Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan dengan semakin meningkatnya pembangunan dari tahun ke tahun, dan untuk itu Pemerintah membutuhkan dana yang semakin meningkat pula. Sedangkan di sisi lain, andalan sumber penerimaan negara yang berasal dari sektor minyak dan gas alam tidak dapat lagi memasok dana yang optimal ke kas negara. Yayasan merupakan subyek pajak penghasilan, yaitu subyek pajak badan berdasarkan pasal 1 angka (2) Undang- Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yayasan merupakan subyek Pajak Penghasilan sejak saat didirikan secara sah di hadapan notaris, dan oleh karena itu sejak saat pendirian yayasan sebagai badan hukum, yayasan harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dewasa ini, terjadi pergeseran fungsi yayasan, yang pada awalnya memiliki fungsi sosial bergeser ke fungsi komersial, dimana kegiatan pelayanan masyarakat berubah menjadi kegiatan yang berbasis laba. Dengan diberlakukannya UU Yayasan terdapat pengaturan baru yaitu yayasan diperkenankan melakukan kegiatan usaha dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha untuk menunjang pembiayaan dalam kegiatan sehari-hari yayasan. Kegiatan usaha yang dilakukan yayasan ini harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Dalam mendirikan badan usaha, terdapat pembatasan bagi yayasan yaitu penyertaan yang dilakukan yayasan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan yayasan. Dengan pengaturan baru ini terdapat permasalahan mengenai kedudukan dan status badan usaha yang didirikan oleh yayasan dalam Sistem Perpajakan Nasional, perlakuan pajak penghasilan pada yayasan dan kendala dalam implementasi pengenaan pajak penghasilan pada yayasan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif dengan melakukan studi dokumen pada beberapa perpustakaan. Penulis menggunakan Data Sekunder sebagai bahan penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier."

"Kebijakan Zakat Penghasilan sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat secara formil mulai berlaku dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan pada bulan Juni 2003. Perangkat peraturan inilah yang menjadi dasar lahirnya tertib administrasi zakat yang dikenal dengan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ). Kebijakan ini diharapkan dapat mengoptimalkan dana zakat dari masyarakat muslim Indonesia dan sebagai proses sosialisasi akan kesadaran membayar zakat dan pajak. Pemberlakuan kebijakan Nomor Pokok Wajib Zakat ini terbentur berbagai macam kendala baik dari segi sumber daya manusia, mekanisme pengurangan, dukungan finansial dari pemerintah pusat, dan juga kebijakan itu sendiri yang dirasa kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam kebijakan Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak, jumlah pengurangan pajak yang diterima masyarakat sangat sedikit karena zakat penghasilan diakui sebagai biaya. Pembayaran zakat adalah kegiatan yang mengurangi penghasilan sehingga tidak tepat diakui sebagai biaya. Lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat apabila zakat diakui sebagai kredit pajak yang mengurangi pajak terhutang, dengan demikian jumlah pengurangan pajak yang diperoleh menjadi lebih besar."

"Pokok permasalahan tesis ini adalah bagaimana kaitan antara Zakat Penghasilan dengan Pajak Penghasilan, apakah Zakat Penghasilan merupakan beban untuk mendapatkan penghasilan atau sama sifatnya dengan pajak sebagai suatu kewajiban yang dapat dipaksakan tanpa kontra prestasi langsung. Oleh karena itu, maka tujuan penulisan tesis adalah mejelaskan kemungkinan Zakat Penghasilan dipersamakan dengan Pajak Penghasilan dan mencari alternatif guna penyempurnaan system Pajak Penghasilan dengan memperhatikan kedudukan yang sebenarnya dari Zakat Penghasilan.Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis, dengan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara dengan Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak, Direktur Peraturan Perpajakan, Ketua Pansus RUU Tentang Perubahan Undang-undang Perpajakan, Anggota DPR-RI Fraksi Persatuan Pembangunan dan Anggota DPR-Rl Fraksi Reformasi.Pada dasarnya suatu beban dapat dikurangkan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak jika beban tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dengan demikian, perlakuan Zakat Penghasilan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak menjadi tidak tepat. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis atas hasil penelitian tersebut, zakat penghasilan lebih tepat diperlakukan sebagai kredit pajak mengingat bahwa Pajak dan Zakat Penghasilan itu setara dalam kedudukannya sebagai institusi yang independen untuk mengumpulkan dana yang pengelolaannya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya.Sementara, perlakukan zakat penghasilan sebagai kredit pajak masih memerlukan beberapa perbaikan, di antaranya adalah dengan membuat perundangan yang mengatur secara khusus tentang penegakan kewajiban Zakat Penghasilan (enforcement). UU No. 3811999 hanya mengatur tentang mekanisme pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat oleh Amil Zakat. Untuk lebih mengefektifkan enforcement Zakat Penghasilan, disarankan pula agar dibentuk lembaga yang dikhususkan untuk mengelola, memungut, menegakkan, dan mendistribusikan Zakat (Penghasilan) yang pada akhirnya, penerimaan dan pengeluaran Zakat (Penghasilan) dimungkinkan untuk masuk dalam APBN untuk memenuhi akuntabilitas pengelolaannya."

