Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penerapan ISAK 16 tentang perjanjian konsesi jasa pada perusahaan Independent Power Producer (“IPP”) di Indonesia serta menganalisa dampak penerapan tersebut pada laporan keuangan IPP. ISAK 16 sendiri telah diterbitkan oleh DSAK IAI pada tanggal 1 Februari 2011 dan telah berlaku efektif per 1 Januari 2012 sebagai respon dibutuhkannya pengaturan akuntansi yang relevan dan dapat diandalkan untuk mengatur skema perjanjian Public to Private Partnership (“PPP”) oleh operator yang banyak digunakan di Indonesia sebagai salah satu alat percepatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai dari tesis ini adalah untuk mendapatkan suatu kesimpulan apakah Power Purchase Agreement (PPA) antara IPP dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“PLN”) masuk kedalam ruang lingkup ISAK 16 dan penentuan model akuntansi yang digunakan untuk mengakui imbalan yang diterima oleh IPP. Selanjutnya, tesis ini membahas perbandingan perlakuan akuntansi untuk mencatat pengaturan yang terdapat di dalam PPA sebelum dan setelah penerapan ISAK 16, yang kemudian diidentifikaskan isu-isu penerapan yang mungkin dihadapi oleh IPP, sehingga didapatkan suatu analisa mengenai dampak penerapan ISAK 16 pada laporan keuangan IPP. Hasil dari penelitian yang dilakukan di dalam tesis ini menjelaskan bahwa penerapan ISAK 16 pada laporan keuangan IPP akan menyebabkan perbedaan penyajian posisi aset, liabilitas, pendapatan dan beban pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif yang berdampak pada berubahnya penyajian informasi keuangan dan kinerja laba IPP dari periode ke periode selama masa PPA.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of ISAK 16 service concession arrangement on the Independent Power Producer ("IPP") in Indonesia and to analyze the impact of that implementation to the IPP’s financial statements. ISAK 16 itself has been published by DSAK IAI on February 1, 2011 and has become effective by January 1, 2012 as a response for the needs of the relevant and reliable accounting treatment to govern the contract for Public Private Partnership ("PPP") by the operator that widely used in Indonesia as one of the accelerated development undertaken by the Government of the Republic of Indonesia. The objective of this thesis is to obtain a conclusion whether the Power Purchase Agreement (PPA) between the IPP with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“PLN”) include into the scope ISAK 16 and to determine the accounting model used to recognize compensation received by the IPP. Furthermore, this thesis discusses comparative accounting treatment to record the arrangement in the PPA before and after the implementation of ISAK 16, which then identify the implementation issues that may be faced by the IPPs, to obtain an analysis of the impact of ISAK 16 on the IPP’s financial statements. The results of the research conducted in this thesis describe the implementation of ISAK 16 on the IPP financial statements that lead to the differences in the presentation of the position of assets, liabilities, revenues and expenses in the statement of financial position and statement of comprehensive income that have an impact on the change in the presentation of financial information and earnings performance of the IPP from period to period during the PPA period. "

"Penelitian ini membahas dampak penerapan akuntansi lindung nilai pada instrumen derivatif dan Laporan Keuangan PT MNO tahun 2013. Metode dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif berupa studi literatur dan studi kasus tentang Par Forward Contract dan Interest Rate Swap yang dimiliki PT MNO. Dalam penelitian ini, fair value dari kedua instrumen derivatif tersebut dihitung untuk mengetahui efektivitas lindung nilai yang dilakukan. Penelitian ini juga membahas dampak efektivitas lindung nilai tersebut pada Laporan Keuangan PT MNO tahun 2013. Hasil penelitiannya adalah penurunan fair value gain sejumlah USD 35.335,87 dari Par Forward Contract dan penurunan fair value loss sejumlah USD 909.964,80 dari Interest Rate Swap. Total Loss on Derivative Financial Instruments PT MNO tahun 2013 akan menjadi USD -1.529.356,12. Oleh sebab itu, tes efektivitas lindung nilai perlu dilakukan pada tahun 2013.

