Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sengketa hibah yang berubah status menjadisengketa kewarisan yang terjadi terhadap keluarga besar H.Tjolleng Dg. Marala dimana anak-anaknya antara lain Hj.St. Khalijah Dg. Bau, Hj. St. Aisyah Dg. Tayu, , HadollahDjunaidy T. Yusuf, Hj.Hatidjah Dg Taunga telah menggugatsaudaranya, Drs. Hamat Yusuf melalui putusan tingkatKasasi No. 47/K/AG/2001 telah memberikan pertimbanganbahwa hibah yang telah diberikan oleh orang tua merekaharus dijadikan satu dengan harta yang masih utuh/belumdibagi oleh orang tua mereka menjadi harta peninggalan(warisan) yang kemudian harus dibagi menurut HukumKewarisan Islam. Hal ini sangat bertentangan dengan surathibah yang telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihakdimana surat pemberian (hibah) itu telah sah dan mengikatsecara hukum. Disamping itu sangat bertentangan dengankonsep waris dan hibah itu sendiri, dimana waris merupakanharta yang mutlak akan beralih kepemilikannya kepada ahliwaris apabila pewaris meninggal dunia dan hibah merupakanpemberian benda kepada orang lain oleh pemilik mutlaknyapada saat pemberi hibah masih hidup tanpa mengharapkansuatu imbalan"

"Perkawinan merupakan salah satu hal penting yang dibutuhkan dalam setiap kehidupan manusia. Setiap manusia membutuhkan pasangan untuk meneruskan keturunan dan juga meningkatkan taraf hidupnya. Dengan adanya perkawinan ini tentunya memiliki akibat hukum terhadap beberapa aspek salah satunya terhadap harta perkawinan antara pasangan suami dan istri. Dengan adanya perkawinan yang sah, antara suami dan istri tersebut jadi memiliki harta bersama yang mana harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan. Dalam meningkatkan taraf hidup kehidupan, banyak pasangan suami istri melakukan pinjaman kepada pihak ketiga dengan melakukan perjanjian kredit dan menjaminkan surat-surat berharga atau harta benda yang dimilikinya. Penjaminan atas perjanjian kredit yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut tidak jarang yang menggunakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Salah satu objek yang sering dijaminkan adalah tanah dan bangunan yang dikategorikan sebagai harta bersama dan dijaminkan menggunakan Jaminan Hak Tanggungan. Perjanjian Jaminan Hak Tanggungan ini yang dijaminkan adalah hak atas tanah yang dapat berupa bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada dan merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut. Pembebanan atas Jaminan Hak Tanggungan tersebut secara tegas dan diikat menggunakan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris PPAT dan disetujui oleh kedua belah pihak antara debitur dan kreditur.

---

Marriage is one of the important aspects needed in every human life. Every individual requires a partner to continue the lineage and also to improve their standard of living. With the existence of marriage, it certainly has legal consequences on various aspects, one of which is the marital property between husband and wife. Through a valid marriage, the husband and wife share common assets acquired during the marriage. In the pursuit of improving their quality of life, many married couples borrow from third parties through credit agreements, pledging valuable documents or assets they own. The collateral for these credit agreements, undertaken by the married couple, often involves the common assets acquired during the marriage. One commonly pledged item is land and buildings categorized as joint property and pledged using a Deed of Mortgage. This Deed of Mortgage secures rights over the land, including buildings, plants, and creations that exist or will exist and are integral to the land. The encumbrance on the Mortgage Deed is explicitly and legally binding, established through a Deed of Granting Mortgage created by a Notary Public Land Deed Official and approved by both parties, the debtor, and the creditor."

"Wasiat atau testament merupakan akta atau surat yang memuat kehendak terakhir dari pewaris. Kehendak ini dapat juga berupa hibah wasiat (legaat) maupun pengangkatan waris (erfsteling). Hibah wasiat adalah pemberian melalui surat wasiat kepada orang tertentu atas barang tertentu. Pemberian hibah wasiat sering kali menimbulkan permasalahan karena pada saat pembuatan aktanya sering terjadi kesalahan dalam menentukan siapa saja pihak yang memiliki kepentingan terlebih mengenai siapa saja legitimaris yang memiliki legitime portie. Seperti contohnya dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1385 K/Pdt/2012 yang membahas mengenai pelanggaran terhadap kepentingan harta yang sebenarnya memang benar adanya adalah milik tergugat dikarenakan ketidak jelasan kepemilikan pada peraturan yang ada saat itu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder.

