Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penilaian suatu bank dalam memberikan persetujuan atas suatu permohonan kredit oleh nasabah debitur dilakukan dengan berpedoman kepada Formula 4P yaitu Personality, Purpose, Prospect, Payment, dan Formula 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy. Salah satu jaminan kebendaan yang diberikan oleh debitur guna memenuhi unsur Collateral adalah jaminan fidusia, yang pengaturannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (?UUJF?). Pada saat debitur pemberi jaminan fidusia ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian kredit, bank selaku kreditur pemegang jaminan fidusia berhak melakukan upaya eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur sebagaimana diatur pada Bab V tentang Eksekusi Jaminan Fidusia dalam UUJF. Namun, eksekusi jaminan fidusia tersebut seringkali dihadapi dengan upaya perlawanan dari debitur pemberi jaminan fidusia (Partij Verzet) yang tidak berkehendak barang jaminan fidusia yang telah diberikannya dieksekusi, sehingga timbul permasalahan, yaitu apakah dasar hukum yang digunakan debitur dalam mengajukan perlawanan eksekusi jaminan fidusia telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan bagaimanakah akibat hukum perlawanan debitur terhadap eksekusi jaminan fidusia.Skripsi ini berusaha menjelaskan alasan yang relevan bagi debitur untuk mengajukan perlawanan eksekusi terhadap eksekusi jaminan fidusia dan akibat hukum perlawanan debitur terhadap eksekusi jaminan fidusia. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan type penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisa secara kualitatif. Hasil dari penelitian akan memberikan gambaran mengenai perlawanan debitur terhadap eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur dikaitkan dengan ketentuan hukum acara perdata (Herzeine Indonesiche Reglement/HIR) dan UUJF. Perlawanan yang diajukan oleh debitur sebagai pihak tereksekusi (Partij Verzet) tidak mutlak menunda eksekusi. Penundaan eksekusi hanya dapat dilakukan atas dasar alasan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pembayaran tertunggaknya kepada kreditur atau debitur telah memenuhi seluruh kewajiban pembayarannya kepada kreditur.

---

A bank?s appraisal when approving an apllication for credit by a debtor is based on the 4P formula which is Personality, Purpose, Prospect, Payment, and the 5C Formula which is Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of Economy. One of collateral form put up by the debtor to fulfill the Collateral element is the fiduciary guarantee which is regulated under Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Guarantee (?LoFG?). In the event that the debtor as the grantor of fiduciary guarantee collateral is in default of the credit agreement, the bank as the creditor is entitled to execute the fiduciary guarantee as regulated in Chapter V on Execution of Fiduciary Guarantee in the LoFG. However, such executions of fiduciary guarantees often face counter efforts from the debtor as the grantor of fiduciary guarantee collateral (Partij Verzet) who is against the execution, thereby raising the issue of whether the legal basis used by the debtor in counter measures against the execution on the fiduciary guarantee is in accordance with the stipulations of the prevailing laws, and what are the legal consequences of those measures.This paper attempts to provide relevant explanations for the debtor to undertake counter execution measures on the fiduciary guarantee and the legal consequences of those measures. In writing this paper, the author uses a normative juridical study. The data used is a secondary data analyzed qualitatively. The result of the study will give an illustration on debtor?s counter measures against the fiduciary guarantee execution measures by the creditor in regards to the civil law (Herzeine Indonesiche Reglement / HIR) and the Law on Fiduciary Guarantee / LoFG. The counter measures taken by the debtor as the party facing the consequences of the execution (Partij Verzet) shall not delay the execution. Delay of execution shall only be permitted on the grounds that the debtor is able to fulfill its outstanding payment to the creditor or has fulfilled all its payment obligations to the creditor."

