Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pemutusan hubungan kerja terkait dengan ada atau tidak adanya kesalahan dan mengenai implementasi dari pengaturan mengenai pemutusan hubungan kerja di PT. Merck Tbk. Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang memuat norma hukum tertulis. Di samping meneliti bahan pustaka, penulis juga melakukan wawancara untuk dijadikan data pendukung dalam penulisan ini. Hasil penulisan ini diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh kesalahan dan tidak dengan kesalahan akan mengakibatkan perbedaan konsekuensi dalam hal pemberian pesangon. Selain itu juga diketahui bahwa terdapat perbedaan penafsiran dalam melakukan penafsiran kesalahan terkait pemutusan hubungan kerja. Pada implementasi pengaturan pemutusan hubungan kerja masih tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satu contohnya adalah pada PT. Merck Tbk. Indonesia.

---

This research aims to determine the termination arrangements associated with the presence or absence of errors and on the implementation of the regulation on termination of employment in PT. Merck Tbk. Indonesia This research used normative legal research method by examining literatures or other secondary data related to law and any form of written legal norms.

The results of this study concluded that there is a termination of employment caused by faults and not the faults will result in differences in the consequences in terms of provision of severance. It is also known that there is an ambiguity in the interpretation of the error in the termination of employment. On the implementation arrangements of termination was not in accordance with the legislation in force one example is the PT. Merck Tbk. Indonesia."

"Meningkatnya jumlah tenaga kerja asing TKA yang masuk ke Indonesia, membuat isu mengenai TKA menjadi suatu hal yang problematik dalam situasi ketenagakerjaan khususnya terkait kesempatan kerja di Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah TKA yang masuk ke dalam negeri, maka diperlukan adanya kelengkapan peraturan yang mengatur persyaratan TKA, serta pengamanan penggunaan TKA yang mengatur aspek-aspek dasar dan bentuk peraturan dengan mekanisme yang ketat. Namun demikian, pengaturan terkait jangka waktu penggunaan TKA dan perpanjangannya belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam praktiknya hal tersebut belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dan menimbulkan konflik yang terkait dengan putusnya hubungan kerja antara perusahaan sebagai pemberi kerja dengan TKA sebagai pekerja/buruh. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dengan meneliti bahan kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai penggunaan TKA di Indonesia adalah mutlak melalui mekanisme pemekerjaan dengan perjanjian kerja waktu tertentu PKWT. Kebutuhan untuk memperpanjang masa kerja TKA, harus memperhatikan jangka waktunya dengan melihat kepada jenis Rencana Penggunaan TKA RPTKA dan Izin Menggunakan TKA IMTA yang dimiliki oleh TKA yang bersangkutan sebagaimana diatur di dalam Permenaker No. 16 Tahun 2015.Selain itu pemahaman yang baik terhadap regulasi terkait penggunaan TKA merupakan hal yang penting bagi TKA sebagai pekerja/buruh dan pihak perusahaan sebagai pemberi kerja, untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan yang berakhir dengan sengketa akibat adanya perbedaan penafsiran baik terhadap hukum perburuhan heteronom maupun hukum perburuhan otonom.

---

The increasing number of foreign workers entering Indonesia, make the issue of foreign workers become problematic thing in labor situation especially regarding to employment opportunity in Indonesia. With the increasing number of foreign workers that entering the country, it is important to have a complete regulation that regulates the requirements of foreign workers, and safeguarding the use of foreign workers which regulates the basic aspects and regulations with strict mechanisms. However, the arrangement regarding to time period of the use of foreign workers and it extension has not been regulated specifically in prevailing laws, so in practice, the regulation hasnt been fully well implemented and be the cause of termination of employment conflict between companies as employer and foreign workers as worker laborer. This research is using normative juridical method by researching literature materials that produce descriptive research typology. Based on the result of this study, it can be conclude that the arrangement concerning the use of foreign workers in Indonesia is absolute through the mechanism of employment with fixed term contract. The need to extend the usage of foreign workers should notice the time period by observing type of Foreign Workers Recruitment Permits and Issuance of Expatriate Employment Permit owned by related foreign workers as regulated in The Decree of Ministry of Manpower Republic Indonesia number 16 year 2015. Furthermore, a good understanding of the regulation related to the use of foreign workers is important for foreign workers as worker laborer and company as employer, to minimize the occurrence of irregularities that ended in dispute due to differences in interpretation of both heteronomous labor law and autonomous labor law. "

"Ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa selama belum ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka pengusaha dan pekerja harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. Adapun kewajiban yang dimaksud meliputi upah yang diberikan selama proses pemutusan hubungan kerja (upah proses). Namun, ketentuan ini dianggap belum memberikan kepastian hukum, sehingga Mahkamah Konstitusi RI memberikan penafsiran melalui Putusan Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011, bahwa upah proses tetap diberikan kepada pekerja hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Pasca dijatuhkannya putusan tersebut, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 pada tanggal 29 Desember 2015 yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI, karena membatasi pemberian upah proses selama 6 (enam) bulan saja. Dengan adanya ketidakharmonisan dalam ketentuan upah proses ini telah mengakibatkan penafsiran yang keliru pada hakim dalam menjatuhkan putusannya. Sebagaimana yang diputuskan dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 346/PDT.SUS-PHI.G/2018/PN.JKT.PST, Majelis Hakim telah menjatuhkan hukuman upah proses sebanyak 2 (dua) bulan upah dengan pertimbangan pekerja tidak melaksanakan pekerjaannya selama proses pemutusan hubungan kerja. Atas hal tersebut, perlu dilakukan penelitian dengan metode penelitian deskriptif yang memberikan gambaran umum mengenai penetapan upah bagi pekerja yang tidak melaksanakan pekerjaan selama proses pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan penelitian ini, maka Negara perlu membentuk undang-undang yang jelas mengenai pemberian upah proses bagi pekerja yang tidak melaksanakan pekerjaannya, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya, dan memberikan keadilan bagi pekerja.

---

Article 155 paragraph (2) of the Law of Republic of Indonesia Number 13 of 2003 on Manpower regulates that as long as the decision of institute for the settlement of industrial relation disputes has not determined, employer and employee must keep on performing their obligations. The intended obligations include wages given during the employment termination process (process wages). However, this provision is considered not to provide legal certainty, thus the Constitutional Court provides an interpretation through the Decision Number 37/PUU-IX/2011 on 19 September 2011, that process wages is still given to employee until a decision has its permanent legal force (inkracht van gewijsde). After that, the Supreme Court then issued a Circular Letter Number 3 of 2015 on 29 December 2015 which contradicted the Decision of the Constitutional Court, because it limited the payment of process wages for 6 (six) months. With the disharmony in the regulations, it has resulted the mistaken interpretation of the judge in ruling the decision. As decided in the Industrial Relations Court Decision at the District Court of Central Jakarta Number 346/PDT.SUS-PHI.G/2018/PN.JKT. PST, the Panel of Judges has sentenced the employer to pay the process wage in the amount of 2 (two) months, with the consideration that employee does not carry out the work during the employment termination process. For this reason, research needs to be done with descriptive methods that provides an overview of the determination of wages for employee who does not carry out work during the employment termination process. Based on this research, the State needs to form a clear regulation regarding the provision of process wages for employee who does not carry out their work, thus it does not cause a different interpretation for the judge in ruling the decision, and provide a justice for employee."

"Mutasi dibeberapa kasus sering disalahgunakan oleh Pengusaha untuk menghindari kewajibannya membayarkan pesangon, biasanya pekerja dimutasi ke tempat yang jauh atau ke jabatan yang lebih rendah supaya pekerja mengundurkan diri. Penelitian ini mengangkat masalah: 1. Bagaimanakah pengaturan mutasi dalam undang-undang yang berlaku? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap pekerja yang di PHK karena menolak mutasi? 3. Bagaimana pengaturan Mutasi dan Demosi yang seharusnya di berlakukan? Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, apakah mutasi yang dilakukan oleh pengusaha sudah sesuai dengan pengaturan yang ada. Kedua, sah atau tidaknya pemutusan hubungan kerja akibat penonolak mutasi yang dilakukan oleh perkerja serta bertentangan atau tidak dengan Undang-undang. dan yang ketiga seharusnya terdapat pengaturan tentang mutasi dalam undang-undang yang berlaku agar tidak ada pekerja yang dirugikan karena mutasi tersebut.

