Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu kewajiban suami yang sekaligus merupakan hak seorang istri adalah pemberian nafkah yang berlangsung tidak hanya selama dalam perkawinan, tapi juga Pasca perceraian. Namun, walaupun sudah ada peraturan Yang mengaturnya, yakni Unang-undang NO.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap saja masih terjadi. kasus-kasus pelanggaran terkait nafkah istri pasca perceraian. Skripsi ini secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan secara hukum mengenai pemberian nafkah oleh suami kepada istri pasca perceraian. yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (Library research) yaitu Penelitian any dilakukan untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum dengan cara melihat dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen atau peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik penelitian serta artikel-artikel dari majalah dan internet, yang berhubungan dengan judul dan pokok bahasan an diteliti. Pada akhirnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat ditarlk kesimpulan bahwa walaupun telah terjadi perceraian namun rmntan suami dapat diwajibkan oleb Pengaddlan untuk membayar nafkah pada mantan istrinya. Pertimbang. yang dipakai Majelis Hakim diantaranya adalah ada atau tidaknya tuntutan nafkah, kesalahan istri, anak hasil perkawinan, dan mata pencaharian mantan istri. Terhadap pelanggaran dalam kasus nafkah ini, upaya yang dapat ditempuh adalah pengajuan permohonan eksekusi ke Pengadilan oleh pihak mantan istri."

"Undang-undang telah mengatur dengan jelas hal hal yang berkaitan dengan pewarisan dan perkawinan, namun masih banyak masyarakat yang tidak mematuhinya karena minimnya pengetahuan mereka akan hukum sehingga hak dan kepentingan mereka tidak terlindungi dengan baik. Banyaknya perkawinan siri mengakibatkan banyaknya ketidakpastian status hukum terhadap isteri siri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri. Pokok penelitian dari tesis ini yaitu apakah istri siri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri berhak mewaris menurut peraturan perundangundangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan bahan pustaka dan dianalisis secara deduktif serta tipologi penelitian ini adalah preskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isteri siri tidak berhak mewaris sedangakan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tersebut, berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya apabila dapat membuktikan bahwa laki-laki tersebut merupakan ayah kandung dari anak luar kawin tersebut.

---

The regulation has been set up with clear terms of matters related to inheritance and marriage, but some people still do not obey because they lack knowledge of the law so that their rights and interests are not well protected. The number of unregistered marriage uncertainty resulted in many series of legal status to the wives and children born out of unregistered marriage. This thesis research is to know whether unregistered wife and children born out of unregistered marriage entitled to inherit according to the legislation.

Research methodology that is used is normative juridical, with library research technique, and analyzed deductively and typology of this research is analytical prescriptive The results showed that the wife was not entitled to inherit while the children born out of siri's has the right to demand money from his father's legacy of his father if the children can prove that the man is the biological father."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang perkawinan siri dan akibat hukumnya terhadap status istri dan anak (Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1706/Pdt.P/2010/PA.Bdw). Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbukan akibat hukum bagi keduanya, yaitu berupa hak dan kewajiban. Oleh karena itu perkawinan harus dicatat sebagai bukti bahwa perkawinan benar tejadi sehingga para pihak mendapat perlindungan secara hukum. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui konsep perkawinan siri menurut hukum islam dan Undang-Undang perkawinan juga untuk mengetahui akibat hukum terhadap kedudukan istri dan anak. Dalam membahas permasalahan dan untuk mencapai tujuan tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Penulis menggunakan metode penelitian normatif karena dalam melakukan suatu penelitian hukum, maka harus digunakan hukum positif.

---

ABSTRACTThis thesis draws up a Siri’s Marriage to Democile Wife, Child reviews Islamic Law and Marriage Law (Bondowoso Religious Court No. 1706 /Pdt.P/2010 /PA.Bdw). Marriage is a legal act that raises the legal consequences for both of them, in the form of rights and obligations. Therefore, marriage should be registered as evidence that marriage actually occurred so that the parties be protected by law. This thesis aims to understand the concept of marriage siri according to Islamic law and marriage law as well as to determine the legal effect of the position of his wife and children. In the analyzing the problem and attempting to achieve the said purpose, the writer uses normative research method. The Writer chooses this because in a legal research, the use of current applicable law is inevitable."

