Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 143606 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ade Aryani
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas peranan informed consent dan counseling dalam perjanjian layanan medis antara dokter dan pasien pengidap HIV/AIDS ditinjau dari hukum perikatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari penelitian ini diketahui beberapa perundang-undangan yang berlaku sekarang serta peranan informed consent dan counseling bagi pasien HIV/AIDS adalah sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian layanan medis antara dokter dan pasien pengidap HIV/AIDS. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan dan bersifat deskriptif yang memberikan gambaran dan menguraikan keadaan atau fakta mengenai permasalahan informed consent dan counseling serta HIV/AIDS. Analisa dalam penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif.

ABSTRACT
This thesis discusses the role of informed consent and counseling in medical services agreements between physicians and patients living with HIV/AIDS commitments in terms of law and regulations which currently regulate it. From this research it was concluded some of current regulations that regulate informed consent and the role of informed consent and counseling for patients living with HIV/AIDS as one of the legal conditions of medical services agreements between physicians and patients living with HIV/AIDS. The method used in this research is the literature research method which provides an overview and describes the circumstances or facts about the problems of informed consent and counseling. This research in this thesis was using qualitative data analysis."
Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2010
S21472
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
D. Veronica Komalawati
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
344.041 2 VER p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
D. Veronica Komalawati
Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
344.041 2 VER p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Timotius Senopati Agastya Prakosa
"Skripsi ini membahas mengenai peran informed consent pada perjanjian medis dalam Hukum Perjanjian. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai definisi informed consent, perjanjian medis dan keberlakuannya sesuai dengan Hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Tujuan penulisan karya tulis ini adalah agar setiap orang dapat paham bahwa saat pasien datang ke dokter untuk berobat, pasien tersebut telah melakukan perjanjian medis dengan dokter. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain eksplanatoris. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar penyampaian informasi keadaan kesehatan pasien disampaikan dokter dengan jelas dan komunikasi pihak pasien dan dokter harus terjalin baik. pihak pasien harus sadar bahwa perjanjian medis adalah perjanjian melakukan usaha bukan perjanjian hasil.
This thesis is to take up the role of informed consent of medical contract in law of agreement. As the matter subjects are both definitions of informed consent as well medical contract and the enforceability corresponding to Law of Agreement in Indonesia. The purpose of this paper is that everyone can understand that when patients come to doctor for treatment, the patient has made a medical agreement with a doctor. Also, writer did research on the application of informed consent of medical contract in internist practice. During the research, method used is qualitative with explanatory design. As the outcome is advice on delivering vivid information from doctor to patient and good communication between both parties. Patient must realize that medical contract is NOT a result contract, but an attempt contract."
Depok: Universitas Indonesia, 2012
S43854
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Hasan
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai persetujuan tindakan medis (informed consent) pada keadaan gawat darurat dan tanggung jawab dokter yang tidak memberikan informasi setelah dilakukan tindakan medis pada pasien dalam keadaan darurat berdasarkan Hukum Perjanjian. Hal-hal yang dibahas ialah bagaimana informed consent pada pasien dalam keadaan normal, bagaimana informed consent pada pasien dalam keadaan, serta tanggung jawab hukum seorang dokter yang tidak memberikan informasi setelah dilakukan tindakan medis pada pasien dalam keadaan darurat. Metodoligi penelitian yang digunakan penulis ialah yuridisnormatif, dengan sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.
Hasil penelitian ini ialah (1) pasien pada keadaan normal informed consent diwajibkan setelah pasien mendapatkan informasi yang cukup, sedangkan jika dalam keadaan darurat tidak diwajibkan tetapi setelahnya tetap wajib diberikan informasi kepada psienjika sudah sadar, (2) bahwa tanggung jawab dokter dapat pribadi, tetapi jika ia bekerja pada rumah sakit berdasarkan teori central responsibility, atau tanggung jawab terpusat oleh rumah sakit, maka rumah sakit yang bertanggung jawab. Dalam hal ini penulis berpendapat jika ada sengketa diantara pasien dan dokter atau rumah sakit baiknya dilakukan mediasi agar tidak ada ketakutan pada masyarakat untuk berobat ke dokter.

