Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Pembinaan hukum nasional masih sangat dipengaruhi oleh prinsip "legalitas" merupakan kenyataan yang menyebabkan banyak masalah-masalah sosial kemasyarakatan tidak terjangkau oleh hukum.Salah satu masalah itu adalah "tindak kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga" yang jika dipandang dari gaya stelsel hukum nasional, bukan suatu bentuk kejahatan (dalam bidang hukum pidana) dan bukan suatu perbuatan melanggar hukum (dalam bidang hukum perdata) karena tindak kekerasan ini memiliki ciri khas yakni "berbasis jender".Para ahli hukum modern seperti Joanne Belknap dan Katharine T Bartlett yang tergolong kaum feminis barat mulai neninggalkan prinsip legalitas dan melakukan pembaharuan hukum dengan pusat perhatian pada "keluwesan" suatu perundang-undangan agar hukum dapat mengikuti dinamika masyarakat.Dinamika gerakan perempuan dalam masyarakat mulai mempertanyakan seberapa jauh hukum dapat mengayomi hak-hak asasi perempuan dan mampukah hukum melindungi kaum perempuan dari perbuatan tindak kekerasan dalam keluarga.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga tidak bisa ditindaki dengan KUHP saja atau Undang-undang Perkawinan saja karena faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan ini memiliki peranan yang kuat balk terhadap pelaku, korban dan penegak hukum mengenai kedudukan perempuan yang masih tersubordinasi dan terdiskriminasi oleh hukum.Upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan penlu dilakukan dengan cara mensosialisasikan Deklarasi PBB tentang Penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan dibantu dengan pendekatan viktimologi dan kriminologi serta pendekatan hukum yang berperspektif perempuan."

"Protection issues of children's rights in Indonesia has not received sufficient attention. Law4 of 1979 concerning child welfare, and No. 23 of 2002 on the protection of children. Children'srights, such as the right to life, the right to protection from the threats to her own safety, the right to equality in education, employment, health, the right to employment, the right to meet the needs of food, clothing and shelter. Quantitatively, the number of street children in the city of Padang in the last ten years has increased. This research provides in-depth information about the various forms of violence experienced by street children in the city of Padang. This study was conducted in five point activity gathering place and street children in the city of Padang.The study found that violence to street children and some factors which it caused the violence.Demoralization among street children is a reaction to a situation that is very limited and therigors of life on the streets. It is difficult to make strict limits on the morality of the group of street children. All forms of violence experienced by children and street, is a phenomenological reality for street children and a variety of social interactions that occur among street children in it loaded with a cargo of reciprocity, and can be seen as a form of social safety networks."

"AbstrakMakalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan/menjelaskan undang-undang pidana yang mengatur kejahatan/kekerasan di wilayah domestic, dan permasalahan yang muncul di Indonesia. Kajian ini menggunakan metode perbandingan yaitu membandingkan substansi hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Malaysia. Focus kajian pada masalah pokok hukum pidana substantive, khususnya perbuatan, sanksi pidana dan permasalahan yang terjadi. Hasilnya menunjukkan bahwa Malaysia dan Indonesia telah memiliki peraturan hukum pidana tentang kekerasan domestic, Indonesia diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan Malaysia diatur dalam Domestic Violence Act 1994 amademen 20 Februari 2012. Perbandingan yang singkat ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembaharuan hukum pidana."

"AbstrakMakalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan/menjelaskan undang-undang pidana yang mengatur kejahatan/kekerasan di wilayah domestic, dan permasalahan yang muncul di Indonesia. Kajian ini menggunakan metode perbandingan yaitu membandingkan substansi hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Malaysia. Focus kajian pada masalah pokok hukum pidana substantive, khususnya perbuatan, sanksi pidana dan permasalahan yang terjadi. Hasilnya menunjukkan bahwa Malaysia dan Indonesia telah memiliki peraturan hukum pidana tentang kekerasan domestic, Indonesia diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan Malaysia diatur dalam Domestic Violence Act 1994 amademen 20 Februari 2012. Perbandingan yang singkat ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembaharuan hukum pidana."

"Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk ketidakadilan atau merupakan suatu hubungan yang timpang antara laki-laki dan perempuan sebagai bentukan sosial dalam suatu masyarakat...."

"Hiasan pada Masdjid Agung Banyumas didominasi bentuk floral dan geometris. Berdasarkan kemiripannya dengan hiasan-hiasan lain juga dapat disimpulkan bahwa ada banyak hiasan pada Mesdjid ini yang tidak jauh berbeda dengan motif pada kain batik yang berkembang di Jawa termasuk Banyumas. Selain itu juga terdapat kemiripan-kemiripan yang ada pada benda-benda atau bangunan lain dari kebudayaan yang berbeda. Selain itu dapat pula dikemukan bahwa Mesdjid Agung Banyumas juga menggunakan hiasa-hiasan bersifat simbolis yang berkembang pada masa Hindu Buddha seperti adanya motif Hiranyagarbba yang tampak di atas pintu Mihrab Masdjid Agung Banyumas, kemungkinan adanya terkaitan antara hiasan di Mesdjid Agung Banyumas dengan hiasa-hiasan lain dari kebudayaan yang berbeda."