---

Testament is deed or letter about the last will of the deceased. The form of the last wills are devided into probate grant(legaat) and erfstelling). Probate Grant (legaat) is grant through the testament for certain people. Probate grant (legaat) often causes any disputes because of the mistakes on determining the interested parties, especially the legitimate heirs who have legitime portie. For example, the case study of The Supreme Court of Republic of Indonesia Judgement Number: 1385 K/Pdt/2012 that discussed the violation of the interests of the real property is true is unclear due to the defendant's possession at the time the existing regulations. The method used in this thesis is normative, the research literature by using secondary data."

"Maraknya pembangunan diberbagai bidang kehidupan menyebabkan tanah menjadi komoditi yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi dan sulit dikendalikan. Kondisi demikian, terutama diakibatkan oleh kebutuhan lahan yang terus meningkat dengan sangat pesat sementara ketersediaannya terbatas sehingga tidak jarang menimbulkan konflik pertanahan. Salah satunya konflik tanah di Pulau Batam antara pihak ketiga yang diberikan hak atas tanah oleh Badan Otorita Batam dengan penggarap lahan setelah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Hak Pengelolaan yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan permasalahan dalam hal pemberian kepada pihak ketiga. Pemberian hak atas tanah di atas Hak Pengelolaan harus mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.

---

The rise of development in varoius fields of life causes land become a commodity that has a high economic value and uncontroled. Such condotions, mainly due to the growing needs of land very rapidly, while availability is limited, so as not frequently lead to conflict over land. For example, land dispute on the Batam Island between third party that given rights of land by the Batam Industrial Development Authority with the tiller, after fulfilling the requirements and procedures established by law. The method used in this research is normative juridical approach. Management Rights were not managed properly can cause problems in terms of providing to a third party. Granting rights of land over management right should follow the procedures and requirements set by the legislation in Indonesia."

"Hak atas tanah dapat diperoleh melalui jual beli, hibah ataupun pewarisan. Adanya dasar kepemilikan hak atas tanah yang berbeda terhadap satu objek yang sama dapat menyebabkan adanya saling klaim hak atas tanah yang merupakan awal adanya sengketa tanah. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini ialah terkait peralihan hak atas tanah melalui hibah yang menimbulkan sengketa antara penerima hibah dan ahli waris serta keabsahan peralihan hak atas tanah melalui jual beli yang dilakukan oleh ahli waris kepada pihak ketiga yang dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 4/PDT.G/2018/PN.Mks juncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 504/PDT/2018/PT.Mks juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/PDT/2020. Bentuk penelitian ini ialah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun metode analisis data yang dilakukan dalam tesis ini bersifat kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam pemberian hibah, perlu memperhatikan pengaturan mengenai status harta benda serta adanya hak ahli waris atas harta peninggalan pewaris yang dihibahkan. Adapun untuk memperoleh kepastian hukum terkait pihak yang berhak atas tanah waris tersebut hendaknya para pihak menyelesaikan perselisihan mengenai waris tersebut pada Pengadilan Agama yang berwenang dalam hal memeriksa, memutus dan mengadili mengenai sengketa waris bagi orang-orang yang beragama Islam. Selanjutnya, perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah yang dilakukan oleh ahli waris melalui jual beli kepada pembeli yang beritikad baik adalah sah selama syarat materiil dan formil telah terpenuhi. Meski diketahui belakangan bahwa penjual bukanlah orang yang berhak maka terdapat perlindungan untuk pembeli yang beritikad baik di mana pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemilik atau penjual tanah yang tidak berhak tersebut.

---

Land rights can be obtained through buying and selling, grants or inheritance. The existence of different basic land rights ownership of the same object can lead to mutual claims of land rights which is the beginning of land disputes. The problems raised in this study are related to the transfer of land rights through grants which cause disputes between grantees and heirs as well as the validity of the transfer of land rights through buying and selling carried out by the heirs to third parties which can be found in the Makassar District Court Decision Number 4 /PDT.G/2018/PN.Mks in conjunction with the Makassar High Court Decision Number 504/PDT/2018/PT.Mks in conjunction with the Supreme Court Decision Number 1206 K/PDT/2020. The form of this research is normative juridical, using a statutory approach and a case approach. The data analysis method used in this thesis is qualitative using secondary data. The results of this study can be seen that in granting, it is necessary to pay attention to the regulation regarding the status of the property and the rights of the heirs to the inheritance of the heirs who are donated. As for obtaining legal certainty regarding the parties entitled to the inheritance land, the parties should settle disputes regarding the inheritance at the Religious Courts which are authorized in terms of examining, deciding and adjudicating on inheritance disputes between Muslim people. Furthermore, the legal act of transferring land rights carried out by the heirs through buying and selling to buyers with good intentions is valid as long as the material and formal requirements have been met. Although it was later discovered that the seller was not the rightful person, there is legal protection for buyers who had a good faith, so the original owner could only file a claim for compensation to the owner or seller of the land who was not entitled."