"Perkawinan menyangkut hubungan antar manusia. Namun masalah perkawinan bukan hanya sekedar masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan, tapi juga merupakan masalah dan perbuatan keagamaan dan hukum. Masyarakat lewat penguasa negaranya masing-masing mengatur norma-norma hukum bagi perkawinan di antara warganya. Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tabun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Negara Indonesia menjamin kebebasan beragama bagi penduduknya (Pasal 29 Undang-Undang Dasar). Prinsip kebebasan beragama tersebut ditafsirkan juga oleh sebagian orang sebagai kebebasan untuk pindah agama. Perkawinan yang dilangsungkan di antara seorang laki-laki dan perempuan yang memeluk agama yang sama dan tetap terus seagama sampai perkawinannya berakhir, tidak menimbulkan persoalan hukum. Persoalan hukum baru timbul manakala setelah dilangsungkannya perkawinan, pihak suami atau isteri melakukan perpindahan agama, dalam hal ini dari agama Islam ke agama non Islam atau murtad. Permasalahannya adalah bagaimana akibat hukumnya terhadap status perkawinan, apakah murtad tersebut dapat dijadikan alasan untuk membubarkan perkawinan Berta lembaga peradilan mana yang berwenang mengadili kasus perceraian yang diakibatkan murtadnya suami atau isteri. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Tape penelitian yang digunakan, dilihat dari sudut bentuknya adalah penelitian evaluatif. Dari sudut penerapannya, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian berfokus masalah. Dalam pandangan Islam, murtadnya suami atau isteri menyebabkan perkawinan menjadi fasakh (batal) dengan sendirinya. Perpindahan agama atau murtad yang dilakukan suami atau isteri menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam dapat dijadikan alasan untuk membubarkan perkawinan. Mengenai lembaga peradilan yang berwenang mengadili kasus perceraian karena murtadnya suami atau isteri, berdasarkan asas personalitas keislaman, adalah Pengadilan Agama. Untuk menentukan asas personalitas keislaman, bukan didasarkan atas agama yang dianut pada saat sengketa terjadi, tetapi oleh faktor dasar hukum yang menjadi landasan ikatan pada saat hubungan atau ikatan hukum berlangsung."

"Perkawinan menyangkut hubungan antar manusia. Namun masalah perkawinan bukan hanya sekedar masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan, tapi juga merupakan masalah dan perbuatan keagamaan dan hukum. Masyarakat lewat penguasa negaranya masing-masing mengatur norma-norma hukum bagi perkawinan di antara warganya. Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Negara Indonesia menjamin kebebasan beragama bagi penduduknya (Pasal 29 Undang-Undang Dasar). Prinsip kebebasan beragama tersebut ditafsirkan juga oleh sebagian orang sebagai kebebasan untuk pindah agama. Perkawinan yang dilangsungkan di antara seorang laki-laki dan perempuan yang memeluk agama yang sama dan tetap terus seagama sampai perkawinannya berakhir, tidak menimbulkan persoalan hukum. Persoalan, hukum baru timbul manakala setelah dilangsungkannya perkawinan, pihak suami atau isteri melakukan perpindahan agama, dalam hal ini dari agama Islam ke agama non Islam atau murtad. Permasalahannya adalah bagaimana akibat hukumnya terhadap status perkawinan, apakah murtad tersebut dapat dijadikan alasan untuk membubarkan perkawinan serta lembaga peradilan mana yang berwenang mengadili kasus perceraian yang diakibatkan murtadnya suami atau isteri. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Tipe penelitian yang digunakan, dilihat dari sudut bentuknya adalah penelitian evaluatif. Dari sudut penerapannya, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian berfokus masalah. Dalam pandangan Islam, murtadnya suami atau isteri menyebabkan perkawinan menjadi fasakh (batal) dengan sendirinya. Perpindahan agama atau murtad yang dilakukan suami atau isteri menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam dapat dijadikan alasan untuk membubarkan perkawinan. Mengenai lembaga peradilan yang berwenang mengadili kasus perceraian karena murtadnya suami atau isteri, berdasarkan asas personalitas keislaman, adalah Pengadilan Agama. Untuk menentukan asas personalitas keislaman, bukan didasarkan atas agama yang dianut pada saat sengketa terjadi, tetapi oleh faktor dasar hukum yang menjadi landasan ikatan pada saat hubungan atau ikatan hukum berlangsung."

"Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara agama saja atau hanya di depan pemuka agama. Persoalan mengenai perkawinan siri memang masih menimbulkan pro dan kontra. Satu pihak ada yang beranggapan perkawinan seperti itu boleh saja dilakukan, di pihak lain meragukan ke absahannya. Sistem hukum Indonesia tidak mengenal adanya istilah perkawinan siri serta tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan siri dalam sebuah peraturan. Namun, secara umum, istilah ini diberikan bags perkawinan yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Bagaimana status perkawinan siri dimata Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta akibat hukumnya terhadap istri yang dinikahi dan anak yang dilahirkan di dalam perkawinan siri, merupakan masalah yang diteliti dalam tulisan ini.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis. Perkawinan siri menurut. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perkawinan yang tidak sah, karena perkawinan jenis ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan perkawinan. Sedangkan akibat hukum terhadap istri, istri bukan merupakan istri sah dan karenanya tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami serta tidak berhak atas harta gono-gini dalam hal terjadi perpisahan. Terhadap anak, statusnya menjadi anak luar kawin dan karenanya ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta sewaktu-waktu ayahnya dapat menyangkal keberadaan anak tersebut, selain itu ia tidak berhak atas nafkah hidup, biaya pendidikan, serta warisan dari ayahnya. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) mengenai sahnya perkawinan dan kewajiban pencatatan perkawinan sebaiknya dituangkan ke dalam satu pasal dan bagi yang ingin melakukan perkawinan tersebut dianjurkan untuk mengurungkan niatnya serta bagi yang telah melakukannya dianjurkan untuk mencatatkan perkawinan dengan itsbat nikah atau melakukan perkawinan ulang dan bagi yang non-Islam dianjurkan untuk melakukan perkawinan ulang."

"Dalam perkawinan tentu akan timbul apa yang dinamakan harta dalam perkawinan. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan, harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Selain harta benda, perkawinan juga menimbulkan utang, bisa berupa utang bersama, utang suami atau utang istri. Utang yang dibuat semasa hidup bisa menjadi warisan yang ditinggalkan oleh salah satu pihak dalam perkawinan. Apabila harta yang ditinggalkan cukup untuk melunasinya maka persoalan selesai. Namun bila yang terjadi adalah keba1ikannya, tentu akan menimbulkan masalah. Demikian juga yang terjadi dalam kasus yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusannya Nornor 2574 K/Pdt/2000. Dalam Putusannya MA menyatakan bahwa pelunasan utang pewaris hanyalah sebesar harta yang ditinggalkannya. Sedangkan harta bawaan dari pasangan yang ditinggalkan bukanlah merupakan harta peninggalan sehingga tidak bisa dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis analitis dan metode yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif."

"ABSTRACTPegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara dan contoh teladan bagi masyarakat, sehingga pengaturan bagi Pegawai Negeri Sipil tidak hanya mengenai lingkup profesinya saja namun juga pengaturan hingga lingkup pribadinya. Ketika Pegawai Negeri Sipil ingin melakukan perceraian, maka harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Pemerintah yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Atas Perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya ketentuan tersebut, penulis akan meneliti apakah akibat perceraian Pegawai Negeri Sipil dengan pasangannya sudah sesuai penerapannya atau masih terdapat kekurangan dalam pelaksaannya melalui studi kasus pada Putusan Nomor 457/PDT/2015/PT.MDN. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penulis mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber terkait. Dalam akhir skripsi, disimpulkan bahwa prosedur pembagian gaji pasca perceraian oleh Pegawai Negeri Sipil kepada mantan istri serta anaknya bersifat wajib dengan pembagian 1/3 (sepertiga) bagian bagi masing-masing para pihak sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dan secara penerapannya masih terdapat kekurangan karena adanya ketentuan pengecualian yang tercantum di dalam Surat Edaran Kepala BAKN No. 48/SE/1990 pada Bab II angka 15 yang tidak digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara tersebut. Sehingga diharapkan bagi Hakim agar dapat menggali lebih dalam ketentuan yang sudah ada dan bagi Pegawai Negeri Sipil agar lebih aktif dalam menerapkan prosedur pembagian gaji yang telah ditentukan.

---

ABSTRACTCivil Servants are the State Apparatus and exemplary role model of the people in the nation, thus the regulation of Civil Servants is not only in a scope of their profession but also into their personal scope. When a Civil Servant had a divorcement, they have to follow the procedure based on Government Regulation No. 45/1990 as the amendment to Government Regulation No. 10/1983 about Marriage and Divorce Consent for Civil Servants. With those regulations, author would examine whether the actual fact of the implementation in real life has already in accordance with the legal consequences of the Civil Servants divorcement with their partners or there are still shortcomings through Case Study of High Court Decision No. 457/PDT/2015/PT.MDN. By using a normative-juridical method, author collected data through library-studies and did interviews with related and relatable sources. At the end of the thesis, author can conclude that the procedure of distributing salaries after divorcement by Civil Servants to ex-wives and their children was compulsory by dividing 1/3 (one third) part of each parties as stated in Article 8 paragraph (1) and (2) Government Regulation No. 10/1983 and there are still shortcomings in its implementation due to the exclusion provisions listed in the Letter of the Head of BAKN No. 48 / SE / 1990 in Chapter II number 15 that were not used by the Judge when making the decision of the case. Hopefully near in the future, it is expected for the Judge to know better to these existing provisions and for Civil Servants to be more active in implementing predetermined salary distribution procedure."