Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya pada bidang perbankan. Dewasa ini, bidang pasar modal pun ikut menerima efek dari perkembangan ekonomi syariah tersebut. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya beberapa instrumen obligasi syariah di pasar modal. Namun demikian, hingga saat ini nilai emisi dari obligasi syariah masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan obligasi konvensional. Salah satu kendala yang dihadapi dalam penerbitan obligasi syariah adalah terkait dengan hukum perpajakan Indonesia. Dimana terhadap transaksi obligasi syariah masih dikenakan pajak yang cukup tinggi, sehingga kurang diminati. Selain itu, sosialisasi yang kurang serta peraturan yang kurang memadai juga turut andil menyebabkan kondisinya menjadi demikian. Selanjutnya hingga saat ini di Indonesia belum terdapat instrumen sukuk sebagaimana sedang berkembang di pasar modal internasional. Oleh kalangan ekonomi syariah keberadaan sukuk merupakan salah satu cara untuk menarik dana dari investor luar negeri, khususnya Timur Tengah. Dari penelitian yang dilakukan bahwa terdapat perbedaan dalam penerbitan obligasi syariah ijarah dengan sukuk al ijarah. Terhadap perbedaan tersebut akan menimbulkan kemusykilan apabila konsep sukuk yang berkembang saat ini diterapkan dalam hukum Indonesia. Sehingga diperlukan suatu peraturan perundang-undang yang baru agar dapat mengakomodir penerbitan sukuk di Indonesia. Disamping segala kendala yang dihadapi oleh instrumen obligasi syariah, disisi lain obligasi syariah Indonesia memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Oleh beberapa kalangan kesyariahan dari obligasi syariah Indonesia akan menjadi daya tarik bagi para investor Timur Tengah apabila dibandingkan dengan negara lain. Kemudian, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia merupakan pasar potensial bagi instrumen syariah."

"ABSTRAKObligasi yang diterbitkan di Pasar Modal cukup banyakyang telah disesuaikan dengan perkembangan di masyarakat,yaitu dalam bentuk obligasi syariah. Beberapa pokokpermasalahan yang dibahas dalam tesis ini, yaitu konsepakad Ijarah, Pembiayaan Ijarah, Obligasi Syariah Ijarah,persyaratan penerbitan, struktur transaksi, penggunaanterminologi dan akad syariah serta pemilihan forumpenyelesaian sengketa dalam praktek penerbitannya. Metodepenelitian dalam tesis ini menitikberatkan pada metodekepustakaan dengan metode pendekatan analisis datakualitatif. 'Akad" dalam bahasa Arab berarti perikatan atauperjanjian, sedangkan Ijarah berarti upah, sewa, jasa atauimbalan merupakan bentuk kegiatan muamalah dengan tujuanpengalihan manfaat. Lembaga pembiayaan Ijarah awalnyadikenal pada lembaga keuangan syariah, pada perkembangannyajuga dikenal di Pasar Modal dalam bentuk Obligasi SyariahIjarah ('OSI"). Dalam praktek, prasyarat penerbitan OSIadalah keharusan mendapatkan opini dari Tim Ahli Syariahdan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari DSN-MUI. Strukturtransaksi penerbitan OSI adalah Ijarah (sewa menyewa),sehingga tidak dikenal terminologi/istilah yang berkaitandengan hutang piutang dan riba dalam penerbitan OSI,demikian pula akad yang dipergunakan adalah akad Ijarah.Sedangkan pemilihan forum penyelesaian sengketa dalampenerbitannya adalah Badan Arbitrase Syariah. Sejalandengan berkembangnya transaksi bisnis syariah di PasarModal maka perlu penyesuaian kembali peraturan perundangundangandi bidang Pasar Modal (antara lain Undang-undangNomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal), demikian pulamulai saatnya diberikan pendidikan/kuliah dasar-dasar hukumperikatan Islam kepada calon-calon sarjana hukum sertapengembangan keterampilan bidang hukum bisnis syariah dikalangan praktisi."

"Penerbitan Obligasi Daerah dapat menjadi segua faktor penting bagi Pembangunanvsegua daerah di suatu negara. Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan bagi Daerahvdalam mengembangkan infrastruktur daerah, Obligasi daerah memainkan peranan yang penting ke depan untuk membantu pemerataan pembangunan di daerah-daerah di Indonesia. Dengan dibukanya keran otonomi daerah di Indonesia, memberikan kesempatan untuk propinsi-propinsi di Indonesia untuk menerbitkan obligasi daerah. Bersamaan dengan dibuatnya peraturan yang mengakomodir proses Penerbitan Obligasi Daerah . Peraturan-Peraturan untuk Penerbitan Obligasi Daerah dibuat beradasarkan peraturan pasar modal, dengan berbagai penyesuaian yang diperlukan. Sayangnya belum banyak yang mengetahui mengenai kebijakan ini, yang mana disebabkan oleh kurangnya sosialisasi oleh pemerintah pusat. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat membantu proses Penerbitan Obligasi Daerah di Indonesia. Disamping membrikan keuntungan Penerbitan Obligasi Daerah dapat juga menimbulkan segua marsala baru bagi Pemerintah daerah. Diantaranya tanggung jawab Pemerintah Daerah apabila terjadi gagal bayar dalam Pnerbitan Obligasi Daerah, Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Keterbukaan Publik dalam Penerbitan Obligasi Daerah. Berdasarkan Penelitian ini, kita akan melihat apakah hal-hal tersebut telah diatur dalam peraturan-peraturan yang terkait dalam Penerbitan Obligasi daerah dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang menerbitkan obligasi daerah.

