Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di dalam Industri Teknologi Informasi, doktrin anticircumvention memberikan perlindungan terhadap hambatan-hambatan teknis yang diterapkan Pemilik Platform dalam closed platform technology untuk menghindari kompetisi. Skripsi ini membahas mengenai akibat dari doktrin anticircumvention yang diterapkan Apple, sebagai pemilik platform teknologi, melalui klausula anticircumvention dalam perjanjian lisensi perangkat lunak iOS (iOS EULA), terhadap kebebasan yang dimiliki konsumen dalam pasar aplikasi iOS Device dan akibatnya terhadap persaingan usaha. Penelitian dilakukan dengan menganalisis akibat teknis dari klausula anticircumvention dalam iOS EULA, kemudian menganalisis akibat teknis tersebut berdasarkan Undang Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Didapati bahwa klausula anticircumvention menyebabkan konsumen terkunci di dalam pasar aplikasi iOS Device yang dikuasai Apple dan hal tersebut menimbulkan potensi pelanggaran persaingan usaha berupa penyalahgunaan monopoli, monopsoni, dan penguasaan pasar oleh Apple.

---

The anticircumvention doctrine in Information Technology Industry provides legal protection towards technological barriers applied by Platform Owner of closed platform technology to avoid competition. This thesis aims to elaborate the aftermath of anticircumvention doctrine applied by Apple through anticircumvention clause in iOS end user license agreement (iOS EULA) on the customer's freedom of choice in iOS Device Application market and its aftermath on the competition.

This research are done by analyzing technical effects caused by anticircumvention clause in iOS EULA and analyzing those technical effects according to Law No. 5 Year 1999 on the Prohibition of Monopoly and Unfair Business Competition Practices. This thesis concludes that customers are locked in iOS Device application market that is controlled by Apple and it brings potencies of antitrust law infringement in the form of monopoly, monopsony, and market controlling abuse done by Apple."

"Skripsi ini membahas mengenai penilaian terhadap Perjanjian Lisensi Patent Pooling terkait dengan aspek-aspek hukum persaingan usaha. Kondisi semakin banyaknya teknologi yang diberikan Paten dan dimiliki oleh banyak Pemegang Paten, berpotensi menyulitkan banyak pihak untuk mengembangkan teknologi baru karena terhalang oleh Paten-Paten lain yang saling menghambat (blocking). Perjanjian Lisensi Patent Pooling merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut karena Perjanjian Lisensi Patent Pooling dapat mengintegrasikan teknologi-teknologi yang saling terkait, mengurangi biaya transaksi, menghilangkan Paten-Paten yang menghambat (blocking), dan mengurangi biaya sengketa di pengadilan. Namun demikian, Perjanjian Lisensi Patent Pooling adalah suatu bentuk perjanjian di antara banyak pihak yang juga berpotensi menjadi bersifat anti persaingan dalam kondisi-kondisi tertentu. Pengaturan mengenai pedoman penilaian terhadap Perjanjian Lisensi Patent Pooling di Indonesia masih belum diatur secara jelas, lengkap, dan komprehensif di dalam Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2009. Karenanya, KPPU perlu membandingkan dan mengadaptasi pengaturan mengenai penilaian terhadap Perjanjian Lisensi Patent Pooling dengan pengaturan di Amerika Serikat.

---

This thesis discusses the assessment on Patent Pooling License Agreement with respect to the antitrust regulation. The increasing number of patented technologies that is owned by many patent holders could potentially complicate many parties to develop new technology because it can block each other. Patent Pooling License Agreement is one of the solution to overcome the condition because it can integrate technologies interrelated, reduce transaction costs, eliminate blocking patent, and reduce the costs of future disputes in court. However, Patent Pooling License Agreement is a form of agreement among many parties that can also be potentially anti-competitive under certain conditions. Regulations regarding guidelines to assess Patent Pooling License Agreements in Indonesia has yet to be arranged in a clear, complete, and comprehensive state in the KPPU Regulation No. 2 Year 2009. Therefore, KPPU should compare and adapt regulations regarding the assessment of Patent Pooling License Agreement based on regulations in the United States. "

"Studi yang menggunakan metode penetiltian yuridis normatif ini membahas hubungan antara Hukum Persaingan Usaha dan Hak atas Kekayaan Intelektual HaKI , khususnya Paten. Adapun hubungan antara keduanya dibahas dengan meninjau dan membandingkan ketentuan pengecualian atas perjanjian terkait HaKI dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia dan Uni Eropa, khususnya pengaturan yang mengecualikan perjanjian lisensi paten. Pada umumnya kedua rezim hukum tersebut dianggap bertentangan satu sama lain, dimana HaKI mendorong terciptanya kekuatan monopoli, sedangkan hukum persaingan usaha melihat kekuatan monopoli sebagai sesuatu yang harus dibatas karena berpotensi untuk disalahgunakan abuse of monopoly power . Namun sebenarnya keduanya mempunyai kesamaan tujuan dan bersifat komplementer atau saling melengkapi satu sama lain. Dengan demikian keseimbangan antara keduanya menjadi suatu hal yang mutlak diperlukan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa pengecualian atas perjanjian lisensi paten dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, kurang memperhatikan keseimbangan antara hak eksklusif paten yang bersifat privat dengan perlindungan terhadap persaingan usaha di pasar yang merupakan kepentingan publik, apabila dibandingkan dengan pengaturan di Uni Eropa.

