Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka pembangunan nasional khususnya pembangunan di bidang ekonomi yang meliputi semua unsur kehidupan ekonomi baik pemerintah maupun swasta, badan hukum maupun perseorangan, pembiayaan merupakan sarana yang mutlak diperlukan. Untuk mewujudkan potensi pembiayaan pembangunan tersebut, dana perkreditan sangat diperlukan dan penting sekali keberadaannya. Untuk itu perlu diatur suatu lembaga jaminan kredit yang manipu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum balk kepada pemberi kredit atau kreditur atau bank maupun kepada penerima kredit atau debitor yaitu Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan hak atas tanah yang diatur dalam Undang Undang Undang Nomor 4 tahun 1996. Sehubungan dengan pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan di Bank NISP, Tbk Kantor Regional II Bekasi Penulis mengemukakan beberapa permasalahan yaitu sejauh mana efektifitas pembebanan Hak Tanggungan dan kendala atau hambatan yang timbul Berta bagaimana cara mengatasinya. Upaya untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan emperis sedangkan data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis berkesimpulan bahwa pembebanan Hak Tanggungan di Bank LISP, Tbk Kantor Regional II Bekasi kurang efektif dan masih terdapat kendala atau hambatan. "

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.' Pengertian tersebut menggambarkan bahwa lembaga perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara, yaitu menyerasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi Pembangunan 2 Peran yang strategis tersebut temtama disebabkan oleh fungsi utama perbankan Indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat. Oleh sebab itu, UU.No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU.No.1O Tabun 1998) menegaskan bahwa bank wajib selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya.Penerapan prinsip kehati-hatian untuk menciptakan bank yang sehat dilakukan sesuai dengan ketentuan BI (Bank Indonesia) selaku pengawas dan pembina yang mengadakan gerak dan kebijakan bank.3 Memperhatikan peran lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka terhadap lembaga perbankan dituntut untuk lebih mengadakan pembinaan dan pengawasan yang efektif, dengan didasari oleh landasan gerak yang kokoh agar lembaga perbankan Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar dan mampu menghadapi persaingan yang semakin bersifat global, mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut kebidang-bidang yang praduktif bagi pencapaian sasaran pembangunan, serta berkembang dengan wajar.Karena fungsi menghimpun dan menyalurkan dana itu erat kaitannya dengan kepentingan umurn, maka perbankan wajib menjaga dengan baik dana yang dititipkan masyarakat tersebut. Dad sudut ini terlihat bahwa bisnis perbankan adalah bisnis yang secara utuh merupakan usaha yang bermodalkan kepercayaan masyarakat; memang di dalam perekonomian yang semakin maju dengan perbankan yang semakin canggih dan modem, dasar-dasar dan landasan kegiatan perbankan tidak pernah berubah, yaitu kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada suatu bank.Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya, baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito dan sebagainya pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir dana-dana masyarakat untuk ditempatkan pada banknya, dengan mana bank tersebut dapat memberikan kredit dan memberikan jasajasa bank lainnya.Adapun pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :1. Bagaimana Syarat-syarat, Hak dan Kewajiban Direksi Bank Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), 2. Undang-Undang No.7 Tabun 1992 Tentang Perbankan (Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998), Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.3. Bagaimana Tanggung Jawab Direksi Bank Akibat Pencabutan kin Usaha Bank.4. Bagaiman Pelaksanaan I Proses Pelimpahan Tanggung Jawab Direksi Menjadi Tanggung Jawab Pribadi."