"Tesis ini membahas mengenai Lembaga Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dimana terdapat peluang debitur sebagai pemberi fidusia melakukan penyalahgunaan terhadap objek jaminan fidusia, dalam kasus ini yaitu kasus pembalakan liar. Dimana sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah berdasarkan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang, terhadap kasus pembalak liar maka segala alat angkut dan peralatan yang digunakan dirampas oleh negara. Dalam penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan konsep jaminan fidusia pada lembaga pembiayaan konsumen yaitu PT Astra Sedaya Finance dan perlindungan hukum kreditur pemegang jaminan fidusia berkaitan dengan penyalahgunaan Objek Jaminan Fidusia oleh kreditur berupa penggunaan objek jaminan dalam pembalakan liar. Penelitian ini adalah penelitian yang mengacu pada analisis normatif dengan pengelolaan data kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur selaku penerima jaminan fidusia perlu didukung dengan koordinasi perangkat hukum yang tidak saling mengaburkan dan ketentuan eksekusi yang lebih jelas.

---

This thesis discusses the Fiduciary Institutions in Consumer Financing Agreement, where there are opportunities to borrowers as the giver of fiduciary abuse of the fiduciary security object, in this case is a case of illegal logging. Where in accordance with Law Number 41 of 1999 as to Forestry, as amended by Act No. 19 of 2004 about quotition of Regulation No. 1 Year 2004 into law, towards cases against illegal loggers and all conveyances and equipment used were confiscated by the state. In this research focuses on applying the concept of fiduciary guarantee consumer financing company PT Astra Sedaya Finance and legal protection of creditors, the fiduciary security holders relating to the misuse of Fiduciary Security Objects by creditors. The study was based on normative analysis with qualitative data management. The results suggest that in order to provide legal protection against creditors as beneficiaries of security fiduciary must be supported with the coordination of legal devices not obscuring each other and run clearer provisions."

"Tesis ini membahas banyaknya perjanjian kredit yang bermasalah antara bank dengan nasabah yang menggunakan fidusia sebagai jaminannya. Jaminan fidusia harus dibuat dengan akta jaminan fidusia oleh Notaris agar mempunyai kepastian hukum. Akan tetapi, permasalahan sering timbul karena objek jaminan fidusia yang didaftarkan telah beralih, hilang, atau diperjualbelikan oleh debitur tanpa sepengetahuan kreditur sehingga mempersulit proses eksekusinya. Penelitian ini menganalisis kekuatan akta jaminan fidusia dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris serta memberikan penjelasan mengenai penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak ketika terjadi permasalahan proses eksekusi pada objek jaminan fidusia antara Perseroan Terbatas X dan Bank X di Kota Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Selain itu, data didukung dengan wawancara. Hasil penelitian adalah penyelesaian eksekusi dalam kasus tersebut dapat dilaksanakan melalui metode parate eksekusi. Selain itu, debitur diwajibkan untuk mengganti objek jaminan fidusia yang sama nilainya dengan yang telah diperjualbelikan olehnya.

---

This thesis discusses the number of problematic credit agreements between banks and customers in which they are using fiduciary as a collateral. Fiduciary guarantee must be made by fiduciary guarantee deed by Notary in order to have legal certainty. However, problems often arise because the registered fiduciary security object has been switched, lost, or traded by the debtor without the knowledge of the creditor making it difficult to execute. This research aims to analyze the strength of the fiduciary guarantee deed in the credit agreement made by the Notary and provide an explanation of the settlement made by the parties when the execution process occurs on the object of fiduciary guarantee between PT X and Bank X in Bekasi City. The research method that being used is normative juridis with analytical-descriptive for the research tipology. Furthermore, interview is taken place for the better result data. The result of this research is that the completion of execution in this case can be executed through the execution parate method. In addition, the debtor is required to substitute a fiduciary guarantee object of the same value as it has been traded by debtor."