"Sertipikat Ganda adalah sertipikat-sertipikat yang menguraikan satu bidang tanah yang sama. Faktor-faktor penyebab terjadinya sertipikat ganda, akibat hukum dari tanah yang bersertipikat ganda serta penyelesaian sengketa tanah yang bersertipikat ganda, merupakan pokok permasalahan yang akan ditelaah Penulis dalam tests ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis - normatif. Dengan demikian, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah yang bersertipikat ganda. Permasalahan sertipikat ganda dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurang telitinya petugas pertanahan saat menjalankan mekanisme pengurusan sertipikat tanah, tanah yang bersertipikat ganda tersebut ternyata merupakan tanah yang sedang berada dalam status sengketa atau kesalahan saat pengukuran. Sertipikat ganda menimbulkan ketidakpastian hukum, sebab apabila sertipikat itu digunakan untuk kepentingan tertentu, dapat menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban bagi pemegangnya dan berpotensi merugikan berbagai pihak, serta berpotensi memunculkan sengketa hukum di antara pihak yang terkait. Penyelesaian sengketa tanah yang bersertipikat ganda, dapat dilakukan melalui pengadilan dan di luar pengadilan (negosiasi, mediasi, paksaan, penghindaran, membiarkan saja, dan penyelesaian khusus. Penyelesaian melalui pengadilan ada beberapa kemungkinan, hal tersebut tergantung kepada kesalahan atau cacat pada sertipikat ganda tersebut dan kemauan para pihak. Apabila penyelesaiannya melalui pengadilan, maka bisa melalui peradilan umum (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung), Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Agama. Semua jalur penyelesaian sengketa tersebut akan berrnuara pada pembatalan sertipikat tanah.

---

Double certificate is the certificates to explain is the same of land. Factors the cause of the happening of double certificate, legal consequences of the land have double certificate and also solution of the land dispute have double certificate is problems fundamental to be analyzed the writer in this thesis. Research method the used is method research of the bibliography having the character of yuridis - normatif. Therefore, the aim of this writing is to know solution of the land dispute double certificate. Problems double certificate can because of some factors, that is less accurately of officer of land of moment run the management mechanism certificate land, the land of double certificate the actually is the land is being in dispute status or mistake of measurement moment. Double certificate create uncertainty or law, because when the certificates are used they make unclear about the rights and obligations for his owner and create disadvantages to others when selling-buying on land, and potentially increase law dispute among them. Solution of the land dispute of double certificate, can be done passing the justice and extrajudicial ( negotiation, arbitrary, by force, Avoidance, and special negotiation). Solution through justice there are some possibilities, mentioned depended to mistake double certificate the and willingness of the parties. If his solution through justice, hence can through general court ( District court, High court, and Supreme court, Government Administration Court and Religious Court). All the mention court above will come to disqualify the certificate which does not have the real authority of the law."

"Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pemberian hibah biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Dalam penulisan tesis ini akan dibahas kasus hibah sebagian besar harta yang telah dilakukan oleh orang tua angkat kepada anak-anak angkatnya. Kasus ini menarik perhatian penulis untuk diteliti karena berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (1) penghibahan dibatasi sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta benda yang dimilikinya, kemudian timbullah sengketa antara anak angkat penerima hibah dengan ahli waris yang sah setelah penghibah telah tiada, dan para ahli waris yang sah, menuntut haknya dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Cimahi, Bandung, Hakim memutuskan mengabulkan permohonan penggugat.Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini : 1) Bagaimana hukum Islam mengatur hibah atas sebagian besar harta dari orang tua kepada anak angkatnya ? 2) Apakah sudah sesuai dengan hukum Islam putusan yang diambil Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Januari 2001 Nomor : 342 K/AG/2000 ?.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian bersifat yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan, khususnya bahan hukum primer yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 342 K/AG/2000, tanggal 30 Januari 2000. Hukum Islam mengatur tentang Hibah, yaitu penghibah adalah orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta bendanya kepada prang lain atau lembaga dihadapan 2 (dua) orang saksi, sedangkan penerima hibah harus ada pada saat hibah dilangsungkan, obyek hibahnya harus punya pemberi hibah, sesuatu yang kepemilikannya dihalalkan dalam agama dan disertai ijab dan kabul untuk syarat sahnya hibah. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan hibah yang telah dilakukan dalam kasus di atas tetap sah untuk 1/3 (sepertiga) bagian dan 213 (duapertiga) batal demi hukum, sehingga konsekuensi yuridisnya penerima hibah harus mengembalikan 2/3 (duapertiga) bagian untuk dibagikan kepada para ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam.