---

Regional Obligation Publication (ROP) can be an important factor in Regional Development in any country. As an Alternative Regional funding source for developing regional infrastructure, Regional Obligation plays an important role in the future to help generating regional development or country.With the Regional Autonomy that applies in Indonesia, gives publish Regional Obligation. Along with the rules that are made to accommodate the Publication from the Publication process up to the stock administration. The complete rules for Regional Obligation Publication have been clearly made based on the effect publication, with necessary adjustments. Unfortunately not many know about this policy which may led from the lack of socialization from the government. With this research, hopefully can bring assistance in the process of the Regional Obligation Publication. Beside giving advantage for regional development, ROP may lead to a new problem for the regional authorities and also investors. The possible problem would be the responsibility from the government if bankruptcy happens. Referring to the research, We will be able to see whether this issue is already included in our code of Law or not. Because this may be abarrier for the ROP in Indonesia."

"Penerbitan dan Penjualan Sukuk Negara Ritel Ijarah Asset To Be Leased seri SR-004 oleh Pemerintah dimaksudkan untuk mencari alternatif pembiayaan APBN dengan menggunakan sumber dana dalam negeri. Terhadap terbitnya Sukuk Negara Ritel Ijarah Asset To Be Leased yang berdasarkan proyek memunculkan permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan Sukuk Negara Ritel Ijarah Asset To Be Leased seri SR.004 dan apakah Sukuk Negara Ritel seri SR.004 benar dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber. Sukuk Negara Ritel seri SR-004 merupakan sukuk yang memiliki Aset SBSN/Underlying Asset berupa proyek pembangunan yang telah dialokasikan pada APBN tahun anggaran 2012. Penawaran Sukuk Negara Ritel Ijarah Asset To Be Leased seri SR-004 dilakukan dengan cara bookbuilding. Imbalan hasil yang diterima oleh investor bersumber dari kontrak sewa, sehingga imbalan hasilnya tetap (fixed) selama tenor sukuk.

---

The issuance and selling of Retail State Sukuk Ijarah Asset To Be Leased series SR-004, is an endeavor of the government to diversify the sources of state budget financing. This research will examine the implementation of Retail State Sukuk Ijarah Asset To Be Leased series SR-004 and analysis of Sukuk towards Islamic principles. This research is examined through normative juridical approach, and will be supported by some interviews. Retail State Sukuk series SR-004 is sharia bond which has underlying assets in the form of infrastructure project has been allocated for state budget fiscal year 2012. Retail State Sukuk Ijarah Asset To Be Leased series SR-004 are offered with bookbuilding method. During the holding period, retail state sukuk investors will receive income on a monthly basis in the form of lease rental, stemming from the beneficial rights of the sukuk assets. The coupons has a fixed rate during the holding period."

"Keputusan Pemerintahan untuk menerbitkan Obligasi Negara Ritel (ORI) pada pertengahan tahun 2006 lalu merupakan salah satu kebijakan moneter yang dikeluarkan dalam rangka menutupi "Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)" yang tidak lain merupakan bentuk lain dari Surat Utang Negara (SUN) yang dijual secara Ritel kepada Publik. Hubungan hukum yang terjadi antara pihak-pihak terkait dalam transaksi Obligasi Negara Retail (ORI), bisa dilihat berdasarkan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh lembaga-lembaga atau organ-organ yang terlibat pada saat terjadinya transaksi ORI. Organ-organ yang terlibat dalam transaksi di pasar perdana meliputi Pemerintah, Bank Indonesia (central registry), Agen Penjual dan Investor. Sedangkan di pasar sekunder, selain organ-organ yang terlibat di pasar perdana ada juga organ-organ lainnya, yang meliputi Bursa Efek Surabaya (BES), Perusahaan Efek, serta Bank Lembaga Kustodian yang merupakan subregistry dari Bank Indonesia. Sedangkan dukungan hukum bisnis terkait dengan kebijakan penerbitan Obligasi Negara Ritel (ORI) oleh pemerintah, meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan kebijakan tersebut, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992) serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Dukungan hukum bisnis yang cukup baik terhadap penerbitan Obligasi Negara Ritel (ORI) merupakan salah satu faktor pendukung kesuksesan penjualan ORI baik itu di pasar perdana maupun di pasar sekunder Oleh karena itu, Pemerintah selaku regulator hendaknya terus memperbaiki dan menambah regulasi-regulasi yang terkait dengan keberhasilan ORI sebagai benchmark investasi masyarakat individual pada umumnya."