---

In some cases, transfers are often misused by employers to avoid their obligation to pay severance pay, usually workers are transferred to distant places or to lower positions so that workers resign. This study raises the following problems: 1. How is the regulation of mutation in the applicable law? 2. What are the legal consequences for workers who are laid off for refusing to transfer? 3. How should the Mutation and Demotion settings be applied? This research method is normative legal research. This study concludes that first, whether the mutations carried out by entrepreneurs are in accordance with existing regulations. Second, whether or not the termination of employment is legal due to the refusal of mutations carried out by workers and whether or not it is contrary to the law. and thirdly, there should be a regulation regarding mutation in the applicable law so that no worker is harmed because of the mutation."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai perlindungan buruh atas PemutusanHubungan Kerja yang didasarkan atas tindakan efisiensi perusahaan. Para tenagakerja saat ini selalu dibayangi kekhawatiran dan kecemasan ditambah dengankrisis ekonomi yang terjadi hingga saat ini, banyak perusahaan di Indonesia harusmelalukan restrukturisasi sehingga perusahaan harus mengurangi karyawannyadengan alasan efisiensi. Isu yang selalu mengiringi kekhwatiran para tenaga kerjayaitu mengenai keabsahan kegiatan pemutusan hubungan kerja atas tindakanefisiensi dan kesesuaian pemberian kompensasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan perusahan.Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi terjadi pula pada PT.Newmont Nusa Tenggara. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalampenulisan penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normative, yaitu penelitianyang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. alatpengumpulan data yang akan digunakan adalah studi dokumen, bahan pustaka,dan pengamatan/observasi. Yang selanjutnya penulisan ini disebut sebagaiPenulisan Hukum Normatif. Dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis akanmelakukan penelitian kualitatif sehingga prosedur penelitian akan menghasilkandata yang bersifat deskriptif. Berdasarkan penelitian penulis, alasan efisiensi PT.Newmont Nusa Tenggara dapat dibenarkan atau sah menurut hukum. Hal inidikarenakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003 yang merujuk ke Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor19/PUU-IX/2011. Begitu pula dengan kompensasi yang diberikan PT. NewmontNusa Tenggara untuk karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja denganalasan efisiensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

---

ABSTRACTThis research discuss about the protection of labour from employmenttermination on basis of company eficiency. Recently, All labour are worried andanxious about the economic crisis that emerging today, many company inIndonesia must done a restructurisation so company must cut the amount of itsemployee down by the reason of eficiency. The issue that worry the employeemost is the legality of employment termination by the reason of such efficiencyand the conformity of compensation based on the laws and regulations as a formof legal protection by the company. The employment termination by reason ofefficiency also happened in PT. Newmont Nusa Tenggara. The researchconducted by researcher in this writing is juridisch normative research form,namely the research is conducted with the literature research or secondary data.Data collection methods being used is documents review, literature, andobservation. Hereinafter referred to as Normative legal research. With respect ofthis thesis, writer will conduct qualitative research, accordingly the researchprocedure will result descriptive data. Pursuant to the writer?s research, efficiencyreason used by PT. Newmont Nusa Tenggara can be legalised or legal by law.Because, it has been consistent with the provision of Article 164 paragraph (3)Law No.13 of 2003 which referred to judgment of constitusional court number19/PUU-IX/2011. So then the compensation given by PT. Newmont NusaTenggara to the terminated employee on the basis of efficiency has beenconsistent with the provision of Article 164 paragraph (3) Law No.13 of 2003."

