Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"HADZAMI, Syarifah, 0588001732, Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Rumah Dan Tanah Dengan Fasilitas Kredit Bank Tabungan Negara, Skripsi, Mei, 1882.Salah satu bidang pembangunan yang sangat penting dewasa ini adalah penyediaan dan pembangunan perumahan bagi rakyat. Untuk memenuhi bidang ini maka dibentuklah Perum Perumnas . Perumahan yang dibangun dalam hal pemasarannya didahului dengan perjanjian jual beli baik secara tunai ataupun kredit. Dewasa ini, masyarakat sudah tak asing lagi dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diselenggarakan oleh berbagai bank pemerintah ataupun swasta, salah satunya adalah Bank Tabungan Negara (BTN). Perjanjian jual beli rumah dan tanah dengan fasilitas KPR BTN melahirkan hak dan kewajiban pada para pihak, yang dalam pelaksanaannya tidak tertutup kemungkinan terjadinya wanprestasi. Perum Perumnas, BTN juga pembeli tentunya akan berusaha untuk dapat mengatasi masalah ini, dengan suatu penyelesaian yang terbaik bagi mereka dengan bersandarkan pada isi perjanjian jual beli dan kredit yang telah disepakati bersama. Hal ini penting, demi menunjang keberhasilan program pemerintah dibidang perumahan dan pemukiman."

"ABSTRAKSalah satu bentuk interaksi yang terjadi dalam masyarakat adalah interaksi dibidang hukum yang akan melahirkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban diantara mereka, yang dalam ilmu hukum lazim disebut perikatan Perikatan ini dapat terjadi karena ditentukan oleh undang undang atau dapat pula terjadi karena diperjanjikan. Salah satu bentuk perikatan yang lahir karena diperjanjikan adalah perjanjian jual belit. Perjanjian jual beli adalah merupakan suatu persetuju an derigan maria pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain terikat untuk membayar harga yang telah dljanjikan. Hakekat dari perjanjian jual beli ini adalah merupakan sua tu perjanjian pemindahan hak milik suatu kebendaan namun adakalanya bahwa jual beli yang telah diperjanjikan ternyata tidak dapat terwujud (terpenuhi) karena benda yang jadl obyek jual bell tidak dapat diserahkan karena suatu pens tlwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, atau dapat pula jual beli tidak terlaksana seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya yang disebabkan karena salah satu pihak telah wanprestasi (lalai / ingkar janji). Dengan adanya wanprestasi maka akan mengakibatkan pihak lain menderita kerugian."

"Tesis ini membahas mengenai putusan-putusan pengadilan yang menentukan kekuatan hukum terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas satuan rumah susun dalam hal developer wanprestasi berdasarkan studi putusan-putusan pengadilan. Mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rumah Susun) dalam pengaturannya, memberikan celah bagi developer untuk membuat PPJB di bawah tangan. Diikuti dengan lahirnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah yang dalam pengaturannya, mengharuskan PPJB dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi perspektif pengadilan memandang kekuatan hukum PPJB atas satuan rumah susun terhadap developer yang melakukan wanprestasi dan perlindungan hukum bagi pembeli satuan rumah susun dengan PPJB yang dimilikinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskrpitif analitis. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perspektif pengadilan menentukan PPJB sebagai perjanjian yang sah menurut hukum. Perlindungan hukum yang didapatkan oleh pembeli satuan rumah susun terhadap developer yang wanprestasi dapat berupa ganti rugi, dapat pula berupa pemenuhan perjanjian apabila hal tersebut dimungkinkan dengan diikuti adanya denda keterlambatan dari developer.

---

This thesis discusses about court decisions on the legal force of apartment sale and purchase agreement towards developer who breach the contract based on study of court verdicts. Law No. 20 of 2011 concerning Apartment, provide a gap for developers to make the sale and purchase in an under hand, meanwhile after the promulgation of Ministerial Regulation No. 11 of 2019 concerning The System of House Sale and Purchase Agreement, required the sale and purchase agreement should be made and signed in front of a Public Notary. The issues raised in this study include court perspective in seeing the legal force of apartment sale and purchase agreement towards developer who breach the contract, also the legal protection towards the purchaser with only sale and purchase agreement on their hand. This research is using normative juridical method with descriptive analytical research typology. The results of this study are the court perspective decide that the sale and purchase agreement as a legitimate contract by law. About the legal protection that purchaser of a apartment can get towards developer who breach the contract can be a compensation, it also can force developer to fulfill the agreement followed by paying late fees."

