Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan Magang ini bertujuan untuk menjelaskan dan membandingkan proses penganggaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai perusahaan publik dengan teori yang berlaku. Laporan ini fokus kepada siklus anggaran operasional Bank Indonesia untuk tahun anggaran 2019. Laporan magang ini menjelaskan dengan rinci langkah-langkah yang dilakukan di dalam siklus anggaran operasional Bank Indonesiasebagai bagian dalam penjelasan. Selain itu, penjelasan mengenai proses tambahan anggaran dan pengembalian anggaran, penganggaran untuk kantor cabang luar negeri, alat-alat penganggaran Bank Indonesia, evaluasi kinerja Bank Indonesia, dan Badan Supervisi Bank Indonesia juga dilakukan di laporan magang ini. Hasil dari laporan magang ini adalah penemuan bahwa proses penganggaran Bank Indonesia berjalan secara tepat. Kesimpulannya, proses penganggaran Bank Indonesia sudah berjalan sesuai dengan teori yang berlaku.

---

This internship report aimed to explain and compare the budgeting process done by Bank Indonesia, as a public company, with applicable theory. The report focuses on Bank Indonesia‟s 2019 operational budgeting cycle. A detailed step by step budgeting process is included in this report as a part of the explanation. Meanwhile, explanation of additional budget and budget refund, budgeting for overseas representative offices, budgeting tools of Bank Indonesia, Bank Indonesia performance evaluation, and Bank Indonesia Supervisory Agency, are also explained in detail. The result of this internship report is a finding that budgeting process of Bank Indonesia is performed appropriately. All in all, Bank Indonesia budgeting process is in accordance with the applicable theory"

"Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai kota Metropolitan dan Ibukota Negara Republik Indonesia mengemban berbagai fungsi dalam kehidupan Pemerintahan dan Kemasyarakatan, dalam memenuhi berbagai fungsi tersebut dituntut agar kinerja kelembagaan dan aparatur dapat ditingkatkan guna memenuhi tuntutan dan perkembangan kehidupan masyarakat dalam memenuhi pelayanan kota.Tuntutan terhadap pelayanan yang semakin meningkat dan beranekaragam, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi, dan salah satu implikasi dari perkembangan tersebut menyebabkan tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk semakin terarah dan terpadu. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah memerlukan penanganan yang lebih professional sehingga mampu meningkatkan days guna dan hasil guna anggaran belanja daerah.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dapat terserap secara optimal yaitu pada triwulan pertama sebesar kurang lebih 20 %, triwulan kedua kurang lebih 50%, triwulan ketiga sebesar 75 %, dan triwulan keempat 95%. Dan data yang terlihat pada lima tahun Anggaran, yaitu tahun 1991/1992 s!d 1995/1996 menunjukkan adanya sisa hampir kurang lebih 20% setiap tahun.Bertitik tolak dari besarnya sisa anggaran tersebut, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui penyebab rendahnya daya serap dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu ; Perencanaan, Pengaanggaran, Pengawasan dan Pelaporan.Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut.Penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode deskriptifkualitatif sementara untuk mendapatkan data dalam melakukan analisis dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pengkajian literatur, data, laporan ( data sekunder) dan mengkaji informasi yang diperoleh melalui wawancara dan tidak terstruktur dengan para pimpinan proyek, bendaharawan proyek, staf perencanaan yang menangani proyek dan merupakan kunci informasi.Hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penyerapan Anggaran Pembangunan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dimana perencanaan, pengaanggaran, pengawasan dan pelaporan satu sama lain saling pengaruh mempengaruhi.Dengan mengetahui dan mencermati faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penyerapan anggaran pembangunan di Pemda DKI Jakarta diharapkan pada waktu yang akan datang akan dapat diatasi dan diperkecil."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis penerapan anggaran berbasis kinerja di Lingkungan Pemerintahan Pusat khususnya di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan tahun anggaran 2014 sebagai tindaklanjut reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia berdasarkan UU 17 Tahun 2003. Analisis ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi kasus di Sekretariat Jenderal Kementerian keuangan Republik Indonesia untuk tahun anggaran 2014 dengan membandingkan penerapan anggaran berbasis kinerja Sekretariat Jenderal dengan peraturan yang terkait. Hasil analisis ini menyimpulkan bahwa Sekretariat Jenderal masih fokus pada penyempurnaan anggaran berbasis kinerja ditahap proses penyusunan anggaran namun belum optimal pada proses pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan anggaran berbasis kinerja. Dapat disimpulkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan periode anggaran 2014 belum seutuhnya menerapkan penganggaran berbasis kinerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