---

The aim of this research is to analyze the impact of the application of hedge accounting on derivative instruments and on PT MNO Financial Statements 2013. The method used in this research is a descriptive analysis in the form of literature and case studies on Par Forward Contract and Interest Rate Swap. In this research, the fair value of the derivative instrument is calculated to determine the effectiveness of the hedging performed. This research also analyzes the impact from the hedging effectiveness on the PT MNO Financial Statements 2013. The result of the research is a decrease in fair value gain of USD 35.335,87 from Par Forward Contract and a decrease in fair value loss of USD 909.964,80 from the Interest Rate Swap. Total Loss on Derivative Financial Instruments PT MNO in 2013 is USD -1.529.356,12. Therefore, hedging effectiveness tests need to be applied in 2013."

"Tesis ini membahas mengenai penerapan ISAK 16 tentang perjanjian konsesi jasa pada laporan keuangan perusahaan IPP (Independent Power Producer) atas perjanjian PPA (Power Purchase Agreement) dengan PLN dan bagaimana dampaknya terhadap Pajak Penghasilan perusahaan IPP tersebut.Penerapan ISAK 16 sejak 1 Januari 2012 pada laporan keuangan perusahaan IPP menyebabkan perubahan pada pengakuan pendapatan, asset tetap dan beban depresiasi. Terdapat perbedaan perlakuan antara peraturan pajak dengan ketentuan ISAK 16 sehubungan dengan pengakuan pendapatan, asset tetap dan beban depresiasi perusahaan IPP atas perjanjian PPA dengan PLN. Dalam menentukan perlu tidaknya dilakukan harmonisasi SAK dengan peraturan perpajakan, perlu dipertimbangkan beberapa perbedaan mendasar seperti: tujuan dari pelaporan SAK dan perpajakan, principle base vs rule base, substansi vs formalitas, dan kepastian hukum.

---

This thesis discusses the application of ISAK 16 service concession agreement on the financial statements of the IPP (Independent Power Producer) in regards to PPA (Power Purchase Agreement) with PLN and how it impacts the IPP?s corporate income tax. ISAK 16 which is applied since January 1, 2012 on the IPP's financial statements causes a change in revenue recognition, fixed assets and depreciation expense. There is a difference treatment between tax regulation and ISAK 16 due to revenue recognition, fixed assets and depreciation on the PPA between the IPP and PLN. In determining whether a harmonization of IFRS with tax regulations is needed or not, there are some fundamental differences that need to be consideredsuch as: the purpose of IFRS reporting and taxation reporting, the principle base vs rule base, substance vs formality, and law enforcement."

"Berdasarkan Kebijakan Energi Nasional, target Energi Terbarukan adalah 23% dari bauran energi nasional pada tahun 2025, pemerintah Indonesia berencana untuk menambah target energi terbarukan dan energi alternatif lainnya. Namun, masalah dalam keberlanjutan proyek ketenagalistrikan yang ada dimana mindset perusahaan terdahulu lebih memilih mengembangkan proyek energi fosil daripada energi terbarukan. Hal ini timbul akibat dari masalah organisasi yang masih belum dapat menyiapan kesiapan perubahan organisasi terhadap adopsi energi terbarukan. Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan studi empiris secara kuantitatif dengan menggunakan structural equation model untuk menyeidiki tiga faktor penentu kesiapan perubahan yaitu external pressure, innovation intention, dan commitment of resources. Penelitian dilakukan pada perusahaan Independent Power Producer (IPP) di Indonesia dengan hasil menunjukkan bahwa innovation intention yang merupakan bagian dari budaya inovasi menjadi faktor terbesar penentu kesiapan perubahan organisasi pada sektor tenagalistrikan di Indonesia. Faktor penentu lainnya seperti commitment of resources yang merupakan dorongan internal dalam memberikan alokasi sumber daya tidak menunjukkan pengaruh yang kuat dalam mendorong kesiapan perubahan energi terbarukan.