ABSTRACT
This thesis concentrates to the informed consent of emergency terms and conditions, and the responsibility of a doctor in which did not giving information of medical act to emergency patient is based on Testament Law. The subject concentrations are how the informed consent to patient in normal conditions, how the informed consent to patient in emergency conditions, and liability within the doctor whose not giving any information of medical act to emergency patient. Methodology of Research that writer used is juridical-normative, and data resource is taken from literature study.
This research results to: (1) patients in normal conditions, in which informed consent is an obligation to determine enough information for patient afterwards, whilst in emergency conditions the informed consent is not an obligation hence in conscious patient must being informed. (2) a doctor is responsible as personal liability, otherwise when he worked to a hospital the liability is using based to central responsibility theory or the responsibility is centralized to hospital and liability as corporate. In this case writer contended any dispute amongst patient, doctor and hospital as a corporate would be better to determine towards mediations, in order to avoid a phobia or paranoia may cause by medical treatment in the society."
2015
S57785
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Desriza Ratman
"Legal aspects of informed consent in medical treatment in Indonesia."
Bandung: Keni Media, 2018
344.041 DES a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Desriza Ratman
"Legal aspects of informed consent in medical treatment in Indonesia."
Bandung : Keni Media , 2013
344.041 DES a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Rumah Sakit Pusat Pertamina; FKUI, 1991
344.041 2 INF
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Adrian
"Bunuh diri merupakan kegawatdaruratan psikiatri yang lazim ditemukan pada pasien HIV/AIDS dan dihubungkan dengan berbagai faktor. Namun, studi ini belum pernah dilakukan di Indonesia, padahal studi ini penting untuk diteliti untuk menentukan faktor-faktor yang harus diintervensi sehingga terbentuk pelayanan yang optimal terhadap pasien HIV. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ide bunuh diri dengan faktor-faktor yang memengaruhinya pada pasien HIV/AIDS. Metode penelitian adalah dengan cross-sectional. Subjek dikumpulkan sebagai sampel menggunakan teknik consecutive sampling. Kriteria inklusi adalah orang dewasa berusia 18-65 tahun dengan diagnosis HIV/AIDS yang sedang menjalani pengobatan ARV di Poliklinik Khusus HIV/AIDS RSCM. Analisis data bivariat menggunakan uji Chi-square dan Fisher exact test, serta analisis multivariat menggunakan uji regresi logistik. Dari total 86 subjek, 20 23,3 diantaranya memiliki ide bunuh diri. Melalui uji Chi-square, hubungan terbukti bermakna pada 5 variabel, yaitu depresi p=0,000, ansietas p=0,001, tidak menikah p=0,007, jumlah CD4.
Suicide is a psychiatric emergency commonly found in HIV AIDS patients and is associated with various factors. However, this study has not been conducted in Indonesia. Besides, this study is important to determine the factors which must be intervened to establish optimum service for HIV AIDS patients. The aim of this study is to find the association between suicidal ideation and its determinant factors in HIV AIDS patients. Observational study with cross sectional method was conducted. Samples were collected using consecutive sampling technique. The inclusion criteria were adults aged 18 65 with HIV AIDS diagnosis and currently undergoing ARV treatment at Poliklinik Khusus HIV AIDS RSCM. Univariate analysis was performed using Chi square and Fisher exact test, while multivariate analysis was performed using logistic regression test. Of the total 86 subjects, 20 23.3 had suicidal ideation. Chi square test proved significant association on 5 variables depression p 0,000, anxiety p 0,001, being unmarried p 0,007, CD4 count."
Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siregar, Brigitta Eva Sonya
"Informed consent merupakan sebuah pondasi sebelum memulai tindakan medis, sebab ia memberikan manfaat perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian medis, diantaranya penghormatan hak pasien sebagai individu dan sebagai bukti izin yang memberi kewenangan bagi dokter untuk melakukan tindakan medis. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif, dimana Penulis membahas pengaturan serta implementasi dari informed consent sebagai perlindungan hukum bagi dokter dan pasien melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 864/PDT.G/2019/PN JKT.BRT. Bentuk penelitian adalah yuridis-normatif membahas asas dan norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan data sekunder sebagai hasil dari studi kepustakaan dan hasil wawancara kepada narasumber. Dari penelitian ini, ditemukan fakta bahwa pasien yang mendapat tindakan medis, tidak selamanya datang dalam keadaan sadar. Terhadap pasien sadar yang sudah diberikan informed consent juga ditemukan kendala, yakni bagaimana jika terjadi perbedaan antara diagnosis dan kenyataan pada saat tindakan sehingga perlu dilakukan tindakan life saving, hingga perluasan operasi yang sulit didapat jika keadaan pasien tidak sadar. Selain itu penelitian ini juga menemukan adanya inkonsistensi dalam penerapan tanggung jawab rumah sakit terhadap personalianya dalam hal terjadi sengketa medis yang melibatkan informed consent. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan pengenyampingan informed consent dalam life saving yang diatur Pasal 4 Permenkes 290/MENKES/Per/III/2008 pada praktiknya masih ditemukan kendala karena sulitnya pembuktian, dan berpotensi terjadi sengketa medis. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah kepada pemerintah terkhusus Kementerian Kesehatan agar membuat aturan yang mengharuskan pihak dokter untuk melakukan diskusi kepada sejawat dan/atau meminta persetujuan direktur rumah sakit, dalam hal akan melakukan tindakan medis kedaruratan yang bersifat invasif dan mempengaruhi hidup pasien. Saran ini dimaksudkan agar kedepannya posisi dokter menjadi aman dan pihak pasien mendapat opini tambahan yang menguatkan alasan dari tindakan dokter.

Informed consent is a foundation before starting medical action because it provides the benefits of legal protection for the parties to the medical agreement, including respect for patient rights as individuals and as proof of permission that authorizes doctors to carry out medical actions. This type of research is descriptive and prescriptive, in which the author discusses the arrangement and implementation of informed consent as legal protection for doctors and patients through analysis of the West Jakarta District Court Decision No. 864/PDT.G/2019/PN JKT.BRT. The form of research is juridical-normative discussing the principles and norms regulated, using secondary data and the results of interviews with source person. From this study, it was found that patients who received medical treatment did not always come conscious. Obstacles were also found for conscious patients who had given informed consent, namely what if there was a difference between the diagnosis and the reality at the time of the procedure so that life saving measures were necessary, to the extent of surgery which is difficult to obtain if the patient is unconscious. In addition, this study also found inconsistencies in the implementation of hospital responsibilities towards its personnel in the event of a medical dispute involving informed consent. This study concludes that the provision for waiver of informed consent in life saving regulated in Article 4 of the Permenkes 290/MENKES/Per/III/2008 in practice still encounters obstacles due to the difficulty of proving, and the potential for medical disputes to occur. The advice that can be given from this research is for the government, especially the Ministry of Health, to make rules that require doctors to hold discussions with colleagues and/or seek approval from the hospital director, in terms of carrying out emergency medical procedures that are invasive and affect the patient's life. This suggestion is intended so that in the future the doctor's position will be safe and the patient will receive additional opinions that strengthen the reasons for the doctor's actions."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>