---

Hibah (bequest) is gift bestowed by a person to another party, carried out when the person is still living, and the implementation of hibah is usually done during the time the person making the bequest is still alive. In writing this thesis a bequest case will be investigated of the greater part of property by an adopting parent to his adopted children. This case has drawn the attention of the writer for study, because based on the Compilation of Islamic Law Article 210 paragraph (1), a bequest is limited to at the most 1/3 (one third) of the property owned. Afterwards a dispute arose between the adopted children, receivers of the bequest and the legal heirs after the person who had made the bequest had passed away, and the legal heirs claimed their rights by submitting a suit to the Religious Court of Cimahi, Bandung. The judge decided to grant the plaintiffs' request.The main problems to be discussed in this thesis are: 1) How does Islamic law regulates hibah of the greatest part of the property of a parent to his I her adopted child? 2) Is the decision taken by the Supreme Court of the Republic of Indonesia of January 30, 2001, Number 342 K/AG/2000 in accord with Islamic law?The research method applied is the juridical normative research method, focusing on literature research, in particular primary legal material, namely the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 342 /K/AG/2000, dated January 30, 2001. Islamic Law regulates on Hibah, that the person making the bequest should have reached the age of 21 years, has a sound mind, and without any pressure is allowed to bequest at the most 1/3 (one third) of his / her property to another person or institute in front of 2 (two) witnesses, while the bequest receiver should be present during the bequest; the object of bequest should have a person making the bequest, something which ownership is authorized by religion and the bequest should be accompanied by ijab kabul (consent) as a legal prerequisite of the bequest. That the Supreme Court of the Republic of Indonesia has decided that the bequest carried out in this case remains legal for 1/3 (one third) part, while 2/3 (two third) part is void according to law, so that as a juridical consequence the bequest receivers have to return 2/3 (two third) part for division to the legal heirs, is conform the stipulations of Islamic law."

"ABSTRAKTesis ini membahas sengketa tanah di Jakarta Barat antara ahli waris dari pemilik tanah dengan developer. Ahli waris menggugat kepemilikan developer atas sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 4067/Kedoya karena ahli waris membantah telah mengalihkan hak atas tanah kepada pihak lain. Sedangkan developer mendapat hak atas tanah tersebut dari pihak lain berdasarkan akta jual beli yang terjadi tahun 1974. Proses peradilan terjadi dari Pengadilan Negeri sampai dengan Peninjauan Kembali. Akan tetapi Hakim dalam pertimbangannya lebih melihat kepada hasil laboratorium krim Dit.Seres MABES POLRI yang menyatakan bahwa cap jempol pada akta jual beli tahun 1974 adalah tidak sesuai dengan cap jempol asli pembanding, seharusnya hal yang perlu diteliti kebenarannya yaitu surat keterangan waris yang mendasari dibuatnya akta jual beli nomor 0025/1974 dan akta jual beli nomor 0026/1974. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder yang bertujuan untuk menganalisa kebenaran peralihan hak atas tanah yang dilakukan developer dan bagaimana penyelesaian sengketa akibat dari batalnya akta jual beli nomor 0025/1974 dan akta jual beli nomor 0026/1974. Developer yang telah kalah pada peninjauan kembali tidak dapat melakukan upaya hukum, namun untuk dapat mempertahankan hak atas objek sengketa, dapat melakukan negosiasi terhadap ahli waris.

---

ABSTRACTThe purpose of this thesis is to review land dispute in West Jakarta between heirs of the land owner and developer. The heirs sued the developer regarding the ownership of certificate Hak Guna Bangunan number 4067/Kedoya. The heirs denied that they have transferred the ownership of land to other parties. On the other hand, developer got the land ownership from another party based on the deed of sale in 1974. The judicial process was conducted from District Court down to Judicial Review in Supreme Court. When the judge in the court reviewed the result of Laboratory of Dit.Serse MABES POLRI, they found out that their thumbprint on the deed of sale in 1974 was not same with the original thumbprint of the heirs. Therefore, an investigation is necessary to be conducted to identify which names in the inheritance letter that were used create the deed of sale number 0025/1974 and the deed of sale number 0026/1974. This thesis is using method of literature research with legal materials premiere and secondary legal materials. It is aiming to analyze the truth oftransferred the land right from the land owner to developer and to find a solution to solve the dispute which was caused by two deeds of sale. Developer who has lost in Judicial Review will not be able to do any legal actions, but will have to retain the rights of land by negotiating it with the heirs."