Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai iklan Telkomsel BlackBerry Internet Service Paket Unlimited yang diduga melanggar ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen dan periklanan karena memberikan dan menyampaikan informasi secara tidak jelas (menyesatkan). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Berdasarkan studi diketahui bahwa hingga saat ini pengaturan periklanan di Indonesia terdapat dalam beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa iklan Telkomsel BlackBerry Unlimited tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Etika Pariwara Indonesia.

---

This thesis is discussing the alleged violation done by Telkomsel BlackBerry advertisement against the consumer's protection and advertisement law for the delivery of vague and ambiguous (misleading) information. In this study, the authors use the method of normative research with the data gathered from field research and literature studies. According to this study, it is known that until today, the regulation on advertisement in indonesia are scattered in number of different legislation. Another result from the study reveals that Telkomsel BlackBerry Unlimited Advertisment is not in accordance with the provisions contained in the 1999 consumers protection law and advertisement ethics law."

"Penjualan Sepeda Motor yang dibeli secara angsuran pada prakteknya terkadang terjadi pertentangan di mana Kreditur menerapkan ketentuan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada perjanjiannya, sedangkan Debitur yang juga bertindak selaku konsumen yang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketika kedua Peraturan perundang-undangan tersebut berbenturan, permasalahan yang timbul adalah Apakah Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat efektif diberlakukan untuk mengatur penjualan barang secara cicilan dengan mempergunakan lembaga fidusia dalam perjanjian kreditnya?, Bagaimanakah Pertimbangan Majelis Arbritrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memutuskan perkara sengketa antara pelaku usaha dan konsumen?, Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. No. 117PK/ Pdt.Sus/2009?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer. Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan metode kualitatif. Lembaga Jaminan Fidusia dapat berlaku efektif pada penjualan sepeda motor secara angsuran apabila memenuhi ketentuan di dalam Undang-undang Jaminan Fidusia sehingga memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur. Tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Kreditur bukanlah perbuatan melawan hukum dan bukan pelanggaran Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagaimana Putusan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen dalam putusannya Nomor 03/P3K/2007. Hakim Peninjauan Kembali melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 117PK/Pdt.Sus/2009 seharusnya menyatakan menolak alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali (Kreditur) berdasarkan pada Perjanjian yang dibuat oleh Debitur dan Kreditur tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, bukan berdasarkan pertimbangan itikad baik Debitur. Perusahaan Pembiayaan harus menggandeng Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, biaya pendaftaran Jaminan Fidusia yang relatif mahal dapat dilakukan secara kolektif. Debitur juga harus membaca klausula asuransi agar ia benar-benar menjaga Objek Jaminan Fidusia. Ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata harus ada dalam perjanjian agar tidak terjadi tindakan sepihak. Agar tidak terjadi penyelesaian sengketa yang berbelit, maka para pihak harus beritikad baik dalam melaksanakan penyelesaian sengketa secara non litigasi dan dalammelaksanakan hasil perdamaiannya tersebut.

---

Motorcycle sales are purchased in installments, in practice sometimes there is a contradiction in which the creditor to apply the provisions of Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Warranty to the pact, while the Debtor also act as consumers are protected by the provisions of Law No. 8 1999 on Consumer Protection. When both laws and regulations are in conflict, the problems that arise are Law No. Is. 42 of 1999 on Fiduciary Warranty can be effectively applied to regulate the sale of goods on installment using fiduciary institution in the loan agreement?, How Arbritrase Advisory Council Consumer Dispute Settlement Board (BPSK) decide in disputes between business and consumers?, How to judge the consideration of the Award No Supreme Court. No. 117PK / Pdt.Sus/2009?.

The research method used is the method of juridical normative research is a study of secondary data using primary legal materials. Analysis of the data obtained is done by qualitative methods. Institute for Fiduciary Warranty to be effective in motorcycle sales in installments if they meet the provisions in the Act Fiduciary Warranty those providing legal certainty for creditors and debtors. Foreclosure actions by lenders is not a tort and not breach the Consumer Protection Act as the Dispute Settlement Body ruling in its decision No. 03/P3K/2007 consumers.

Judges Review by Supreme Court Number 117PK/Pdt.Sus/2009 should reject the reasons stated Applicant Review (Creditors) based on the agreement made by the debtor and creditors have no power eksekutorial, not based on good faith consideration of the Debtor. Funding must be notary public holding company in the manufacture of fiduciary deed, registration fees are relatively expensive fiduciary who can do collectively. Debtors must also read the insurance clause that he actually keep Attraction fiduciary. The provisions of Article 1266 Civil Code must exist in the agreement to avoid unilateral action. To avoid complicated dispute settlement, the parties have good faith in implementing non-litigation dispute resolution and in implementing the peace."