---

Based on the National Energy Policy, the Renewable Energy target in Indonesia is 23% of the national energy mix in 2025, the Indonesian government plans to add renewable and alternative energy power plants by 2028. However, the author acknowledges that there have been urgent problems in the sustainability of existing electricity projects where the mindset of previous companies prefers to develop fossil energy projects rather than renewable energy. The fenomena gap arises due to organizational problems that are still unable to prepare change readiness in the organizational level towards intention to adopt renewable energy. A rapidly changing environment in developing countries, especially in the electricity sector, moves this research to be carried out by conducting quantitative empirical study using the structural equation model to investigating the three determinants of change readiness namely external pressure, innovation intention, and commitment of resources. The study was conducted on the IPP in Indonesia with the results showing that the innovation intention which is part of the culture of innovation is the biggest factor determining change readiness. Other determinants such as commitment of resources do not show a strong influence to encouraging change readiness for renewable energy."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana PT X melakukan pencatatan akuntansi, khususnya akun terkait dengan ISAK 16 apakah sudah sesuai dengan kaidah yang berlaku. Disamping itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak atas penerapan ISAK 16 terhadap laporan keuangan selama tahun 2015, serta apa justifikasi yang diberikan oleh PT X perihal pengambilan keputusan terkait penerapan ISAK 16. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, pengolahan laporan keuangan, dan studi literatur. Hasil penelitian ini adalah penerapan ISAK 16 memberikan dampak yang signifikan terhadap penyajian informasi keuangan dan juga rasio-rasio keuangan pada PT X, sehingga berpotensi mengakibatkan technical default atas sebagian kewajiban perusahaan

---

ABSTRACTThis study aims to determine how the PT X perform accounting records, particularly related to the account of ISAK 16 is in conformity with the rules. In addition, this study aims to determine how the impact of the application of ISAK 16 to the financial statements and taxation for 2015, as well as what the justification given by PT X, concerning the decision making related to the application of ISAK16. This study used a descriptive approach. Data obtained through in depth interviews, processing of financial statements, tax reports and literature review. The results of this study are ISAK 16 had a significant impact on the presentation of financial information and financial ratios in PT X, thus potentially resulting in technical default on most of the company 39 s liabilities."

"Algorithms for independent component analysis (ICA) based on information-theoritic criteria optimization over differential manifolds have been devised over the last few years....."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penerapan ISAK 16 pada perhitungan pajak perusahaan independent power producer IPP . Dalam penyusunan analisis penulis melakukan studi kasus pada PT ABC. PT ABC adalah perusahaan IPP yang melakukan perjanjian jual beli listrik dengan PLN. Dalam pelaporan keuangan komersial PT ABC menerapkan ISAK 16. Tetapi untuk keperluan pajak, PT ABC tidak menerapkan ISAK 16. Saat ini PT ABC sudah dalam tahap berproduksi secara komersial. Hasil penelitian menunjukkan beban Pajak Penghasilan lebih kecil jika perusahaan menerapkan ISAK 16. Akan tetapi beban Pajak Pertambahan Nilai menjadi lebih besar jika perusahaan menerpkan ISAK 16. Secara umum beban pajak lebih besar jika menerapkan ISAK 16.

---

The purpose of this study was to determine the impact of the requirement of ISAK 16 in the calculation of corporate tax of independent power producer IPP . In preparing analysis, the authors conducted a case study in PT ABC. PT ABC is a company that does IPP power purchase agreement with PLN. In the financial reporting PT ABC implement ISAK 16. However, for tax purposes, PT ABC does not apply IFAS 16. Currently, PT ABC is already in the stage of commercial production. The results of this study showed smaller income tax expense if companies implement ISAK 16. But there is a larger value added tax if the company implement ISAK 1616. In general, tax expense is greater when company implement ISAK 16."

"Laporan magang ini membahas tentang prosedur pengakuan piutang pembelian tenaga listrik dari Independent Power Producer IPP di PT PLN Persero. Dalam laporan ini, diuraikan prosedur pengakuan piutang atas tagihan pembelian tenaga listrik dari IPP oleh PT PLN. Pengakuan piutang atas tagihan pembelian listrik ini memerlukan proses pengukuran dan perhitungan yang cukup kompleks yang meliputi komponen biaya Komponen A Pembayaran Kapasitas yang dihitung dengan basis Capital Cost Recovery Charge Rate, Komponen B pembayaran atas biaya tetap Operation and Maintenance, Komponen C pembayaran atas pemakaian bahan bakar, dan Komponen D pembayaran biaya variabel Operation and Maintenance. Dengan menggunakan SAP, pengakuan piutang atas tagihan pembelian listrik ini pertama-tama akan dilakukan oleh Unit PLN, setelah dilakukan pemeriksaan atas pengukuran dan perhitungan tagihan tersebut. Selanjutnya, Unit akan menyampaikan nota ke Kantor Pusat untuk memindahkan tagihan tersebut ke Kantor Pusat untuk dapat dibayarkan. Divisi Akuntansi selanjutnya akan melakukan rekonsiliasi atas jumlah tagihan tersebut dengan pengukuran dan perhitungan pembelian listrik oleh Unit PLN Pusat Pengaturan Beban P2B . Rekonsiliasi dilakukan untuk memastikan bahwa jumlah yang ditagih adalah benar.