"Seiring dengan berjalanya waktu dan semakin pesatnya perkembangan perjanjian jaminan fidusia, dimana salah satu akad yang paling banyak digunakan dalam lembaga pembiayaan yang berbasis syariah adalah akad Murabahah yang merupakan salah satu produk lembaga pembiayaan yang konsepnya sama dengan jual beli pada umumnya. Namun dalam perjalanannya, eksekusi jaminan fidusia dalam akad murabahah terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan penerima fidusia atau kreditur dalam menuntut prestasinya. Pelanggaran tersebut antara lain penarikan objek jaminan fidusia secara semena ndash;mena tanpa memperhatikan hak ndash;hak yang dimiliki debitur sebagai konsumen lembaga pembiayaan dan sebagai pihak dalam perjanjian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Selain itu dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini membahas mengenai analisis Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 23/Pdt.Sus- BPSK/2015/ PN Kis dikaitkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Dalam kaitannya dengan analisis Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 23/Pdt.Sus- BPSK/2015/ PN Kis, putusan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia karena pembuatan akta jaminan fidusia melebihi 30 hari kalender terhitung sejak tanggal Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Disamping itu perjanjian murabahah yang dilakukan antara konsumen dan lembaga pembiayaan tidak sah karena terdapat unsur ketidakjelasan. Hal lainnya tidak bisa dilaksanakan eksekusi jaminan fidusia karena konsumen telah membayar 11 angsuran dari total 12 angsuran sehingga sebagian besar objek jaminan sudah menjadi milik debitur. Selain itu dalam proses eksekusi jaminan fidusia lembaga pembiayaan menggunakan eksternal collector yang bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia yang harus menyertakan polisi dalam proses eksekusi jaminan fidusia agar dalam proses eksekusi sesuai dengan undang-undang dan tidak terjadi kekerasan. Kata Kunci: Jaminan Fidusia, akad Murabahah, perlindungan hukum

---

As time passes and the rapid development of fiduciary agreements, where one of the most widely used contracts in sharia based financing institutions is the Murabahah contract which is one of the financing institution products whose concept is the same as the sale and purchase in general. The Warranty except in its journey, execution of fiduciary guarantee in murabahah contract have many violations committed by fiduciary or creditor recipient in demanding of achievement. For instance, the violations which include fiduciary object withdrawal regardless of the rights debtor as a consumer of the financing institution and as a party to the agreement. This research is a juridical normative research with analytical descriptive research typology. Also, in this study, the author uses qualitative analysis methods. The results of this study discussed the analysis of Decision of the District Court of the Range Number 23 Pdt.Sus BPSK 2015 PN Kis associated with Law no. 8 of 1999 on Consumer Protection, No Chief of Police Regulation no. 8 the Year 2011 concerning the Security of Fiduciary Guarantee Execution and Government Regulation no. 21 in 2015 Regarding the Procedures for Registration of Fiduciary Guaranty and the Cost of Making Fiduciary Collateral Deed. In relation to the analysis of the Decision of the District Court of the Range Number 23 Pdt. Sus BPSK 2015 PN Kis, the decision is appropriate and in accordance with the provisions of Government Regulation Number 21 of 2015 Regarding Fiduciary Guarantee Registration Procedure and Fiduciary Guarantee Deed Making Cost fiduciary guarantee certificate exceeds 30 calendar days as of the date of the Consumer Financing Agreement. Moreover, the murabahah agreement between the consumer and the financing institution is not valid because there is an element of uncertainty. Among other thing cannot be executed by fiduciary guarantee execution because the consumer has paid 11 instalments of a total 12 instalments so that most of the collateral object has become the property of the debtor. In addition, in the process of execution of fiduciary collateral, the financial institution uses an external collector which is contradictory to the Chief of Police Regulation Number 8 the Year 2011 concerning Security of Fiduciary Guarantee Execution that must include the police in the fiduciary guarantee execution process. The purpose of police involvement in the execution process is the execution of fiduciary guarantee in accordance with the law and without violence. Key Words Fiduciary Warrant, Murabahah contract, legal protection. "

