show has a positive influence on the performance of Ministry/Instituition."

"Leaderonomics bergerak di industri pelatihan dan pengembangan profesional yang sedang mengalami disrupsi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi dan pandemi. Disrupsi ini menyebabkan pemain lama di industri tersebut terancam posisinya oleh pemain baru dengan teknologi atau pelayanan yang lebih baik. Leaderonomics tidak bebas dari ancaman tersebut dan berusaha untuk beradaptasi dengan melakukan transformasi digital. Usaha tersebut terwujud dalam pembentukan Leaderonomics Digital (LD) sebagai penyedia teknologi untuk aktivitas pelatihan dan pengembangan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah transformasi digital tersebut telah tepat dilakukan ditinjau dari kondisi industri pelatihan dan pengembangan profesional, performa LD dari perspektif finansial dan operasional, serta tercapainya competitive differentiation ditinjau dari rantai nilai LD. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembentukan LD telah tepat dilakukan, performa finansial LD masih belum sesuai harapan, dan competitive differentiation masih belum tercapai dikarenakan pemasaran yang tidak efektif.

---

Leaderonomics is in the professional training and development industry which is currently experiencing disruption because of technological development and the pandemic. This disruption causes established players in the industry to be threatened by new competitors who can provide better technology or service. Leaderonomics is not free from such threat and seeks to adapt to this development through its effort to carry out digital transformation. This effort was manifested in the formation of Leaderonomics Digital (LD) as technology provider for training and development activities. This study was conducted to analyze whether digital transformation is the proper choice in terms of the conditions of the professional training and development industry, LD performance from financial and operational perspective, and the achievement of competitive differentiation in terms of LD value chain. The result of the analysis carried out in this study found that the formation of LD is the proper choice in regards to the industry’s conditions, LD’s financial performance hadn’t met expectations, and competitive differentiation has not been achieved due to ineffective marketing."