"Syarat jabatan merupakan metode yang digunakan oleh pengusaha untuk mendapatkan tenaga kerja yang terbaik dan tersesuai untuk suatu jabatan. Disamping fakta bahwa penyusunan syarat jabatan merupakan hak prerogatif pengusaha, keberadaan syarat jabatan memang penting bagi keberlangsungan perusahaan. Namun demikian, di sisi lain, syarat jabatan tersebut dapat menjadi alasan pemutusan hubungan kerja. Adapun skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan syarat jabatan sebagai alasan pemutusan hubungan kerja serta penerapan dari pengaturan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan alat pengumpulan data studi pustaka. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dan dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pada akhirnya, penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu syarat jabatan dapat dijadikan alasan pemutusan hubungan kerja apabila syarat tersebut merupakan syarat yang bonafide bagi suatu perusahaan. Penerapan dari pengaturan tersebutpun telah diterapkan dengan baik oleh Mahkamah Agung melalui putusan yang dianalisis.

---

Job requirement is a method used by employers to get the best and the most proper manpower to work at a job. Beside the fact that the job requirement drafting is the employers rsquo prerogative right, job requirement is essential to the company. On the contrary, job requirement can be used as a cause of employment termination. This following thesis will be discussing about the regulation of employment termination based on the unfulfillment of job requirement and the implementation of that regulation. This research is a juridical normative research and will be collecting data through documentary study. The nature of this research is analitical descriptive with qualitative approach. Eventually, this research concludes that the unfulfillment of job requirements can be used as a cause of employment termination. That regulation is properly implemented by the Supreme Court in the decision that is used in this research."

"Perjanjian kerja dibuat untuk memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu pekerja dan pengusaha. Dalam hal ini, perjanjian kerja harus memuat unsur-unsur yang menyeimbangkan kepentingan para pihak. Faktanya saat ini, terdapat perusahaan yang mencantumkan klausula dalam perjanjian kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti halnya klausula pemutusan hubungan kerja secara sepihak (PHK) dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tanpa ganti rugi. Metode penelitian yang digunakan adalah “law as it is written in the books” yaitu penelitian didasari dari pandangan bahwa hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Jenis metode penelitian adalah yuridis normatif sebagai suatu proses menemukan suatu aturan hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisis yang dilakukan atas dasar pengumpulan data yang sistematis dan menyeluruh untuk memperoleh gambaran tentang penelitian yang akan diteliti, serta dengan menggunakan jenis data sekunder. Berdasarkan hasil analisis, dapat diperoleh informasi bahwa adanya klausula PHK sepihak tanpa ganti rugi dalam PKWT pada PT. X menyebabkan PKWT tersebut batal demi hukum. Perlindungan hukum belum diberikan kepada pekerja yang dalam hal ini perlu adanya perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Pengawasan ketenagakerjaan terhadap pencatatan PKWT yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan juga masih belum optimal. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan pelanggaran norma kerja agar proses hubungan kerja dapat berjalan dengan harmonis.