"Pengelolaan zakat di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui pembentukan Undang-undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Berlakunya undangundang tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam merealisasikan penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan zakat di Indonesia. Sebagai seorang muslim dan seorang warga negara, maka wajib membayar zakat dan pajak. Agar seseorang tidak terkena beban ganda maka diperlukan ketentuan yang mengatur masalah pembayaran zakat dan pajak. Skripsi ini mencoba menganalisa mengenai pengelolaan zakat dan pajak di Indonesia menurut UU No.38 tahun 1999; bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan zakat, bagaimana pendayagunaan zakat sebagai sumber pendapatan negara, serta bagaimana konsep zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berupa buku, majalah, surat kabar, disertasi atau tesis, ensiklopedi, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang memberikan gambaran tentang suatu gejala atau permasalahan yang terjadi berkaitan dengan zakat dan pajak di Indonesia. Dari penelitian yang telah dilakukan, akhirnya diperoleh kesimpulan bahwa peran pemerintah dalam pengelolaan zakat diwujudkan dengan pembentukan undang-undang pengelolaan zakat yang memberikan kepastian hukum pengelolaan zakat di Indonesia, dan didalamnya mengatur mengenai pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Dengan pengelolaan zakat yang baik melalui lembaga pengelola zakat, maka zakat dapat menjadi sumber potensial dalam penerimaan negara, dengan pendayagunaannya sesuai ketentuan al-Quran. Sehubungan dengan pajak, maka zakat dapat menjadi faktor pengurang penghasilan kena pajak yang akan berpengaruh terhadap besarnya pembayaran pajak."

"Pajak merupakan salah satu komponen penting sumber penerimaan negara. Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pemerintah berasal dari penghasilan yang diperoleh penduduknya, baik penduduk yang merupakan Warga Negara Indonesia ataupun Warga Negara Asing. Kebutuhan Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang akan tenaga kerja asing adalah tidak dapat dihindarkan. Salah satu sisi yang dapat dilihat dari masuknya tenaga kerja asing ini adalah pajak, dimana tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia pasti memperoleh penghasilan yang dapat dikenakan Pajak Penghasilan. Berdasarkan asas sumber, pemerintah Indonesia berhak untuk memungut pajak atas penghasilan tenaga kerja asing yang memperoleh penghasilan dari sumber penghasilan di Indonesia. Berkaitan dengan pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima oleh tenaga kerja asing, pemerintah Indonesia membagi tenaga kerja asing menjadi dua kategori yang didasarkan atas jangka waktu mereka berada di Indonesia. Masalah yang dihadapi adalah negara asal si tenaga kerja asing juga berhak untuk memungut pajak atas penghasilan yang diperoleh tenaga kerja asing tersebut, sehingga tenaga kerja asing yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia dikenakan beban dua kali pemungutan pajak, yaitu pemungutan pajak di negara asalnya dan di Indonesia. Pembebanan dua kali pungutan pajak ini dikenal dengan istilah pajak berganda. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kerja asing dari terjadinya pajak berganda yang diterapkan pemerintah melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan belum memadai, karena perlindungan dan kepastian hukum tersebut hanya diberikan kepada tenaga kerja asing yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, sedangkan bagi tenaga kerja asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri tidak ada perlindungan hukum karena tidak adanya kepastian hukum yang diberikan pemerintah sebagai upaya pencegahan dari terjadinya pajak berganda."