"Seiring dengan perkembangan kebutuhan akan tempat tinggal, membuat masyarakat lebih memilih untuk mendapatkan tempat tinggal dengan membelinya dari pelaku usaha perusahaan pembangunan perumahan (developer). Untuk membuat suatu perumahan, dibutuhkan dana yang sangat besar, hal ini memaksa para developer untuk meminjam dana kredit fasilitas untuk pembangunan perumahan kepada kreditor yang pada umumnya adalah lembaga keuangan bank. Pada umumnya pula, developer menjaminkan sertifikat dari bangunan yang sedang dibangunnya sebagai jaminan dari pinjaman. Hal ini lah yang terkadang tidak diinformasikan dengan terbuka kepada para calon konsumen. Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pemegang akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) terkait pengembang (developer) yang dinyatakan pailit.Tesis ini membahas hak-hak konsumen yang telah melunasi sebagian atau seluruh kewajibannya berdasarkan akta PPJB dan penyelesaian sengketa terkait unit/bangunan yang menjadi boedoel pailit. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber utama yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Penulisan Tesis ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai hak-hak konsumen pemegang akta PPJB dan penyelesaian sengketa terkait objek bangunan yang menjadi boedoel pailit.

---

In accordance with the growth of the needs of residences, that makes people would prefer buying it from developer. To build residences, developer needs a major funding, it forces developer to borrow some money from financial institutions such as Bank. Bank will lend money with some requirements as if collateral. Mostly, developer gives building certificates as a collateral and this matter is not informed well to consumer.

This Thesis is discussing about legal protection towards consuments as the holder of the deed of the sales and purchase agreement in connection with the bankruptcy of such developer. This Thesis is discussing about consumer rights, which have paid partly, or entirely his obligations according to Sales and Purchase Agreement and dispute resolution related to the building that has been become the object of bankruptcy. This Thesis is using normative research method with the secondary data as a main source. This Thesis objectives are giving information regarding consumer rights and dispute resolution which can be done with consumer."

"ABSTRAK1 . Pokok Permasalahan. Yang merupakan pokok permasalahan dalam Skripsi ini adalah Pertanggungan jawab seorang debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian jual beli. Jadi yang dipermasalahkan/disorot adalah. kelalaiannya, yang mengakibatkan kreditur menderita kerugian, Sampai sejauh manakah pertanggungan jawab itu - dan kapan seorang debitur dikategorikan melakukan wanprestasi. 2. Methods Penelltian. Methods penelltian yang dipakai dalam pengumpulan data untuk penyusunan dan penulisan Skripsi ini adalah library - research.yaitu riset pada perpustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, baik tulisan para ahli hukum, per - aturan perundang-undangan maupun bahan-bahan kiiliah hukum Perdata pada Pakultas Hukum Universitas Indonesia. 3. Hal-hal yang diketemukan. Adapun hal-hal yang diketemukan dalam penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut : a. Seorang debitur yang lalai dalam perjanjian jual beli dan kelalaiannya dapat dibuktikan dimuka hakim, maka ia diwajibkan membayar kerugian yang diderita oleh kreditur meliputi biaya, rugi dan bunga. b. Untuk menentukan babwa seseorang debitur berada dalam keadaan wanprestasi harus didahului dengan tagihan - atau teguran melalui pengadilan negeri, sebelum ada tagihan make ia belum dikatakan melakukan wanprestasi walaupun prestasi yang raerupakan obyek perjanjian be lum diserahkan kepada kreditur. c. Dalam hal seorang debitur mempertanggung-jawabkan akan resiko yang ditimbulkan oleh kelalaiannya, maka ia diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang dapat diduga dan raerupakan akibat langsung dari wanprestasi. Jadi Undang-undang raembatasi penggantian kerugian yang dituntut oleh kreditur terhadap seorang debitur yang dikatakan lalai. d. Seorang debitur yang dituduh lalai atau alpa dalam perjanjlan jual beli, masih juga diperlindungi oleh Undang-undang terhadap kesewenang-wenangan kreditur. e. Akan tetapi tidak selaraanya seorang debitur yang di tuduh lalai, diwajibkan raerabayar ganti kerugian bahkan oleh beberapa faktor tertentu maka ia dibebaskan dari ancaman hukuman atau sanksi yang berupa tuntutan ganti rugi. f. Terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual bell tidak semata-mata ditimbulkan oleh pihak debitur itu sendiri, melainkan dari pihak kreditur juga sehingga inengakibatkan ia kehilangan hak untuk menuntut gantirugi. g. Dalam perjanjian jual bell pada saat ditutupnya perjanjian itu, sudah meletakan resiko pada pundaknya si perabeli meskipun barangnya belum diserahkan, sehingga barang itu mengalami suatu peristiwa yang ti dak diduga sebelumnya dan musnah, maka ia harus tetap membayar sejumlah uang harga pembelian sebagai - mana yang telah diperjanjikan.- 4. Kesimnulan dan saran-saran. - Kesimpulan. Terjadinya suatu wanprestasi dalam .perjanjian jual beli .disebabkan oleh beberapa faktor tertentu antara lain kelalaian debitur itu sendiri, keadaan memaksa / overmacht dan juga kelalaian kreditur yang mengakibatkan ada dan tidak - adanya ganti rugi. Secara umum, seorang debitur yang dituduh lalai harus dibuktikan oleh kreditur didepan pengadilan negeri untuk memper - tanggung-jawabkan akan kelalaiannya dan mengganti kerugian yang diderita oleh kreditur. Hak kreditur untuk mengadakan tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi hanya meliputi biaya, rugi dan bunga. - Saran-saran. Oleb karena perjanjian jual bell scopenya bersifat internasional, maka sebaiknya peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang aneka perjanjian ( hukum perjanjian ) harus ditinjau kembali dalam arti diperbaharui dan disempurnakan, sebab kadangkala tidak mudah untuk menentukan kapan seseorang dikatakan melakukan wanprestasi. Hal ini dikarenakan pada umumnya kedua belah pihak dalam - membuat perjanjian hanya sepakat mengenai unsur-unsur pokok saja yaitu harga dan barang, akan tetapi tidak dijanjikan dengan tepat kapan dan dimana prestasi itu harus dilakukannya."