"Pada tanggal 9 April 1996 telah diundangkan Undang - undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda - Benda yang Berkaitan dengan Tanah atau lazim disebut Undang - undang Hak Tanggungan (UUHT), untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Undang - undang Pokok Agraria. Dengan berlakunya UUHT, maka segala permasalahan yang timbul dalam hubungannya dengan perjanjian kredit yang menggunakan tanah sebagai jaminan, tunduk pada Undang - undang ini. Hak Tanggungan yang diatur dalam UUHT ini berkedudukan sebagai penggantian dari pengaturan mengenai hipotik atas tanah, yang diatur dalam pasal 1162 KUHPerdata. Hak Tanggungan dalam pranata jaminan kebendaan memiliki kedudukan khusus, dimana ia memiliki hak untuk didahulukan, dalam proses pelunasan hutangnya, dari jenis hak istimewa lainnya. Apabila ada debitur yang cidera janji untuk melunasi hutangnya, maka kreditur berhak untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan. Akan tetapi, seringkali diajukan perlawanan oleh pihak yang berperkara (partij verzet) terhadap penetapan atas suatu eksekusi Hak Tanggungan oleh pengadilan."

"Eksekusi objek jaminan fidusia merupakan masalah yang penting seiring dengan semakin berkembangnya pemberian kredit dengan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. Eksekusi objek jaminan fidusia diatur dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 Undang-undang No. 42 tentang Jaminan Fidusia, dimana dalam ketentuan tersebut diatur apabila seorang debitur melakukan wanprestasi, eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui parate eksekusi dan penjualan di bawah tangan, akan tetapi dalam prakteknya, khususnya pada Bank X di kota Jogjakarta, ketentuan tersebut sulit untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal-hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut pada saat bagaimana seorang kreditur dapat dikatakan melakukan cidera janji atau wanprestasi, bagaimana proses eksekusi objek jaminan fidusia pada Bank X tersebut, dan kendala-kendala apa saja yang menghambat untuk melakukan proses eksekusi jaminan fidusia tersebut.Metode penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan metode normatif yuridis dengan tipe penelitian eksplanatoris yaitu dengan mengkaji dan menganalisis hubungan antara praktek eksekusi objek jaminan fidusia pada Bank X di Kota Jakarta dengan didasarkan kepada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini, digunakan data sekunder, dimana untuk memperoleh data sekunder tersebut maka alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yang dilakukan dengan data tertulis baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier dan wawancara dengan wawancara bebas kepada beberapa informan, untuk kemudian data tersebut dianalisis secara kwalitatif.Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa suatu debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi adalah jika melanggar klausula cidera janji dalam perjanjian kredit dan kredit tersebut telah masuk dalam kategori kredit bermasalah, dan dalam proses eksekusi jaminan fidusia ternyata tidak dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, serta dalam proses eksekusi tersebut banyak terjadi hambatan--hambatan baik dari debitur itu sendiri ataupun karena kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang yang mengatur proses eksekusi jaminan \ fidusia tersebut."

"Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan diluar pengadilan, lebih khusus setelah diputusnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1978 K/PDT/2020 dimana Perusahaan Pembiayaan melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia diluar pengadilan melalui titel eksekutorial namun pihak lain tidak menghendaki hal tersebut. Permasalahan pada penelitian ini tentang pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dalam putusan tersebut yang dilaksanakan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 disahkan, namun diputus setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut disahkan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan serta kasus dengan menggunakan data sekunder disertai tipologi penelitian eksplanatoris. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia boleh dilakukan tanpa melalui pengadilan, namun harus tetap berdasar pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019 sehingga Perusahaan Pembiayaan harus memperbaharui pedoman dalam rangka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia.