"Karya tulis kali ini membahas tentang kedudukan pelaku usaha dan konsumen yang tidak seimbang sehingga konsumen berada pada posisi yang lemah. Pelaku usaha sebagai produsen maupun distributor kurang bertanggungjawab terhadap konsumen. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai kasus yang terjadi, salah satunya adalah dugaan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen air bersih PDAM di Jakarta Utara. Penulis ingin membahas pelanggaran ini dapat terjadi apakah disebabkan karena kelemahan peraturan perundang-undangan, edukasi yang kurang diberikan pemerintah kepada masyarakat atau peranan Lembaga Perlindungan Konsemen Swadaya Masyarakat kurang optimal.

---

This paper discusses about the position between businessman and consumers that are not balance, which is consumer is in the weak position. Businessman as manufacturers and distributors are less responsible for the consumers. This is evidenced by the variety of cases, one suspected concerning violation of consumer rights in pure water in North Jakarta by PDAM Jakarta. The author would like to discuss this suction pulse occur whether due to weakness of the legislation, less education given by the role government to the public, or the role of NGOs Consumer Protection less than optimal."

"Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sudah lebih dua tahun diundangkan, tetapi masih bersifat utopia. Posisi tawar konsumen masih tetap tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah dibandingkan korporasi pelaku usaha Beberapa hal menarik perhatian peneliti untuk melakukan studi! penelitian ini. Pertama, perhatian hukum pidana yang bersifat ultimum remedium terhadap korban, kini mulai beralih bersifat primum remedium. Kedua, tindak pidana korporasi, dimana konsumen sebagai korbannya, dapat diatasi dengan menerapkan UUPK, meskipun masih terdapat kendala sistemik. Ketiga, keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), seperti YLKI, dapat membantu menyuarakan keinginan para korban dan menghapuskan keterasingan korban dalam sistem peradilan pidana. Keempat, yurisprudensi belum memberikan perspektif perlindungan terhadap korban tindak pidana konvensional, apalagi terhadap korban tindak pidana korporasi. Dalam perspektif perlindungan konsumen, fungsionalisasi hukum pidana menghendaki pengukuran seberapa jauh normanorma, doktrin-doktrin dan lembaga-lembaga hukum sampai kepada tujuan kemanfaatan sosial (Pasal 3 UUPK). Sebagai suatu sistem perlindungan (hukum) terhadap konsumen, UUPK merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Tindak pidana korporasi (corporate crime), dimana konsumen sebagai korbannya, kiranya dapat diatasi dengan menerapkan UUPK. Sesuai asas keamanan dan keselamatan konsumen yang dikedepankan UUPK, perwujudan kepentingan memupuk laba tidak boleh semata-mata dimanipulasi motif "prinsip ekonomi pelaku usaha". Artinya, tak dibenarkan motif semata-mata memupuk keuntungan (laba) dengan mengabaikan asas-asas itu. Sejumlah kasus konsumen sebelum UUPK beriaku, seperti Biskuit Beracun (1989), Mie Instant (1994), dan Tenggelamnya kapal feri KMP Gurita (1996) telah menelan begitu banyak korban konsumen tak berdosa akibat diabaikannya asas tersebut. Peradilan tenggeiamnya kapal feri KMP Gurita telah membangun opini publik bahwa kejahatan itu terjadi karena salahnya para konsumen itu sendiri (blaiming the victim). Posisi konsumen masih tetap terasing. Sementara itu mayoritas responden konsumen (141 responden atau 94,63%) berpendapat keberadaan LPKSM dapat membantu menyuarakan keinginan para korban dan menghapuskan keterasingan korban dalam sistem peradilan pidana. Pendapat serupa juga dikemukakan responden korporasi (12 responden atau 85,7%). Visi yang Iemah tentang penegakan UUPK, tampak dalam kasus halal-haram produk Ajinomoto (2001), dimana tindakan penyidikan yang dilakukan polisi terhadap PT Ajinomoto Indonesia atas tuduhan kiasik Pasal 378 KUHP (tindak pidana penipuan) mendapat campur tangan dari Istana Kepresidenan. Ini semakin menambah potret buram penegakan UUPK, kendati kini produk Ajinomoto tak lagi haram."