---

Employment agreements are made to clarify the rights and obligations of each party, namely workers and employers. In this case, the work agreement must contain elements that balance the interests of the parties. The fact is that currently, there are companies that include clauses in work agreements that are not in accordance with the provisions of laws and regulations, such as the clause on unilateral termination of employment (PHK) in a certain time work agreement (PKWT) without compensation. The research method used is "law as it is written in the books", namely research based on the view that law is positive norms in the national legal system of legislation. While the type of research method is normative juridical as a process of finding a legal rule to answer the legal problems faced. The nature of the research is descriptive analytical using qualitative data analysis methods, namely the analysis carried out on the basis of systematic and comprehensive data collection to obtain an overview of the research to be studied, as well as by using secondary data types. Based on the results of the analysis, information can be obtained that there is a unilateral termination clause without compensation in the PKWT at PT. X caused the PKWT to be null and void. Legal protection has not been given to workers, which in this case needs preventive and repressive legal protection. Labor supervision of PKWT records that are not in accordance with statutory provisions are also still not optimal. This is necessary to eliminate violations of work norms so that the work relationship process can run harmoniously."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum pada pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pengusaha dalam melakukan pemutusan hubungan kerja seperti larangan dan prosedurnya, apabila dilanggar maka dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan bagi pekerja yang dirugikan dapat melakukan gugatan ganti rugi berdasarkan undang-undang ke Pengadilan Negeri. Tulisan ini dibuat dengan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan memasukan perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, meningkatkan pengawasan pemerintah serta memberikan sanksi maksimal terhadap perbuatan melawan hukum pada pemutusan hubungan kerja.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the deeds against law of dismissal of job of the workers. There is a view thing the entrepreneur had to concern within dismissal of job for example like the prohibition and the procedure, the infraction will be categorized as unlawful act and the victim can claim the compensation based on The Constitution to the district court. This thesis uses the method of literature research that is normative juridical. The researcher suggests unlawful act things in Labor Law, increase government supervision and providing maximum sanction against an unlawful act on the termination of employment"

"Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terdapat hak-hak dari pekerja/buruh yang harus dipenuhi oleh pengusaha manakala hubungan kerja di antara kedua belah pihak berakhir. Hak atas pesangon merupakan salah satu komponen hak yang wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Akan tetapi tidak semua pekerja/buruh berhak atas pemberian pesangon. Hanya pekerja dengan status hubungan kerja yang terikat pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang dapat memperoleh hak pesangon atas terjadinya PHK, sedangkan pekerja dengan status hubungan kerja yang terikat pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak berhak memperoleh pesangon. Dalam perkara PHK antara pengusaha dengan Tenaga Kerja Asing (TKA) perlu dikaji lebih lanjut hak yang dapat diterima oleh TKA sehubungan dengan statusnya sebagai pekerja yang terikat pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Dalam penelitian ini dibahas 2 permasalahan yaitu: bagaimana pemberian hak pesangon bagi TKA atas terjadinya PHK dan dalam kasus Pemutusan Hubungan Kerja antara PT Linfox Logistic Indonesia dengan Rodney John Guy yang merupakan tenaga kerja asing, apakah hakim memutuskan memberikan hak pesangon bagi yang bersangkutan. Penelitian ini adalah penelitian penelitian hukum doktrinal (normatif) dengan menggunakan analisis deskriptif analitis. Penelitian ini menyarankan agar dibuat Keputusan Menteri yang secara khusus mengatur mengenai pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bagi TKA.

---

In the case of Termination Of Employment (PHK) there are rights of workers/labor to be met by operators when the working relationship between the two sides ended. The right to severance pay is one component of the rights that must be given by the employeeof workers/laborers. But not all workers/laborers are entitled to severance pay provision. Only workers with working relationship status is tied to a Work Agreement Not Particular Time may obtain severance rights on the occurence of layoffs of Termination of Employement (PHK), while workers with working relationship status is tied to a particular time work agreement is not entitled to severance. In the layoff between undertakings with foreign labor(TKA) should be more acceptable to the right foreign workers (TKA) with respect to its status as an employee who is bound to a Work Agreement Particular Time. In this study addressed 2 issues, namely how the entitlement to severance pay upon the termination of foreigh workers and in the case of termintation of employment between PT Linfox Logistic Indonesia and Rodnay John Guy which is foreign labor, the judge decides whether to grant severance for the person in charge. This research is the study of law doctrial (normative) using analytical descriptive analysis. This study suggested to made a Minister Decision that specifically relates the Employement Agreement Setting Specific Time for TKA.