---

This thesis analyze the implementation of performance-based budgeting in central government, case study in Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan budget year 2014, as the enactment of public finance management reform mandated on UU No 17 year 2003. The analysis used qualitative descriptive methodology by reviewing the implementation on Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan and compare with regulation established. The analysis conclude that Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan still focus on budgeting process itself, but in the implementation phase, evaluating and reporting phase are still not optimal yet. This thesis conclude that implementation of performance-based budgeting in central government particularly in Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan budget year 2014 has not been completely implement based on regulation of performance-based budgeting in Indonesia."

"Satuan Bimmas Polres Metro Jakarta Selatan sebagai unsur pelaksana Markas komando Polres Metro Jakarta Selatan bertugas menyelenggarakan fungsi bimbingan masyarakat yang meliputi fungsi pre-emptif dan preventif serta bertugas menyelenggarakan: Operasi rutin kepolisian sebagai kegiatan sehari-hari. Didalam pelaksanaan tugas-tugasnya terdapat 2 (dua) hal yang menjadi perhatian pimpinan Polres maupun Kasat Bimmas yakni : a. Diperlukan kebijaksanaan untuk mengadakan penseleksian berdasar prioritas terhadap tugas-tugas Sat Bimmas Polres Metro Jakarta Selatan serta kebijaksanaan alokasi biaya pendukung operasi rutin kepolisian yang tersedia oleh Polres Metro Jakarta Selatan selaku Satker, termasuk upaya pengadaan tambaham biaya, karena keterbatasan anggaran operasi yang diterima oleh Sat Bimmas. b. Didalam melaksanakan tugas Operasi rutin kepolisian, oleh Sat Bimmas diperlukan pula dukungan sumber daya manusia, metode dan peralatan yang memadai agar dapat menunjang penampilan kegiatan rutin Bimmas yang dapat berhasil dengan efisien. Masalah-masalah tersebut bagi Polres akan dapat terpecahkan melalui analisa dan perumusan kebijaksanaan yang bersifat strategik, sedang sebagian dari permasalahan-permasalahan lain dapat dipecahkan secara parsial dan cukup dilakukan oleh kepala-kepala Satuan operasional, antara lain oleh Kasat Bimmas Polres Metro Jakarta Selatan. Didalam melaksanakan kegiatan analisa terhadap kebijaksanaan tersebut, akan ditemui bagian-bagian yang penting dan kritis antara lain meliputi : a. Pengalokasian dan penggunaan sumber dana secara efisien b. Penseleksian berdasar prioritas terhadap tugas-tugas Sat Bimmas dan efisiensi terhadap penggunaan sumber daya dan tenaga manusia yang ada. Untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan operasi rutin kepolisian Sat Bimmas Polres Metro Jakarta Selatan, sesuai Perintah Pelaksanaan Program (P.3) yang diterbitkan per triwulan oleh kotama Polda Metro Jaya, dalam tahun anggaran 1997 1998, telah disalurkan sejumlah dana operasi rutin kepolisian kepada Polres Metro Jakarta Selatan selaku Satker. Jumlah dana/anggaran yang telah disalurkan tersebut, setelah diteliti dan diperhitungkan dengan menggunakan aturan penyusunan anggaran (DUK dan DIK) yakni didasarkan kepada Data x Indeks, temyata bahwa jumlah tersebut tidak memadai dan tidak sesuai dengan yang diajukan saat menyusun DUK ataupun saat diadakan penyesuaian-penyesuaian sewaktu menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan selektivitas dan prioritas. Jumlah tersebut sangat terbatas sekali apabila dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional rutin kepolisian Sat Bimmas Polres Jakarta Selatan, lebih-lebih bila diketahui bahwa dalam situasi yang penuh dengan tantangan, rawan dan serba terbatas seperti situasi sekarang ini, sedang anggaran yang disediakan untuk mendukung kegiatan operasi rutin kepolisian SAT BIMMAS relatif kecil dan tidak memadai untuk mendukung pencapaian sasaran PROJA Polres Metro Jakarta Selatan, sehingga dalam pengelolaannya diperlukan tambahan dana dan kebijaksanaan yang terarah serta dilaksanakan oleh para pengelola yang berpengalaman serta mampu bekerja secara efisien dalam arti pengelola yang dapat menghasilkan terwujudnya hasil operasi yang produktif. Dari uraian tersebut diatas dapat diartikan bahwa : Kebijaksanaan anggaran rutin kepolisian Sat Bimmas Polres Metro Jakarta Selatan akan mampu menghasilkan pencapaian sasaran Proja yang telah ditetapkan didalam program kerja secara produktif, bila didukung oleh pimpinan Polres (Kapolres, Kasat/Wakasat) yang mampu bekerja secara efektif dan didukung oleh pelaksana-pelaksana operasi yang lebih mementingkan efisiensi kerja."