---

This thesis discusses about the implementation of the execution of fiduciary guarantee objects that are carried out outside the court, more specifically after the decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019. As stated in the Supreme Court Decision Number 1978 K/PDT/2020 where the Financing Company executes the fiduciary guarantee object outside the court through an executorial title but other parties do not want this. The problem in this study is the implementation of the execution of the fiduciary guarantee object in the decision which was carried out before the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 was ratified, but was decided after the Constitutional Court decision was ratified. To answer these problems, normative juridical law research methods are used using statutory and case approaches using secondary data accompanied by an explanatory research typology. In this study it was found that the execution of fiduciary guarantee objects may be carried out without going through a court, but must still be based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees and Constitutional Court Decision 18/PUU-XVII/2019 so that Financing Companies must update the guidelines in the context of implementing the execution of fiduciary guarantee objects."

"ABSTRAKPenelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekundersebagai sumber datanya. Yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas adalahkewenangan pelaksanaan lelang eksekusi secara mandiri atas objek jaminanfidusia oleh PERUM Pegadaian. Permasalahan tersebut dianalisis denganmenggunakan pendekatan kualitatif yang disusun secara deskriptif analitis. LelangEksekusi merupakan bentuk dari penegakan hukum (law enforcement) yangdilakukan oleh negara dalam hal ini oleh Kantor Pengurusan Piutang dan LelangNegara (KP2LN), hal ini tegas diatur dalam Vendu Reglement stbl no 189 tahun1908, Vendu Instructie stbl No 190 tahun 1908 beserta peraturan pelaksanalainnya yang dikeluarkan olen Menteri Keuangan. Sebagai hasil penelitian dapatdisimpulkan bahwa PERUM Pegadaian memiliki kewenangan untuk melakukanlelang eksekusi secara mandiri tanpa campur tangan KP2LN berdasarkanketentuan lex specialist yang diatur dalam Pandhuis Reglement stbl No 81 Tahun1928 yang menyatakan bahwa Hoofdt Pandhuisdienst (Direktur Pegadaian)berhak mengatur sendiri lelang yang dilakukan oleh Pegadaian. Meskipun padaawalnya ketentuan ini dimaksudkan terbatas untuk objek jaminan gadai yang adadi PERUM Pegadaian,namun seiring perkembangan bisnis PERUM Pegadaianjuga menyalurkan kredit dengan jaminan fidusia. Terhadap objek jaminan fidusiainipun PERUM Pegadaian berwenang melelang objek jaminan fidusia tersebutsecara mandiri. Karena previllege yang diberikan Vendu Reglement dan PandhuisReglement adalah bertolak pemberian kewenangan kepada institusi Pegadaiannya bukan bertumpu khusus pada objek jaminan gadai. Sepanjang anggaran dasarperusahaan memperbolehkan PERUM Pegadaian melakukan pengikatan jaminandi luar jaminan gadai maka Pegadaian sah dan berwenang melakukan lelangsecara mandiri.

---

ABSTRACTThis research used library research which secondary data as its data resources.The main discussion point is PERUM Pegadaian Authority on Fiducia collateral object.This research is analyzed by description methode. Auction is a government lawenforcement which is operated by Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara(KP2LN), strictly regulated in Vendu Reglement staablaad No 189 Year 1908., VenduInstructie Stbl no 190 Year 1908 and Ministry of Finance regulations. This study resultshowed that PERUM Pegadaian has the Independent Executionary Auction Authorityoutside KP2LN intervention based on Lex specialist which stated in Pandhuist Reglementstbl No 81 1928 that Pegadaian President Director has the right to arrange Pegadaianauction independently. Though on its first application this regulation limited to its pawncollateral only, due to its business development PERUM Pegadaian provide fiduaciaryloan services for public, this causes Pegadaian has the authority to do an IndependentAuction Excecution. Due to its privilege given by Vendu Reglement and PandhuisReglement, Perum Pegadaian authority is not only on its collateral pawn object. As longas the statute institution allowed PERUM Pegadaian to charge collateral outside its pawnbusiness, Pegadaian legally has the Independent Auction Excecution Authority."