Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya kasus-kasus perusahaan investasi agribisnis yang bangkrut dan tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dengan para investornya, diantaranya kasus PT QSAR dan PT ASHD yang sampai saat ini belum ada putusan penyelesaiannya. Adapun pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian ini adalah mengenai bagaimana hubungan hokum antara investor dengan pengelola usaha agribisnis dilihat dari hokum perikatan, tindakan atau hal apa saja dari pengelola agribisnis yang dikategorikan sebagai wanprestasi, mengapa pengelola agribisnis seringkali lalai dan sejauh mana direksi dapat diminta pertanggungjawabannya. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif dan analitis, dan data yang diperoleh diolah secara kualitatif. Pada akhirnya penelitian ini berkesimpulan bahwa hubungan hukum antara pengelola perusahaan agribisnis dengan investornya adalah hubungan antara debitur dengan kreditur pada perjanjian pinjam-meminjam uang, dimana tidak ada kepemilikan saham perusahaan oleh investor. Sehingga apabila perusahaan tidak mengembalikan modal investor berikut keuntungan bagi hasil yang dijanjikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati, maka perusahaan agribisnis tersebut dapat dituntut dengan gugatan wanprestasi baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya. Direksi perusahaan dapat dituntut pertangungjawabannya bahkan sampai harta pribadinya asalkan sesuai dengan ketentuan UUPT Nomor 1 tahun 1995 karena adanya indikasi prinsip semifiduciary duty dalam undangundang ini, dimana tanggung jawab direksi lebih dari hanya sekedar tugas kepedulian biasa dan dapat dilihat dalam hal pengambilan resiko bisnis."

"Dalam sistem mekanisme pasar yang tidak diintervensi, menerapkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan pada sub sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Indonesia bukanlah sesuatu yang secara sukarela akan dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Sebagai sumber penerimaan negara yang cukup besar, Sub Sektor Migas yang merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, pengelolaannya perlu diatur sedemikian rupa agar berkelanjutan (sustainable) dengan tetap memperhatikan lingkungan sekitarnya. Dengan menghilangkan eksternalitas biaya pada Sub Sektor Migas melalui internalisasi akan merombak struktur yang disinsentif ini sehingga nantinya akan mendukung Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan di Indonesia.

---

In a system of market mechanisms that did not intervene, applying Sustainable Development and Environmentally Principle in Oil and Gas Sub-Sector in Indonesia is not something that will voluntarily conducted by Contractor of Cooperation Contract. As a source of respectable state revenues, Oil and Gas Sub-Sector which is a source of non-renewable natural resources, its management should be regulated in such a way as to be sustainable by taking into account the surrounding environment. By eliminating the externality costs of Oil and Gas Sub-Sector through internalization of the disincentives to restructure this so that later will support the Sustainable Development and Environmentally Principle in Indonesia."

"Penelitian bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian leasing pada umumnya dan masalah wanprestasi lessee pada khususnya. Penulis mempergunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan teknik wawancara. Wanprestasi merupakan kelalaian debitur yang tidak melakukan apa yang dijanjikan akan dilakukan. Debitur, dalam hal ini lessee, sengaja lalai atau sengaja tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian leasing.Secara umum, bentuk wanprestasi lessee ada tiga macam: Pertama lessee tidak membayar harga pada tanggal yang telah ditentukan. Kedua, lessee tidak membayar denda atas keterlambatannya membayar sewa atau terlambat membayar denda itu. Ketiga, lessee melakukan tindakan-tindakan yang dilarang dalam perjanjian leasing. Untuk menyelesaikan masalah ini, lessor dapat menempuh tiga alternatif yaitu: Pertama, melalui negosiasi. Kedua, damai melalui arbiter. Ketiga, melalui pengadilan.Dalam praktek, masih banyak kasus wanprestasi lessee yang tak tidak dapat diselesaikan secara tuntas. Hal ini karena sampai sekarang belum ada undang-undang yang khusus mengatur masalah leasing. Penulis menyarankan agar pemerintah Indonesia membentuk undang-undang mengenai leasing. Undang-undang yang baru nanti hendaknya mencakup aspek-aspek leasing secara lebih luas serta dapat memberikan dorongan bagi pengembangan industri leasing pada waktu yang akan datang."

"Bank Syariah yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsipprinsip syariah, seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai lembaga intermediasy (intermediary institution), yaitu mengerahkan dana dan mengeluarkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.Perbedaan utamanya adalah bahwa Bank Syariah melakukan kegiatannya tidak berdasarkan bunga (interest free) melainkan berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (profit and loss sharing principle atau PLS Principle).Beberapa permasalahan yang penting untuk diketahui adalah berkaitan dengan pengaturan tentang transaksi perbankan syariah di 'Indonesia, khususnya tentang perjanjian pembiayaan bagi hasil menurut prinsip syariah (mudharabah), mekanisme kerja dalam praktek perjanjian pembiayaan bagi hasil (mudharabah) yang dijalankan oleh Bank Syariah di Indonesia, dan hubungan hukum antara Bank Syariah dengan nasabahnya dalam perjanjian pembiayaan bagi hasil yang dirasakan belum memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang maksimal.Penulisan tesis yang berjudul "Tinjauan Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Syariah" dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu didasarkan pada studi kepustakaan dan studi lapangan dengan pendekatan deskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pengaturan masalah perjanjian pembiayaan bagi hasil didasarkan pada Undang-undang Perbankan, KUH Perdata dan Peraturan Bank Indonesia. Sedangkan mekanisme kerja dan hubungan hukum antara para pihak didasarkan pada azas kebebasan berkontrak (freedom of contract).Dalam tesis ini penulis mengusulkan agar dibuat pedoman tentang perjanjian pembiayaan bagi hasil ol.eh Bank Indonesia bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional serta segera dibuat Undang-undang tentang Bank Syariah sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para Pihak yang melakukan kegiatan perbankan syariah, khususnya dalam perjanjian pembiayaan bagi basil (mudharabah)."