Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini tentang evaluasi kebijakan ekpansi atau perluasan basis pajak hotel yang mencankup seluruh persewaan ruangan di hotel yang berada di DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis evaluasi kebijakan ekspansi basis atau perluasan basis pajak hotel yang mencakup seluruh persewaan ruangan di hotel sesuai dengan Undang- Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui perpajakan yang sesuai dengan objek persewaan ruangan di hotel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Dari hasil evaluasi kebijakan perluasan atau ekspansi basis pajak hotel dapat diketahui tujuan dan maksud dari kebijakan tersebut dari berbagai sudut pandang. Serta peneliti dapat mengkaji masalah serta kendala yang timbul dalam proses implementasi kebijakan ekspansi basis pajak hotel.

---

The research about Evaluation The Hotel Tax Base Expansion of Rental Room in Hotel. This research purpose to analyze the evaluation of the hotel tax base expansion policy in all room rental at the hotel which in The Law of Local tax and Local Charges Number 28 Year 2009. This research uses qualitative approach with data-collection techniques such as in- depth interview, observation and literature studies. In the results of the evaluation of the expansion tax base includes hotel room rentals at hotel according The Law of Local tax and Local Charges Number 28 Year 2009. From evaluated the hotel tax base expansion, researcher can find goals from hotel tax base expansion policy. And also researcher can find the problems in implementation process of the hotel tax base expantion."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan Sistem online atas data transaksi pembayaran Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak Daerah. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi penerapan sistem online Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta dengan Analisis Biaya Manfaat (cost and benefit analysis) untuk memberikan gambaran apakah manfaat dari penerapan sistem online pajak dari segi pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Sistem Online pajak telah memberikan manfaat yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.

---

Jakarta administration to implement an online system for payment transaction data Restaurant Tax, Hotel Tax and Entertainment Tax in Regional Tax Payments Supervision order. This study aimed to evaluate the implementation of online systems Restaurant Tax, Hotel Tax and Entertainment Tax in DKI Jakarta Province with benefit cost analysis to give an idea whether the benefits of implementing online systems in term of taxpayer compliance monitoring of doing tax payment is greater than the cost incurred. This study concludes that the implementation of online tax system has provided grater benefits than costs."

"Penelitian ini membahas tentang evaluasi sistem online yang sudah berjalan dalam usaha perhotelan di Provinsi DKI Jakarta, dimana sistem online merupakan salah satu bentuk pengawasan pemungutan pajak hotel dari Dinas Pelayanan Pajak. Seiring pertumbuhan usaha perhotelan di DKI Jakarta dan minimnya pegawai untuk mengawasi penerimaan pajak hotel, pemerintah melakukan penerapan sistem online sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 224 tahun 2012 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Melalui Online Sistem. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem online tahap dua sudah diterapkan dengan baik. Dan Dinas Pelayanan Pajak melakukan upaya-upaya agar wajib pajak hotel dapat menikmati sistem ini dengan baik.

---

This research talk about the evaluation of the online system which has been running in the business of hospitality in jakarta province, where the online system is one form of surveillance tax collection hotel of tax service department. Along with the growth in the hospitality business in Jakarta and a lack of officers to oversee the Government's tax revenues, doing the application online system in accordance with Regulation Number 224 Governor in 2012 about payments and reporting the transactions Tax, Business Tax, Entertainment Tax Restaurant and Parking Taxes through an Online System. This research uses qualitative research methods based on data collecting techniques study the literature and field studies conducted with interviews. The conclusion of this research is an online system phase two are properly applied.And dept. of tax making efforts to taxpayers hotel can enjoy this system well."

"Penelitian ini tentang alternatif kebijakan pajak hotel atas biaya sewa rumah melalui Airbnb di DKI Jakarta. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya transaksi penginapan melalui digital platform seperti Airbnb dan beberapa jenis transaksi penginapan tersebut seperti penyewaan rumah belum dikenakan pajak hotel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang telah diterapkan di Florida dan New York City sehingga dapat menganalisis alternatif kebijakan pajak hotel atas transaksi penyewaan rumah melalui Airbnb di DKI Jakarta. Penelitian ini akan menganalisis metode pemungutan pajak hotel yang tepat atas transaksi Airbnb di DKI Jakarta dengan membandingkan dua cara pemungutan yang telah diterapkan di Florida dan New York City. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode diatas diperoleh simpulan bahwa baik Pemerintah DKI Jakarta belum memiliki persiapan yang mendetail dan belum melakukan langkah-langkah pengawasan serta penggalian potensi pajak atas transaksi Airbnb khususnya jenis rumah tinggal. Diketahui bahwa pemerintah memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk mengenakan pajak hotel atas transaksi Airbnb dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, disarankan agar pihak otoritas perpajak DKI Jakarta melakukan langkah-langkah untuk dapat memungut pajak atas transaksi tersebut sebagaimana yang telah diterapkan di Florida dan New York City.