---

This normative juridical study discusses the intersection between Competition Law and Intelectual Property Rights IPRs , particularly patent right, by examining regulations that exempts Patent License Agreements from Indonesian and The European Union Competition Laws. General view sees that there may be an instance of conflict between the two law regimes Whereas IPRs encourages monopoly, Competition Law tries to control market power. However, the two actually have common legislative goals and complementary to each other. Which is why a proper balance between the exclusivity of IPRs and fair market competition is necessary. Nevertheless, the result of this study shows that Patent License Agreements exemption from Indonesian Competition Law doesn rsquo t reflect that necessary balance, compared to its European Union counterpart."

"Skripsi ini membahas mengenai praktik tying agreement yang terdapat pada perjanjian kredit bank dalam memasarkan syarat keberadaan produk asuransi. Praktik tying agreement pada perjanjian kredit bank dapat dikatakan terjadi jika pihak bank meniadakan asas kebebasan memilih perusahaan asuransi, sebagaimana lebih lanjut diatur dalam SEOJK No. 32/SEOJK. 05/2016, selain juga diatur pada SEOJK No. 33/SEOJK.03/2016. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa meskipun suatu perjanjian kredit bank mempraktikkan tying agreement dalam memasarkan persyaratan keberadaan produk asuransi, penegak hukum, dalam hal ini KPPU ataupun Pengadilan di tingkat Banding dan Kasasi seyogyianya menerapkan pendekatan rule of reason.

---

This thesis discusses the practice of tying agreement contained in bank credit accord in marketing of the requirement of existence of insurance product. The practice of tying agreement on bank credit accord can be said to occur if the bank negates the principle of choice of insurance company, as further stipulated in SEOJK No. 32 SEOJK. 05 2016, as well set on SEOJK No. 33 SEOJK. 03 2016.

The result of this research reveals although the bank credit accord practicing tying agreement in marketing the requirement of the existence of insurance product, law enforcers, which in this case KPPU or Court at appeal level and Cassation should apply the approach of rule of reason. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui klausul baku larangan perkawinan sesama karyawan dalam satu perusahaan memenuhi suatu syarat perjanjian atau tidak. Selain, itu apakah tindakah PHK (Pemutusan hubungan kerja) tepat atau tidak sebagai akibat dari perkawinan sesama buruh/pekerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, dan buku. Penelitian ini juga mencakup wawancara dengan para pihak terkait.Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu larangan perkawinan dengan rekan sekerja dalam satu perusahaan dalam perjanjian kerja memenuhi syarat-syarat perjanjian baku namun PHK para pihak tidaklah tepat dilakukan oleh perusahaan. Dalam hal ini diharapkan pemerintah sendiri bisa mengatur atau mengambil jalan keluar, dengan mengawasi dan membuat sistem tersturktur untuk hal ini.

---

The aim of the research is to know Standard Clause of Marriage Prohibition With Work Colleague in Working Agreement With Company is meeting the condition of an agreement. Other thing that need to be considered is, either the dismissal and firing the labor or PHK (Discontinuance of Employment Relation) is proper or not, as a result of marriage between fellow workers. This research is a normative juridical law using secondary data, such as legislation, and books.

This research also include some interview with people related to it. From this research, it is concluded that prohibition to get married with work colleague in a company stated in a working agreement is met the condition of Standard Clause, but firing the workers or labor is not the right way to do for the company. In this case, community hope that government can control and taking a way out by supervising and making a structured system for it."

"Di tahun 2012, Korlantas Polri mencatat jumlah mobil pribadi yang ada di Indonesia meningkat 12% dari tahun sebelumnya. Mengingat harga mobil yang masih tinggi, banyak pembelian mobil dilakukan secara angsuran, salah satunya melalui fasilitas pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bentuk perjanjian dalam pembelian mobil melalui PT BCA Finance dan menganalisis perjanjian asuransi yang mengikat pembeli pada pembelian mobil secara tidak tunai di melalui PT BCA Finance sehubungan dengan larangan tying agreement dalam Undang-Undang Persaingan Usaha. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa perjanjian dalam pembelian mobil secara tidak tunai melalui PT BCA Finance merupakan perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian asuransi yang mengikutinya merupakan bentuk praktek tying agreement.

---

In 2012, Korlantas Polri recorded the number of private cars in Indonesia increased 12% from previous year. But because of the high price of car, some buyers paid in instalment with consumer financing as one of that mechanism. This research has purpose to describe the agreement form in the installment purchase of the car through PT BCA Finance and to analyze the binding insurance agreement on installment purchase of the car through PT BCA Finance in relation to tying agreement prohibition in the Antitrust Law. This research is juridical normative research with qualitative approach. As a result, it can be concluded that the installment purchase of a car through PT BCA Finance is a consumer finance agreement and the insurance agreement that followed is tying agreement practice."