---

;In the case of Termination Of Employment (PHK) there are rights of workers/labor to be met by operators when the working relationship between the two sides ended. The right to severance pay is one component of the rights that must be given by the employeeof workers/laborers. But not all workers/laborers are entitled to severance pay provision. Only workers with working relationship status is tied to a Work Agreement Not Particular Time may obtain severance rights on the occurence of layoffs of Termination of Employement (PHK), while workers with working relationship status is tied to a particular time work agreement is not entitled to severance. In the layoff between undertakings with foreign labor(TKA) should be more acceptable to the right foreign workers (TKA) with respect to its status as an employee who is bound to a Work Agreement Particular Time. In this study addressed 2 issues, namely how the entitlement to severance pay upon the termination of foreigh workers and in the case of termintation of employment between PT Linfox Logistic Indonesia and Rodnay John Guy which is foreign labor, the judge decides whether to grant severance for the person in charge. This research is the study of law doctrial (normative) using analytical descriptive analysis. This study suggested to made a Minister Decision that specifically relates the Employement Agreement Setting Specific Time for TKA."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk memahami praktek dalam pemutusan hubungan kerja atas keinginan pekerja atau dalam kata lain dapat dikenal dengan sebutan Constructive Dismissal claim, selanjutnya skripsi ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai praktek Constructive Dismissal di Indonesia dibawah UU No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Sebagai tambahan, ada juga diskusi mengenai kasus tuntutan pemutusan hubungan kerja yang berupa kasus No. 144/PHI/G/2013/PN.JKT.PST. dimana dalam tuntutan pemutusan hubungan kerja tersebut dianggap sebagai tuntutan Constructive Dismissal dengan dasar dari tuntutan tersebut menggunakan Pasal 169 paragraf (1) dari UU No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan dimana kasus ini akan digunakan sebagai gambaran implementasi prinsip Constructive Dismissal di Indonesia. Skripsi ini menggunakan metode penulisan yuridis-normatif dengan memeriksa dan meneliti bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan topik yang dibahas dan juga hukum dan ketentuan yang berlaku mengenai ketenagakerjaan di Indonesia. Penulis juga melakukan beberapa interview untuk digunakan sebagai data pendukung. Hasil dari riset ini menyimpulkan bahwa praktek dan implementasi tuntutan Constructive Dismissal juga ada di Indonesia dan UU No. 13 Tahun 2003 dianggap tidak memadai untuk penggunaan pemutusan dalam kasus tuntutan Constructive Dismissal seperti yang dapat dilihat dari kasus Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat No. 144/PHI/G/2013/PN.JKT.PST. dimana kasus ini dianggap sebagai kasus tuntutan Constructive Dismissal. Penulis mengusulkan kepada pemerintah untuk mencantumkan prinsip Constructive Dismissal dan juga prinsip- prinsip Dismissal yang lain kedalam UU No. 13 Tahun 2003 untuk memberikan kepastian hukum dan juga aplikasi yang seragam mengenai kasus yang menyangkut tuntutan Dismissal di Indonesia.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis aims to understand the practice termination of employment by employee?s willingness or in another word is knows by the term of Constructive Dismissal claim, furthermore this thesis is used to provide a picture of the practice in Indonesia under the Law No. 13 Year 2003. In addition, there is also the discussion concerning a termination of employment claim which the Case No. 144/PHI/G/2013/PN.JKT.PST. in which this claim of termination of employment were regarded as a Constructive Dismissal claim with the basis of such claim using Article 169 paragraph (1) of Law No. 13 Year 2003 regarding Employment where this will be used to give a picture of the implementation of the Constructive Dismissal principle in Indonesia. This undergraduate thesis is using juridical- normative research method by examining and researching literature materials that is related to the topic as well as the current laws and regulations concerning employment in Indonesia. The writer also had conducted a series of interviews to be used as a supporting data. The result of this research concluded that the practice and implementation of the Constructive Dismissal claim also existed in Indonesia and that the Law No. 13 Year 2003 is considered to be insufficient for usage in deciding cases of Constructive Dismissal claims as can be seen in the case of Central Jakarta Industrial Relations Court No. 144/PHI/6/2013/PN.JKT.PST. in which it is considered as a Constructive Dismissal claim. The author proposes to the government to include the Constructive Dismissal principle and other Dismissal principles to be included to the current Law No. 13 Year 2003 to give a certainty of law as well as a universal application concerning cases of Dismissal claims in Indonesia"