---

This internship report discusses about the process of electricity purchase receivable recognition from Independent Power Producer IPP at PT PLN Persero . In this report, there are explanations regarding the procedure of recognizing receivable for electricity purchase bill from IPP by PT. PLN. This recognition needs quite complex measurement and calculation that consist of cost component Component A Capacity Payment which use Capital Cost Recovery Charge Rate basis, Component B payment for fixed cost of Operation and Maintenance , Component C payment for fuel usage, and Component D payment for variable cost of Operation and Maintenance.

By using SAP, receivable recognition for electricity purchase bill is being used by PLN rsquo s unit, after conducting checking of measurement and calculation of the bill. Then, Unit will submit the note to Central Office to transfer the bill for Central Office to pay for. Further, Accounting Division will do the reconciliation for the bill amount based on electricity purchase measurement and calculation by PLN rsquo s unit Pusat Pengaturan Beban P2B . Reconciliation is being done to ensure that the amount being billed is correct."

"[Intepretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 (ISAK 16) merupakanketentuan perlakuan akuntansi bagi pihak operator yang terlibat dalam suatuperjanjian konsesi jasa atau kerjasama pemerintah dan swasta. Ketentuan ISAK16 ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012. Peneltian ini bertujuanmembahas tentang perlakuan perpajakan atas penerapan ISAK 16 pada PT XYZselaku perusahaan pembangkit listrik yang memiliki kontrak kerja sama denganPLN pada masa konstruksi. Selain itu, penelitian ini membahas pula mengenaipermasalahan yang timbul akibat penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif.Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitianini adalah pada masa konstruksi PT XYZ tidak dikenakan pajak serta masalahutama yang timbul adalah kesuiltan manajemen untuk menjelaskan penerapanSAK baru ini kepada semua pihak yang berkepentingan dan tidak didapatnyakepastian hukum dalam pengenaan pajak;ABSTRAKIntepretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 (ISAK 16) merupakanketentuan perlakuan akuntansi bagi pihak operator yang terlibat dalam suatuperjanjian konsesi jasa atau kerjasama pemerintah dan swasta. Ketentuan ISAK16 ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012. Peneltian ini bertujuanmembahas tentang perlakuan perpajakan atas penerapan ISAK 16 pada PT XYZselaku perusahaan pembangkit listrik yang memiliki kontrak kerja sama denganPLN pada masa konstruksi. Selain itu, penelitian ini membahas pula mengenaipermasalahan yang timbul akibat penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif.Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitianini adalah pada masa konstruksi PT XYZ tidak dikenakan pajak serta masalahutama yang timbul adalah kesuiltan manajemen untuk menjelaskan penerapanSAK baru ini kepada semua pihak yang berkepentingan dan tidak didapatnyakepastian hukum dalam pengenaan pajak

---

ABSTRACTInterpretation of Financial Accounting Standards Number 16 (ISAK 16) isaccounting rule for Private as operator who has Concession Agreement with theGovernment. ISAK 16 applicable since 1st January 2012. This research addressesimplementation of ISAK 16 in PT XYZ as an Independent Power Producer whohas an Agreement with PLN on construction term. Beside, this research explainsabout the problems as the effect of this implementation. This research usedqualitative descriptive approach. The data were collected by interviews and studyof literature. The result of this research is PT XYZ cannot be taxed forconstruction term. Then, the main problem is difficulty to explain implementationof this new accounting rule to all parties and there is not certainty for taxation.;ABSTRAKIntepretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 (ISAK 16) merupakanketentuan perlakuan akuntansi bagi pihak operator yang terlibat dalam suatuperjanjian konsesi jasa atau kerjasama pemerintah dan swasta. Ketentuan ISAK16 ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012. Peneltian ini bertujuanmembahas tentang perlakuan perpajakan atas penerapan ISAK 16 pada PT XYZselaku perusahaan pembangkit listrik yang memiliki kontrak kerja sama denganPLN pada masa konstruksi. Selain itu, penelitian ini membahas pula mengenaipermasalahan yang timbul akibat penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif.Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitianini adalah pada masa konstruksi PT XYZ tidak dikenakan pajak serta masalahutama yang timbul adalah kesuiltan manajemen untuk menjelaskan penerapanSAK baru ini kepada semua pihak yang berkepentingan dan tidak didapatnyakepastian hukum dalam pengenaan pajak