"ABSTRAKMasalah Pokok Dewasa ini banyak kalangan masyarakat, yang membutuhkan modal untuk usahanya memohon kredit dari bank. Untuk itu diperlukan suatu lembaga jaminan yang dimaksudkan untuk keamanan modal dan kepastian hukum bagi si pemberi modal. Dengan demikian jelaslah bahwa timbulnya jaminan dimaksud adalah sebagai akibat adanya pemberian kredit dan dapat dikatakan bahwa jaminan merupakan syarat mutlak dalam suatu pemberian kredit. Adapun kekayaan seseorang yang dijadikan jaminan dapat di bedakan atas barang barang bergerak, barang-barang tak bergerak dan barang-barang tak berwujud. Pembedaan ini sangat penting diam hal barang-barang tersebut dipakai sebagai jaminan kredit, karena jenis jaminan yang dapat dibebankan tergantung pada. jenis benda yang bersangkutan. Penyediaan kekayaan secara khusus dan debitur membenikan previlege atau kedudukan istimewa bagi kreditur terhadap kreditur lainnya 9 karena penyediaan kekayaan secara khusus tersebut dijadikan jaminan untuk pelunasan semua kredit debitur apabila si debitur/nasabah melakukan wanprestasi karena kesalahannya sendiri, misalnya nasabah tersebut tidak membayar kembali seluruh hutangnya tepat pada waktu yang telah diperjanjikan. Dalam praktek mengenai jaminan kebendaan dalam hal pembenan kredit, sering menimbulkan beberapa masalah, baik mengenal pengaturannya 9 subyeknya, obyeknya dan lain-lain. Methode Penelitian Dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis mencari dan mengumpulkan data-data dengan mempergunakan dua methode penelitian, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun cara tersebut penulis tempuh dengan mengadakan kunjungan ke instansi yang berhubungan dengan materi dari skripsi ini, dan dalam penelitian kepustakaan perulis melakukan beberapa kegiatan yaitu antara lain dengan membaca serta mempelajari berbagai karangan ilmiah/buku-buku ataupun peraturan perundang-undangan yang erat hubungannya dengan hal tersebut di atas. Penemuan-penemuan Bahwa beberapa lembaga jaminan ini dirasakan masih kaku yaitu seperti lembaga jaminan gadai, dimana benda yang dijadikan jaminan diserahkan kepada pihak kreditur, padahal berda yang dijadikan jaminan tersebut sangat diperlukan oleh si debitur untuk segala usahanya, maka dalam praktek masyarakat sering menggunakan lembaga jaminan baru yaitu fiduciare elgendoms overdracht yang dihasilkan oleh yurisprudensi. Disamping itu dengan tidak mengurangi perlunya ada usaha untuk meningkatkan masyarakat pedesaan agar dapat turut serta dalam kegiatan ekonomi modern, namun karena dalam kenyataannya sekarang ini masih ada pembedaan antara masyarakat desa dan masyarakat kota maka penggunaan jaminan yang berupa credietverband masih diperlukan. Berbeda dengan hipotik credietverband hanya dapat diberikan kepada bank-bank milik Negara berdasarkan Keputusan Presiden yaitu Bank Negara Indonesia 46 Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Kesimpulan Seperti diketahui bahwa Hukum Perdata mengenal bentuk bentuk jaminan kebendaan baik untuk benda bergerak maupun untuk benda tak bergerak. Selain itu Hukum Agraria juga mengenal bentuk bentuk jaminan seperti dalam Hukum Perdata tetapi dengan perbedaan-perbedaan yang prinsipil baik dalam pengaturannya, subyeknya maupun dalam obyeknya. Terdapatnya berbagai lembaga jaminan tersebut, ternyata belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hukum dibidang jaminan yang sesuai dengan perkembangan ekonomi dan masyarakat, sehngga menimbulkan berbagal masaiah. Apalagi bila masalah jaminan kebendaan tersebut dihubungkan dengan pemberian kredit, maka adanya pluralisme dibidang pengaturan jaminan kebendaan ini akan menimbulkan masalah yang rumit oleh karena itu dperlukan hukum jaminan yang mampu mengikuti perkembangan aman kepastian hukum."

"Tesis ini membahas tentang praktek take over kredit yang melibatkan peran dan tanggung jawab dari Notaris dan PPAT. Notaris dan PPAT sering dihadapkan dengan permasalahan teknis dalam take over kredit yang mana apabila tidak dilakukan dengan benar maka dapat menimbulkan permasalahan hukum. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dengan bentuk laporan bersifat eksplanatoris deskriptif-analitis. Hasil penelitianmenyarankan bahwa dalam take over kredit agar dilakukan pada hari yang sama sehingga proses take over kredit dapat berjalan sesuai prosedur dan aman.

---

This thesis discusses the practice of credit take over which involve the role and responsibilities of the Notary and PPAT. Notary and PPAT often faced with technical problems in credit take over which, if it is not taken properly it would cause legal problems. This study is a normative legal research, the research results were analyzed qualitatively with the form of the report is explanatory descriptive-analytic. The results of the study suggest that in credit take over should made on the same day so that the process of credit take over can run properly and safely."