"Skripsi ini membahas tentang keterkaitan Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Usaha, terutama dalam hal penegakkan hukumnya. Salah satu keterkaitannya yaitu pengaturan mengenai pengecualian perjanjian yang berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba, dalam Pasal 50 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian hukum ini akan difokuskan kepada perjanjian Penghimpunan Lisensi (Pooling Licensing) dan Lisensi Silang (Cross Licensing) paten menggunakan pendekatan analisis Rule of Reason, mengenai batasan-batasan suatu perjanjian lisensi paten, dilihat dari perspektif Hukum Persaingan Usaha. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah secara yuridis-normatif. Penulis akan meneliti gejala-gejala yang timbul dan mempertegas hipotesa yang ada, atau disebut juga tipe penelitan deskriptif. Penelitian hukum ini bertujuan memberikan kepastian hukum terkait perjanjian lisensi paten. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian terkait lisensi paten, seharusnya tidak dilakukan antar kompetitor besar yang melibatkan paten yang bersifat sejenis dan tidak bersifat essential bagi pengembangan paten lainnya, serta memberikan persyaratan-persyaratan tertentu dalam perjanjian, yang bertujuan untuk menguasai pasar dan menghilangkan persaingan.

---

This study contains the relevance between Law of Intellectual Property Rights and Competition Law, in term of its enforcement. One of the relation is a regulation regarding, exception of agreements relating to intellectual property rights such as licenses, patents, trademarks, copyrights, industrial designs, integrated electronic circuits, trade secrets, and agreement relating to franchise, in Article 50 letter b, Law Number 5 of 1999 about Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Competition. This legal research will be focused on Penghimpunan Lisensi (Pooling Licensing) and Lisensi Silang (Cross Licensing) of Patent`s Agreement using Rule of Reason approach, to determine the boundaries of a patent license agreement, in Competition Law`s perspective. The author use juridical-normative. This study will observe the symptoms occure in society and emphasize the current hypothesis (descriptive research). This legal research`s purpose is to provide the certainty of law concerning patent license`s agreement. The result of this research shows that agreement involving patent license, should not be conducted by great competitor who has similar patent and also not essential to develop other patent, along with the unreasonable requirements, in order to control relevant market and eliminate competition."

"Persaingan Usaha dan Hukum Kekayaan Intelektual. Hubungan ini dapat dilihat dari berbagai perspektif, salah satunya adalah prespektif ekonomi dari hukum. Dikarenakan kedua sector hukum memiliki peran yang penting dalam sistem perekonomian, tentunya keduanya akan bersinggungan dalam praktek. Pada dasarnya, Hukum Kekayaan Intelektual memberikan hak ekslusif untuk memonopoli dan mengeksploitasi karya seorang pemegang hak dan berdasarkan hak tersebut seseorang dapat mentrasfer hak mereka melalui Perjanjian Lisensi. Pada umumnya, ada dua tipe Perjanjian Lisensi, yakni: Lisensi wajib dan Lisensi kontraktual. Lisensi Wajib adalah lisensi yang mengimplementasi Hak Kekayaan Intelectual yang telah ditetapkan berdasarkan putusan Direktorat Jeneral melalui pendaftaran, sedangkan Lisensi Kontraktual adalah lisensi yang dilakukan berdasarkan hokum perjanjian antara pemberi lisensi dan penerima lisensi. Lisensi Kontraktual ini terdiri atas lisensi eksklusif, non-ekslusif, dan lisensi silang. Lisensi-lisensi tersebut dapat dinilai melalui Hukum Persaingan Usaha mengenai kesehatan persaingannya terhadap kompeititor-kompetitor lain pada pasar. Maka, timbul isu mengenai apa lisensi tersebut dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat pada pasar.

---

This thesis is an analysis regarding the relationship between Competition Law and Intellectual Property law. This relationship can be seen from many perspectives, one of them being the economic perspective of the law. As both sectors of law have an important role in the economic system, surely the two may intersect in practice. In its essence, Intellectual Property Law gives the right to monopolise and exploit one's creation and by virtue of this right one may be able to transfer his/her Intellectual Property Right to another by way of a License Agreement. Generally, there are two types of License Agreements, namely: compulsory licenses and contractual licenses. A compulsory license is a license that implements an Intellectual Property Right which has been granted on the basis of a decision by the Directorate General via application, whereas a Contractual License is a license done on a basis of Contract Law between the Licensor and Licensee. Furthermore, Contractual Licenses comprises of exclusive, non-exclusive, and cross licenses. Such licenses can be assessed by means of Competition Law to review its pro-competitiveness against the right holder's business competitors. Thus, an issue of whether said licenses may impose anti-competitive effects towards the market rises."