---

ABSTRACTInterpretation of Financial Accounting Standards Number 16 (ISAK 16) isaccounting rule for Private as operator who has Concession Agreement with theGovernment. ISAK 16 applicable since 1st January 2012. This research addressesimplementation of ISAK 16 in PT XYZ as an Independent Power Producer whohas an Agreement with PLN on construction term. Beside, this research explainsabout the problems as the effect of this implementation. This research usedqualitative descriptive approach. The data were collected by interviews and studyof literature. The result of this research is PT XYZ cannot be taxed forconstruction term. Then, the main problem is difficulty to explain implementationof this new accounting rule to all parties and there is not certainty for taxation., ABSTRAKIntepretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 (ISAK 16) merupakanketentuan perlakuan akuntansi bagi pihak operator yang terlibat dalam suatuperjanjian konsesi jasa atau kerjasama pemerintah dan swasta. Ketentuan ISAK16 ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012. Peneltian ini bertujuanmembahas tentang perlakuan perpajakan atas penerapan ISAK 16 pada PT XYZselaku perusahaan pembangkit listrik yang memiliki kontrak kerja sama denganPLN pada masa konstruksi. Selain itu, penelitian ini membahas pula mengenaipermasalahan yang timbul akibat penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif.Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitianini adalah pada masa konstruksi PT XYZ tidak dikenakan pajak serta masalahutama yang timbul adalah kesuiltan manajemen untuk menjelaskan penerapanSAK baru ini kepada semua pihak yang berkepentingan dan tidak didapatnyakepastian hukum dalam pengenaan pajak

---

ABSTRACTInterpretation of Financial Accounting Standards Number 16 (ISAK 16) isaccounting rule for Private as operator who has Concession Agreement with theGovernment. ISAK 16 applicable since 1st January 2012. This research addressesimplementation of ISAK 16 in PT XYZ as an Independent Power Producer whohas an Agreement with PLN on construction term. Beside, this research explainsabout the problems as the effect of this implementation. This research usedqualitative descriptive approach. The data were collected by interviews and studyof literature. The result of this research is PT XYZ cannot be taxed forconstruction term. Then, the main problem is difficulty to explain implementationof this new accounting rule to all parties and there is not certainty for taxation.]"

"ABSTRAKPembahasan dalam Tesis ini menekankan pada implementasi ISAK 8 dan PSAK 30 atas Perjanjian PPA (Power Purchase Agreement) pada PT. PLN (Persero). Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia mengharuskan perjanjian yang menyerahkan hak untuk menggunakan aset sebagai imbalan atas pembayaran atau serangkaian pembayaran diperhitungkan sebagai sewa bahkan jika perjanjian tidak mengambil bentuk hukum sewa. Setelah ditetapkan bahwa suatu perjanjian mengandung sewa, ketentuan dalam PSAK 30 berlaku, perjanjian sewa harus diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Klasifikasi pada akuntansi sewa ini memiliki dampak yang signifikan. Lessee dalam sewa pembiayaan akan mengakui aset tetap dan liabilitas sewa dalam neraca.

---

ABSTRACTThe focus of this study is the implemention of ISAK 8 dan PSAK 30 on Power Purchase Agreement at PT. PLN (Persero). The Indonesian Accounting Standards require that arrangements that convey the right to use an asset in return for a payment or series of payments be accounted for as a lease even if the arrangement does not take the legal form of a lease. Once a determination is reached that an arrangement contains a lease, the principles in PSAK 30 apply; the lease arrangement must be classified as either finance lease or operating lease. The classification on lease accounting has significant implications. A lessee in a finance lease should recognise asset and lease liability."