"Pada tahun 1999 Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undangundang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian dilanjutkan dengan reforrnasi Undang-Undang perpajakan yang salah satunya adalah Undang-Undang no. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Irisan dari kedua undang-undang tersebut adalah diperkenankannya zakat sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak wajib pajak yang beragama Islam.Hal tersebut menjadi sangat berarti mengingat sekalipun penerimaan pajak selalu meningkat tiap tahunnya tetapi tingkat kemiskinan masih tinggi dan kesenjangan pendapatan juga sangat lebar. Instrumen zakat diperlukan untuk memperkuat peran pajak dalam distribusi pendapatan yang di Indonesia masih sangat lemah.Berdasarkan hal-hal di atas, maka permasalahan yang dapat diangkat adalah peran dan kedudukan baik zakat serta pajak dalam masyarakat Indonesia serta aspek sinergis antara keduanya. Penelitian pun dilakukan dengan mengadakan telaah literatur serta penggunaan data sekunder dari para pengelola zakat, infak dan sedekah (ZIS).Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu bersumber dari literatur-literatur yang telah ada tanpa mengumpulkan data primer.Kesimpulan yang diambil adalah agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia juga mengatur masalah kebijakan fiskal. Juga di jaman Rasulullah SAW pada abad ke-6 Masehi, sekalipun dalam bentuk yang berbeda, kebijakan zakat dan pajak telah diterapkan. Karena itulah antara zakat dan pajak dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dalam kebijakan fiskal negara Indonesia yang berpenduduk (mayoritas) muslim. Fasilitas zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masih terbatas pada zakat atas penghasilan, sedangkan potensi zakat yang cukup besar menyangkut pada zakat harta (zakat mal).Berdasarkan kesimpulan, maka disarankan agar dilakukan sosialisasi baik tentang kebijakan zakat maupun pajak. Selain itu pula secara terus menerus memantau sistem perpajakan dan penyalurannya agar tidak melanggar prinsip keadilan. Agar fasilitas tersebut dimanfaatkan optimal oleh masyarakat, maka diperlukan perbaikan peraturan yang mengarah pada kemudahan masyarakat dalam membayar zakat agar dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Agar fasilitas pengurang Penghasilan Kena Pajak lebih menarik sehingga akan lebih mendorong wajib zakat melaporkan keadaan yang sebenarnya dan sekaligus melaporkan kewajiban pajaknya dengan benar perlu dipertimbangkan untuk memperluas fasilitas pengurang Penghasilan Kena Pajak tidak hanya terbatas pada zakat atas penghasilan tetapi sekaligus zakat atas harta (zakat mal). Sedangkan bagi non muslim perlu dipertimbangkan untuk diperlakukan kembali Pajak Kekayaan."

"ABSTRAKKewajiban perpajakan merupakan salah satu kewajibanbagi warga negara untuk berperan serta dalam pembiayaan danpembangunan nasional. Selain itu, di negara Indonesia yangmayoritas penduduknya beragama Islam, bagi umat muslim yangsudah memenuhi syarat, juga berlaku kewajiban membayarzakat. Pemerintah berusaha menyikapi dua kepentingan dankewajiban tersebut dengan mengeluarkan aturan yang mengaturmasalah zakat dan pajak, yakni dalam Undang-undang No.17tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-undangNo.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Namun dalampelaksanaannya di Indonesia, zakat baru sebatas digunakansebagai pengurang penghasilan kena pajak, selain ituternyata masih terdapat hambatan dan kendala dalammenjalankannya. Umat muslim di Indonesia pun meminta agarpemerintah mengamandemen kebijakan yang mengatur masalahzakat dan pajak, karena dirasakan belum sesuai dengan yang diharapkan."