"Reformasi sistem perencanaan belum dilandasi suatu dasar hukum yang kuat sehingga “rute of the game” tidak pernah tercipta. Ketiadaan perangkat peraturan yang jelas dan mengikat, dapat menyebabkan sistem perencanaan pembangunan nasional tidak akan menghasilkan sinergi dalam berbagai upaya pembangunan di berbagai tingkatan, sektor dan daerah. Reformasi pengelolaan keuangan sektor publik telah mendorong pengembangan pendekatan yang lebih sistematis dalam penganggaran sektor publik. Pendekatan penganggaran di sektor publik dapat berupa line item budgeting, performance budgeting, program budgeting, dan zero-based budgetingPenyusunan anggaran Tahunan di lingkungan Departemen Hukum dan HAM belum dilaksanakan secara optimal karena adanya hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses penyusunan anggaran. Implementasi kebijakan penyusunan anggaran berbasis kinerja yang sudah menjadi kebijakan perencanaan dan penganganggaran masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya di Departemen.Penelitian yang digunakan dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif bertujuan untuk mengembangkan pengertian, konsep-konsep, yang pada akhirnya menjadi tahapan yang dikenal sebagai grounded theory research. Sampel yang dipergunakan yaitu pejabat struktural yang bekerja di penyusunan anggaran selama 5 (lima) tahun terakhir. Pengumpulan data melalui wawancara dengan metode observasi dan melalui studi kepustakaan.Dari hasil mekanisme pelaksanaan penyusunan anggaran tahunan Departemen yang selama ini dilaksanakan, Kendala utama di dalam pelaksanan penyusunan program dan anggaran tahunan departemen yang berbasis kinerja adalah ketidakkonsistenan sistem atau program Software yang diajukan oleh Departemen Keuangan dan keterbatasan prasarana dan sarana khususnya dalam masalah jejaring komunikasi informasi sebagai pendukung percepatan proses penyusunan program dan anggaran tahunan departemen.

---

Reform the planning system has not driven a strong legal basis that "the rule of The Game" was never created. The absence of a clear set of rules and binding, can lead to national development planning system will not result in synergy in deveiopment efforts at various levels, sectors and regions. Reform of public sector financial management has encouraged the development of a more systematic approach in public sector budgeting. Approach to budgeting in the public sector can be a line item budgeting, performance budgeting, program budgeting, and zero-based budgeting

Annual budgeting within the Ministry of Law and Human Rights are not conducted in an optimal because of the constraints that affect the budgeting process. Policy impiementation of performance-based budgeting that has become budgeting planning policies and still can not be fully implemented in the Department

Research is used by using Qualitative Research Methods aims to develop understanding of concepts, which eventually became known as the stage of grounded theory research. The sample used is structurally officials who worked on drafting the budget for 5 (five) years. Col leding data through interviews and observation methods through the literature study.

From the results of the impiementation mechanism of the annual budget for the Department that was conducted, the main obstacle in the conduct of the preparation of annual budget and program performance-based departments is the inconsistency of the system or Software program proposed by the Ministry of Finance and the iimited infrastructure and facilities, especially in information communication network problems as support the acceleration of the process of drafting the annual budget and program departments."