---

This research is about an alternative for hotel tax policy for home rentals transaction through Airbnb Application. The background of this research is the expanding lodging transaction done through digital platform such as Airbnb. However, many of this transaction such as home rentals have not been subjected to hotel tax yet. The purpose of this research is to analyze hotel tax policy on Airbnb transaction specifically on rental of individual houses which have not been subjected to tax. This research will analyze the best alternative method to collect hotel tax on Airbnb transacation by comparing the two collection methods that have been applied in Florida and New York City. This research uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of in-depth interviews and literature reviews.

The result of this research, it was concluded that the government have not had detailed preparations to impose hotel tax on Airbnb transaction yet. From this research, it is known that the government has strong legal basis to impose hotel tax on Airbnb by using existing legislative law. Therefore, is it recommended that the tax authorities do stages of collecting hotel tax on Airbnb transaction as have been done in Florida and New York City."

"Fokus dari penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan pengurangan pokok pajak hiburan di Provinsi DKI Jakarta dan menganalisis faktor faktor yang dipertimbangkan petugas pajak dalam memberikan pengurangan pokok pajak hiburan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Teknik pengumpulan data yaitu studi literatur dan studi lapangan dengan wawancara mendalam Hasil dari penelitian ini adalah wajib pajak hiburan yang diberikan pengurangan pokok pajak hiburan di tahun 2012 telah sesuai dengan tujuan kebijakan pengurangan pokok pajak hiburan yaitu mendukung program pemerintah dalam pengembangan industri hiburan berbasis budaya lokal Akan tetapi manfaat yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berdampak dalam segi finansial Hal hal yang dipertimbangkan petugas pajak dalam memberikan kebijakan ini yaitu wajib pajak menunjukkan proposal menunjukkan akta notaris atau KTP dan alasan yang diajukan adalah bukan untuk kepentingan komersial Kata kunci Pajak Daerah Pajak Hiburan Pengurangan Pajak.

---

The focus of this research is to evaluate the policy of entertainment tax reduction in DKI Jakarta Province and to analyze the factors which considered by tax officer for giving reduction of entertaiment tax in DKI Jakarta Province This research used qualitative and data collection technicque is literature study and field research with deepth interview

The result of this research is tax payers who was given entertainment tax reduction in 2012 have appropriated to policy rsquo s goals is to support government program in developing region cultures entertainment industry However it is not impact in financial point of DKI Jakarta governmet

The main factors that are considered by tax officer for giving this policy is shows the proposal shows a notarial deed or shows KTP and the reason proposed is not for profit searching Keywords Local Tax Entertainment Tax Tax Reduction."

"Penelitian ini membahas pengawasan pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem online atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat dan kendala penerapan sistem online Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem online pajak telah memberikan manfaat, terutama meminimilisasi biaya administrasi pajak dan efisiensi dalam pengawasan pemungutan pajak. Kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem online adalah belum kooperatifnya wajib pajak dan beragamnya tipe alat transaksi di tempat usaha wajib pajak yang menyebabkan target jumlah objek Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan yang menggunakan sistem online pajak belum tercapai. Rekomendasi dari penelitian ini adalah agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Dinas Pelayanan Pajak mengupayakan kesesuaian alat sistem online dengan alat transaksi di tempat usaha wajib pajak, melakukan lebih banyak penyuluhan kepada wajib pajak, serta menambah bank untuk bekerjasama dalam penerapan sistem online pajak.

---

This study discusses regional tax collection monitoring of Hotel Tax, Restaurant Tax, and Entertainment Tax through the online system conducted by Provincial Government of DKI Jakarta. This study is intended to analyze the benefits and constraints of the implementation of the online system of Hotel Tax, Restaurant Tax, and Entertainment Tax in DKI Jakarta. The approach used is a case study approach. This study concludes that the online system has provided benefits especially tax costs minimilized and efficiency in the monitoring of tax collection. Constraints encountered in the implementation of the online system such as taxpayers uncooperative and various types of transaction tools in taxpayer's place of business that causes the target number of taxpayers use tax online system has not been achieved. Recommendations from this study is the Provincial Government of DKI Jakarta, particularly the Dinas Pelayanan Pajak, compliance efforts online system tools with transaction tool in a taxpayers place of business, doing more outreach to taxpayers, as well as add a bank to cooperate in the implementation of tax online system."