"Judul dari penulisan ini dimaksud untuk mengetahuisejauh mana Pengikatan Jual Beli Tanah yang seringdipergunakan oleh pengembang perumahan termasuk dalam halini Pantai Indah Kapuk yang menjadi obyek penelitian dapatmemenuhi kaidah hukum sebagai suatu perjanjian khususnyaditinjau dari segi Hukum Perdata, mengingat bahwa HukumPertanahan Nasional kita tidak mengenal istilah PengikatanJual Beli Tanah yana ada adalah Jual Beli Tanah yang dibuatoleh PPAT. Disamping itu juga dibahas apakah penjualantanah kaveling oleh Pengembang dapat dibenarkan dan tidakbertentangan dengan Undang-Undang Perumahan Pemukiman Nomor4 tahun 1992. Penulisan ini dilakukan dengan mengadakanpengamatan dalam praktek dan studi kepustakaan. Diharapkandari penulisan tesis ini dapat menambah pengetahuan tentangaspek Hukum Pengikatan Jual Beli Tanah dalam kaitannyadengan sistim Hukum Pertanahan Nasional dan penerapannyadalam praktek sehari-hari."

"Tesis ini membahas mengenai kewajiban serah terima unit satuan rumah susun yang dikategorikan sebagai utang menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 dan upaya yang dilakukan pembeli terhadap tanggung jawab hukum pengembang yang telah dipailitkan terhadap pemenuhan serah terima unit satuan rumah susun. Tesis ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif-analitis yang menggunakan data sekunder. Bahwa penyerahan satuan unit merupakan salah satu kewajiban dari pengembang dan keterlambatan penyerahan merupakan salah bentuk wanprestasi sehingga mewajibkan PT. PPS (dalam pailit) membayar pembatalan dan denda keterlambatan kepada Pihak Pembeli. Pembatalan dan denda keterlambatan tersebut masuk ke dalam pengertian Utang dalam secara luas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Kepailitan dan upaya hukum pembeli terhadap tanggung jawab hukum pengembang atas pemenuhan serah terima unit tersebut adalah dengan mengajukan gugatan pailit yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Niaga No. 073/Pailit/2009/PN/NIAGA.JKT.PST dan dikuatkan dengan putusan Mahakamah Agung No. 236/k/Pdt.Sus/2010. Proses penyelesaian selanjutnya diserahkan kepada Tim Kurator. Menurut kesepakatan para kreditor dan berdasarkan Pasal 185 (3) Undang-Undang Kepailitan, Hakim Pengawas memberikan izin untuk melanjutkan pembangunan apartemen yang pailit tersebut.