"[ABSTRAKNilai tukar yang fluktuatif dapat mendatangkan risiko kerugian bagi bank syariah dan pelaku bisnis Instrumen lindung nilai atas nilai tukar berdasarkan prinsip syariah untuk memitigasi risiko ini sangat dibutuhkan Fatwa terkait instrument inipun dikeluarkan oleh DSN MUI dengan Fatwa No 96 DSN MUI IV 2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah al Tahawwuth al islam Islamic Hedging atas Nilai Tukar Dengan adanya fatwa ini dapat dilakukan simulasi penerapan hedging dengan skema forward agreement pada produk pembiayaan USD di bank syariah guna mencari hasil yang didapat acuan premi dan tenor yang tepat serta rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan kepada regulator Metode yang digunakan pada penelitian yaitu metode simulasi dan komparasi antara outstanding pembiayaan valas dengan kombinasi acuan premi dan tenor forward Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bank syariah akan mendapatkan keuntungan gain jika melakukan islamic forward agreement Namun penerapan transaksi islamic forward agreement dilakukan pada kondisi tertentu saja yaitu pada saat krisis dan pada saat nilai tukar berfluktuasi Acuan premi dan tenor yang direkomendasikan untuk meghitung rate forward pada transaksi islamic forward agreement berdasarkan pada hasil penelitian yaitu tingkat imbalan FASBIS dengan tenor 6 bulan dengan gain sebesar Rp 3 461 Triliun Jumlah ini merupakan potensi nominal gain terbesar jika dibandingkan dengan hasil simulasi lainnya Meskipun demikian penggunaan imbalan FASBIS tidak selalu direkomendasikan dan hanya digunakan secara temporary pada saat saat tertentu Namun jika dibandingkan dengan menggunakan acuan premi yang berbasis konvensional acuan premi tingkat imbalan FASBIS dapat menjadi option bagi bank syariah dan pelaku bisnis untuk menghitung rate forward pada transaksi islamic forward agreement.

---

ABSTRACT

The fluctuating exchange is so risky and can cause the loss to Islamic Banks and the businesses The hedging instrument on the exchange rate based on Islamic principles to manage this risk is needed Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI has issued a fatwa related to it in fatwa No 96 DSN MUI IV 2015 about Islamic Hedging Transactions al Tahawwuth al Islam on exchange Given this fatwa hedging simulation with forward agreement scheme may be applied in USD financing product in Islamic Bank in order to obtain results the right reference premium and tenor as well as the policy recommendations that can be proposed to the regulator The research method used is simulation and comparison method between the outstanding of forex financing and premium and tenor of forward references The result of this study shows that Islamic banks will benefit if doing islamic forward agreement However the practice of Islamic forward agreement transactions is carried on certain conditions namely in times of crisis and when the exchange rate fluctuates The reference premium and tenor recommended for calculating this islamic forward agreement transactions based on the results of the research is the rate of return of FASBIS with a tenor of 6 months with a gain of 3 461 trillion rupiah This amount represents the highest potential nominal gain compared to other simulation results Nevertheless the use of FASBIS rewards are not always recommended and is only used temporarily in certain moments However when compared to conventional based reference premiums premium benchmark rate of FASBIS return may be an option for islamic banks and businesses to calculate the rate forward of islamic forward agreement transactions , The fluctuating exchange is so risky and can cause the loss to Islamic Banks and the businesses The hedging instrument on the exchange rate based on Islamic principles to manage this risk is needed Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI has issued a fatwa related to it in fatwa No 96 DSN MUI IV 2015 about Islamic Hedging Transactions al Tahawwuth al Islam on exchange Given this fatwa hedging simulation with forward agreement scheme may be applied in USD financing product in Islamic Bank in order to obtain results the right reference premium and tenor as well as the policy recommendations that can be proposed to the regulator The research method used is simulation and comparison method between the outstanding of forex financing and premium and tenor of forward references The result of this study shows that Islamic banks will benefit if doing islamic forward agreement However the practice of Islamic forward agreement transactions is carried on certain conditions namely in times of crisis and when the exchange rate fluctuates The reference premium and tenor recommended for calculating this islamic forward agreement transactions based on the results of the research is the rate of return of FASBIS with a tenor of 6 months with a gain of 3 461 trillion rupiah This amount represents the highest potential nominal gain compared to other simulation results Nevertheless the use of FASBIS rewards are not always recommended and is only used temporarily in certain moments However when compared to conventional based reference premiums premium benchmark rate of FASBIS return may be an option for islamic banks and businesses to calculate the rate forward of islamic forward agreement transactions ]"