"Pajak Hotel sebagai Jenis pungutan yang erat kaitannya dengan program penggalakkan pariwisata daerah, nasional maupun lnternasional, kontribusinya terhadap penenerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta, dinilai masih kecil atau belum optimal. Oleh karena itu perlu diteliti cara pengelolaannya, apakah sistem perpajakannya telah mencapai sasaran (goal) sebagaimana asas-asas perpajakan atau tidak.Tujuan dari penelitian yang dilakukan, yaitu untuk menganalisis pergeloalan Pajak Hotel di Kantor Dinas, Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) DKI Jakarta, dengan pendekatan masalah berdasarkan sistem perpajakan, yang mengacu kepada asas-asas perpajakan, khususnya The Four Maxims dari Adam Smith.Penelitian yang dilakukan dalam menganalisis pengelolaan Pajak Hotel, mempergunakan metode studi kasus (case study), yang besifat deskriptif, dengan mempergunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan datanya.Kemudian, dari hasil analisis yang telah dilakukan ditemukan antara lain hal-hal seperti, pelimpahan wewenang pemungutan Pajak Hotel berdasarkan Keputusan Gubemur Kepala Daerah DKI Jakarta, No.. 101.8 belum dilaksanakan secara konsekuen, adanya citra buruk pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak, dengan keharusan secara terselubung untuk membayar pajak secara tunai ke Kas Daerah DKI Jakarta, serta kurangnya unsur political will para pimpinan DIPENDA dalam memecahan segala permasalahan, dan lain-lain hal yang erat kaitannya dengan penyelenggaraan pemungutan pajak hotel.Akhirnya, sebagai masukan bagi perbaikan-perbaikan yang ada (berdasarkan hasil analisis), disampaikan saran pemecahan masalah, yang diharapkan dapat berguna, baik bagi DIPENDA DKI Jakarta dan Program Studi Ilmu Administrasi, Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan, maupun bagi kalangan yang lebih luas yang berminat untuk menetiti lebih lanjut."

"Kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dinilai belum tepat sararan karena Nilai Jual Objek Pajak di Provinsi DKI Jakarta yang terlalu tinggi, membuat Gubernur ingin merevisi Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah sesuai dengan enam kriteria evaluasi kebijakan yaitu efisiensi, efektivitas, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Namun terdapat kekurangan pada database objek pajak serta diperlukan kajian lebih lanjut mengenai objek pajak yang dibebaskan dan sasaran kebijakan agar Peraturan Gubernur ini dapat bersifat berkelanjutan.

---

Due to high rate tax object sales value in DKI Jakarta Province, rural and urban property tax exemption policy becomes inappropriate thus the Governor demand to revise the Governor Regulation Number 259 Year 2015.The purpose of the research is to evaluate rural and urban property tax exemption policy in DKI Jakarta Province. This research uses quantitative approach and qualitative data analysis technique.

The result of this research is rural and urban property tax exemption policy suitable with six criteria of evaluation policy, there are effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and appropriateness. However, there are some inadequacies in the database of tax object and further study about object of exempt taxes and target policy is necessary for the Governor Regulation rsquo's sustainability."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai evaluasi atas mekanisme pemungutan Pajak Reklame Berjalan di Provinsi DKI Jakarta, yang selama ini timbul kendala dalam penerapannya, sehingga diperlukan adanya suatu evaluasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah kombinasi antara kekuatan kemampuan administrasi dan peluang meningkatkan penerimaan pajak dan kontribusi penerimaan pajak reklame berjalan akan memberi manfaat kepada Pihak Pemerintah serta wajib pajak, sehingga diperlukan koordinasi antara Pihak Pemerintah untuk mengatasi kelemahan dari belum adanya kejelasan peraturan mengenai petunjuk pelaksanaan dan ancaman adanya penurunan penerimaan pajak reklame, baik bagi wajib pajak maupun pihak pemerintah daerah, dimana alternatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan yaitu dengan membuat petunjuk pelaksanaan atas penerapan objek Pajak Reklame Berjalan serta melakukan kerjasama atau MoU antar daerah untuk bagi hasil.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the evaluation of mobile advertising tax collection mechanism in DKI Jakarta Province, which has been obstacles in its implementation, so that an evaluation is needed. This research is a qualitative research with descriptive design. The result of this study is the combination of the strength of administrative ability and the opportunity to increase tax revenue and the contribution of advertisement tax acceptance will give benefit to the Government Party and the taxpayer, so it is necessary to coordinate between the Government to overcome the weakness of the lack of clarity of regulation concerning the implementation and threat the decrease of advertisement tax acceptance, both for the taxpayer and the local government, where the alternative that can be done by the local government to optimize the acceptance is to make implementation instructions on the implementation of the object Advertising Taxes Walking and conduct cooperation or MoU between regions for profit sharing."