---

This thesis discusses the obligation handover unit apartment were categorized as debt according to Law No. 37 of 2004 and the efforts made by the buyer to the developer legal responsibility which units have been bankrupte for compliance with the handover unit apartment. This thesis is a juridical-normative research typology descriptive-analytic study using secondary data. That the delivery unit is one of the developer's obligations and delay's delivery is one form of default requiring PT. PPS (on bankruptcy) to pay the cancellation and late penalties to the Purchaser. Cancellation and late penalties that go into debt in a wide sense as referred to in Article 1 paragraph (6) of the Bankruptcy Act andlegal action against the buyer's legal responsibility for compliance with the handover of the developer of the unit is to file for bankruptcy which has been granted by the Commercial Court No. 073/Pailit/2009/PN/NIAGA.JKT.PST and confirmed by the Supreme Court decision No. 236/K/ Pdt.Sus/2010. Completion of the process will be transferred to Team Curator. According to the agreement of the creditors and under Article 185 (3) of the Bankruptcy Act, Supervisory Judge gives permission to resume the construction of apartments insolvent."

"Permasalahan yang sering ditemui konsumen dalam membeli perumahan adalah wanprestasi terhadap perjanjian. Konsumen biasanya tergiur membeli rumah dengan penawaran harga murah dan juga pengembang menggunakan konsep syariah dalam menawarkan produk perumahannya. Salah satu perusahaan pengembang perumahan yang menggunakan konsep ini adalah PT Fimadani Graha Mandiri (FGM) yang terletak di Bekasi. Perjanjian yang digunakan adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Akad Istishna), Perjanjian Akad Jual Beli secara Kredit dan Angsuran (Al-Bay’ Bi Ad-Dayn Wa Bi At-Taqsith) dan Addendum Perjanjian. Perjanjian menjelaskan tentang hak dan kewajiban antara pengembang dan konsumen. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis hak dan kewajiban pengembang dan konsumen yang tertuang dalam perjanjian, menganalisis perjanjian dalam penjualan tersebut dapat melindungi pembeli dan penjual dari wanprestasi para pihak, dan menganalisis hakim dalam menerapkan putusan hukum terhadap gugatan wanprestasi pembeli.. Penulisan ini menggunakan metode hukum doktrinal, yaitu memfokuskan untuk membedah sebuah sintesa dari aturan, asas, norma, panduan penilaian nilai-nilai.Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hak dan kewajiban telah tertuang di dalam perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pengembang. Penerapan perlindungan konsumen dalam perjanjian sudah menerapkan perlindungan konsumen terhadap hal berikut: perlindungan konsumen terhadap hak menerima informasi yang benar, perlindungan konsumen dalam memilih barang sesuai keinginan yang dikehendaki oleh konsumen, perlindungan konsumen agar mendapatkan kompensasi jika spesifikasi yang disepakati tidak sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian, dan perlindungan konsumen untuk menerima perumahan secara sempurna. Efektifitas perlindungan konsumen dalam putusan gugatan masih belum maksimal. Ganti kerugian dan pengembalian uang tidak diberikan PT FGM dengan alasan sudah tidak ada lagi uang dan aset perusahaan. Konsumen juga tidak dapat mengajukan eksekusi karena tidak dapat memastikan aset yang dimiliki oleh PT FGM.

---

The problem with consumers when buying housing is a breach of contract. Consumers buy houses with cheap deals. Developers use the Sharia concept in offering their housing products. One of the housing development companies that use this concept is PT Fimadani Graha Mandiri (FGM) located in Bekasi. The agreements used are the Sale and Purchase Binding Agreement (Istishna Contract), the Credit and Installment Sale and Purchase Agreement (Al-Bay’ Bi Ad-Dayn Wa Bi At-Taqsith), and the Addendum Agreement. The agreement explains the rights and obligations between the developer and the consumer. The purpose of this writing is to analyze the rights and obligations of the developer and consumer as outlined in the agreement, to analyze whether the agreement in the sale can protect the buyer and seller from breaches of contract by the parties, and to analyze the judge's application of legal decisions on breach of contract lawsuits by buyers. This writing uses the doctrinal legal method, which focuses on dissecting a synthesis of rules, principles, norms, and value assessment guidelines.

The results of the discussion show that the rights and obligations have been outlined in the agreement that regulates the rights and obligations of consumers and developers. The application of consumer protection in the agreement has implemented consumer protection against the following: protection of consumers' right to receive accurate information, protection of consumers in choosing goods according to their desired preferences, protection of consumers to receive compensation if the agreed specifications do not match the agreement, and protection of consumers to receive housing in perfect condition. The effectiveness of consumer protection in the lawsuit decision is still not optimal. Compensation and refunds were not provided by PT FGM on the grounds that there were no longer any funds and assets of the company. Consumers also cannot file for execution because they cannot ascertain the assets owned by PT FGM."